Data MapBiomas Indonesia Fire mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga erat bersinggungan dengan wilayah yang mengalami aktivitas manusia.

Pola ini terlihat jelas ketika kebakaran dianalisis berdasarkan jenis tutupan lahan serta kedekatannya dengan aktivitas antropogenik.

Koordinator Teknis MapBiomas Fire Indonesia, Sesilia Maharani Putri, menyatakan temuan ini memperlihatkan keterkaitan kuat antara kebakaran dan perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia.

“Kalau dilihat lagi lebih rinci, ternyata area-area di Kalimantan dan Sumatra itu erat kaitannya dengan area yang kebakaran itu bersinggungan dengan area yang terjadi aktivitas manusia,” ujar Sesilia dalam peluncuran MapBiomas Fire Indonesia 2.0, Selasa (16/12).

Menurutnya, kebakaran kerap terjadi di kawasan yang digunakan atau terdampak oleh pembukaan lahan, termasuk perkebunan sawit, kebun kayu, serta area pertanian lainnya.

Data MapBiomas menunjukkan bahwa di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, sekitar 51% kebakaran terjadi di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia.

“Jadi, misalkan pembukaan lahan atau ada kebakaran di (lahan) sawit atau kebakaran di kebun kayu atau kebakaran di area semisal agrikultur,” katanya.

Berdasarkan klasifikasi tutupan lahan, kebakaran di Indonesia secara umum paling banyak terjadi pada kelas tumbuhan non-hutan. Kategori ini mencakup area gambut tidak bervegetasi, savana, hutan rawa, serta semak belukar.

“Artinya, daerah-daerah yang memang secara alaminya rentan terhadap kebakaran,” ujar Sesilia.

Sementara itu, di wilayah Bali–Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, MapBiomas mencatat sekitar 91% kebakaran terjadi di kelas tutupan alami. Pola ini menunjukkan karakter kebakaran yang berbeda dibandingkan Kalimantan dan Sumatra, yang lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Kebakaran Lahan Gambut Banyak Terjadi di Sumatra dan Kalimantan

Analisis lebih lanjut juga dilakukan dengan memisahkan kebakaran berdasarkan jenis tanah, yakni lahan gambut dan tanah mineral. Dari sisi proporsi nasional, sekitar 40% kebakaran di Indonesia terjadi di lahan gambut, atau setara dengan sekitar 3,8 juta hektare dari total akumulasi kebakaran.

“Kalau secara proporsi total, hanya 40% kebakaran Indonesia itu ternyata terjadi di gambut,” kata Sesilia.

Namun, ketika ditinjau lebih rinci per wilayah, Kalimantan dan Sumatra menunjukkan pola yang berbeda. Di kedua pulau tersebut, mayoritas kebakaran justru terjadi di kawasan gambut, dan luasnya lebih besar dibandingkan kebakaran di tanah mineral.

Sebaran spasial MapBiomas Fire juga memperlihatkan konsentrasi kebakaran gambut yang kuat di Kalimantan dan Sumatra, sementara wilayah lain seperti Jawa, Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua didominasi oleh kebakaran di tanah mineral.

Data terbaru MapBiomas Indonesia Fire menunjukkan, sepanjang periode 2000–2024 akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai sekitar 9,5 juta hektare. Angka ini mencerminkan total wilayah yang terbakar setidaknya satu kali dalam kurun 25 tahun terakhir.

Koordinator Teknis MapBiomas Fire Indonesia, Sesilia Maharani Putri, menjelaskan perhitungan akumulasi tersebut dilakukan dengan metode khusus agar tidak terjadi penghitungan ganda pada area yang sama.

“Akumulasi data kebakaran ini maksudnya kita mengakumulasi berapa kebakaran di 2000, kemudian kita hitung sampai 2024, tapi kita hanya menghitung sekali. Jadi misalkan ada dua kali kebakaran terjadi, kita hanya menghitung di yang pertama,” ujar Sesilia dalam peluncuran MapBiomas Indonesia Fire 2.0, Selasa (16/12).

Dengan metode tersebut, MapBiomas mencatat total 9,5 juta hektare wilayah Indonesia pernah terbakar minimal satu kali dalam 25 tahun. Namun di luar angka tersebut, terdapat pula area yang mengalami kebakaran berulang.

“Nah, wilayah yang terbakar berulang itu bisa sampai ada 4 juta hektare, nanti itu di data selanjutnya itu lebih rinci,” ujar Sesilia.

Berdasarkan sebaran spasial yang ditampilkan dalam peta MapBiomas Fire, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memiliki pola yang konsisten selama dua setengah dekade terakhir. Kalimantan dan Sumatra tercatat sebagai wilayah dengan akumulasi kebakaran terbesar sekaligus menjadi episentrum kebakaran nasional.

Episentrum Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dan Sumatra

Dari total akumulasi luas kebakaran, Kalimantan menyumbang sekitar 39,14%, disusul Sumatra sebesar 30,46%. Dengan demikian, secara kumulatif sekitar 70% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi di dua pulau tersebut.

Sementara itu, wilayah lain seperti Bali–Nusa Tenggara, Papua, Jawa, Sulawesi, dan Maluku memiliki proporsi yang lebih kecil.

“Dari data ini juga kita bisa lihat sebenarnya tidak mengagetkan ya, karena episentrum kebakaran di Indonesia ternyata memang di Kalimantan dan Sumatra,” kata Sesilia.

Selain menunjukkan distribusi wilayah, data MapBiomas juga menggambarkan tren akumulasi kebakaran tahunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kurva akumulasi luas kebakaran memperlihatkan lonjakan signifikan terutama pada periode-periode tertentu, hingga mencapai mendekati 10 juta hektare pada 2024.

MapBiomas Indonesia Fire merupakan platform pemantauan kebakaran yang dikembangkan melalui kolaborasi jejaring MapBiomas Indonesia, dengan dukungan metodologi dan teknologi dari MapBiomas Global Network.

Pada koleksi terbaru, yakni MapBiomas Indonesia Fire Collection 2.0, platform ini menyajikan data kebakaran hutan dan lahan Indonesia secara konsisten dan terverifikasi untuk periode 2000–2024.

Data MapBiomas Indonesia menunjukkan angka deforestasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melonjak tiga kali lipat dalam sepuluh bulan terakhir. Ketua Tim MapBiomas Indonesia Timer Manurung, menyebut lonjakan deforestasi ini disinyalir ikut berkontribusi atas banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 3 Desember 2025 pukul 15.30 WIB, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Sumatra mencapai 811 orang. Adapun jumlah korban yang hilang mencapai 623 orang .

Timer mengungkapkan, pada 2024 deforestasi di Aceh masih di bawah 10.000 hektare. Lalu, angka deforestasi ini meningkat hingga hampir mencapai 30.000 hektare per Oktober 2025. Lonjakan ini menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kehilangan hutan tertinggi.

Berdasarkan data MapBiomas periode 2014-2024, kondisi tutupan lahan di Provinsi Aceh mengalami beberapa perubahan penting. Luas hutan turun dari 3.413.709 hektare menjadi 3.395.970 hektare, menunjukkan adanya deforestasi, meski penurunannya tidak drastis.

Di sisi lain, kata Timer, perkebunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 455.250 hektare menjadi 628.697 hektare, yang berarti terjadi perluasan lahan perkebunan.

Sumatra Barat, yang sebelumnya tak masuk daftar provinsi dengan angka deforestasi tertinggi, saat ini berada di posisi keempat. Angka deforestasi di Sumbar sekitar 30.000 hektare.

Selama satu dekade terakhir, Sumatra Barat mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan. Luas hutan berkurang, dari 2.424.687 hektare menjadi 2.400.294 hektare. Hal ini mengindikasikan terjadinya deforestasi. Di sisi lain, luas perkebunan kelapa sawit meningkat dari 515.253 hektare menjadi 569.183 hektare.

Sementara itu, angka deforestasi di Sumatra Utara yang semula sekitar 7.000 hektare, melonjak hingga hampir 20.000 hektare. Dalam satu dekade terakhir, kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara di mana peningkatan perkebunan kelapa sawit bertambah dari 1.972.640 hektare menjadi 2.115.976 hektare. Di sisi lain, lahan pertanian lain berkurang dari 1.405.473 hektare menjadi 1.213.595 hektare.

“Mudah-mudahan ini menjadi tanda terakhir, bagaimana kita perlu untuk tidak merusak lagi hutan alam kita dan memulihkan daerah yang terlanjur rusak,” kata Timer, saat peluncuran MapBiomas Alerta, di Jakarta, Rabu (3/12).

MapBiomas Alerta, Sistem Pemantau Deforestasi

Pada kesempatan tersebut, MapBiomas Indonesia resmi meluncurkan MapBiomas Alerta yang merupakan sistem validasi dan publikasi deforestasi berbasis citra satelit beresolusi tinggi.

Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan kepastian data deforestasi di Indonesia serta menyediakan laporan siap pakai untuk mendukung pengawasan jarak jauh dengan efektif.

“Bagaimana kita bersama-sama melalui data yang solid, kami hadir dengan jalan keluar yang solutif. Kami percaya, ekonomi kita, kesejahteraan kita, bisa dibangun tanpa merusak hutan,” tutur Timer.

Alerta pertama kali dikembangkan di Brasil pada 2018 oleh para co-creator MapBiomas. Platform ini terus disempurnakan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah serta penyedia isyarat deforestasi. Di Indonesia, jejaring MapBiomas mulai mengembangkan platform ini sejak 2024.

Sejumlah organisasi nonpemerintah tergabung dalam jejaring MapBiomas di Indonesia, antara lain Auriga Nusantara, Haka, HaKi, Genesis, Save Our Borneo, Sampan Kalimantan, Jerat Papua, serta Woods and Wayside International.

Untuk menjamin validitas data, Alerta menyajikan area-area deforestasi dengan memvalidasi setiap isyarat deforestasi dari Global Land Analysis and Discovery Alert sejak januari 2021.

Setiap indikasi deforestasi, dipetakan ulang menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Informasi yang disediakan mencakup pihak yang membuka lahan, luas area terdampak, waktu kejadian, serta lokasi deforestasi berdasarkan batas administrasi, kawasan hutan, perizinan, dan kategori wilayah lainnya.

Data dalam platform ini diperbarui secara mingguan dan dapat diakses oleh publik.

Data dalam platform ini diperbarui secara mingguan dan dapat diakses oleh publik. Tak hanya sebagai informasi, keterbukaan ini memantik peran pengawasan publik berjalan.

Wakil Kepala Satgassus Polri Novel Baswedan, menilai data dalam MapBiomas Alerta dapat dijadikan alat bukti untuk melaporkan fraud saat ada pihak yang melakukan eksploitasi. Ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.

“Kalau tangkapan layar platform tidak bisa jadi alat bukti. Tapi kalau dimintakan datanya, itu bisa, dan semoga bisa membantu penyelenggaraan hukum yang lebih baik,” kata Novel.