Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata

Samarinda (ANTARA) - Masyarakat sekitar kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraup nilai transaksi ekonomi mencapai Rp8,1 miliar selama Januari-Mei 2026 dari berbagai usaha yang mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi anggota kelompok sekaligus mendukung pembangunan ekonomi wilayah sekitar kawasan hutan," kata Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM) Wilayah V, Elpa Rifadi di Samarinda, Senin.

Nilai transaksi ekonomi tersebut berhasil dikumpulkan dari aktivitas produktif kelompok tani hutan pada wilayah Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Balikpapan.

Sebaran kontribusi perekonomian terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Berau yang membukukan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp7,87 miliar berkat adanya pengelolaan hasil bumi lokal yang memiliki akses pasar luas.

"Keberhasilan KTH Sei Baruk Lestari dalam menghasilkan miliaran rupiah dari komoditas gubal gaharu membuktikan bahwa pengelolaan hasil hutan bukan kayu tertentu masih menjadi penggerak utama ekonomi kehutanan kita," ujar Elpa.

Selain mengandalkan komoditas getah maupun kulit kayu mentah, warga sekitar rimba kini mulai berinovasi menciptakan nilai tambah tinggi melalui pengembangan produk olahan biomassa, budidaya madu kelulut, hingga sistem pertanian agroforestri kopi.

Beberapa kelompok tani hutan di wilayah daerah perkotaan juga dinilai berhasil mengubah paradigma dengan menyulap kawasan konservasi menjadi destinasi jasa wisata alam bernilai finansial yang sangat menguntungkan kas.

"Melihat masih adanya potensi besar yang belum optimal, peningkatan kapasitas usaha dan perluasan kemitraan bisnis akan terus kami dorong supaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan menjadi lebih inklusif," tuturnya.

Nilai ekonomi dari perhutanan sosial ini tidak terlepas dari peran aktif para tenaga penyuluh yang mendampingi petani dalam mengakses jejaring pemasaran serta menata sistem pencatatan administrasi.

Peningkatan berbagai aktivitas komersial tersebut kini turut menumbuhkan rasa percaya diri pada keanggotaan guna memperkuat partisipasi masyarakat kolektif demi menjaga keseimbangan ekosistem alam hayati.

"Sebagai langkah antisipasi ke depannya, strategi diversifikasi usaha tetap dijadikan landasan penting agar masyarakat pedalaman terhindar dari ketergantungan fatal terhadap satu jenis produk komoditas unggulan," jelas Elpa.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wavin kembali mempertegas komitmennya terhadap kualitas, keberlanjutan , dan keselamatan kerja dengan meraih tiga sertifikasi internasional sekaligus, yaitu ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .

Pencapaian ini menjadi bukti penerapan sistem manajemen terintegrasi yang memastikan seluruh proses operasional Wavin berjalan sesuai standar internasional, mulai dari kualitas produk, pengelolaan lingkungan, hingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Sertifikasi ISO 9001:2015



Senior Director Indonesia & Southeast Asia+, Susanto mengatakan, bahwa ketiga sertifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Wavin dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

"Standar internasional ini menjadi fondasi bagi Wavin untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan sekaligus memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara bertanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan, dan karyawan," ujar Susanto.

Melalui implementasi ISO 9001, Wavin menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan. Sementara itu, ISO 14001 mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab melalui efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan ISO 45001 memperkuat budaya keselamatan kerja melalui pengelolaan risiko yang sistematis.

Pemimpin Industri Pipa Dunia Siap Perkuat Infrastruktur Indonesia



Head of Marketing Indonesia & Southeast Asia+, Frank Simorangkir menambahkan, bahwa penerapan sistem manajemen berstandar internasional memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena setiap produk diproduksi melalui proses yang konsisten dan memenuhi standar mutu global.

"Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, Wavin dapat menghadirkan solusi sistem perpipaan yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan proyek di Indonesia," kata Frank.

Perolehan tiga sertifikasi ISO ini semakin memperkuat posisi Wavin sebagai perusahaan yang tidak hanya menghadirkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik.

ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya tercermin pada angka defisit atau rasio utang, melainkan pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan harapan bagi generasi berikutnya

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti, muncul istilah yang belakangan sering diperbincangkan di pasar keuangan, yakni sell Indonesia. Istilah ini menggambarkan kecenderungan sebagian investor mengurangi eksposur investasinya pada aset-aset Indonesia ketika persepsi risiko meningkat.

Salah satu media internasional yang ikut menyikapi hal tersebut adalah Bloomberg, yang menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 36 persen sepanjang 2026. Penurunan itu menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk tahun ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg secara global.

Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergerakan pasar yang bersifat sementara. Di balik keputusan investasi yang berubah, terdapat pesan yang lebih dalam mengenai persepsi terhadap prospek ekonomi, stabilitas kebijakan, dan kemampuan suatu negara menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikan imbauan kepada para investor untuk mencermati data-data ekonomi Indonesia secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini Menteri Keuangan menegaskan fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam kondisi yang baik

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia, ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada triwulan I-2025 dan diproyeksikan berada pada kisaran 4,8–5 persen dalam beberapa tahun ke depan. Bank Dunia juga menilai disiplin fiskal, inflasi yang terkendali, serta cadangan keuangan yang memadai menjadi faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Investor juga memperhatikan keberlanjutan fiskal, yakni kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal generasi mendatang. Dalam konteks itulah fenomena sell Indonesia menjadi pengingat bahwa kredibilitas fiskal merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki suatu negara.

Menjaga keberlanjutan

Pasar keuangan pada dasarnya bergerak berdasarkan ekspektasi. Investor tidak hanya menilai kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memperhitungkan risiko yang mungkin muncul di masa depan. Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan, prospek pertumbuhan, maupun kondisi fiskal, investor cenderung melakukan penyesuaian portofolio.

Fenomena sell Indonesia yang terjadi belakangan mencerminkan dinamika tersebut. Sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah, penurunan kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, serta arus keluar modal portofolio dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Kekhawatiran pasar antara lain terkait meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, potensi pelebaran subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia, serta kebutuhan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan.

Meski demikian, penting dicatat bahwa fundamental Indonesia masih relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen pada 2025–2026 dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran. IMF juga menilai cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Tantangan utama justru terletak pada bagaimana pemerintah menjaga persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal dalam jangka panjang. IMF memperkirakan defisit fiskal Indonesia berada pada kisaran 2,8–2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas legal 3 persen, namun ruang fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kredibilitas fiskal memiliki hubungan erat dengan biaya pembiayaan negara. Studi IMF dan OECD dalam berbagai publikasinya menemukan bahwa negara dengan kerangka fiskal yang konsisten cenderung menikmati biaya utang yang lebih rendah serta lebih tahan menghadapi gejolak pasar keuangan dibandingkan negara yang kebijakan fiskalnya sering berubah-ubah.

Pengalaman berbagai negara di dunia juga menunjukkan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui konsistensi kebijakan.

Korea Selatan menjadi salah satu contoh menarik. Setelah mengalami krisis Asia 1998, negara tersebut membangun sistem pengelolaan fiskal yang lebih transparan dan disiplin. Hasilnya, Korea mampu mempertahankan peringkat kredit yang kuat bahkan ketika menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.

Keberhasilan tersebut tidak hanya didorong oleh pengendalian utang, tetapi juga oleh investasi besar pada pendidikan, teknologi, dan inovasi yang meningkatkan produktivitas nasional.

India juga menunjukkan pengalaman yang relevan. Reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data berhasil memperluas basis penerimaan negara. Dalam satu dekade terakhir, rasio penerimaan pajak India membaik seiring meningkatnya kepatuhan dan efisiensi administrasi. Banyak lembaga internasional menilai reformasi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi India.

Berbagai penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang berhasil menjaga kredibilitas fiskal umumnya memiliki tiga karakteristik utama, yaitu aturan fiskal yang jelas, transparansi anggaran yang tinggi, dan konsistensi reformasi struktural. Ketiga faktor tersebut terbukti lebih berpengaruh terhadap kepercayaan pasar dibandingkan sekadar target pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Bagi Indonesia, pembelajaran global tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal bukan hanya soal menekan defisit. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang mampu memperkuat penerimaan negara di masa depan.

Reformasi struktural

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia adalah memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah meningkatkan kapasitas penerimaan negara.

Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD maupun sejumlah negara berkembang utama di Asia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih dapat ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, penguatan administrasi perpajakan, dan optimalisasi transformasi digital perpajakan.

Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan dukungan fiskal yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kualitas belanja negara juga harus terus ditingkatkan. IMF dalam konsultasi Pasal IV tahun 2025 menegaskan bahwa mobilisasi penerimaan yang lebih kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi belanja negara. Belanja yang berkualitas akan menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya memperkuat basis penerimaan pemerintah

Prospek tersebut sesungguhnya cukup menjanjikan. Bank Dunia memperkirakan reformasi struktural yang mendorong produktivitas, investasi, dan perbaikan iklim usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati 5,5 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, berbagai investasi baru di sektor hilirisasi, energi bersih, dan ekonomi digital mulai menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen, inflasi relatif rendah, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah banyak negara maju, serta berbagai agenda transformasi ekonomi mulai menunjukkan hasil. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa fondasi yang kuat harus terus dirawat melalui disiplin fiskal, reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan kepastian kebijakan.

Penelitian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan produktivitas pada dekade mendatang. Karena itu, penguatan infrastruktur digital, kepastian regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang.

Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan fiskal di tengah fenomena sell Indonesia sesungguhnya bukan hanya tentang mempertahankan kepercayaan investor. Namun lebih dari itu, adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal hari ini mampu membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya tercermin pada angka defisit atau rasio utang, melainkan pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan harapan bagi generasi berikutnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen, Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesian Institute of Journalism (IIJ) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ( CIMB Niaga ) telah memilih 20 jurnalis dari seluruh Indonesia sebagai penerima program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026 . Seluruh peserta akan diundang ke Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan sustainability masterclass dan menjalani proses mentoring ide keberlanjutan yang akan dilakukan oleh setiap peserta.

Dalam proses penerimaan proposal ide sustainability, IIJ dan CIMB Niaga membuka pendaftaran proposal SJF selama lebih dari dua bulan. Selama proses itu, IIJ menerima 233 proposal yang diajukan oleh jurnalis dari seluruh Indonesia.

Hampir semua proposal yang diajukan, kategori individu maupun kelompok, memiliki semangat keberlanjutan yang sangat baik dan beragam. Dari 233 proposal yang diterima panitia, dewan juri yang diwakili CIMB Niaga, IIJ dan Global Reporting Initiative (GRI) memilih 13 proposal yang terdiri dari 9 proposal individu dan 4 proposal kelompok (terlampir).

Beasiswa CIMB ASEAN Scholarship 2026 Dibuka, Ada Jaminan Kerja Setelah Lulus



Dari asal wilayah, peserta terpilih mewakili berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh hingga wilayah timur Indonesia. Dalam proses seleksi, dewan juri tidak hanya menilai kualitas proposal semata, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas keberlanjutan.

Pendekatan ini dilakukan karena tantangan keberlanjutan membutuhkan jurnalis yang tidak hanya mampu melaporkan persoalan, tetapi juga memahami realitas di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif IIJ sekaligus anggota dewan juri, Umar Idris mengatakan, para peserta yang telah terpilih menunjukkan kombinasi antara kompetensi jurnalistik, komitmen dan dampak proyek keberlanjutan yang akan dijalankan oleh setiap peserta.

Pengumuman peserta terpilih dilakukan pada Jumat, 5 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup se-dunia ini, CIMB Niaga dan IIJ menegaskan pentingnya peran jurnalis dan media dalam mendorong kesadaran dan perubahan menuju masa depan lingkungan dan sosial Indonesia yang lebih berkelanjutan.

"Hari ini, ketika memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami ingin menegaskan bahwa jurnalisme membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menulis berita. Para peserta yang terpilih menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat, pemahaman terhadap isu keberlanjutan, dan dalam banyak kasus juga keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Kami melihat hal tersebut sebagai modal penting untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam, akurat, dan berdampak," kata Umar Idris.

CIMB Niaga Perkuat Wealth Solution Dampingi Nasabah Sambut 2026



Menurut Umar, jurnalis memiliki posisi strategis untuk menjembatani informasi antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan komunitas yang terdampak oleh berbagai persoalan lingkungan. "Kami berharap para fellow tidak hanya menghasilkan liputan yang menarik, tetapi juga menghadirkan perspektif baru, mengangkat praktik-praktik baik, serta membantu publik memahami bahwa keberlanjutan adalah isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Regional Program Manager ASEAN GRI, Lany Harijanti, yang menilai bahwa kebutuhan akan jurnalisme keberlanjutan semakin mendesak di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim, transisi energi, hingga tanggung jawab sosial perusahaan.

"Saat ini publik butuh informasi yang dapat membantu mereka memahami dampak dan implikasi dari berbagai isu keberlanjutan. Jurnalis memiliki peran penting dalam menerjemahkan data, kebijakan, maupun laporan keberlanjutan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat luas," kata Lany.

Program ini terselenggara atas kerja sama CIMB Niaga dan IIJ yang didukung oleh GRI. Melalui program ini, para peserta yang terpilih akan mengikuti serangkaian pelatihan, mentoring bersama para ahli di Jakarta selama tiga hari. Para peserta yang terpilih berhak mendapatkan tunjangan dana untuk merealisasikan ide keberlanjutannya dengan total keseluruhan dana tunjangan sebesar Rp200 juta.

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menyebut anjungan lepas pantai Manpatu dirancang menunjang kegiatan produksi gas di wilayah kerja Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi.

"Pemasangan kerangka anjungan dan bagian atas anjungan lapangan minyak dan gas (migas) Manpatu sudah selesai pada 27 Mei 2026," ujar General Manager PT PHM Setyo Sapto Edi, di Balikpapan Rabu, ketika ditanya menyangkut pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu.

Lapangan migas Manpatu berada sekitar 35 kilometer dari pesisir Kota Balikpapan, dengan kedalaman perairan mencapai 50 hingga 60 meter, dengan fasilitas yang dibangun mampu menangani aliran gas hingga 80 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Menurut dia, anjungan lepas pantai Manpatu dirancang untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan lapangan di wilayah kerja Mahakam dmana diproyeksikan menambah produksi gas hingga 80 juta MMSCFD pada 2027, atau sekitar 20 persen dari total produksi wilayah kerja Mahakam.

Menurut dia, Proyek Manpatu merupakan komitmen perusahaan untuk terus melakukan investasi di sektor eksplorasi dan eksploitasi migas guna menjaga keberlanjutan produksi energi nasional.

PT PHM terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya baru, menambah cadangan, dan menjaga keberlanjutan produksi migas dari wilayah Kalimantan untuk puluhan tahun mendatang.

Perusahaan itu juga menerapkan pengawasan ketat, manajemen risiko yang terstruktur, serta budaya keselamatan kerja di seluruh tahapan proyek, serta aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (Health, Safety, Security, & Environment/HSSE).

Saat ini, tengah menyiapkan tahapan lanjutan proyek lapangan migas Manpatu, kata dia, meliputi pemasangan sistem perpipaan vertikal (riser), rakitan pipa pendek (subsea spool), penyambungan mekanikal, elektrikal dan sistem pipa (hook-up) anjungan lepas pantai.

Proyek Manpatu salah satu peran PT PHM dalam memperkuat dukungan target peningkatan produksi migas nasional sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia.

Anjungan lepas pantai Manpatu ditarget beroperasi secara optimal pada kuartal pertama 2027, proyek tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) selaku induk perusahaan serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), demikian Setyo Sapto Edi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Gas menegaskan komitmennya dalam menjalankan program corporate social responsibility (CSR), yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Direktur Utama PLN Energi Gas Edwin Bangun, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya akan terus mendorong implementasi program CSR yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan perusahaan serta mendukung agenda transisi energi nasional.

"PLN Energi Gas sebagai perusahaan energi, tidak hanya berfokus pada keandalan operasional dan penyediaan energi nasional, namun juga aktif menghadirkan nilai sosial bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, pengembangan lingkungan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi komunitas," jelasnya.

Edwin melanjutkan atas pencapaian bidang CSR tersebut PLN Energi Gas, yang merupakan anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), meraih penghargaan TOP CSR Awards 2026 #Star 3 dalam ajang di Jakarta pada 25 Mei 2026.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam menghadirkan program CSR yang berdampak dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang adaptif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial," ujar Edwin.

Ajang TOP CSR Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil mengimplementasikan program CSR secara efektif, strategis, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta pembangunan berkelanjutan nasional.

Edwin menambahkan penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa transformasi dan inovasi yang dijalankan PLN Group dalam aspek keberlanjutan terus mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Sebelumnya, sejumlah entitas PLN Group juga memperoleh penghargaan CSR dan keberlanjutan atas berbagai program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang inovatif.

"Melalui capaian ini, PLN Energi Gas menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat, menghadirkan energi yang andal, serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia," sebut Edwin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan industri sawit di tanah air telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan sesuai tuntutan pasar global terhadap komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menyatakan lahan sawit bukan deforestasi karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 di mana di dalamnya mengatur aspek lingkungan serta tata kelola lahan secara legal.

"Standar yang kita berikan bisa diakui oleh negara lain. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, pada dasarnya kita memiliki nilai keberlanjutan yang sama secara universal. Sawit ramah terhadap lingkungan yang kita pijaki dan memberikan dampak positif pada lingkungan dan keberlanjutan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan ada kontribusi yang sangat kuat sawit untuk energi dan pangan, apalagi Indonesia akan masuk B50 yakni penggunaan minyak sawit sebesar 50 persen untuk bahan bakar nabati atau biofuel pada Juli 2025.

Dalam konteks global, tambahnya, sawit Indonesia memiliki kontribusi sebanyak 62 persen dalam pasokan sawit dunia dan memiliki kontribusi lebih dari 54 persen dibandingkan minyak nabati dunia karena produktivitas sawit sendiri lebih besar 5-10 persen dibandingkan minyak nabati lainnya.

Sementara itu, data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit terbesar dunia yang mencapai 16,83 juta hektare (data 2025 dan 2026).

Selain menjadi penyumbang devisa non migas terbesar dengan nilai sekitar Rp 440 triliun pada 2024, industri sawit telah menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta orang serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan.

"Jadi sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia,tak hanya pangan tetapi juga energi," katanya saat memberikan pemaparan dalam "1st International Environment Forum 2026: Sawit Merusak Lingkungan?".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Musdhalifah Machmud menegaskan berbagai tuduhan terhadap industri kelapa sawit kerap tidak disertai pemahaman yang utuh dan berbasis data.

Data dari World Wide Fund for Nature United Kingdom menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit dunia hanya menggunakan sekitar 6-11 persen dari total lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati dunia.

“Saat ini untuk penggunaan lahan sawit di dunia itu hanya 28,85 juta hektar tapi mampu memproduksi 80 juta ton minyak nabati. Kontribusi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia adalah sekitar 34 persen hanya dengan menggunakan 7 persen lahan dunia,” ujar dia.

Menurut produktivitas kelapa sawit dalam menghasilkan minyak sangat besar, selain itu efisien dalam penggunaan lahan jika dibandingkan dengan minyak nabati lain.

“Padahal, penggunaan lahan untuk vegetable oil misalnya soybean sebanyak 100-200 juta hektar tetapi kontribusinya hanya sekitar 15-20 persen," katanya.

Dia menegaskan apabila produksi minyak sawit digantikan oleh komoditas lain seperti kedelai atau bunga matahari, maka kebutuhan lahan akan meningkat drastis, bahkan, untuk menggantikan volume yang sama, dunia membutuhkan tambahan hingga ratusan juta hektare lahan baru.

Ke depan Musdhalifah menegaskan industri sawit harus terus memperkuat keberlanjutan, meningkatkan produktivitas serta memperbaiki komunikasi global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria berkomitmen memperkuat fondasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta menghadirkan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan.

“BUMN didorong tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Komitmen tersebut ia utarakan dalam rapat bersama pejabat dan pimpinan tinggi Badan Pengaturan BUMN untuk memperkuat fondasi peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan dan peran strategis BUMN di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, BP BUMN mengambil peran sebagai enabler yang mendukung pengembangan talenta, mendorong inovasi, serta memastikan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Penguatan fondasi ini dinilai penting agar BUMN mampu bergerak lebih adaptif, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika global.

Komitmen tersebut mencerminkan upaya BP BUMN untuk menghadirkan BUMN yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan fondasi kelembagaan yang semakin kokoh, BUMN diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai katalis ekonomi dan sosial secara lebih optimal.

Pada pelantikan sejumlah pejabat eselon I dan II di Jakarta, Selasa (24/2), Dony mengungkapkan BP BUMN tengah menyiapkan agenda besar restrukturisasi BUMN, termasuk penyederhanaan jumlah entitas.

Ia menyebutkan lebih dari 1.000 entitas BUMN direncanakan disederhanakan menjadi sekitar 200–300 entitas melalui berbagai aksi korporasi, seperti merger, divestasi, likuidasi, dan restrukturisasi, yang dinilainya sebagai restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan.

Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan agar BUMN semakin transparan dan akuntabel serta dapat diwariskan dengan baik kepada generasi selanjutnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah,

Jakarta (ANTARA) - Rektor Perbanas Institute Prof. Hermanto Siregar menilai ekspor beras 2.280 ton ke Arab Saudi menjadi sinyal positif keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional.

"Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa produksi beras nasional telah mencapai swasembada yang berkelanjutan," kata Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya keberhasilan ekspor itu tidak terlepas dari lonjakan produksi dalam negeri yang signifikan sepanjang periode 2025/2026. Bahkan, ia menyebut surplus beras tahun ini yakni sekitar 17 juta ton sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah," ujarnya.

Ia menilai, dengan produksi yang tinggi dan cadangan beras pemerintah yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga mulai memperkuat posisi di pasar global melalui ekspor.

Meski demikian, Hermanto menegaskan, capaian swasembada dan ekspor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberhasilan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.

“Ini yang kita tunggu, sehingga ke depan apa yang dilakukan petani benar-benar bisa kembali ke petani. Harus ada dampak nyata terhadap pemasukan dalam negeri dan kesejahteraan para petani,” tegasnya.

Dia berharap momentum ekspor dapat terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten, penguatan distribusi, serta tata kelola stok yang baik, sehingga swasembada beras Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Harus dijaga agar swasembada tetap berkelanjutan,” katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengapresiasi langkah pemerintah Republik Indonesia yang mencatatkan ekspor beras perdana di tahun 2026 sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi di tengah konflik timur tengah antara Iran - Amerika Serikat dan Israel.

Ia menilai ekspor itu menjadi catatan penting penting dalam perjalanan pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus menandai keberlanjutan program peningkatan produksi pertanian yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ekspor ini adalah bukti nyata bahwa swasembada beras Indonesia tidak bersifat sementara, tetapi terus berjalan secara berkelanjutan dan produktif,” katanya.

Menurutnya, ekspor beras memiliki nilai strategis tinggi terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan perdagangan nasional. Indonesia, lanjutnya, kini menunjukkan kemajuan berarti dalam produksi dan manajemen stok beras, bahkan mencatat cadangan beras terbesar dalam sejarah nasional.

“Lompatan produksi kita sangat jauh di atas rata-rata. Kalau stok dan pasokan dalam negeri terjaga, maka ekspor menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di pasar global,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah resmi melepas ekspor perdana beras cadangan beras pemerintah (CBP) jenis premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi. Ekspor itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi sekitar 215 ribu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam acara pelepasan di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta, Rabu (4/3) menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan para petani di seluruh Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian tersebut.

"Berkat kerja keras seluruh pihak, Indonesia bukan hanya mampu mencapai swasembada beras pada 2025, tetapi hari ini juga siap mengekspor beras CBP kualitas premium untuk melayani kebutuhan jamaah haji Indonesia,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) melalui berbagai program keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai pengelola kawasan mandiri berskala kota, LPCK secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan kawasan.

Komitmen tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan properti , tetapi juga pada penciptaan nilai sosial jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional. Upaya ini selaras dengan kerangka kerja keberlanjutan Lippo untuk Indonesia PASTI. Sebuah inisiatif strategis Lippo Group yang berlandaskan pada lima pilar utama, yakni Pendidikan, Lingkungan, Sejahtera, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi pilar sosial, LPCK menyerahkan bantuan berupa rompi Polisi Lalu Lintas kepada Polsek Serang Baru pada November 2025. ”Bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan pengaturan serta kelancaran lalu lintas di kawasan sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis, sekaligus membantu aparat kepolisian dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan,” kata Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, pada Januari 2026, LPCK menunjukkan kepedulian terhadap kondisi darurat sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bantuan yang diberikan meliputi beras, mi instan, telur, ikan kaleng, serta air mineral, yang disalurkan kepada tujuh desa terdampak, yaitu Desa Sukamulya, Sukadarma, Sukahurip, Sukamanah, Banjarsari, Sukaasih, dan Sukarukun.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Sekaligus menjadi wujud kehadiran perusahaan yang responsif dan empatik dalam menghadapi dinamika sosial di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lebih dari sekadar bantuan jangka pendek, LPCK secara berkelanjutan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah dan komunitas local guna menciptakan lingkungan kawasan yang aman, tertib, inklusif, serta memiliki ketahanan sosial dan lingkungan yang kuat.

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja Lippo untuk Indonesia PASTI, khususnya pada pilar Sejahtera, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif ESG ini, LPCK berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Menghadirkan kawasan perkotaan yang tidak hanya modern dan berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan serta generasi mendatang.

Di Indonesia, meningkatnya restitusi dalam tiga tahun terakhir berimplikasi pada melemahnya penerimaan pajak neto, meskipun penerimaan bruto menunjukkan tren positif

Jakarta (ANTARA) - Restitusi pajak merupakan konsekuensi logis dari sistem self-assessment yang dianut Indonesia. Ketika wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya terutang, negara berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut.

Namun dalam praktiknya, restitusi bukan sekadar isu administratif, melainkan titik temu antara kepastian hukum, keberlanjutan fiskal, dan risiko fraud.

Di satu sisi, restitusi yang lambat menurunkan kepercayaan wajib pajak dan mengganggu arus kas dunia usaha. Sebaliknya, restitusi yang terlalu longgar berpotensi menggerus penerimaan negara dan membuka ruang moral hazard serta negosiasi yang tidak sehat.

Dalam tiga tahun terakhir, restitusi pajak, khususnya dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi dinamika penerimaan negara.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan nilai restitusi pajak pada 2022 mencapai sekitar Rp265 triliun, meningkat menjadi sekitar Rp300 triliun pada 2023, dan tetap berada pada level tinggi sepanjang 2024 seiring normalisasi ekonomi dan peningkatan klaim restitusi PPN oleh sektor ekspor dan industri berbasis rantai pasok global (Kemenkeu, 2024).

Pada tahun 2025, realisasi restitusi pajak di Indonesia meningkat tajam dan memberi tekanan nyata terhadap penerimaan negara. Hingga akhir Februari 2025, total restitusi yang dibayarkan mencapai sekitar Rp111,04 triliun, angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp57,5 triliun), didominasi oleh restitusi PPN dan PPh badan.

Selanjutnya, hingga Oktober 2025, realisasi restitusi semakin melonjak menjadi sekitar Rp340,52 triliun meningkat sekitar 36,4 persen dibandingkan Oktober 2024 yang mendorong kontraksi penerimaan pajak neto nasional meskipun penerimaan bruto secara nominal meningkat.

Akibatnya, neto penerimaan pajak turun sekitar 3,9 persen year-on-year hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa volume restitusi yang tinggi telah menggerus realisasi penerimaan dalam kerangka APBN 2025.

Fenomena ini semakin memunculkan diskusi tentang perlunya pengendalian restitusi, karena selain memberi tekanan fiskal, proses yang kurang berbasis risiko berpotensi membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan dalam penetapan besaran restitusi yang dibayarkan.

Dalam perspektif fiskal, restitusi yang besar dan volatil cenderung bersifat kontraproduktif terhadap target penerimaan negara jangka pendek. Meskipun secara konsep restitusi bukanlah “kehilangan” penerimaan, secara kas restitusi tetap menggerus ruang fiskal, terutama ketika negara menghadapi kebutuhan belanja yang tinggi.

Sejumlah kasus penegakan hukum baik yang ditangani oleh aparat penegak hukum maupun yang diungkap dalam laporan BPK menunjukkan bahwa restitusi pajak kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara oknum aparat dan wajib pajak.

Dalam konteks inilah, pendekatan risk-based restitution menjadi relevan. Pendekatan ini tidak menafikan hak wajib pajak, tetapi menata ulang proses restitusi agar lebih selektif, berbasis data, dan berorientasi risiko.

Risk-based restitution juga dapat berperan sebagai jembatan antara kebutuhan menjaga iklim usaha melalui restitusi yang cepat dan kepentingan negara untuk menjaga penerimaan serta integritas sistem perpajakan.

Melalui desain risk-based restitution yang pruden dan kredibel, pendekatan ini mampu mengurangi potensi penyelewengan, menekan ruang negosiasi informal, sekaligus menjaga target penerimaan negara tetap realistis dan berkelanjutan.

Tekanan fiskal

Dari sudut pandang teori keuangan publik, stabilitas penerimaan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola volatilitas pendapatan dan belanja. IMF (2022) menekankan bahwa komponen pengurang penerimaan seperti restitusi pajak harus dikelola secara aktif karena berpengaruh langsung terhadap risiko fiskal.

Di Indonesia, meningkatnya restitusi dalam tiga tahun terakhir berimplikasi pada melemahnya penerimaan pajak neto, meskipun penerimaan bruto menunjukkan tren positif.

Hal ini tentunya menjadi tantangan di tengah upaya pemerintah mengejar target tax ratio. Dengan target penerimaan pajak yang terus meningkat, restitusi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan kesenjangan antara target dan realisasi.

OECD (2021) mencatat bahwa banyak negara menghadapi dilema serupa: restitusi yang terlalu longgar menggerus penerimaan, sementara restitusi yang terlalu ketat menghambat aktivitas ekonomi.

Restitusi pajak secara langsung memengaruhi penerimaan pajak neto, indikator yang menentukan ruang fiskal pemerintah. Ketika restitusi meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan penerimaan bruto, maka kapasitas negara dalam membiayai belanja prioritas menjadi terbatas.

Dalam konteks APBN, setiap kenaikan restitusi Rp10 triliun berarti penurunan ruang belanja dengan nilai yang sama, kecuali ditutup melalui sumber pembiayaan lain.

Tekanan ini semakin terasa ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Studi OECD menunjukkan bahwa pada negara berkembang, volatilitas restitusi PPN dapat memperbesar ketidakpastian kas negara hingga 0,3–0,5 persen dari PDB.

Indonesia tidak terlepas dari risiko ini, mengingat ketergantungan APBN terhadap pajak masih berada di atas 70 persen dari total pendapatan negara. Artinya, pengelolaan restitusi yang tidak presisi berpotensi mengganggu stabilitas fiskal secara makro

Pendekatan risk-based restitution menawarkan jalan tengah. Melalui pengelompokan klaim restitusi berdasarkan tingkat risiko fiskal dan kepatuhan, negara dapat mempercepat pembayaran untuk klaim berisiko rendah tanpa membebani kas secara berlebihan.

Riset Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam restitusi mampu menurunkan volatilitas arus kas fiskal hingga 15–20 persen dalam jangka menengah. Artinya, tekanan fiskal dapat dikelola tanpa mengorbankan prinsip keadilan perpajakan.

Risiko fraud

Restitusi pajak juga merupakan titik rawan fraud yang dijelaskan dalam teori ekonomi kelembagaan melalui konsep asymmetric information dan moral hazard. Ketika otoritas pajak memiliki informasi yang lebih terbatas dibanding wajib pajak, peluang manipulasi klaim meningkat.

OECD (2020) mencatat bahwa fraud PPN di berbagai negara sebagian besar memanfaatkan kelemahan pengendalian restitusi, terutama pada klaim bernilai besar dan berulang.

Di Indonesia, potensi ini tercermin dari berbagai temuan pengawasan. Laporan BPK (2023) menyoroti masih adanya kelemahan dalam verifikasi klaim restitusi dan kebergantungan pada proses manual yang membuka ruang diskresi berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, negosiasi informal menjadi risiko nyata, yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Risk-based restitution dirancang untuk menutup celah tersebut. Dengan memanfaatkan analisis risiko dan data historis kepatuhan, otoritas pajak dapat memfokuskan pengawasan pada klaim yang memiliki probabilitas penyimpangan tertinggi.

Pendekatan ini sejalan dengan teori responsive regulation (Ayres & Braithwaite, 1992), yang menekankan bahwa intensitas pengawasan harus disesuaikan dengan perilaku dan risiko wajib pajak. Studi Australian Taxation Office (2019) menunjukkan bahwa penerapan risk-based audit pada restitusi PPN berhasil menurunkan nilai klaim bermasalah secara signifikan dalam lima tahun.

Dengan demikian, risk-based restitution tidak hanya memperkuat pengamanan penerimaan negara, tetapi juga mengurangi ruang negosiasi yang berpotensi merusak integritas aparatur dan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Desain kebijakan

Keberhasilan risk-based restitution sangat ditentukan oleh kualitas desain kebijakan dan infrastruktur data. Bank Dunia (2021) dan IMF (2023) menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak merupakan prasyarat utama penerapan manajemen risiko yang kredibel.

Tanpa basis data yang terintegrasi, risk-based restitution berisiko menjadi sekadar slogan kebijakan.

Indonesia telah memulai langkah ke arah tersebut melalui pengembangan Coretax System dan perluasan penggunaan e-faktur serta pelaporan elektronik. Dengan integrasi data lintas sumber, profil risiko restitusi dapat dibangun secara objektif dan dinamis. IMF (2023) mencatat bahwa negara yang mengadopsi data analytics dalam pengelolaan restitusi mampu mempercepat proses pembayaran hingga 40 persen sekaligus meningkatkan akurasi seleksi risiko.

Dari perspektif ekonomi, desain risk-based restitution juga berfungsi sebagai instrumen insentif. Teori insentif menjelaskan bahwa kepastian dan kecepatan layanan akan mendorong kepatuhan sukarela.

Berdasarkan temuan UNCTAD (2022), keterlambatan restitusi PPN meningkatkan biaya usaha dan menurunkan daya saing, khususnya bagi eksportir. Sehingga dengan demikian restitusi berbasis risiko tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga mendukung iklim investasi yang sehat.

Pada akhirnya, pendekatan melalui risk-based restitution berarti menata ulang restitusi pajak agar tidak lagi menjadi faktor kontraproduktif terhadap target penerimaan negara. Pendekatan ini menjembatani kepentingan fiskal dan kepastian usaha melalui proses yang pruden, berbasis data, dan kredibel.

Dengan implementasi yang konsisten, restitusi pajak dapat berfungsi sebagaimana mestinya: adil bagi wajib pajak, aman bagi negara, dan bersih dari ruang negosiasi yang menyimpang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN di Kemenkeu, Dosen, Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) menunjukkan kinerja operasional yang terjaga sepanjang tahun 2025 melalui optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Program (RKAP) 2025. Kinerja ini mencerminkan konsistensi PGN SAKA sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina dalam menjaga keandalan operasi hulu migas, sekaligus mengedepankan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan program pengembangan masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi. Secara kumulatif, realisasi produksi setara (equivalent) PGN SAKA mencapai 113% dari target.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan operasi hulu migas yang disiplin, adaptif, dan berbasis inovasi. Kinerja positif ini didorong oleh kontribusi signifikan dari sejumlah wilayah kerja, utamanya Blok Pangkah. Melalui pemboran sumur pengembangan SID-5 Lapangan Sidayu, PGN SAKA berhasil meningkatkan produksi dengan initial rate hingga sekitar 2.000 BOEPD. Keberhasilan tersebut memperoleh apresiasi dari PT Pertamina (Persero), yang menilai langkah ini sebagai bagian strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain peningkatan produksi, pemboran SID-5 juga menjadi langkah penting dalam penerapan inovasi teknologi melalui metode casing while drilling, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pemboran, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keandalan operasi. Kinerja operasional PGN SAKA semakin diperkuat oleh keberhasilan program well intervention, dengan realisasi produksi minyak di Blok Pangkah yang mencapai 113% di atas target, serta realisasi sales gas di Blok Muriah sebesar 135% di atas target. Pada aspek pemboran, PGN SAKA berhasil merealisasikan tiga sumur pengembangan dan dua kegiatan workover, melebihi rencana awal.

“Dengan disiplin operasional, capaian lebih dari 2,47 juta jam kerja aman, serta penerapan teknologi casing-while-drilling, PGN SAKA berkontribusi meningkatkan produksi minyak nasional. Upaya ini selaras dengan kebijakan kemandirian energi serta komitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Intan Fauzi, Direktur Utama.

Sejalan dengan capaian operasional, PGN SAKA juga memperoleh berbagai penghargaan atas komitmennya terhadap keberlanjutan. Pengakuan ini antara lain datang dari Pemerintah Kabupaten Gresik, UNNES Innovation Award, penghargaan Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN) kategori GOLD, serta penetapan sebagai Pilot Project Low Carbon Initiative kategori penanaman mangrove dari SKK Migas.

Kontribusi lainnya juga berasal dari blok di mana PGN SAKA berperan sebagai mitra strategis. Di Blok Muara Bakau, penemuan cadangan migas baru melalui sumur eksplorasi Konta-1 membuka potensi pengembangan lanjutan. Sementara itu, di Blok Ketapang, sumur T-8 dan T-6 berhasil on-stream pada tahun ini, dan Blok Fasken di Amerika Serikat mencatatkan penjualan gas sebesar 39% di atas target hingga akhir tahun.

Ke depan, PGN SAKA akan terus memfokuskan langkah pada penguatan keberlangsungan operasi yang aman dan andal, optimalisasi biaya, serta pengembangan potensi hulu migas. Dengan mengedepankan prinsip living in harmony bersama masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan, PGN SAKA berkomitmen menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam menyalurkan energi baik bagi negeri.