Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) meminta kepada pemerintah untuk menyederhanakan perizinan untuk membangun pusat data atau data center. Perizinan yang rumit membuat investasi di sektor ini terhambat.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” kata Hendra kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Dia mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra.

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai ketersediaan listrik hijau yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mematok kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembanganpool of talentmelalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” katanya.

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skemaRenewable Energy Certificate(REC) atauwheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbesar porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2035.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

“RUPTL sampai dengan 2035 itu kurang lebih sekitar 69,5 megawatt itu adalah memakai energi baru terbarukan. Karena itu untuk urusan PLTU tidak ada lagi pembangunan yang terlalu banyak, hanya kurang lebih sekitar 30% yang tidak memakai energi baru terbarukan. Sudah tentu pemerintah sangat berhati-hati juga,” ujar Bahlil.

Dia menegaskan bahwa meski pembangkit berbasis batu bara kerap dianggap sebagai sumber energi yang kotor, teknologi modern dapat menekan jejak emisinya.

“Sebenarnya pembangkit batu bara itu bukan berarti kotor seluruhnya. Kalau kita memakai teknologi dengan carbon capture, itu akan mengurangi emisi,” katanya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa arah kebijakan jangka panjang tetap menempatkan energi hijau sebagai prioritas.

“Tetapi di RUPTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%,” tandas Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Stok minyak sawit Indonesia pada Agustus 2025 tercatat menyusut jadi 2,543 juta ton, turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,568 juta ton. DI periode sama tahun 2024 lalu, stok minyak sawit RI tercatat di level 2,815 juta ton.

Penurunan ini terjadi di tengah turunnya produksi (5,5 juta ton), naiknya konsumsi domestik (2,1 juta ton), dan pelemahan ekspor ke sejumlah negara tujuan utama (3,47 juta ton).

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, produksi CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) pada Agustus mencapai 5,062 juta ton, turun 1,00% dari Juli yang sebesar 5,113 juta ton. Produksi PKO (palm kernel oil) juga turun menjadi 481 ribu ton dari 493 ribu ton. Meski begitu, secara tahunan, total produksi CPO+PKO hingga Agustus 2025 mencapai 39,037 juta ton, naik 13,08% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 34,522 juta ton.

Sementara itu, konsumsi dalam negeri naik menjadi 2,1 juta ton, meningkat dari 2,03 juta ton di Juli. Lonjakan terbesar terjadi pada biodiesel yang naik 5,71% menjadi 1,111 juta ton, disusul konsumsi pangan yang naik 1% menjadi 806 ribu ton. Sebaliknya, konsumsi oleokimia turun tipis 1,08% menjadi 183 ribu ton.

Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor produk sawit Agustus turun menjadi 3,473 juta ton, melemah 1,81% dibanding Juli yang sebesar 3,537 juta ton. Penurunan terbesar terjadi pada CPO yang anjlok 21,09% dari 626 ribu ton menjadi 494 ribu ton, diikuti oleokimia yang turun 0,46% dari 438 ribu ton menjadi 436 ribu ton. Sementara ekspor minyak sawit olahan naik 1,56% atau menjadi 2,343 juta ton dari 2,30 juta ton, dan olahan minyak inti sawit melonjak 21,34% dari 164 ribu ton menjadi 199 ribu ton.

Secara negara tujuan, ekspor sawit Indonesia ke India turun 160 ribu ton, ke Bangladesh turun 76 ribu ton, dan ke Pakistan turun 48 ribu ton. Sebaliknya, ekspor naik ke Malaysia (+103 ribu ton), China (+101 ribu ton), Afrika (+40 ribu ton), Uni Eropa (EU-27) (+32 ribu ton), Rusia (+6 ribu ton), dan Amerika Serikat (+4 ribu ton).

Meskipun volume ekspor menurun, nilai ekspor justru naik 3,50% menjadi US$3,819 miliar dari US$3,690 miliar pada Juli. Secara kumulatif hingga Agustus, nilai ekspor sawit 2025 sudah mencapai US$24,785 miliar, atau meningkat 42,88% dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar US$17,347 miliar.

Kenaikan nilai ekspor ini dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak sawit dunia yang lebih tinggi, yakni US$1.204 per ton (CIF Rotterdam) selama Januari-Agustus 2025, dibandingkan US$1.009 per ton pada periode yang sama tahun lalu.

Arah Industri Sawit Fokus Tema Forum IPOC 2025

Di tengah dinamika produksi dan ekspor tersebut, GAPKI tengah mempersiapkan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri sawit nasional maupun global, yakni The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook (IPOC 2025).

Acara ini akan digelar 12-14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, dengan mengusung tema "Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade."

Tema itu mencerminkan komitmen industri sawit Indonesia memperkuat tata kelola dan menjaga daya saing di tengah dinamika perdagangan dunia serta perkembangan kebijakan energi hijau.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, penyelenggaraan IPOC 2025 menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi lintas sektor di tengah tantangan global yang kian kompleks.

"IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global," ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (28/10/2025).

Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global. Industri sawit juga menjadi pilar penting yang menopang ekspor nonmigas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi jutaan masyarakat di wilayah perkebunan.

IPOC 2025 akan menghadirkan sejumlah pembicara dunia di bidang minyak nabati dan perdagangan global, seperti Thomas Mielke (Oil World), Julian McGill (Glenauk Economics), Ryan Chen (Cargill Investments China), dan Satia Varqa (FastMarkets). Analis senior Dorab Mistry dari Godrej International Ltd. juga akan kembali membahas prospek harga minyak nabati dunia tahun depan.

Selain itu, Pietro Paganini, pakar komunikasi dan kebijakan publik internasional, akan mengulas strategi industri dalam menjawab isu keberlanjutan dan regulasi global. Pembicara lain seperti Eddy Abdurrachman, Andri Hadi, Dr. M. Fadhil Hasan, dan Oscar Tjakra akan menyoroti diplomasi sawit, rantai pasok, serta prospek investasi jangka panjang di sektor minyak nabati.

Ketua Panitia IPOC 2025 Mona Surya menyampaikan, konferensi ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi pelaku industri dan pemangku kebijakan.

"Seluruh rancangan penyelenggaraan IPOC ini diharapkan menjadi masukan penting bagi para pelaku industri sawit nasional," ujar Mona.

Isu strategis lain yang juga akan dibahas dalam forum ini adalah rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50, yang dinilai berpotensi memperkuat kontribusi sawit terhadap transisi energi nasional.