Bisnis.com, JAKARTA - Dalam teori Black Swan yang dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb, dunia sering kali diubah oleh peristiwa langka yang tak terduga, berdampak masif, dan baru dianggap “logis” setelah terjadi.

Memasuki 2026, Indonesia berada pada posisi di mana stabilitas 2025 yang tumbuh di kisaran 5,01%—5,12% menjadi modal penting. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan yang optimistis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 5,2%—5,8%.

Penyusunan APBN 2026 dilakukan dalam konteks global yang berubah drastis dari kerja sama multilateral menuju fragmentasi geopolitik dan proteksionisme agre-sif. Meskipun Bappenas sempat menargetkan angka yang lebih tinggi (5,8%—6,3%), kesepakatan akhir dengan DPR di level 5,2%—5,8% menunjukkan kehati-hatian pemerintah terhadap risiko eksternal.

Salah satu potensi Black Swan yang nyata adalah kebijakan tarif “balas dendam” dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ancaman tarif hingga 25% bagi negara-negara mitra dagang China atau Iran dapat meng-guncang stabilitas nilai tukar rupiah, yang diproyeksikan (RAPBN 2026) berada pada rentang Rp16.500—Rp16.900 per dolar AS.

Ketidakpastian ini dibaca lembaga internasional seperti Bank Dunia yang memproyeksikan per-tumbuhan Indonesia mungkin tertahan di angka 5,0% akibat melambatnya momentum ekonomi China dan fluktuasi harga energi.

Dari perspektif sektoral, 2026, sektor manufaktur te tap menjadi kontributor ter besar Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 18,67% dengan target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,51%. Namun, tantangan “deindustrialisasi dini” masih menghantui.

Pakar dari LPEM UI dan INDEF menyoroti bahwa tanpa perbaikan kualitas SDM dan efisiensi energi, sektor ini akan sulit melampaui pertumbuhan PDB nasional. Pemerintah merespons ini dengan mendorong industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, komponen energi terbarukan, serta hilirisasi nikel dan tembaga yang lebih dalam.

Struktur pengeluaran 2026 akan diwarnai oleh belanja negara pada program dengan efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Salah satu pilar utama pengeluaran adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak drastis menjadi Rp335 triliun untuk 2026, mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mulai beroperasi penuh sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia pada 2026. Danantara memfokuskan investasinya pada delapan sektor prioritas, mulai dari infrastruktur digital, AI, hingga energi terbarukan. Proyek strategis seperti pembangunan Kampung Haji di Makkah dan pabrik soda kaustik senilai Rp13 triliun bersama Chandra Asri men-jadi bukti peran Danantara sebagai mesin pertumbuhan selain APBN.

Kehadiran Danantara di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 juga diharapkan membangun kepercayaan investor glo-bal untuk masuk ke pasar Indonesia (RKAP Danantara 2026 dan Laporan Komisi XI DPR).

Setidaknya ada tiga skenario yang perlu diwaspadai pada 2026. Pertama, guncangan geopolitik Timur Tengah dan Iran. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran dapat memicu lonjakan harga minyak dunia jauh di atas asumsi US$80 per barel. Jika ini terjadi, beban subsidi energi dalam APBN akan membengkak, memak-sa pemerintah memotong belanja produktif lainnya.

Kedua, bencana alam sistemik. Kejadian banjir dan longsor besar di wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengharuskan alokasi triliunan rupiah untuk rehabilitasi infrastruktur. Jika pola iklim ekstrem berlanjut di 2026, produktivitas pertanian nasional akan terancam, sedikit banyak memengaruhi target swasembada pangan. Ketiga, krisis likuiditas global.

Kebijakan suku bunga tinggi yang berkepanjangan di negara maju dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik, menekan rupiah hingga level psikologis yang berbahaya dan menghambat investasi Danantara.

Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan program MBG dengan penguatan in vestasi strategis (Danantara) adalah sebuah langkah besar. Secara statistik, poten-si untuk tumbuh di atas 5,2% sangat terbuka, terutama jika mesin pertumbuhan di sektor ekonomi digital dan industri pengolahan mampu berputar lebih cepat.

Namun, mengacu pada teori Taleb, keberhasilan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa akurat prediksi kita terhadap pertumbuhan, melainkan seberapa “antifragile” (tangguh di tengah guncangan) sistem ekonomi kita. Penguatan ketahanan pangan dan energi adalah langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Namun, efisiensi modal (ICOR) yang masih tinggi di kisaran 6,0—6,5 perlu segera dibenahi agar setiap rupiah investasi menghasilkan output yang maksimal.

Prospek ekonomi 2026 tetap menawarkan optimisme di tengah fragilitas global (kondisi dunia yang sangat rapuh, penuh ketidakpastian, dan rentan terhadap guncangan pada awal 2026). Kuncinya terletak pada konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan, transparansi tata kelola lembaga baru seperti Danantara, dan kesiapan fiskal dalam menghadapi guncangan tak terduga.

Tahun 2026 bukan sekadar tentang mencapai target angka, tetapi tentang membuktikan bahwa Indonesia mampu terbang tegak meskipun seekor “Angsa Hitam” tiba-tiba melintas di cakrawala ekonomi kita.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencatat lebih dari separuh badan usaha milik negara (BUMN) merugi setiap tahunnya.

"(Jumlah BUMN yang setor dividen) less than 1 percent, yang rugi minimum 52 persen. Jadi tugas kami itu kalau memang ada perusahaan yang rugi, bisa enggak kita perbaiki dengan mengkonsolidasi," ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam acara Antara Business Forum di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Tak hanya itu, jumlah BUMN yang menyetorkan dividen juga tak sampai 1 persen dari keseluruhan  perusahaan pelat merah.

Namun, perusahaan-perusahaan itu menyumbang 95 persen dari total dividen yang disetor entitas milik negara itu.

"Dari 1.060 perusahaan yang ada di bawah Danantara, yang memberikan dividen itu hanya 95 persen datang dari delapan (perusahaan)," terang Pandu.

Melihat hal itu, sambung Pandu, Danantara akan berbenah. Salah satunya dengan menggabungkan BUMN-BUMN yang mempunyai tugas serupa.

Hal serupa juga pernah diungkap Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

Agustus lalu, Dony menyebut Danantara membawahi 1.046 BUMN. Namun, 97 persen dividen hanya datang dari delapan perusahaan di antaranya.

"(Sekitar) 52 perusahaan BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun," ujar Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Jumat (15/8).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyelesaikan rancangan usulan insentif baru untuk sektor otomotif yang akan diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan industri otomotif yang tengah menghadapi pelemahan daya beli di pasar lokal serta tantangan dari dinamika pasar global.

"Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional, dan di dalamnya ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Maka kita mengambil keputusan mengusulkan insentif bagi sektor ini. Hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid 19 dulu," kata Agus dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/11/2025).

Kemenperin tengah merancang skema insentif dan stimulus yang tepat untuk mendorong permintaan sekaligus menjaga aktivitas produksi dan investasi industri otomotif. Usulan ini nantinya akan dibahas bersama Menko Perekonomian sebelum diajukan secara resmi sebagai bagian dari agenda kebijakan fiskal 2026.

"Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026," jelas Agus.

Orientasi utama dari usulan insentif tersebut adalah menjaga tenaga kerja dari potensi PHK dan membuka lapangan kerja baru di sektor otomotif, sekaligus memastikan investasi industri tetap berkelanjutan. Perhatian ekstra terhadap sektor ini diperlukan agar pertumbuhan industri dapat terakselerasi dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

Kemenperin mencatat bahwa otomotif merupakan salah satu pilar industri andalan dengan kontribusi signifikan terhadap PDB manufaktur, ekspor, dan tenaga kerja. Investasi di sektor ini telah mencapai sekitar Rp174 triliun, dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda dua, roda tiga, maupun roda empat.

Selain itu, jutaan pekerja lain terserap dalam ekosistem rantai nilai otomotif mulai dari pemasok komponen, perusahaan logistik, hingga jaringan penjualan dan perbengkelan.

"Jika sektor ini terganggu, dampaknya berantai ke banyak industri lain dan jutaan pekerja. Karena itu, Kemenperin memandang perlu intervensi yang terukur melalui skema insentif yang tepat," ujar Agus.

Ia juga menuturkan bahwa penyusunan usulan untuk 2026 mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk dukungan untuk kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi. Saat ini, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sejumlah kendaraan bus masih berlaku hingga 2025.

Lebih lanjut, insentif baru untuk 2026 akan diselaraskan dengan program percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk rencana lanjutan insentif untuk pembelian motor listrik yang pernah diterapkan pemerintah. Agus memastikan bahwa Kemenperin intensif berdialog dengan pelaku industri, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain untuk menyempurnakan usulan tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta asosiasi seperti GAIKINDO dan pelaku industri lainnya. Tujuan akhirnya jelas: menjaga daya saing, memperkuat ekosistem rantai pasok produksi otomotif di dalam negeri, serta memastikan industri otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.