Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika SerikatDonald Trump menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk pelamar dari 75 negara.

Wakil Juru Bicara Utama Kementerian Luar Negeri, Tommy Pigott menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari penindakan imigrasi yang semakin intensif oleh Washington.

Jeda tersebut, yang akan berdampak pada pelamar dari negara-negara Amerika Latin termasuk Brasil, Kolombia, dan Uruguay, negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Albania, negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh, serta mereka yang berasal dari banyak negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia yang akan dimulai pada 21 Januari 2026.

"Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara Departemen Luar Negeri mengevaluasi kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan mengambil tunjangan kesejahteraan dan manfaat publik," katanya dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026).

Kebijakan tersebut tidak berdampak pada visa kunjungan warga AS, tapi yang menjadi sorotan mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Keputusan ini menyusul arahan pada November kepada para diplomat AS yang meminta mereka untuk memastikan bahwa para pemohon visa mandiri secara finansial dan tidak berisiko bergantung pada subsidi pemerintah selama masa tinggal mereka di AS.

Sebelumnya, Trump telah melakukan penindakan imigrasi besar-besaran sejak kembali menjabat pada bulan Januari. Pemerintahannya secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan memicu konfrontasi kekerasan dengan para migran dan warga negara AS.

Kendati dia berkampanye untuk menghentikan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat, pemerintahannya juga mempersulit imigrasi legal - misalnya, dengan memberlakukan biaya baru dan mahal, membuka tab baru pada para pemohon visa H-1B untuk pekerja berketerampilan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Trump menghentikan sementara semua aplikasi imigrasi, termasuk kartu hijau dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh imigran dari 19 negara non-Eropa, dengan alasan kekhawatiran atas keamanan nasional dan keselamatan publik.

Dilansir dari Reuters, penghentian sementara ini berlaku bagi orang-orang dari 19 negara yang telah dikenakan larangan perjalanan sebagian pada bulan Juni, yang memberikan pembatasan lebih lanjut pada imigrasi , fitur inti dari platform politik Presiden AS Donald Trump.

Daftar negara tersebut mencakup Afghanistan dan Somalia.

Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru tersebut mengutip serangan terhadap anggota Garda Nasional AS di Washington minggu lalu di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu anggota Garda Nasional tewas dan seorang lainnya luka parah dalam penembakan tersebut.

Trump juga telah meningkatkan retorika terhadap warga Somalia dalam beberapa hari terakhir, menyebut mereka "sampah" dan mengatakan "kami tidak ingin mereka di negara kami."

Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan menolak pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko. Pemerintahannya sering menyoroti dorongan deportasi tetapi hingga saat ini kurang menekankan upaya untuk membentuk kembali imigrasi legal.

Serangkaian pembatasan yang dijanjikan sejak serangan terhadap anggota Garda Nasional menunjukkan peningkatan fokus pada imigrasi legal yang dibingkai untuk melindungi keamanan nasional dan menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas kebijakannya.

Daftar negara yang menjadi sasaran dalam memorandum hari Rabu tersebut mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Negara-negara tersebut dikenakan pembatasan imigrasi paling ketat pada bulan Juni, termasuk penangguhan penuh masuk dengan beberapa pengecualian.

Negara lain dalam daftar 19 negara yang dikenakan pembatasan parsial pada bulan Juni adalah Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda dan mewajibkan semua imigran dari daftar negara tersebut untuk "menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, guna menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik."

Memorandum tersebut mengutip beberapa kejahatan terkini yang diduga dilakukan oleh imigran, termasuk serangan Garda Nasional.

Sharvari Dalal-Dheini, Direktur Senior hubungan pemerintah untuk Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika, mengatakan bahwa organisasi tersebut telah menerima laporan tentang pembatalan upacara sumpah, wawancara naturalisasi, dan wawancara penyesuaian status bagi individu dari negara-negara yang tercantum dalam larangan perjalanan.