Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan pajak kendaraan listrik.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penghapusan pajak secara permanen, melainkan penundaan sementara. Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Tito mengenai hal itu.

Menurutnya, hingga saat ini pajak kendaraan listrik belum diberlakukan karena kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

"Saya sudah berdialog dengan Pak Menteri [Tito]. Ada surat edaran yang menyatakan pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (27/4/2026).

Dedi menjelaskan, penundaan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Nanti kalau ekonominya sudah normal dan krisis global berakhir, tentu pajak akan diberlakukan," kata Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa menarik pajak bagi kendaraan berbasis listrik dilakukan karena pajak masih menjadi penyumbang kontribusi untuk daerah.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Senin (20/4/2026).

Dia menilai jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, pihaknya akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapuskan KTP pemilik pertama sebagai syarat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor resmi mendapat dukungan dari Korlantas Polri.

Korlantas Polri yang diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Wibowo, bertemu dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu poinnya adalah solusi atas dinamika pelayanan di Samsat, khususnya terkait keluhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. Salah satu terobosan yang disepakati adalah kemudahan perpanjangan pajak tahunan tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik awal kendaraan.

“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” ujar pria yang akrab disapa KDM, Senin (13/4/2026).

Menurut KDM, kebijakan tersebut berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Wibowo mengatakan, bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merupakan bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Korlantas Polri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, telah menyepakati langkah konkret untuk menyederhanakan proses administrasi kendaraan.

“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama [BBN],” ujar Wibowo.

Wibowo menambahkan, petugas Korlantas Polri akan aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian layanan di Samsat, mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor secara nasional.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, harapannya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat, lalu, angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bisa terus ditekan, pendataan pemilik kendaraan makin baik karena proses balik nama makin mudah.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menginvestigasi pelaksanaan Surat Edaran (SE) penghapusan syarat KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan.

Langkah ini diambil untuk memastikan Surat Edaran (SE) Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA berjalan efektif tanpa kendala birokrasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak di Jawa Barat.

"Masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik pribadi maupun badan usaha, kini dapat melaksanakan kewajiban pajak tahunan tanpa perlu membawa KTP pemilik pertama," bunyi poin dalam kebijakan tersebut.

Secara teknis, warga cukup membawa STNK asli dan KTP pihak yang saat ini menguasai kendaraan. Kebijakan yang mulai berlaku per 6 April 2026 ini diharapkan mampu mendongkrak kesadaran warga dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain itu, Pemprov Jabar juga tetap mengimbau masyarakat untuk segera melakukan proses balik nama kendaraan guna kepastian legalitas.

KDM, sapaan akrabnya, memastikan tim dari Inspektorat dan BKD segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari akar penyebab macetnya implementasi aturan tersebut di tingkat bawah.

"Investigasi ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta mengapa surat edaran tersebut belum dilaksanakan secara efektif. Saya instruksikan seluruh penyelenggara Samsat untuk serius memberikan layanan terbaik dan tidak boleh mengabaikan aturan yang telah ditetapkan," ujarnya di Bandung, Rabu (8/4/2026).

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian, baik Polda Jawa Barat maupun Polda Metro Jaya, termasuk bagian lalu lintas. Dukungan ini dinilai membantu peningkatan pajak, terutama di wilayah Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

"Karena dukungan dari seluruh jajaran kepolisian merupakan salah satu anugerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memiliki spirit menggenjot pendapatan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.

KDM pun menjelaskan bahwa dengan kebijakan ini diharapkan warga semakin patuh karena terus merasa dipermudah, sekaligus mengajak para pemilik kendaraan melakukan balik nama kendaraannya.

"Karena menggunakan motor dan mobil atas nama sendiri jauh lebih gagah dibanding atas nama orang lain. Jadi, saran saya, ajakan saya, yuk kita balik nama kendaraan bermotor kita," ujar KDM.

Kepala BKD Jabar Dedi Supandi menambahkan saat ini tim pemeriksa gabungan dari BKD, Inspektorat, Biro hukum dan Bapenda masih melakukan pendalaman terhadap dugaan disiplin yang dilakukan kepala Samsat Soekarno-Hatta.

“Dalam proses pendalaman tersebut, sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2021, yang bersangkutan dibebas tugaskan sementara dari jabatannya dan diangkatlah Plh,” katanya.

Pendalaman dilakukan 7 sampai 14 hari kerja, sesuai SOP, di mana hasil pendalaman akan disampaikan ke publik.“Kita akan menginformasikan seperti apa hasil pendalamannya dan nanti kebijakan akan dikembalikan kepada BPK,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengumumkan terobosan baru yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan pajak kendaraan tahunan di layanan Samsat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK kendaraan yang akan diperpanjang.

Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan ini diambil untuk memperlancar pelayanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh wilayah Jawa Barat sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang mengalami kendala saat hendak membayar pajak kendaraan karena tidak memiliki akses terhadap KTP pemilik pertama kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.

“Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut peningkatan kepatuhan masyarakat tersebut turut berdampak pada percepatan pembangunan di daerah.

“Berkat bantuan Bapak dan Ibu semua yang membayar pajak kendaraan bermotor, pendapatan terus meningkat dan pembangunan jalan terus kita lakukan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kemudahan layanan ini dapat mempercepat proses pelayanan di kantor Samsat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor administrasi kendaraan bermotor.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperlancar kewajiban perpajakan kendaraan bagi masyarakat tanpa terbebani persyaratan administratif yang selama ini sering menjadi kendala.

Sebelumnya, Video dugaan pungutan liar saat pembayaran pajak mobil di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Seorang warga mengaku diminta tambahan uang sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak kendaraannya bisa dilakukan.

Video itu diunggah di akun TikTok Deni Priaone. Dalam rekaman, Deni menyebut biaya tambahan tersebut untuk "nembak" KTP pemilik asli kendaraan.

Petugas menjelaskan bahwa biaya tersebut muncul karena data kepemilikan kendaraan bukan atas nama Deni, sehingga diperlukan penyesuaian administrasi.

Merespons video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Ia mengatakan laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar masalah cepat ditangani.

Selain itu, Dedi juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan.

"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindaklanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," katanya, Sabtu (4/4/2026).

Bisnis.com, SOLO - Tengah viral di media sosial keluhan masyarakat Jateng tentang pajak kendaraan yang disebut naik.

Dalam beberapa postingan di FB dan medsos lain, pemilik kendaraan mengunggah perbedaan pajak yang dibayarkan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang semakin naik.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, pemerintah angkat bicara tentang hal ini.

Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Bahkan, Pemprov tengah menyiapkan diskon sekitar 5 persen yang direncanakan berlaku hingga akhir tahun 2026.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur, Jumat (13/2/2026).

“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian pemberian relaksasi atau keringanan PKB tahun ini.

Kenapa Muncul Persepsi Kenaikan?

Beberapa waktu terakhir, muncul anggapan di masyarakat bahwa pajak kendaraan naik.

Hal ini berkaitan dengan penerapan opsen (tambahan pajak) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Pada 2025, kebijakan opsen sebesar 13,94 persen memang mulai diterapkan. Namun saat itu masyarakat mendapatkan diskon pada Januari–Maret 2025, sehingga beban tambahan tidak terlalu terasa.

Memasuki awal 2026, karena belum ada diskon yang diberlakukan, sebagian masyarakat merasakan nominal pembayaran berbeda dibanding periode diskon sebelumnya.

“Karena itu, Pak Gubernur meminta kami mengkaji kemungkinan relaksasi kembali. Besarannya kurang lebih 5 persen,” jelas Sumarno.

Balik Nama Tetap Gratis (lanjut halaman 2)...

Bea Balik Nama Gratis

Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Menurut laman tersebut, kebijakan diskon ini tidak diputuskan secara sembarangan. Pemprov mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut sebelum resmi diterapkan.

“Kami ingin kebijakan ini tetap berpihak pada masyarakat, tapi pembangunan juga tetap berjalan,” tegasnya.

BBNKB II Tetap Gratis

Selain rencana diskon PKB, Pemprov Jateng juga melanjutkan amanat undang-undang terkait pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) untuk kendaraan bekas pada 2026.

Namun masyarakat tetap perlu membayar komponen lain seperti PKB, PNBP untuk STNK/TNKB/BPKB, serta SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku.