Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan melantik 12 orang tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Salah satunya merupakan anak dari Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, yakni Noe, vokalis band Letto.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa Noe Letto alias Sabrang Mowo Damar Panuluh beserta tenaga ahli lainnya akan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.

"Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku," kata Rico dilansir dari Antara, Minggu (18/1/2026).

Selain Noe Letto, para tenaga ahli yang dilantik itu juga salah satunya Frank Alexander Hutapea, anak sulung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Rico menuturkan tenaga ahli yang memiliki keahliannya masing-masing itu akan berkontribusi memberikan pemikiran strategis lintas disiplin, mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional

Nantinya, kontribusi pemikiran itu akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan termasuk Menteri Pertahanan, sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara.

Rico mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia.

"Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Jepang dan China kembali berada di titik rawan setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini memicu ketegangan diplomatik dan serangkaian respons keras dari Beijing.

Pernyataan itu menyentuh isu paling sensitif di kawasan: kemungkinan keterlibatan Jepang dalam konflik jika China mencoba menginvasi Taiwan.

Ketegangan ini memunculkan kembali bayang-bayang kompetisi strategis dua kekuatan Asia Timur sekaligus menguji stabilitas ekonomi dan politik yang selama ini menopang hubungan kedua negara.

Pernyataan Takaichi yang Memicu Polemik

Perselisihan bermula dari pidato parlemen pertama Takaichi sejak menjabat pada Oktober, di mana ia menyatakan bahwa Jepang"dapat terlibat secara militer"jika terjadi konflik antara China dan Taiwan.

Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap Taiwan tidak bisa lagi dianggap jauh dari kepentingan nasional Tokyo.

"Kontinjensi Taiwan yang disebut-sebut itu kini menjadi begitu serius sehingga kita harus mengantisipasi skenario terburuk,"kata Takaichi.

Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa serangan China terhadap Taiwan bisa memicu pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang jika konflik tersebut"menimbulkan ancaman eksistensial bagi Jepang", terutama karena beberapa wilayah Jepang berada hanya sekitar 110 kilometer dari pulau utama Taiwan.

Secara hukum, posisi Jepang memang berubah sejak undang-undang keamanan 2015 yang disahkan pada masa Shinzo Abe, mentor politik Takaichi, memungkinkan Jepang menggunakan "pertahanan diri kolektif"meski tidak diserang langsung.

Beijing langsung mengecam komentar tersebut dan menyebutnya sebagai"ancaman militer"terhadap China.

Mengapa Takaichi Mengambil Sikap Keras?

Takaichi berasal dari faksi konservatif kanan dalam Partai Demokratik Liberal (LDP) yang lama mendorong kebijakan pertahanan lebih tegas terhadap China.

Sejak awal masa jabatannya, ia menjadikan peningkatan kemampuan militer sebagai prioritas, terutama untuk menjaga pulau-pulau terpencil termasuk wilayah dekat Kepulauan Senkaku.

Dalam pidatonya, ia juga menegaskan komitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB pada akhir Maret 2026 atau 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Kebijakan ini selaras dengan desakan Presiden AS Donald Trump yang meminta sekutu-sekutu di Asia Timur memperbesar anggaran keamanan mereka.

Respons Beijing

Respons China langsung datang dalam berbagai bentuk-dari komentar diplomatik hingga aksi militer.

Awalnya, kontroversi meletus setelah Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, menulis ancaman di X (yang kini telah dihapus):"memotong leher kotor tanpa ragu sedetik pun", komentar yang ditafsirkan sebagai serangan langsung kepada Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, melakukan pembelaan atas pernyataan itu dan mendesak Jepang untuk"menghentikan pengiriman sinyal yang salah kepada kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan".

Pemerintah kedua negara kemudian saling memanggil duta besar masing-masing, sementara Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga dan mahasiswa China agar menghindari Jepang.

China mengeklaim bahwa keamanan publik di Jepang memburuk dan warga China menjadi target"tindakan kriminal". Media pemerintah juga menyorot isu tersebut di halaman depan, menuding pernyataan Takaichi sebagai"sangat provokatif".

Dari sisi militer, China mengirim kapal penjaga pantai ke perairan Kepulauan Senkaku pada Minggu dan menerbangkan drone militer melewati Yonaguni, pulau terbarat Jepang.

Beijing juga menegaskan kembali posisinya di media sosial: mereka belum pernah meninggalkan opsi penggunaan kekuatan untuk mengambil Taiwan, dan keterlibatan Jepang akan dianggap sebagai tindakan agresi yang akan"dilawan secara tegas".

Peringatan Perjalanan

Seiring dengan eskalasi ketegangan antarkedua negara, Presiden Xi Jinping mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menahan diri dan tidak bepergian ke Jepang.

China mengeluarkan pernyataan yang menyebut Jepang telah memberikan "komentar provokatif yang terang-terangan baru-baru ini mengenai Taiwan". Hal itu telah merusak suasana pertukaran antar-masyarakat dan "menciptakan risiko tambahan terhadap keselamatan dan keamanan warga negara China di Jepang".

"Maka itu, kami mengingatkan warga negara China untuk menahan diri mengunjungi Jepang untuk sementara waktu," tambah pernyataan itu.

Sejarah Panjang Sengketa Jepang-China di Taiwan

Taiwan pernah berada di bawah pendudukan Jepang selama sekitar setengah abad hingga Tokyo menyerah pada Perang Dunia II dan menyerahkan kendali kepada Republik China (ROC). ROC kemudian kalah perang saudara dari Partai Komunis dan mundur ke Taiwan, sementara RRC (PRC) berdiri di daratan.

Hingga kini, PRC bersikukuh bahwa Taiwan adalah provinsi mereka, meski tidak pernah memerintahnya. Tokyo menolak melihat Taiwan jatuh ke tangan China, terutama karena posisi strategis pulau itu dalam "First Island Chain"dan keberadaan fasilitas militer AS yang besar di Jepang.

Jika China memaksa aneksasi, dan AS turun tangan membela Taiwan, Jepang hampir pasti terseret masuk ke konflik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan udara terhadap dua kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur pada Minggu, (9/11/2025). Serangan ini menewaskan enam orang.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan ganda ini melalui media sosial pada Senin, (10/11/2025). Hegseth menyatakan bahwa setiap kapal membawa tiga orang dan semuanya tewas.

"Kapal-kapal ini diketahui oleh intelijen kami terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa narkotika, dan melintasi rute transit perdagangan narkotika yang terkenal di Pasifik Timur," tulis Hegseth. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh "Organisasi Teroris yang Ditunjuk," tanpa memerinci kelompok mana yang dimaksud.

Serangan ini menjadikan total serangan yang diumumkan oleh AS sejak kampanye dimulai menjadi 19, dengan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 75 orang.

Hegseth menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia juga menegaskan kembali justifikasi di balik kebijakan keras tersebut.

"Di bawah Presiden Trump, kami melindungi tanah air dan membunuh para teroris kartel ini yang ingin merugikan negara kami dan rakyatnya," kata Hegseth.

Namun, kampanye militer ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum perang, organisasi hak asasi manusia PBB, hingga anggota parlemen AS dari kedua partai. Para kritikus berpendapat bahwa serangan mematikan terhadap kapal kecil yang diduga membawa warga sipil yang terlibat dalam perdagangan komersial narkoba, meskipun mereka adalah penyelundup, dapat dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Pemerintahan Trump membela tindakan tersebut, mengklaim bahwa AS berada dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba dan menyebut mereka sebagai "teroris narkotika." Meskipun demikian, AS belum merilis bukti konkret yang memverifikasi klaim bahwa kapal-kapal yang ditargetkan membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bersenjata terhadap AS.

Serangan terbaru ini dilakukan di perairan Pasifik Timur, yang merupakan rute utama bagi kokain dari produsen terbesar Amerika Selatan, setelah sebagian besar serangan awal berfokus di Laut Karibia. Aksi militer ini juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS yang signifikan di Karibia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

"Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif," demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

"Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis," kata Kremlin dalam pernyataannya.

Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai "pengaturan yang sah dan rutin" untuk pelatihan militer.

"China berkomitmen pada kebijakan 'tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu' dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah "merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran."

"Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil," ujarnya.

Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

"Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata," kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Rusia Vladimir Putin membuka kemungkinan bagi Moskow untuk kembali melakukan uji coba nuklir jika Amerika Serikat benar-benar memulai kembali program pengujian senjata atom seperti yang diumumkan Presiden Donald Trump pekan lalu.

Langkah itu, menurut Putin, akan menjadi respons "setara dan sepadan" terhadap kebijakan Washington.

"Rusia selalu mematuhi dan terus mematuhi kewajibannya di bawah Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT), dan kami tidak berencana menyimpang dari komitmen tersebut," ujar Putin dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia pada Rabu (5/11/2025), dilansir CNN International.

Namun, ia menegaskan bahwa jika AS atau negara lain yang juga merupakan penandatangan CTBT mulai melakukan uji coba senjata nuklir, "Rusia juga harus mengambil langkah-langkah tanggapan yang tepat dan seimbang."

Putin mengatakan dirinya telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk "menyampaikan usulan terkoordinasi mengenai kemungkinan dimulainya pekerjaan persiapan untuk uji coba senjata nuklir."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai rencana tersebut.

"Kami baru sedang mempelajari apakah perlu memulai persiapan atau tidak," katanya kepada CNN. "Kami masih terikat oleh kewajiban kami dalam larangan total uji coba nuklir."

Pernyataan itu datang seminggu setelah Putin mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa Rusia telah berhasil menguji torpedo bawah laut bertenaga nuklir eksperimental bernamaPoseidon, yang menurut analis militer memiliki jangkauan lebih dari 9.600 kilometer.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, Presiden Trump menulis di media sosial bahwa, "karena program pengujian yang dilakukan negara lain, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk memulai pengujian senjata nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai."

Baik Rusia maupun Amerika Serikat belum pernah melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1990-an. Keduanya merupakan penandatangan CTBT, perjanjian internasional yang melarang seluruh bentuk ledakan uji coba nuklir untuk tujuan apa pun.

Menurut lembaga nirlabaNuclear Threat Initiative(NTI), Rusia terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklir pada Oktober 1990 sebelum menerapkan moratorium. Sementara AS belum melakukan uji coba sejak 1992.

Menteri Pertahanan Rusia Andrey Belousov mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan bahwa bahkan sebelum pengumuman Trump, sudah jelas bahwa AS "secara aktif meningkatkan kemampuan ofensif strategisnya."

"Kita harus fokus bukan hanya pada pernyataan para pejabat Amerika, tetapi terutama pada tindakan nyata mereka," kata Belousov.

Ia menuding Washington telah keluar dari sejumlah perjanjian pembatasan senjata dan mengembangkan berbagai sistem persenjataan baru.

Belousov menegaskan bahwa sistem pencegahan nuklir Rusia harus siap menghadapi segala ancaman, dan menambahkan bahwa lokasi uji utama negara itu di Novaya Zemlya "siap untuk setiap kemungkinan uji coba nuklir."

Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, dalam pertemuan yang sama mengatakan bahwa Amerika Serikat belum memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan Trump mengenai uji coba nuklir.

"Hal ini membuat kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mempersiapkan atau melaksanakan uji coba semacam itu dalam waktu dekat," ujarnya.

Gerasimov memperingatkan bahwa mengabaikan tanda-tanda kesiapan AS bisa berakibat fatal bagi keamanan Rusia.

"Pihak Amerika mungkin terus menghindari memberikan penjelasan resmi, tetapi itu tidak mengubah apa pun, karena jika kita tidak mengambil langkah yang tepat sekarang, kita akan kehilangan waktu dan peluang untuk merespons secara tepat terhadap tindakan AS," katanya.

Ia menambahkan bahwa masa persiapan uji coba nuklir bisa berlangsung "dari beberapa bulan hingga beberapa tahun," yang berarti setiap keputusan perlu diambil dengan cepat agar Rusia tidak tertinggal secara strategis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk "mulai menguji Senjata Nuklir kami" dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

"Proses itu akan segera dimulai," tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba "atas dasar yang setara."

Senat Vs Pentagon

Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

"Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian," ujar Correll.

Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

"Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman," ujar Drozdenko.

Reaksi Keras dari China dan Putin

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

"Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian," ujarnya dikutip Newsweek.

Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. "Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar "mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)" dan tidak memicu instabilitas global.

"Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional," ujarnya.