JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

WASHINGTON - Pendapatan dari penjualan senjata dan layanan militer oleh 100 perusahaan produsen senjata global terbesar mencapai rekor USD679 miliar pada tahun 2024. Itu terungkap dalam data baru yang dirilis oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Perang Gaza dan Ukraina, serta ketegangan geopolitik global dan regional dan pengeluaran militer yang semakin tinggi, meningkatkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dari penjualan barang dan jasa militer kepada pelanggan di dalam dan luar negeri sebesar 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, demikian pernyataan organisasi tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin.

Berbagai Perang Terus Berkecamuk, Produsen Senjata Untung Besar

1. Eropa dan AS Raih Untung Berlipat-lipat

Sebagian besar peningkatan global disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi terdapat peningkatan tahunan di semua kawasan kecuali Asia dan Oseania, di mana masalah dalam industri senjata Tiongkok menurunkan total regional.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan General Dynamics memimpin di AS, dengan pendapatan gabungan dari perusahaan-perusahaan persenjataan dalam 100 perusahaan teratas tumbuh sebesar 3,8 persen pada tahun 2024 mencapai USD334 miliar, dengan 30 dari 39 perusahaan AS dalam peringkat tersebut mengalami peningkatan pendapatan.

Namun, SIPRI menyatakan bahwa penundaan yang meluas dan pembengkakan anggaran terus mengganggu proyek-proyek utama seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Columbia dan Virginia, serta rudal balistik antarbenua Sentinel.

SpaceX milik Elon Musk muncul dalam daftar produsen militer global teratas untuk pertama kalinya, setelah pendapatan persenjataannya meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023, mencapai USD1,8 miliar.

Tidak termasuk Rusia, terdapat 26 perusahaan persenjataan dalam 100 teratas yang berbasis di Eropa, dan 23 di antaranya mencatat peningkatan pendapatan dari penjualan senjata dan peralatan. Total pendapatan persenjataan mereka tumbuh sebesar 13 persen menjadi $151 miliar.

Setelah meningkatkan pendapatan sebesar 193 persen hingga mencapai USD3,6 miliar melalui produksi peluru artileri untuk Ukraina, perusahaan Ceko Czechoslovak Group mencatat peningkatan persentase pendapatan persenjataan paling tajam dibandingkan 100 perusahaan teratas lainnya pada tahun 2024.

Di tengah serangan gencar Rusia di wilayah timur Ukraina, JSC Ukrainian Defense Industry negara itu meningkatkan pendapatan persenjataannya sebesar 41 persen menjadi USD3 miliar.

2. Ancaman Rusia Picu Investasi Besar-besaran

Perusahaan-perusahaan persenjataan Eropa telah berinvestasi dalam kapasitas produksi baru untuk melawan Rusia, menurut laporan SIPRI, tetapi laporan tersebut memperingatkan bahwa pengadaan material – terutama dalam kasus ketergantungan pada mineral penting – dapat menimbulkan "tantangan yang semakin besar" karena Tiongkok juga memperketat kontrol ekspor.

Rostec dan United Shipbuilding Corporation adalah dua perusahaan persenjataan Rusia yang masuk dalam peringkat tersebut, dan mereka juga meningkatkan pendapatan persenjataan gabungan mereka sebesar 23 persen menjadi USD31,2 miliar.

Tahun lalu, produsen senjata di Asia dan Oseania masih mencatat pendapatan sebesar USD130 miliar setelah penurunan 1,2 persen dibandingkan tahun 2023.

3. Uniknya, Industri Pertahanan China Justru Terpuruk

Penurunan regional ini disebabkan oleh penurunan pendapatan persenjataan gabungan sebesar 10 persen di antara delapan perusahaan senjata China dalam peringkat tersebut, yang paling menonjol adalah penurunan pendapatan persenjataan sebesar 31 persen dari NORINCO, produsen utama sistem pertahanan darat China.

“Sejumlah tuduhan korupsi dalam pengadaan senjata Tiongkok menyebabkan kontrak-kontrak persenjataan besar ditunda atau dibatalkan pada tahun 2024,” kata Nan Tian, Direktur Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI. “Hal ini memperdalam ketidakpastian seputar status upaya modernisasi militer China dan kapan kemampuan baru akan terwujud.”

4. Perusahaan Senjata Jepang dan Korea Selatan Juga Dapat Jatah

Namun, penjualan produsen senjata Jepang dan Korea Selatan melonjak didorong oleh permintaan yang kuat dari pelanggan Eropa maupun domestik di tengah meningkatnya ketegangan terkait Taiwan dan Korea Utara.

Lima perusahaan Jepang dalam peringkat tersebut meningkatkan pendapatan gabungan dari penjualan senjata mereka sebesar 40 persen menjadi USD13,3 miliar, sementara empat produsen Korea Selatan mengalami lonjakan pendapatan sebesar 31 persen menjadi USD14,1 miliar. Perusahaan senjata terbesar Korea Selatan, Hanwha Group, mencatat lonjakan 42 persen pada tahun 2024, dengan lebih dari separuhnya berasal dari ekspor senjata.

5. Timur Tengah Terus Bergeliat

Untuk pertama kalinya, sembilan dari 100 perusahaan senjata teratas berbasis di Timur Tengah, menurut SIPRI. Kesembilan perusahaan tersebut meraup pendapatan gabungan sebesar USD31 miliar pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan regional sebesar 14 persen.

Ketika Uni Emirat Arab terus menghadapi tuduhan internasional atas keterlibatannya dalam perang yang menghancurkan di Sudan, lembaga tersebut mencatat bahwa angka regionalnya tidak termasuk EDGE Group yang berbasis di Emirat karena kurangnya data pendapatan untuk tahun 2023. UEA membantah tuduhan tersebut.

Tiga perusahaan senjata Israel dalam peringkat tersebut meningkatkan pendapatan gabungan mereka dari penjualan senjata sebesar 16 persen menjadi USD16,2 miliar di tengah perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan hampir 70.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Elbit Systems mengantongi laba sebesar USD6,28 miliar, diikuti oleh Israel Aerospace Industries dengan USD5,19 miliar dan Rafael Advanced Defense Systems dengan USD4,7 miliar.

SIPRI mengatakan terdapat lonjakan minat internasional terhadap kendaraan udara nirawak dan sistem anti-drone Israel. Lonjakan minat Rafael ini terkait dengan Iran, karena permintaan sistem pertahanan udara perusahaan tersebut meningkat ke "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya" setelah serangan balasan skala besar Iran terhadap Israel pada bulan April dan Oktober 2024 yang menggunakan rudal balistik dan drone.

Lima perusahaan Turki berada di 100 teratas – juga sebuah rekor. Pendapatan gabungan persenjataan mereka mencapai USD10,1 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 11 persen.

Baykar, yang memproduksi, antara lain, drone canggih yang baru-baru ini dijual ke Ukraina, mencatat 95 persen dari pendapatan persenjataannya yang mencapai $1,9 miliar pada tahun 2024 berasal dari ekspor ke negara lain.

Perusahaan militer dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, India, Taiwan, Norwegia, Kanada, Spanyol, Polandia, dan Indonesia juga masuk dalam peringkat tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan kapal induk generasi baru di galangan kapal China kembali menjadi perhatian internasional setelah analisis citra terbaru menunjukkan bahwa Beijing kemungkinan sedang menyiapkan kapal induk bertenaga nuklir pertamanya.

Laporan tersebut diungkap The War Zone, yang menilai sejumlah gambar bocor dan citra satelit sebagai petunjuk kuat bahwa kapal induk Type 004 akan menjadi lompatan terbesar dalam ambisi maritim China.

Pengungkapan ini muncul tak lama setelah Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army Navy/PLAN) resmi mengoperasikan Fujian, kapal induk canggih pertama yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

Jika Type 004 benar-benar menggunakan tenaga nuklir, Beijing akan bergabung dengan kelompok sangat eksklusif yang saat ini hanya diisi Amerika Serikat dan Prancis. Penggerak nuklir memungkinkan kapal induk beroperasi jauh lebih lama di laut, menghidupkan sistem elektronik berdaya besar, serta melancarkan operasi udara dari mana saja tanpa perlu sering mengisi bahan bakar.

Menurut laporan Departemen Pertahanan AS, Angkatan Laut China kini merupakan armada terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal tempur, meski masih mengoperasikan tiga kapal induk bertenaga konvensional. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir yang aktif.

Gambar-gambar yang beredar menunjukkan struktur pada Type 004 yang mirip dengan komponen pelindung reaktor pada supercarrier AS. The War Zone menyebutnya sebagai "bukti kuat" bahwa kapal tersebut kemungkinan berpenggerak nuklir, meski belum bisa disebut sebagai konfirmasi final.

Analis pertahanan di Defense Security Asia juga mengamati dua struktur baja berbentuk lingkaran besar yang tampak di dek atas kapal pada citra bocor dan satelit. Struktur tersebut ditafsirkan sebagai penutup bejana tekan reaktor. Bagian lambung kapal yang sedang dibangun disebut memiliki panjang lebih dari 1.050 kaki, sementara dimensi keseluruhan Type 004 diperkirakan berada di kisaran 105.000 hingga 110.000 ton.

Selain itu, The War Zone melaporkan bahwa Cina tampaknya tengah membangun kapal induk tambahan di lokasi berbeda, indikasi bahwa Beijing menjalankan produksi paralel dalam proyek bernilai strategis ini.

Adapun di tengah "perlombaan kapal induk" global, Turki dan Prancis juga sedang mengembangkan kapal induk generasi berikutnya, sementara India masih mempertimbangkan langkah serupa.

Kemajuan Fujian

Sementara itu, kapal induk Fujian kini menjadi salah satu simbol kemajuan teknologi China. Kapal tersebut dilengkapi sistem peluncur pesawat elektromagnetik (EMALS), teknologi yang juga digunakan pada kapal induk terbaru AS, USS Gerald R. Ford.

Prancis berencana mengintegrasikan teknologi serupa pada kapal induk nuklir generasi baru yang sedang dibangun.

"Kehadiran 'era tiga kapal induk' merupakan pencapaian penting dalam pembangunan pertahanan dan militer China, mewakili langkah maju yang solid menuju kemampuan kelas dunia," tuturChen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di bawah Dewan Negara.

Sementara itu, Liang-chih Evans Chen, peneliti di Institute for National Defense and Security Research (INDSR) Taiwan, menulis dalam laporan 2024 bahwaupaya pembangunan kapal Cina dapat memicu perlombaan senjata besar-besaran di kawasan.

"Kompetisi maritim antara AS dan Cina diperkirakan akan meningkat dan membentuk ulang lanskap geopolitik di Indo-Pasifik dan sekitarnya."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez memperingatkan agar Eropa tidak terjebak dalam "perlombaan senjata" yang justru bisa memperburuk keamanan benua tersebut. Ia menegaskan, negara-negara anggota NATO di Eropa seharusnya memprioritaskan diplomasi, bukan hanya meningkatkan anggaran militer.

"Dunia seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi muda kita ketika mereka mencapai usia kita? Dunia di mana negara-negara Eropa menghabiskan 5% anggaran mereka untuk pertahanan?" kata Sanchez dalam wawancara dengan El Pais akhir pekan kemarin, seperti dikutip RT, Senin (10/11/2025).

"Kita harus terlibat dalam diplomasi agar, pada tahun 2035, Eropa tidak dipersenjatai habis-habisan, melainkan berdiri untuk solidaritas dan pembelaan hukum internasional," lanjutnya.

Pernyataan Sanchez datang di tengah dorongan besar-besaran Uni Eropa (UE) dan NATO untuk memperkuat pertahanan. Awal tahun ini, Komisi Eropa mengusulkan rencana persenjataan senilai 800 miliar euro atau sekitar Rp13.600 triliun dengan alasan meningkatnya ancaman dari Rusia.

Selain itu, anggota NATO Eropa telah sepakat untuk menaikkan anggaran militer menjadi 5% dari PDB pada 2035, sebagian besar karena tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump selama ini menuntut agar negara-negara Eropa "membayar bagian mereka" dalam aliansi militer tersebut.

Namun, sejumlah negara seperti Spanyol, Hongaria, dan Slovakia menilai langkah itu berlebihan. Bahkan, bulan lalu Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap Spanyol karena Sanchez enggan berkomitmen pada target 5% tersebut.

Ia juga sempat menyebut kemungkinan Spanyol "dikeluarkan" dari blok NATO. Apalagi jika tidak memenuhi kewajiban pendanaan.

Dari sisi lain, Rusia menilai peningkatan militerisasi Eropa sebagai langkah provokatif. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding Barat tengah mempersiapkan "perang besar Eropa baru" melawan Rusia dan sekutunya, Belarus.

"Ekspansi NATO tidak berhenti semenit pun, meskipun ada jaminan untuk tidak bergerak ke arah timur sedikit pun yang diberikan kepada para pemimpin Soviet," ujar Lavrov dalam konferensi keamanan di Minsk pekan lalu.

Sanchez pun mengingatkan, tanpa jalur diplomasi yang kuat, Eropa berisiko terjebak dalam ketegangan militer jangka panjang. "Diplomasi adalah satu-satunya jalan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di benua ini," ujarnya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk "mulai menguji Senjata Nuklir kami" dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

"Proses itu akan segera dimulai," tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba "atas dasar yang setara."

Senat Vs Pentagon

Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

"Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian," ujar Correll.

Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

"Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman," ujar Drozdenko.

Reaksi Keras dari China dan Putin

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

"Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian," ujarnya dikutip Newsweek.

Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. "Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar "mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)" dan tidak memicu instabilitas global.

"Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional," ujarnya.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow akan segera mengumumkan sistem persenjataan baru yang tengah dikembangkan untuk memperkuat barisan senjata nuklirnya.

Pernyataan itu disampaikan Putin saat mengunjungi Tajikistan, usai menghadiri pertemuan puncak negara-negara bekas Uni Soviet, akhir pekan lalu. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek pengembangan senjata strategis Rusia berjalan sesuai rencana dan kini berada pada tahap akhir penyempurnaan.

"Tingkat kecanggihan sistem pencegahan nuklir kami lebih tinggi dibandingkan negara manapun yang memiliki senjata nuklir," kata Putin, sebagaimana dikutip kantor berita negara TASS.

"Semua yang pernah saya bicarakan di tahun-tahun sebelumnya kini sedang berjalan-kami sedang menyempurnakannya."

Putin tidak menyebut secara spesifik jenis senjata baru yang dimaksud, tetapi pernyataannya muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan aliansi NATO akibat perang berkepanjangan di Ukraina.

Di saat bersamaan, masa berlaku perjanjian pengendalian senjata nuklirNew STARTantara Rusia dan Amerika Serikat akan berakhir pada Februari 2026 tanpa ada kesepakatan baru untuk memperpanjang atau menggantinya.

Putin mengakui bahwa dunia saat ini memasuki fase baru perlombaan senjata. Ia menyebut beberapa negara bahkan tengah mempersiapkan diri untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung, meskipun tidak menyebutkan negara mana yang dimaksud.

"Memang sedang terjadi semacam perlombaan senjata," ujarnya. "Beberapa negara sedang bersiap untuk melakukan pengujian senjata nuklir. Ini bukan hal yang rahasia bagi para ahli."

Putin menjelaskan para pakar senjata global sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi komputasi terhadap daya ledak dan efektivitas bahan bakar nuklir di rudal-rudal lama. Namun, menurutnya, sebagian kalangan di sejumlah negara masih percaya bahwa pengujian nyata diperlukan untuk memastikan kesiapan sistem tersebut.

"Selalu ada godaan untuk menguji efektivitas bahan bakar tempur yang telah disimpan selama bertahun-tahun," katanya.

"Semuanya bisa disimulasikan lewat komputer dan para spesialis menganggap itu cukup. Tapi sebagian berpikir perlu dilakukan uji coba penuh. Kami tahu bahwa di beberapa negara mereka sedang mempertimbangkan dan bahkan bersiap untuk itu."

Yang jelas, Putin menegaskan bahwa Rusia akan menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut.

"Itulah mengapa saya katakan: jika mereka melakukan pengujian, kami juga akan melakukannya," ujarnya.

"Apakah itu baik atau buruk? Dari sudut pandang keamanan, itu baik. Dari perspektif penangkalan dan pengendalian perlombaan senjata, mungkin itu juga tidak buruk."

Adapun PerjanjianNew STARTyang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh Amerika Serikat dan Rusia, serta membangun sistem verifikasi bersama. Namun, dengan masa berlakunya yang akan berakhir pada 2026 dan hubungan kedua negara yang memburuk akibat perang di Ukraina, prospek perpanjangan perjanjian itu kian tak pasti.

Kremlin sebelumnya mengatakan bahwa Rusia tetap akan mematuhi ketentuanNew STARTselama satu tahun setelah masa berlakunya habis, sebagai bentuk komitmen sementara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik langkah itu dan menyebutnya "gagasan yang bagus," tetapi hingga kini belum ada kesepakatan baru yang siap ditandatangani untuk menggantikan atau memperpanjang perjanjian tersebut.

Menurut dataFederation of American Scientists (FAS), Rusia memiliki total 5.459 hulu ledak nuklir, dengan sekitar 1.718 di antaranya sudah dikerahkan. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki 5.177 hulu ledak, dan 1.770 di antaranya dalam status aktif.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]