Jakarta (ANTARA) - Kalangan praktisi perkebunan menilai salah satu tantangan utama petani sawit rakyat saat ini adalah masih berorientasi pada kuantitas panen dan bukan kualitas buah.

Menurut praktisi kebun Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Hartono, petani sering fokus pada berat buah, padahal tingkat kematangan yang tepat menentukan rendemen minyak dan kadar asam lemak bebas.

"Kalau kualitas bagus, pabrik untung, harga TBS petani juga lebih baik,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Terkait hal itu, AKPY bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian menggelar pembelajaran lapangan bagi petani sawit dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan (SDMP) 2026.

Sebanyak 149 peserta terdiri petani sawit swadaya dan penyuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melihat praktik budi daya, panen, hingga pascapanen secara nyata di kebun dan pabrik kelapa sawit.

Mereka mengikuti kunjungan ke kebun PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Region 3 Pundu untuk materi budi daya, sementara 88 petani lainnya belajar praktik panen dan pascapanen di kebun serta pabrik milik PT Bisma Dharma Kencana (BDK).

"Metode belajar langsung di lapangan sebagai pendekatan paling efektif untuk meningkatkan pemahaman teknis petani, yang akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas buah sawit," ujar Hartono.

Praktisi kebun AKPY Tri Haryadi menegaskan pengalaman lapangan menjadi bagian penting dalam proses belajar petani karena mereka bisa melihat langsung bagaimana best practice management diterapkan.

Oleh karena itu mereka dikenalkan pada praktik perkebunan yang baik mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), pengelolaan tanaman menghasilkan (TM), hingga teknik panen dan sortasi tandan buah segar (TBS).

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan petani tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga perubahan pola pikir, bahwa produktivitas tinggi harus berjalan seiring dengan kualitas hasil dan efisiensi pengelolaan kebun.

Di kebun BGA, peserta mendapat pemahaman mendalam tentang pentingnya penggunaan bibit unggul sebagai fondasi produktivitas. Region Head 3 Pundu BGA, Lavin D. Saputra, menegaskan kualitas bibit menjadi titik awal keberhasilan kebun.

"Bibit yang berkualitas akan menjadi fondasi pohon yang sehat dan produktif. Ini langkah awal yang sangat menentukan hasil kebun ke depan,” ujar Lavin.

Sementara itu, Manager Kebun PT Bisma Dharma Kencana Hery Subagyo mengatakan keberhasilan kebun sawit bukan sekadar soal tingginya produksi, tetapi konsistensi dalam menjalankan standar teknis dan keselamatan kerja.

"Di lapangan, petani bisa melihat langsung bagaimana proses dari hulu sampai hilir berjalan. Mulai dari perawatan tanaman, teknik panen, sampai bagaimana buah dinilai kualitasnya di pabrik,” katanya.

Menurut dia, keterbukaan perusahaan menerima kunjungan petani merupakan bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung peningkatan kapasitas pekebun rakyat.

Dengan sinkronisasi antara teori dan praktik, petani sawit Kotim diharapkan mampu menerapkan teknik budidaya, panen, dan pascapanen yang lebih baik di kebun masing-masing, sehingga produktivitas meningkat, kualitas TBS terjaga, dan kesejahteraan petani dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Eugenia Mardanugraha menilai implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II tahun 2026 perlu diiringi dengan penguatan produksi sawit di sektor hulu.

“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik, termasuk biodiesel, maupun ekspor. Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan makin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan global,” kata Eugenia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Eugenia melanjutkan, kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan pada perbaikan fundamental di sektor hulu, seperti peremajaan (replanting), peningkatan kualitas bibit, praktik budidaya yang lebih efisien, serta dukungan terhadap petani.

“Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tidak hanya menjaga produktivitas dan pasokan bahan baku, perbaikan di sektor hulu juga memastikan kesiapan di tengah permintaan yang juga tinggi dari pasar ekspor dan kebutuhan domestik lainnya seperti pangan dan oleokimia.

“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO (minyak sawit mentah) akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujar dia.

Dalam situasi tersebut, kata Eugenia, apabila kebijakan B50 dipaksakan untuk diimplementasikan dalam waktu dekat, maka penyesuaian yang paling mungkin terjadi adalah penurunan volume ekspor CPO. Hal ini karena prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, khususnya untuk program biodiesel, akan menyerap porsi yang lebih besar dari produksi nasional.

Selain itu, fluktuasi harga yang tidak menentu, baik harga minyak bumi maupun harga CPO turut menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan.

Lebih jauh, Eugenia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan secara signifikan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri, sehingga menuntut penyesuaian terhadap efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Dalam kondisi saat ini, skema DMO masih relevan sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel. Oleh karena itu, relevansi DMO ke depan perlu diarahkan pada penguatan desain kebijakan.

“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor,” kata dia.

Di sisi lain, untuk menjaga insentif bagi produsen, skema ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme berbasis kinerja.

Misalnya, rasio DMO terhadap ekspor dibuat lebih fleksibel, di mana produsen yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor memeroleh rasio DMO yang lebih rendah, sementara produsen yang stagnan menghadapi rasio yang relatif lebih tinggi.

“Dengan demikian, DMO tetap relevan dalam era B50, tetapi memerlukan reformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan produksi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.

Pendekatan penataan tersebut sejalan dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan diperkuat secara konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-22/2024, yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup dan mengelola lahan secara turun-temurun di dalam kawasan hutan.

“Putusan MK 181/PUU-22/2024 secara tegas menegaskan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam kawasan hutan,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

“Artinya, negara tidak boleh serta merta menerapkan pendekatan pidana atau denda tanpa melihat subjek hukumnya dan karakter kegiatannya,“ imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun anggota POPSI dan Serikat Petani Kelapa Sawit, ratusan petani sawit rakyat saat ini terdampak plangisasi oleh Satgas PKH, meskipun mereka menguasai lahan dalam skala kecil dan secara turun-temurun lintas generasi.

Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Marselinus Andry menekankan bahwa Putusan MK tersebut memiliki implikasi penting terhadap penerapan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kehutanan.

Larangan dan sanksi (pidana maupun denda) dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku bagi subjek hukum tertentu dengan dua syarat kumulatif yakni masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan kegiatannya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial skala besar atau korporatif.

“Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap petani kecil yang mengelola lahan secara turun-temurun untuk menopang kehidupan keluarga tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha skala besar,” kata Marselinus.

​​​​​​​

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kalau informasi tentang sawit tidak berdasarkan data, saya khawatir komoditas sawit akan sama nasibnya dengan komoditas yang pernah menjadi primadona Indonesia seperti masa lalu seperti rempah-rempah, gula, cengkeh, tembakau, dan lainnya,

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia Sadino menekankan, upaya penertiban sawit yang diklaim ilegal di kawasan hutan harus dilakukan berbasis data agar tidak mengabaikan hak hukum, kepastian iklim investasi, dan keberadaan jutaan petani sawit rakyat.

“Kalau informasi tentang sawit tidak berdasarkan data, saya khawatir komoditas sawit akan sama nasibnya dengan komoditas yang pernah menjadi primadona Indonesia seperti masa lalu seperti rempah-rempah, gula, cengkeh, tembakau, dan lainnya,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, keberadaan kebun sawit yang diklaim masuk kawasan hutan jika mengantongi izin dari pemerintah tidak bisa langsung dikatakan ilegal.

Selain itu, lanjut Sadino, penentuan status kebun sawit harus dilihat dari asal-usul penguasaan lahan.

Jika lahan tersebut telah memiliki hak guna usaha (HGU) atau merupakan hak milik masyarakat, maka tidak dapat langsung disebut ilegal. Karena sesuai norma hukum kehutanan, hak atas tanah tersebut secara hukum bukan merupakan kawasan hutan.

Untuk diketahui, klaim luas kebun sawit dalam kawasan hutan di semua fungsi hutan di Indonesia adalah 3.372.615 hektare.

Rinciannya, hutan produksi yang dapat dikonversi 1.127.428 hektare, hutan produksi terbatas 1.497.421 hektare, hutan produksi tetap 501.572 hektare, hutan lindung 155.119 hektare, dan hutan konservasi 91.074 hektare.

Adapun sesuai data Kementerian Kehutanan, luas lahan semua jenis perkebunan yang diklaim sebagai kawasan hutan adalah 4.276.800 hektare. Perkebunan lain yang dimaksud seperti karet, kopi, coklat, dan tebu.

Sadino menilai, pembedaan fungsi kawasan hutan menjadi faktor kunci dalam menentukan status hukum kebun sawit.

Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pelepasan kawasan memang dimungkinkan karena peruntukannya bagi kegiatan non-kehutanan.

Sementara itu, pada hutan produksi tetap, pendekatan yang digunakan adalah mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Adapun pada kawasan hutan lindung dan konservasi, penilaian harus mempertimbangkan waktu penetapan kawasan hutan.

Menurutnya, penggunaan teknologi pemetaan yang lebih baru tidak boleh mengabaikan fakta penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya.

“Hak konstitusional warga negara wajib dilindungi. Norma hukum kehutanan jelas bahwa jika pemegang hak atas tanah lahannya ditetapkan sebagai kawasan hutan wajib diberikan ganti rugi dan penyelesaian lainnya,” kata Sadino.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menekankan pentingnya akurasi data dalam penanganan sawit di kawasan hutan.

"Penyelesaian sawit dalam kawasan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadaban hukum dan stop penyitaan sawit rakyat," kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sawit nasional tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari total 16,37 juta hektare luas sawit nasional, terdapat 3,37 juta hektare yang berada di dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi kawasan.

Menurut hasil rekonsiliasi tersebut, sebagian besar kebun sawit yang berada di kawasan hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Rinciannya, sebanyak 1,12 juta hektare berada di kawasan hutan produksi konversi (HPK), 1,49 juta hektare berada di hutan produksi tetap (HPT), dan 501 ribu hektare berada di hutan produksi (HP).

Sementara itu, kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung tercatat hanya 155 ribu hektare, dan yang berada di kawasan hutan konservasi 91 ribu hektare.

Dengan merujuk pada data tersebut, narasi yang menyebut adanya sekitar 4 juta hektare sawit ilegal di kawasan konservasi dan hutan lindung tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dicermati secara lebih proporsional agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

"Jangan sampai, pengambil kebijakan membabi buta dan mengabaikan prinsip keadilan serta ini menciptakan stigma negatif,” kata Darto.

Ia menilai penyampaian informasi yang tidak berbasis data berpotensi memperkuat persepsi negatif terhadap sawit Indonesia dan pada akhirnya dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam diplomasi perdagangan global.

Berdasarkan data resmi, luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi tercatat 246 ribu hektar, jauh lebih kecil dibandingkan total luas sawit nasional.

Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara presisi, berbasis data yang jelas, dan melalui kebijakan yang proporsional.

Menurut Darto, narasi yang tidak presisi berpotensi digunakan sebagai dasar pembenaran bagi langkah penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilakukan tanpa dialog yang memadai dan tanpa mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan tipologi kebun sawit di kawasan hutan.

Dalam praktiknya, negara kemudian mengambil alih dan mengelola kebun sawit tersebut melalui berbagai skema kerja sama operasi (KSO).

Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik, termasuk terkait pihak-pihak yang terlibat dalam KSO, akuntabilitas pengelolaan aset negara, serta mekanisme penyaluran hasil panen ke kas negara.

Ia juga mengingatkan pendekatan yang represif dan menggeneralisasi berisiko menimbulkan ketidakadilan baru dan ketegangan sosial, serta berpotensi melemahkan tata kelola kehutanan dalam jangka panjang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya tata kelola sebagai kunci pemanfaatan strategis komoditas sawit, yang baru-baru ini disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “miracle crop”.

“Visinya sudah jelas. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh kebijakan turunan berjalan sejalan dengan arah tersebut,” ujar Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, persoalan mendasar di tingkat implementasi dinilai masih menjadi penghambat utama agar potensi sawit benar-benar terwujud secara berkelanjutan dan berkeadilan.

“Dari produktivitas lahan, kontribusi devisa, penciptaan lapangan kerja, hingga perannya dalam ketahanan energi, sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sulit disaingi,” kata Sudarsono.

Ia menjelaskan pengakuan sawit sebagai komoditas strategis tidak cukup berhenti pada pidato politik. Menurutnya, masih terdapat jurang antara visi kebijakan di tingkat pusat dan praktik di lapangan.

Ketidakpastian hukum lahan, tumpang tindih peta kawasan hutan, serta inkonsistensi regulasi dinilai terus menciptakan risiko ekonomi, baik bagi petani sawit rakyat maupun korporasi yang beroperasi secara legal.

Sudarsono menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor kelapa sawit merupakan instrumen penting untuk menjaga wibawa negara dan memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

Ia mengingatkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas dasar hukum yang melandasinya.

“Ketika batas kawasan hutan belum tuntas, peta masih tumpang tindih, dan terdapat perbedaan tafsir antar-instansi, maka pendekatan penindakan yang bersifat represif berisiko menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat rentan merugikan petani sawit rakyat maupun pelaku usaha yang beroperasi dengan itikad baik.

Alih-alih menciptakan kepastian hukum, penegakan hukum yang dilakukan tanpa fondasi tata kelola yang jelas justru dapat kehilangan legitimasi sosial dan memicu ketidakpastian ekonomi.

Karena itu, Sudarsono menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang berfokus pada fondasi tata kelola, terutama kepastian hukum lahan dan konsistensi regulasi.

Langkah paling mendesak adalah penyelesaian menyeluruh terhadap status kawasan hutan melalui penerapan satu peta yang final, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang tegas.

“Penegakan hukum, seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan melindungi kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar menghasilkan efek kejut yang justru memperbesar ketidakpastian ekonomi,” katanya.

Sudarsono juga menyoroti perlunya menjadikan penguatan sawit rakyat sebagai bagian inti dari strategi nasional.

Menurutnya, produktivitas, legalitas, dan akses pasar petani sawit rakyat sangat menentukan keberlanjutan industri sawit secara keseluruhan, sekaligus menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi Indonesia di pasar global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menyoroti pentingnya perlindungan nyata dan adil bagi para petani sawit yang perlu ditegaskan dalam regulasi pemerintah saat ini.

Hal ini menyusul apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, yang menyebut kelapa sawit sebagai “miracle crop” dengan ragam turunan produknya.

“Jika sawit disebut ‘tanaman ajaib’ dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit terutama skala kecil harus menjadi pihak yang dilindungi, bukan justru menjadi korban kebijakan yang berujung pada penyitaan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil dan mematikan kelapa sawit,” kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengakuan atas nilai strategis sawit harus sejalan dengan perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi petani dan ekosistemnya.

Saat ini, menurut Darto, petani sawit menghadapi gelombang ketidakpastian. POPSI mencatat situasi perkelapasawitan rakyat saat ini semakin kelam karena praktik “sita-menyita” kebun dan hasil sawit yang kerap berlangsung tanpa dialog dan tanpa penyelesaian komprehensif.

POPSI menyoroti sejumlah persoalan krusial. Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi penyelesaian, terutama kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan, padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak-hak turun-temurun masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Kedua, konflik sosial meningkat, namun minim mekanisme penyelesaian. Menurut Darto, banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (Kerja Sama Operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.

Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Dia menjelaskan Kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak.

“Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan. Kami mendorong penyelesaian kebun berdasarkan tipologinya masing-masing, jangan disamaratakan alias digeneralisasi,” jelasnya.

Keempat adalah pentingnya tata kelola KSO yang lebih transparan agar tidak rentan masalah akuntabilitas.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan seperti ini seharusnya dibahas bersama petani sebagai pihak yang paling terdampak langsung,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menyoroti potensi dampak dari rencana pengenaan pajak daerah sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan terhadap petani.

Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, perlu adanya dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan petani sawit terkait rencana penerapan skema tersebut.

“Kebijakan seperti ini seharusnya dibahas bersama petani sebagai pihak yang paling terdampak langsung,” katanya.

Pengamat industri sawit lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menilai kebijakan tersebut cukup memberatkan petani kecil dan berpotensi menekan keberlanjutan sawit rakyat serta dampak ekonomi dan sosial yang besar.

Menurut Darto, jika dihitung secara agregat, dampak kebijakan ini sangat besar. Ia mencontohkan luas perkebunan sawit rakyat di Provinsi Riau sekitar 1,7 juta hektare dan kepadatan rata-rata 136 pohon per hektare, jumlah pohon sawit rakyat diperkirakan mencapai 231,2 juta batang.

Jika seluruhnya dikenakan pajak Rp1.700 per batang per bulan, total beban pajak yang harus ditanggung petani rakyat mencapai sekitar Rp393 miliar per bulan atau setara Rp4,72 triliun per tahun.

Adapun, di level petani, beban pajak ini setara Rp231.200 per hektare per bulan atau sekitar Rp2,77 juta per hektare per tahun.

“Angka ini sangat signifikan bagi petani kecil yang menggantungkan hidup dari sawit,” kata Darto.

Dampak pajak tersebut tidak hanya berhenti pada angka nominal, tetapi juga langsung menggerus pendapatan petani dari harga tandan buah segar (TBS).

Dengan asumsi harga TBS sekitar Rp3.000 per kilogram dan produksi rata-rata 1,2 ton per hektare per bulan, Darto mengatakan pendapatan kotor petani berada di kisaran Rp3,6 juta per hektare per bulan.

Beban pajak Rp231.200 tersebut setara dengan penurunan harga TBS sekitar Rp190–193 per kilogram.

“Artinya harga riil yang diterima petani turun menjadi sekitar Rp2.800 per kilogram, atau terpangkas lebih dari enam persen. Itu belum termasuk biaya pupuk, panen, transportasi, dan potongan pabrik,” ujarnya.

Menurut Darto, tekanan riil bisa jauh lebih besar karena pabrik sawit juga akan terdampak kebijakan ini.

“Pabrik pasti tertekan dan ujungnya harga beli ke petani akan turun lagi. Kerugian bisa mencapai 6 sampai 10 persen per kilogram TBS,” katanya.

Sebagai informasi, sejumlah daerah seperti Riau, mulai menggodok aturan pajak Air Permukaan (PAP) pada pohon sawit sebagai potensi pendapatan baru. Skema ini diadopsi dari kebijakan serupa yang telah diterapkan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penertiban kawasan hutan (PKH) harus hati-hari dan selaras dengan kepastian hukum dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan.

Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini agar upaya pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum hak atas tanah.

“Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki HGU sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban,” kata dia.

Menurut Zainal, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH.

“Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Pustaka Alam, ada setidaknya tiga perkebunan di Sumatera Utara, satu perkebunan di Kalimantan Tengah, satu perkebunan di Kalimantan Barat, dan satu perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita oleh Satgas PKH.

Secara hukum agraria dan kehutanan, Zainal menyebut HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011.

“Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan,” ujar dia.

Namun, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi.

Sementara, untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.

Zainal mengingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian.

“Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino mengingatkan pentingnya mengedepankan kehati-hatian dalam pengenaan sanksi denda administratif di bidang kehutanan.

Hal ini menyusul perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan yang dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

“Sawit membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi untuk menjaga produktivitas. Kalau rasio ini tidak dihitung, maka denda justru menjadi instrumen pemusnah usaha,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kebijakan penagihan denda administratif oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan nilai yang dapat mencapai triliunan rupiah, ia khawatirkan dapat memicu kebangkrutan massal perusahaan sawit dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Ia menilai penting untuk melihat kembali Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) yang harus melibatkan partisipasi publik, khususnya pelaku usaha sawit dan pemangku kepentingan terkait.

Sadino melanjutkan, PP 45/2025 juga menerapkan mekanisme pengambilalihan lahan terlebih dahulu sebelum pengenaan denda.

Dengan luasan kebun ribuan hektare dan masa usaha puluhan tahun, akumulasi denda dapat mencapai triliunan rupiah, di mana besaran denda tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai aset maupun keuntungan usaha sawit.

Kebijakan ini juga dinilai dapat memperburuk iklim investasi sektor sawit. Menurut Sadino, ekspansi kebun sawit sudah stagnan karena minimnya minat investor baru. Ketidakpastian hukum semakin memperburuk situasi.

“Hak atas tanah dan perizinan investasi yang telah diterbitkan negara bisa sewaktu-waktu tidak dihormati. Ini membuat investor ragu, termasuk perbankan yang kini enggan menyalurkan kredit ke sektor perkebunan sawit,” katanya.

Menurut Sadino, negara memang berpotensi memperoleh PNBP besar dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, penerimaan negara justru bisa tergerus karena perusahaan merugi dan tidak lagi membayar pajak.

“Denda masuk sebagai biaya, perusahaan rugi, pajak hilang. Negara kehilangan basis penerimaan berkelanjutan,” katanya.

Sadino berharap pemerintah dapat mengambil langkah korektif. Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap penting, namun tidak boleh mematikan industri strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja.

“Denda administratif harus dikembalikan pada koridor UU PNBP, memperhatikan masa daluwarsa, serta diberikan skema pembayaran bertahap. Jangan sampai kebijakan ini justru memicu PHK massal di tengah tingginya pengangguran,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Amanat Presiden No. 132 Tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50, harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya.

“Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Amanat Presiden No. 132 Tahun 2024. Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan,” ujar Abra dalam keterangan bersama Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menilai wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada tahun 2026 yang dikaitkan dengan rencana mandatori B50 ini perlu memperhatikan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir, menyusul potensi peningkatan harga ekspor terutama cost, insurance and freight (CIF).

“Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit,” kata Darto.

“Akibatnya, dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia dan bantuan sarana-prasarana untuk perkebunan rakyat termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan amanat UU Perkebunan bisa terpinggirkan,” imbuhnya.

Darto mengatakan penting bagi pemerintah agar kebijakan biodiesel didisain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh.

“Salah satunya, program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal dan sektor hulu perkebunan sawit,” kata dia.

Lebih lanjut, opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp4.000 per liter.

“Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS petani ketika terjadi lonjakan harga sawit global, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat,” ujar Darto.

Selain itu, ia menilai kebijakan bauran biodiesel perlu mengadopsi konsep fleksiblending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian tingkat blending dilakukan secara dinamis.

Sebaliknya, ketika harga CPO melemah dan harga minyak fosil meningkat, blending dapat dinaikkan secara bertahap ke B40 atau lebih tinggi guna meningkatkan daya saing biodiesel dan memperluas serapan CPO domestik.

“Selain itu, peningkatan bauran biodiesel seyogyanya dikaitkan langsung dengan kinerja produksi dan produktivitas sawit nasional,” kata Darto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025