JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha menyatakan pihaknya siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang kian kompleks guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Setya menguraikan beberapa agenda prioritas nasional dan daerah yang menjadi fokus pengawasan BPKP, mulai dari percepatan penurunan prevalensi stunting, efektivitas realisasi anggaran belanja, hingga tata kelola pendidikan melalui pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pengawasan belanja daerah, Kedeputian PPKD BPKP juga fokus pada pengawasan penguatan sektor pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga turut dalam pengawasan lintas sektor melalui Satuan Tugas (Satgas) kawasan hutan sawit dan tambang, serta memastikan kesiapan pengawalan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat regional.

Tata kelola manajemen aset daerah yang rawan sengketa, serta mitigasi risiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga disebut menjadi fokus utama pengawasan Kedeputian PPKD BPKP.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan. BPKP akan mengedepankan fungsi pencegahan melalui pendampingan probity audit yang dilakukan secara bersinergi dengan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” ujar dia pula.

Komitmen Kedeputian PPKD BPKP ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah baru.

“Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulawesi Selatan,” ujar Andi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih dan pemberantasan kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus).

Agenda Komut Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan dijadwalkan berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) ini difokuskan untuk Pada hari pertama kunjungannya, Komisaris Utama langsung bergerak melakukan Management Walkthrough (MWT) ke dua obyek vital nasional, yaitu Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Di hadapan para Perwira Pertamina, Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas manajemen tahunan, melainkan untuk memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, militer, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur.

Saat menyambangi AFT Juanda, Komut Mochamad Iriawan mengingatkan pentingnya peran bandara internasional tersebut sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik. Komut Pertamina Mochamad Iriawan: Investasi Terbaik Bangsa pada Manusia



Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi, AFT Juanda diinstruksikan untuk segera menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional guna memutus ketergantungan impor minyak mentah global.

"Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Komisaris Utama dalam arahannya kepada para Perwira Pertamina di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Perjalanan berlanjut ke IT Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Di lokasi ini, Komisaris Utama menerima laporan strategis dari Manager IT Surabaya, Indriati Purba Lestari, yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biosolar B50, menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali



Merespons kesiapan tersebut, Ia menantang untuk menjadi pelopor di garda terdepan dalam hilirisasi eco-fuel. Jatim diperintahkan menjadi episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50 , Green Gasoline, dan Green Diesel secara berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara ini menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mendiktekan nasibnya pada belas kasihan pasar global," tegas Komut Pertamina di hadapan jajaran manajemen IT Surabaya.

Selain isu energi hijau, Komisaris Utama juga menggarisbawahi poin ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran ekonomi. Manajemen diminta memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, menurutnya pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima. Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional.

Kendati mematok target transformasi dan efisiensi yang tinggi, Komisaris Utama menutup arahannya dengan menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja yakni Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) tetap merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

"Budaya Corporate Life Saving Rules (CLSR) harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat hingga 22 Juni 2026 terdapat 134 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang dan 118 kejadian atau 88 persen di antaranya dipicu tindakan menerobos palang pintu perlintasan.

Karena itu, KAI meminta pengguna jalan meningkatkan kedisiplinan saat melintasi perlintasan sebidang, sehingga tidak membahayakan keselamatan masyarakat lainnya.

"Berdasarkan data KAI (dari Januari) hingga 22 Juni 2026, terdapat 134 kecelakaan di perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, 118 kejadian atau 88 persen dipicu tindakan menerobos," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, penyebab lainnya yakni kendaraan mogok sebanyak tujuh kejadian, serta palang pintu terlambat atau tidak tertutup sebanyak enam kejadian.

Ia menegaskan disiplin pengguna jalan di perlintasan sebidang menjadi kunci pencegahan kecelakaan, terutama saat libur sekolah 2026, ketika mobilitas cenderung meningkat.

"KAI mengajak pengguna jalan membangun kebiasaan selamat yaitu berhenti sejenak, tengok kanan-kiri, dengarkan sekitar, patuhi isyarat, lalu melintas setelah benar-benar aman," ujar Anne.

Ia mengatakan perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalan raya dan jalur kereta api. Pada titik itu, disiplin pengguna jalan menjadi penentu keselamatan banyak orang.

Anne mengingatkan palang pintu yang terbuka tidak berarti pengguna jalan dapat langsung melintas tanpa kewaspadaan. Setiap pengendara tetap wajib berhenti sejenak, menengok kanan dan kiri, mendengarkan kondisi sekitar, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas.

Menurut dia, palang pintu yang tertutup merupakan perintah untuk berhenti. Pengendara juga diminta tidak mencari celah untuk melintas apabila palang mulai menutup, sirine berbunyi, atau petugas memberikan isyarat berhenti demi menjaga keselamatan bersama.

“Bila palang mulai menutup, sirine berbunyi, atau petugas memberi isyarat berhenti, jangan mencari celah,” kata Anne menegaskan.

Anne menjelaskan, kereta api memiliki jalur khusus dan jarak pengereman yang panjang. Karena itu, kendaraan yang menerobos perlintasan berada pada risiko sangat tinggi. Satu keputusan terburu-buru dapat berdampak pada keluarga, pengguna jalan lain, petugas, pelanggan kereta api, dan masyarakat di sekitar jalur.

KAI juga mencatat hingga 22 Juni 2026, jumlah korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang tercatat 113 korban, terdiri dari 48 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 36 orang luka ringan.

Dari sisi kendaraan, terdapat 134 unit kendaraan terdampak, terdiri dari 77 motor atau 57 persen dan 57 mobil atau 43 persen.

Data tersebut juga menunjukkan kecelakaan dapat terjadi di perlintasan berpintu maupun tanpa pintu. Sebanyak 62 kejadian terjadi di perlintasan berpintu atau 46 persen, sedangkan 72 kejadian terjadi di perlintasan tanpa pintu atau 54 persen.

Karena itu, ia mengatakan palang pintu harus dipahami sebagai alat bantu keselamatan, sedangkan keputusan untuk berhenti, melihat dan menunggu aman tetap berada pada pengguna jalan.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang turun dari 138 kejadian menjadi 134 kejadian atau turun tiga persen.

Kendaraan terdampak turun dari 144 unit menjadi 134 unit atau turun 7 persen. Jumlah korban turun dari 151 orang menjadi 113 orang atau turun 25 persen. Meski tren membaik, KAI menilai 48 korban meninggal dunia tetap menjadi alarm serius bagi seluruh pihak.

Guna mencegah kecelakaan, KAI memperkuat sosialisasi hingga mengajak pemerintah daerah, aparat kewilayahan, kepolisian, dinas perhubungan, sekolah, komunitas, dan keluarga untuk memperkuat pesan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya percaya bahwa orang-orang yang berkumpul (dalam pertemuan alumni) hari ini akan terus memainkan peran penting dalam mendukung kemitraan kita

Jakarta (ANTARA) - Chargé d’Affaires ad interim Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang untuk Indonesia Mitsuru Myochin menyoroti pentingnya program beasiswa untuk menjembatani kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Dalam acara “Japan-Funded Scholarship Programs Alumni Gathering for Indonesia” di Jakarta, Jumat (19/6) malam, ia mengatakan selama bertahun-tahun telah banyak pelajar Indonesia yang berkesempatan menempuh pendidikan di Negeri Sakura melalui program beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Jepang.

Mereka kemudian kembali ke tanah air dengan membawa pengetahuan, keterampilan, serta perspektif baru untuk berkontribusi pada pembangunan nasional melalui bidang mereka masing-masing.

“Banyak di antara Anda sekalian (alumni beasiswa yang hadir) hari ini yang bekerja di sektor pemerintahan, akademisi dan industri, (sehingga) memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi kemajuan Indonesia tetapi juga bagi penguatan hubungan Jepang-Indonesia,” ucap Mitsuru.

Ia optimistis program beasiswa tersebut dapat terus berperan penting dalam memperdalam pemahaman bersama serta hubungan bilateral antara kedua negara.

Ia menyatakan bahwa koneksi antar-masyarakat (people-to-people), rasa saling percaya dan kesamaan aspirasi merupakan fondasi utama dari kemitraan tersebut.

"Saat ini, ikatan antara kedua negara kita lebih kuat dari sebelumnya. Saya percaya bahwa orang-orang yang berkumpul (dalam pertemuan alumni) hari ini akan terus memainkan peran penting dalam mendukung kemitraan kita," ujar Mitsuru Myochin.

Agenda “Japan-Funded Scholarship Programs Alumni Gathering for Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (19/6) malam, merupakan kelanjutan dari pertemuan serupa yang diselenggarakan di Manila, Filipina dan Dhaka, Bangladesh.

Para peserta acara meliputi alumni program beasiswa yang didukung oleh Pemerintah Jepang melalui Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang (MEXT), Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia, serta perwakilan mitra lainnya.

Executive Director for Japan at Asian Development Bank (ADB) Shigeo Shimizu menyatakan para alumni program beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan sekadar cendekiawan, melainkan turut menjadi penggerak utama pembangunan.

Berbekal pengalaman yang didapat saat menempuh studi di luar negeri, mereka memiliki beragam cara untuk mendorong perubahan positif di masyarakat melalui reformasi kebijakan, penerapan keahlian teknis, pembangunan ketahanan, peningkatan kapasitas (capacity building), hingga pengembangan kewirausahaan sosial.

“Keterlibatan yang berkelanjutan dari Anda sekalian (para alumni yang hadir) sangat penting untuk mencapai keberhasilan tujuan kita bersama (antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang),” imbuh Shigeo Shimizu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

KEDIRI - Sebanyak 126 siswa angkatan pertama SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school secara resmi dilepas dalam acara kelulusan di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kediri, Minggu (14/6/2026). Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang menginisiasi berdirinya sekolah berasrama gratis ini menyampaikan para siswa angkatan pertama berhasil membuktikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Hal itu ditunjukkan selama tiga bulan capaian passing grade siswa lolos masuk perguruan tinggi negeri yang sebelumnya hanya berkisar 32% kini menembus 73,21%. "Passing grade-nya bisa di atas 70% untuk angkatan pertama. Alhamdulilah (presentase) ini menjadi lulusan dengan penerimaan di perguruan tinggi terbaik se-Kabupaten Kediri, bahkan mengalahkan beberapa kota/kabupaten lain," katanya.

Secara detail, dari 126 siswa angkatan pertama, 56 ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan hasilnya 41 siswa atau 73,21 persen dinyatakan lolos. Disamping itu, ada pula 10 siswa masuk lewat jalur prestasi (SNBP). Adapun, secara keseluruhan mereka yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta ada 101 siswa.

SMA boarding school yang diresmikan pada 2023 ini menjadi program unggulan Pemkab Kediri untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan gratis. Seluruh biaya ditanggung dari APBD. Para siswa sekolah boarding ini berasal dari keluarga Desil 1. Orang tua mereka rata-rata bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil atau buruh serabutan.

Tiga tahun lalu, mereka seperti tidak ada harapan untuk melanjutkan sekolah. Tapi, kini mereka telah membuktikan kesiapannya menjadi calon mahasiswa baru. "Ini membuktikan bahwa mereka yang ada di Desil 1 memiliki hak yang sama. Saat mereka masuk tidak punya mimpi untuk lanjut dan begitu kita tempa selama 3 tahun buktinya hari ini mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi," ungkapnya.

Mas Dhito mengaku kagum dengan semangat dan perjuangan para siswa. Salah satunya Aditya Wahyu Pratama. Di saat teman-temannya telah diterima di perguruan tinggi, dia masih berupaya menggapai sekolah yang diinginkan.

Dengan usaha keras dan disiplin dalam belajar, Aditya dinyatakan lolos masuk Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB). "Awalnya saya merasa masih kurang, tapi terus saya kejar impian saya walaupun terasa impian itu mustahil bagi saya," kata Aditya. 10 SMA Swasta Paling Berprestasi di Indonesia, Pesantren dari Sragen Ini Juaranya

Mas Dhito mengapresiasi kerja sama Putra Sampoerna Foundation (PSF) dan pihak-pihak lain yang selama ini telah mendukung sukseskan sekolah berasrama tersebut. Ia berkomitmen untuk terus mempertahankan SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school.

Melalui pendidikan, Mas Dhito berharap para lulusan sekolah boarding ini nantinya dapat meraih kesuksesan dan bisa mengangkat derajat keluarga. "Sekolah ini tidak boleh menjadi sekolah komersil, hanya khusus anak anak Desil 1," tandasnya.

Laksma TNI Salim

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

Kandidat Doktor Universitas Airlangga

TREN global abad ke-21 menunjukkan ritme pergeseran besar dalam konsep Sea Power yang selama lebih dari satu abad dipengaruhi pemikiran Alfred Thayer Mahan. Jika Mahan menempatkan dominasi armada besar, penguasaan sea lines of communication (SLOC), dan kontrol atas jalur pelayaran sebagai inti kejayaan negara, maka dinamika kontemporer justru bergerak ke arah yang berbeda: perang asimetris, anti-access/area denial (A2/AD), teknologi tanpa awak, sistem satelit, cyber warfare, dan legitimasi hukum internasional.

Dalam konteks ini, kemenangan tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu mengatur, membatasi, dan membentuk ruang gerak di laut secara sistematis dan strategis. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perubahan ini seharusnya dibaca sebagai peluang historis untuk membangun formula maritim yang berakar pada empat pilar: geografi, hukum, diplomasi, dan teknologi.

Geografi memberikan posisi silang yang menjadikan laut sebagai ruang integrasi; hukum melalui Deklarasi Djuanda dan UNCLOS’82 memperkuat legitimasi kedaulatan; diplomasi menjaga keseimbangan kawasan; sementara teknologi memperbesar efek strategis tanpa harus menandingi kekuatan secara simetris. Gagasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar momen budaya, melainkan tindakan awal Wawasan Nusantara Indonesia: laut menghubungkan, bukan memisahkan.

Ketika Alfred Thayer Mahan membangun teori sea power pada akhir abad ke-19, asumsi dasarnya sederhana namun sangat berpengaruh: siapa yang menguasai laut, jalur perdagangan, dan armada besar, maka ia akan menguasai dunia. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara maritim dibentuk oleh logika penguasaan laut terbuka.

Indonesia hadir dengan paradigma berbeda. Sejak awal, karakter geografis kepulauan Nusantara justru memandang laut sebagai ruang kedaulatan dan perekat bangsa. Karena itu, ketika Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian menjadi fondasi UNCLOS’82, muncul resistensi dari kekuatan maritim besar, terutama Amerika Serikat. Dokumen CIA Agustus 1973 (CIA/BGI RP-74-2) secara eksplisit mencatat kekhawatiran bahwa didalam dokumen tersebut menyatakan “Indonesia wants the right to deny use of the sea lanes that cross her archipelago”.

Kalimat ini bukan sekadar catatan intelijen, tetapi refleksi kecemasan strategis bahwa Indonesia berupaya memperoleh hak hukum untuk mengatur ruang laut yang selama ini dipandang sebagai kebebasan navigasi global. Kekhawatiran serupa muncul dalam komunikasi pemerintahan Presiden Nixon kepada Presiden Soeharto tahun 1974 yang menegaskan kepentingan Amerika terhadap perlindungan hak navigasi internasional. Pada Sidang UNCLOS III tahun 1974, delegasi Amerika yang dipimpin oleh Richardson bahkan menempatkan bahwa “Selat-selat Indonesia sejajar dengan Hormuz dan Babel-Mandeb sebagai prioritas navigasi strategis Amerika Serikat.”

Di titik inilah lahir makna besar yang sering terlupakan: sea denial Indonesia sebenarnya telah beroperasi secara strategis melalui hukum jauh sebelum Indonesia memiliki kemampuan kinetik apapun armada besar, atau teknologi maritim modern. Deklarasi Djuanda, rezim negara kepulauan, dan kemudian UNCLOS membentuk instrumen yang memungkinkan Indonesia mengatur ruang gerak di laut melalui legitimasi internasional. Ini adalah antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai seluruh laut, tetapi memiliki kewenangan menentukan bagaimana laut digunakan.

UNCLOS 1982 menjadi titik balik penting. Pasal 3 menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil laut, menggantikan paradigma lama 3 mil laut. Bagi doktrin Mahan, perubahan ini bukan sekadar angka; ini adalah transformasi geopolitik. Wilayah berdaulat negara pesisir bertambah secara signifikan sehingga ruang gerak kekuatan laut besar kini tidak lagi sepenuhnya bebas, tetapi bersyarat secara hukum. Laut yang dahulu dianggap ruang manuver terbuka kini memiliki batas legitimasi.

Perubahan itu semakin kuat melalui Pasal 17 sampai Pasal 19 tentang lintas damai. Hak melintas tetap dijamin, tetapi kehilangan status damai apabila terdapat ancaman, Latihan laut yang menggunakan senjata, pengumpulan intelijen, atau aktivitas militer yang mengganggu keamanan negara pantai. Dalam perspektif ini, operasi yang membawa proyeksi kekuatan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena berada di laut.

Lebih jauh lagi, Pasal 46 sampai Pasal 54 mengenai rezim negara kepulauan menjadi fondasi strategis Indonesia. Perairan di dalam garis pangkal kepulauan memperoleh status sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Ruang yang dalam paradigma klasik Mahan dipersepsikan sebagai laut terbuka kini memperoleh dimensi hukum yang berbeda bagi Indonesia.

Kemudian Pasal 53 memperkuat gagasan tersebut melalui penetapan alur laut kepulauan. Kapal asing dapat melintas melalui alur yang ditetapkan negara kepulauan, sehingga arah dan pola pergerakan maritim tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam kerangka ini, konsep Freedom of Navigation Operations (FONOP) sering memunculkan perdebatan karena navigasi secara hukum berbeda dari operasi militer.

Indonesia tidak sedang membangun dominasi laut ala Mahan. Indonesia sedang menunjukkan bahwa di abad ke-21, hukum dapat menjadi instrumen strategi. Inilah sea denial melalui legitimasi, di mana geografi, kedaulatan, dan aturan internasional membentuk pertahanan paling awal sebuah negara kepulauan. Teori Alfred Thayer Mahan menempatkan armada besar dan pertempuran fleet to fleet sebagai puncak kekuatan maritim.

Dalam logika tersebut, kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak kapal perang, menguasai jalur pelayaran, dan mampu memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. Namun perkembangan teknologi dan dinamika konflik abad ke-21 menunjukkan bahwa premis itu semakin mengalami tantangan mendasar. Laut tidak lagi hanya dimenangkan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan membatasi penggunaan laut secara efektif sea denial.

Perkembangan pertama adalah digunakannya rudal presisi jarak jauh. Rudal anti-kapal berbasis darat kini mampu menjangkau 200–400 mil laut dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga sebuah kapal perusak modern. Dampaknya sangat strategis: platform yang relatif murah dapat menciptakan ancaman nyata terhadap kapal bernilai miliaran dolar dan memaksa armada besar beroperasi dengan risiko tinggi. Perkembangan kedua adalah sistem otonom tak berawak.

Kawanan Unmanned Surface Vehicle (USV), yang bernilai jauh lebih rendah dibanding kapal perang konvensional, mampu menciptakan saturasi terhadap pertahanan maritim. Konflik di Laut Hitam memperlihatkan bagaimana platform kecil, cepat, dan adaptif dapat mengubah kalkulasi operasi dan pertempuran laut yang selama ini bertumpu pada dominasi armada besar. Perkembangan ketiga adalah peperangan jaringan (network-centric warfare). Faktor penentu tidak lagi semata jumlah kapal, tetapi kualitas integrasi sensor, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan penargetan, dan siklus pengambilan keputusan. Kemenangan bergerak dari ukuran armada menuju keunggulan jaringan.

Empat kasus kontemporer memperlihatkan perubahan tersebut. Ukraina menunjukkan bahwa armada besar dapat ditekan oleh kombinasi rudal dan sistem tak berawak. Kelompok Houthi memperlihatkan bahwa jalur pelayaran strategis dapat dipengaruhi tanpa armada laut konvensional. Iran di Selat Hormuz selama bertahun-tahun membangun efek deterrence melalui geografi, rudal, dan mengembangkan asymetric dan Hybrid warfare.

Sementara dinamika di kawasan Teluk menunjukkan bahwa penguasaan laut tidak selalu identik dengan kebebasan bermnouvre di laut. Dalam konteks inilah UNCLOS memperoleh relevansi baru bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak harus meniru Mahan untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi hukum, diplomasi, dan teknologi, Indonesia dapat membangun sea denial yang sah, efisien, dan strategis bukan untuk menutup laut, tetapi untuk memastikan laut Nusantara digunakan sesuai kepentingan nasional dan tatanan hukum internasional.

Posisi Indonesia menjadi semakin penting karena berada pada jalur maritim paling menentukan di dunia. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu urat nadi perdagangan global dengan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi kawasan ini. Di bagian tengah Nusantara, Selat Lombok dan Selat Makassar membentuk jalur strategis ALKI yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik.

Di utara, Laut Natuna Utara menjadi ruang yang memiliki dimensi strategis karena keterkaitannya dengan hak berdaulat di ZEE, sumber daya energi, dan stabilitas kawasan. Seluruh jalur tersebut pada saat yang sama merupakan jalur ketahanan energi, pangan, dan distribusi bahan bakar yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa meskipun visi pemerintah dan karakter masyarakatnya cenderung ke kontinental mindset, pencapaian maritim terbesar Indonesia tidak lahir dari dominasi armada, melainkan dari kecakapan dan kecerdasan diplomasi. UNCLOS menjadi bukti bahwa kemenangan maritim Indonesia diraih di meja perundingan, bukan di medan tempur laut.

Melalui diplomasi, Indonesia mengubah geografi menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan strategis. Inilah bentuk sea denial modern yang menjadi antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai semua laut, tetapi memastikan laut digunakan dengan aturan yang mengakui kedaulatan negara kepulauan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim bukan pelengkap kekuatan nasional melainkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan itu sendiri.

Mahan menempatkan penguasaan laut sebagai jalan menuju kejayaan negara: armada besar, dominasi jalur pelayaran, dan kemampuan menghadirkan kekuatan di laut terbuka. Namun bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan tidak dibangun dengan menyalin paradigma tersebut. UNCLOS membuka kemungkinan yang berbeda bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dijaga oleh jumlah kapal, tetapi melalui kemampuan membentuk ruang strategis secara berlapis. Dari sinilah lahir konsep implementasi sea denial berbasis tiga layer lingkaran konsentris.

Lingkaran terluar adalah kawasan strategis di sekitar Indonesia ruang penyangga yang menentukan apakah ancaman dapat dihentikan sebelum mencapai jantung kepulauan. Pada lapisan ini, kapal selam menjadi instrumen utama karena bekerja dalam senyap namun menciptakan efek penangkalan yang besar.

Bersamaan dengan itu, rudal anti-kapal jarak jauh dengan jangkauan ratusan mil laut menghadirkan kemampuan membatasi ruang gerak sejak jauh dari garis pantai. Tujuannya bukan mencari pertempuran, tetapi membentuk kalkulasi ulang bagi setiap pihak yang memasuki kawasan. Rintangan akan bermakna jauh lebih strategis apabila Indonesia telah dapat menciptakan ranjau ranjau permukaan maupun bawah air.

Lingkaran kedua adalah selat dan alur laut utama: Malaka, Sunda, Lombok, Laut Sulawesi, hingga Ombai sampai Wetar. Inilah ruang transisi tempat hukum, geografi, dan kemampuan pertahanan bertemu. Sistem pengawasan udara, patroli maritim, dan pertahanan pesisir menciptakan kesadaran situasional dibalut dengan swarm drone yang memastikan setiap pergerakan terjadi dalam koridor yang dapat dipahami, diawasi dan dihancurkan.

Lingkaran terdalam adalah perairan kepulauan ruang hidup Nusantara. Di wilayah ini, kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi menjadi kunci. Seluruh fighting instrumen baik darat, laut dan udara dan berfungsi secara maksimal. Drone maritim dan fast attack craft dalam pola operasi berjejaring memungkinkan efek besar dengan biaya yang lebih rendah, terutama di perairan sempit dan dangkal yang menjadi karakter geografis Indonesia.

Inilah antitesis terhadap Mahan di abad ke-21: Indonesia tidak harus menguasai seluruh laut untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi UNCLOS, teknologi, dan desain pertahanan berlapis, Indonesia membangun kedaulatan yang tidak bergantung pada dominasi armada, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa laut Nusantara tetap menjadi ruang yang menghubungkan, melindungi, dan menjaga masa depan bangsa.

Sejarah Indonesia tidak pernah dibangun dari kondisi yang ideal. Pada tahun 1945, kita belum memiliki pengakuan namun bangsa ini memilih berdiri dan membangunnya. Pada tahun 1957, hukum laut internasional belum mampu membaca kenyataan geografis Nusantara namun Indonesia tidak menyerah pada keadaan; Indonesia mengubah cara dunia memahami laut melalui Deklarasi Djuanda hingga lahirnya pengakuan negara kepulauan dalam UNCLOS’82. Inilah pelajaran terbesar bangsa maritim: sejarah tidak selalu berpihak kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang mampu mendefinisikan ulang aturan permainan.

Hari ini, Kekuatan maritim tidak lagi semata diukur dari berapa banyak kapal yang dapat dikerahkan, berapa jauh armada dapat berlayar, atau seberapa besar tonase yang dimiliki. Ukuran baru kekuatan adalah kemampuan menciptakan ruang strategis yang membuat lawan berpikir ulang sebelum bergerak. Kemenangan tidak selalu hadir dalam pertempuran; sering kali kemenangan hadir ketika konflik tidak pernah terjadi. Di sinilah makna terdalam UNCLOS’82 sebagai Sea Denial Melawan AT. Mahan.

Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa geografi dapat diubah menjadi legitimasi, hukum menjadi instrumen kekuatan, diplomasi menjadi pengungkit kedaulatan, dan teknologi menjadi pengali daya. Laut bukan ruang kosong yang diperebutkan, tetapi ruang kehidupan yang dijaga. Masa depan Indonesia bukan menjadi bangsa yang paling ditakuti di laut melainkan bangsa yang begitu kuat secara hukum, strategi, dan persatuan sehingga tidak ada yang berani mengabaikan kedaulatannya. Laut menghubungkan, bukan memisahkan. Dan dari laut, Indonesia akan terus membangun masa depannya.

JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk tidak mencermati ajakan unjuk rasa besar-besar Reformasi Jilid II. Sebab aksi ini berpotensi ditunggangi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Sukri Soleh Sitorus menilai ajakan aksi tersebut perlu dicermati secara mendalam, mengingat aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sukri menegaskan hak menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, dan tidak disusupi oleh agenda terselubung.

”Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.

Sukri menjelaskan di tengah langkah pemerintah menjalankan empat program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai pengelolaan sistem ekspor-impor secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, muncul penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Sukri, tekanan tersebut sengaja dibungkus rapi dalam narasi seolah-olah menjadi suara perlawanan rakyat.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



“Kondisi ekonomi seperti pelemahan nilai tukar Rupiah tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan pemerintah semata. Di balik gejala tersebut terdapat tekanan terstruktur dari elite global dan oligarki dalam negeri yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka dengan cerdik memanfaatkan semangat mahasiswa dan gerakan seperti BEM SI sebagai alat untuk menggagalkan perubahan besar yang sedang dibangun,” ungkapnya.

Sesuai instruksi Ketua Umum Himmah Abdul Razak Nasution, Sukri memperingatkan seluruh kader Himmah serta elemen mahasiswa lainnya agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi.

“Jangan sampai niat awal yang mulia untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan justru berbalik merugikan kepentingan rakyat sendiri. Sejarah telah banyak membuktikan, aksi massa kerap kali ditunggangi oknum di balik layar demi mencapai tujuan politik atau ekonomi pribadi,” tambahnya.

Sukri juga mengajak seluruh jajaran organisasi di tingkat Wilayah, Cabang, hingga Komisariat agar tetap waspada, cermat dalam menyaring setiap informasi, dan tidak terlibat dalam ajakan yang berpotensi menyesatkan.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah reformasi pikiran, bukan reformasi yang telah diracuni oleh kepentingan asing dan kekuasaan lama. Jadilah generasi yang kritis namun tetap bijaksana, serta senantiasa menjaga stabilitas bangsa agar program-program kemajuan dapat terus berjalan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut menghadiri acara perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat (AS) di Kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam sambutannya, Yusril menegaskan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kini semakin erat.

Hal itu setelah kedua negara meningkatkan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2023. Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama formal antar pemerintah, tetapi juga didorong oleh komunikasi intensif para pemimpin negara.

“Sejak evolusi hubungan kita menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2023, Indonesia dan Amerika Serikat terus memperdalam kerja sama dalam semangat saling menghormati dan kepentingan bersama,” kata Yusril.



Ia menilai komunikasi yang terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menjadi cerminan komitmen kedua negara untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat masing-masing.

“Komunikasi yang erat dan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump mencerminkan komitmen bersama kita untuk memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti kuatnya hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, AS saat ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia sekaligus sumber investasi asing yang penting.

Kerja sama kedua negara disebut memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor strategis. Di antaranya energi, teknologi maju, ketahanan pangan, inovasi digital, hingga penguatan rantai pasok global.

Yusril juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia saat ini tengah fokus memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional. Agenda ini yang kemudian makin membuka ruang kerja sama yang semakin luas dengan Amerika Serikat.

“Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional merupakan pusat dari visi ini dan menciptakan ruang yang bermakna bagi kerja sama dengan mitra tepercaya seperti Amerika Serikat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Yusril berharap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang sebagai ikatan yang melibatkan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah.

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan 250 tahun kemerdekaan AS di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia.

US Embassy Charge d’Affaires Peter M. Haymond menegaskan, Indonesia adalah salah satu mitra penting Amerika Serikat sejak awal masa kemerdekaannya. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi kebebasan rakyat, kedaulatan negara, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-80 tahun dan saya juga bangga sekali bahwa Amerika telah menjadi mitra Indonesia sejak saat itu,” ujar Haymond dalam sambutannya.



Haymond mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS akan terus diperkuat, mulai dari sektor keamanan, perdagangan, investasi, hingga penanganan kejahatan lintas negara yang berkembang di era digital.

“Kita akan melanjutkan upaya kita mendukung keamanan para mitra kita di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Kita akan dukung upaya negara mitra kita dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan online, dan juga akan mendukung perdagangan serta investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haymond juga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyepakati Comprehensive Strategic Partnership pada 2023. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor ekonomi, khususnya teknologi baru, mineral kritis, investasi, dan perdagangan.

Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga menjadi prioritas. Haymond menyoroti tantangan baru berupa judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

“AI merupakan hal yang bagus jika digunakan secara positif, namun akan berbahaya jika digunakan untuk kejahatan. Itulah sebabnya kita harus bermitra untuk menanggulangi masalah-masalah ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pondasi hubungan kedua negara. Amerika Serikat ingin memperluas peluang pelajar Indonesia untuk belajar di AS.

Menurut Haymond, masa depan pemuda sangat penting bagi negara. Sehingga ia membahas kemungkinan program pendidikan bersama antara institusi pendidikan kedua negara.

“Kedua negara kita sangat peduli dengan para pemuda demi masa depan negara kita. Mereka adalah masa depan negara kita,” ujar Haymond.

Jakarta (ANTARA) - Ketika berbicara tentang masa depan Indonesia sebagai negara maju, perhatian publik sering tertuju pada pembangunan infrastruktur, penguatan industri manufaktur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Padahal, ada satu fondasi yang kerap luput dari sorotan, tetapi menentukan keberhasilan seluruh agenda pembangunan tersebut, yakni kemandirian energi.

Tidak ada negara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan pendidikan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, isu ketahanan energi sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis sektor minyak dan gas bumi, melainkan bagian dari strategi besar sebuah bangsa dalam menentukan masa depannya sendiri.

Dalam hal itulah target produksi minyak nasional sebesar satu juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 menjadi hal yang signifikan untuk menjadi perhatian.

Target tersebut muncul di tengah tantangan yang tidak ringan. Banyak lapangan migas Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun dan menghadapi penurunan produksi alamiah atau natural decline.

Kondisi ini merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara produsen migas yang memiliki lapangan tua.

Namun, perkembangan teknologi memberikan harapan baru. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), yaitu teknologi yang memungkinkan cadangan minyak yang masih tersisa di dalam reservoir dapat diproduksi lebih optimal.

Dengan memanfaatkan teknologi, seperti injeksi uap dan berbagai metode peningkatan perolehan minyak lainnya, sumur-sumur tua yang sebelumnya dianggap mengalami penurunan produktivitas masih memiliki peluang untuk memberikan kontribusi yang signifikan.

Optimisme terhadap pencapaian target satu juta barel per hari juga didukung oleh perkembangan teknologi eksplorasi yang semakin maju.

Kemampuan pemetaan bawah permukaan yang lebih akurat membuka peluang ditemukannya sumber daya baru yang sebelumnya sulit dijangkau.

Di banyak negara, kemajuan teknologi justru menjadi faktor yang mengubah persepsi terhadap keterbatasan sumber daya energi.

Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi Denny Januar Ali atau Denny JA mengatakan target produksi satu juta barel per hari bukanlah mimpi kosong apabila didukung oleh penerapan teknologi EOR, kegiatan eksplorasi yang aktif, percepatan perizinan, serta hubungan yang semakin sinergis antara berbagai pemangku kepentingan di sektor energi.

Namun yang menarik, Denny JA tidak hanya menekankan pada produksi. Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem energi yang kolaboratif.

Dalam pandangannya, negara tidak dapat berjalan sendiri. Keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk menghadirkan inovasi, efisiensi, dan pengembangan teknologi.

Meski demikian, partisipasi tersebut harus tetap berada dalam koridor transparansi, pengawasan yang baik, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Tantangan energi

Gagasan tersebut relevan dengan tantangan energi masa kini yang semakin kompleks. Industri energi modern membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan kemampuan manajemen risiko yang tidak sederhana.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting.

Denny JA juga memandang dimensi sosial dari ketahanan energi tak kalah penting. Menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari jumlah barel yang diproduksi.

Masyarakat dan daerah penghasil energi juga harus memperoleh manfaat yang nyata melalui penguatan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi sesungguhnya memiliki wajah yang lebih luas dibanding sekadar angka produksi. Energi yang kuat pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden memandang energi sebagai salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan produksi minyak dan gas sebagai bagian penting dari peta jalan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut semakin relevan ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang tinggi. Konflik antarnegara, gangguan rantai pasok global, hingga fluktuasi harga energi internasional menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sumber energi eksternal dapat menimbulkan kerentanan ekonomi yang serius.

Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya sendiri akan lebih mudah terdampak oleh gejolak global.

Agenda keberlanjutan

Di sisi lain, upaya meningkatkan produksi energi konvensional saat ini juga harus berjalan beriringan dengan agenda keberlanjutan. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon.

Karena itu, peningkatan produksi migas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendekatan dekarbonisasi mulai berkembang, mulai dari peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi operasional, pemanfaatan energi baru terbarukan, hingga pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) dan Carbon Capture and Storage (CCS).

Teknologi ini dipandang memiliki potensi besar dalam membantu mengurangi emisi karbon dari sektor energi tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan.

Pendekatan tersebut menunjukkan perdebatan antara energi fosil dan energi hijau tidak selalu harus diposisikan sebagai dua kutub yang saling bertentangan.

Pada banyak negara, keduanya justru berjalan bersamaan sebagai bagian dari strategi transisi energi yang realistis. Produksi migas tetap dibutuhkan untuk menjaga pasokan energi, sementara investasi pada teknologi rendah karbon terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Karena itu, target satu juta barel per hari sebaiknya dipahami bukan sekadar sebagai angka produksi. Target tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, menjaga stabilitas pembangunan, dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Jadi kemandirian energi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Ketika energi tersedia secara merata, industri dapat tumbuh lebih kuat.

Ketika pasokan energi terjamin, investasi lebih mudah berkembang. Ketika ketahanan energi terbangun, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk menikmati pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kemampuan sebuah bangsa mengelola energi secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan akan menjadi salah satu penentu utama arah masa depannya.

Oleh sebab itu, perjalanan menuju target satu juta barel per hari sesungguhnya bukan hanya perjalanan sektor energi, melainkan bagian dari perjalanan Indonesia menuju kedaulatan dan kemajuan yang lebih kokoh.

*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen UCIC, Cirebon

Copyright © ANTARA 2026