Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum laut internasional, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (27/5/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB sebagai fondasi menciptakan stabilitas internasional.

Sugiono menegaskan bahwa laut dan jalur pelayaran internasional tidak boleh dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

“Pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS dalam rangka menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian dan tidak menjadikan laut ataupun alur laut sebagai daerah konflik ataupun tekanan ataupun juga sebagai leverage untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar Sugiono.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, lanjut Sugiono, memiliki kepentingan strategis terhadap pengakuan dan stabilitas wilayah perairannya, termasuk keamanan jalur laut internasional.

“Sebagai negara kepulauan kita juga perlu mendapatkan garansi ini sehingga pengakuan terhadap kepulauan, terhadap alur-alur laut kita dan situasi serta stabilitas di sana juga bisa menjadi perhatian,” katanya.

Selain isu hukum laut, Menlu RI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia.

Sugiono mengungkapkan Indonesia baru saja mengalami kehilangan empat personel pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.

“Kita juga kemarin mengalami suatu situasi di mana empat pasukan penjaga perdamaian kita yang bergabung di UNIFIL gugur,” ujar Sugiono.

Oleh karena itu, kata Sugiono, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban komunitas internasional dan bagian inti dari mandat PBB, khususnya Dewan Keamanan.

“Bukan sesuatu yang opsional tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB khususnya Dewan Keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menjadi lebih representatif, demokratis, transparan, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

Menurut Sugiono, reformasi diperlukan agar tujuan utama pembentukan PBB sebagai penjaga perdamaian antarbangsa dapat diwujudkan secara lebih efektif di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia menilai keterwakilan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global menjadi penting untuk memastikan sistem multilateral berjalan lebih adil dan inklusif.

“Kami mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan di bentuknya PBB ini itu dalam rangka penjaga perdamaian antarabangsa-bangsa itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia Fera Umbara, meminta pemerintah menghadirkan solusi atas mahalnya biaya logistik di tanah air.

Fera mengeluhkan persoalan tingginya biaya logistik dalam Ngobrol Produk Indonesia (Ngopi) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan.

Fera mengatakan, pihaknya datang ke acara tersebut bersama Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) hingga Indonesian African Business Council.

“Saya mau tanya Pak, kita punya HPP (Harga Pokok Produksi) kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan. Kalau biaya logistik kita mahal,” kata Fera di Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pengusaha itu lalu menagih solusi dari pemerintah yang bisa menekan biaya logistik tanah air.

Menurutnya, biaya logistik menjadi salah satu kunci produk lokal bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasaran.

“Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing?” ujar Fera.

Menanggapi keluhan Fera, Busan mengakui biaya logistik tanah air mahal karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Menurut Busan, tidak mudah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik. Karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik,” kata Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui masalah logistik menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

Namun, Busan mengaku belum bisa menjelaskan jalan keluar atas persoalan tersebut di dalam forum karena keterbatasan waktu.

Ia lalu mengajak para pelaku usaha terkait untuk kembali datang ke Kementerian Perdagangan guna mendiskusikan masalah mahalnya biaya logistik.

“Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua. Karena kita bareng ya, permasalahan kita bareng. Ya nanti kita ketemu di kantor,” ucap Busan.

Masalah Lama

Mahalnya biaya logistik di Indonesia merupakan masalah lama yang pernah menjadi perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Tim itu dibentuk pada era kepemimpinan Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Catatan Kompas.com, eks Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, mengungkapkan pihaknya berupaya memperbaiki tata kelola pelabuhan dan penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satunya dengan mendorong terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau.

Permendag itu mewajibkan pengusaha melaporkan data perdagangan antarpulau barang (PAB) atau “manifest domestik”.

“Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan Manifest Domestik yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya,” kata Pahala, Rabu (27/11/2024).

Mantan Government Financial Management Expert-Education Sector di World Bank itu menyebut, salah satu penyebab tingginya biaya logistik antarpulau karena ketimpangan muatan kapal.

Ia mencontohkan, sebagai pusat perdagangan di tanah air, Jakarta mendapatkan pasokan berbagai komoditas dari 16 daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan lainnya.

Komoditas itu dikirim menggunakan kapal dari pulau-pulau yang jauh dari Jakarta.

Namun, setelah muatan dibongkar di pelabuhan Jakarta, kapal-kapal itu kembali dalam kondisi kosong.

“Akibatnya, biaya logistik melambung karena saat kembali ke daerah asal, seringkali dalam kondisi kosong atau minim muatan,” ujar Pahala.

Menurutnya, dengan antar laporan data perdagangan antarpulau pemerintah bisa menyusun perencanaan, melakukan intervensi pasar, hingga mengawasi barang dan jasa.

Adapun data itu mencakup komoditas yang dijual, muatan kargo, pengangkutan barang penerima muatan, dan lainnya.

Jika data itu bisa menjadi satu, pemerintah bisa menekan kesenjangan harga, mengatur suplai antardaerah, hingga menghapus hambatan perdagangan antarpulau.

“Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” kata eks Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Binsis.com, JAKARTA - Film dokudrama Mochtar Kusumaatmadja: 12 Mile: Guiding the Archipelago akhirnya tayang eksklusif di Djakarta Theater pada Rabu (4/2/26). Film besutan sutradara Tubagus Deddy ini selanjutnya dijadwalkan melakukan roadshow ke sejumlah negara di Eropa.

12 Mile: Guiding the Archipelago mengangkat kisah Prof. Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam memperjuangkan kedaulatan maritim Indonesia melalui konsep Negara Kepulauan.

Gagasan Mochtar kemudian menjadi fondasi penting bagi pengakuan wilayah laut Indonesia di mata dunia internasional. Salah satunya melalui diplomasi panjang selama hampir seperempat abad untuk memperluas batas wilayah laut Indonesia dari tiga mil menjadi 12 mil.

Sutradara Tubagus Deddy mengatakan film ini tidak dimaksudkan sebagai dokumenter sejarah semata, melainkan jembatan narasi antara fakta hukum dan pengalaman manusia. Dia berharap film ini dapat membuka diskusi publik tentang pentingnya sejarah maritim Indonesia.

“Kami ingin membawa gagasan besar Pak Mochtar ke dalam bahasa film yang bisa dipahami lintas generasi,” ujarnya saat konferensi pers.

Menurut Tubagus, tantangan terbesar terletak pada upaya merangkum pemikiran hukum yang kompleks tanpa kehilangan daya tarik sinematik. Karena itu, film ini memadukan arsip, wawancara, dan adegan dramatik untuk menjaga ritme cerita tetap hidup.

Executive Producer Agus Imanuddin mengatakan film ini lahir dari kegelisahan akan minimnya narasi populer tentang sejarah maritim Indonesia. Menurutnya, kisah Mochtar relevan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara kepulauan lain di dunia.

Dengan rencana roadshow internasional, film ini juga menandai langkah sinema Indonesia dalam membawa kisah nasional ke panggung global. Kisah Prof. Mochtar Kusumaatmadja diharapkan menjadi refleksi atas identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.

“Kesulitannya adalah bagaimana menggabungkan proses saintifik dengan tuntutan hiburan, agar pesan tetap utuh tapi film tetap menarik,” kata Agus.

Peran Mochtar Kusumaatmadja muda diperankan oleh Erlangga Noor, yang mengaku awalnya tidak menyangka akan memerankan tokoh sebesar itu. “Saya baru sadar betul tanggung jawabnya setelah membaca naskah dan mendalami siapa Pak Mochtar sebenarnya,” paparnya.

Bagi Erlangga, memerankan Mochtar bukan hanya soal akting, tetapi juga proses belajar sejarah. Dia menyebut film ini memberinya perspektif baru tentang bagaimana diplomasi, kesabaran, dan pemikiran jangka panjang membentuk masa depan bangsa.

“Saya juga bersyukur. Tokoh yang saya hormati, yang saya perankan, akhirnya diakui sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia,” katanya.

Selain menyoroti peran Mochtar di panggung internasional, film ini juga menggambarkan sisi personal sang tokoh sebagai akademisi dan kepala keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan besar kerap ditopang oleh lingkungan personal yang kuat.

12 Mile: Guiding the Archipelago diperkuat keterangan narasumber dan akademisi yang memberi konteks sejarah serta hukum laut. Walhasil narasi film juga mengajak penonton memahami proses panjang pembentukan kedaulatan maritim Indonesia.

Badung (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan dalam Bali Ocean Days 2026 mengajak negara-negara kepulauan menyerukan aksi kolektif menyelamatkan laut.

“Lautan kita memanggil aksi kolektif kita untuk menyelamatkan dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Saya pikir Indonesia dan negara kepulauan terbesar di dunia harus menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi biru yang berkelanjutan,” kata Didit di Kabupaten Badung, Jumat.

Ia mengatakan bagi Indonesia dan negara-negara kepulauan, lautan adalah bagian dari peradaban dan juga sejarah, identitas, dan masa depan.

Namun, lebih lanjut ia mengatakan, saat ini lautan menghadapi ancaman serius di mana air laut menghangat, peningkatan pengasaman, runtuhnya perikanan, dan polusi laut.

Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia menerapkan lima program prioritas ekonomi biru yang sejalan dengan dialog Bali Ocean Days 2026 bertema Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future atau mencari solusi untuk masa depan laut yang regeneratif.

“Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen perairan kita pada tahun 2045, lalu menerapkan perikanan yang bertanggung jawab, mempromosikan budidaya perikanan berkelanjutan dan memperkuat pengawasan ekosistem di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir dalam mengurangi sampah plastik di laut,” ujar dia.

Langkah-langkah tersebut dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mendorong produktivitas penciptaan nilai dan pertumbuhan inklusif bagi masyarakat pesisir.

Didit berharap dengan cara itu sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja sama gotong-royong mempercepat transisi positif laut.

“Tapi Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri, untuk lautan yang nyata, kita masih membutuhkan dukungan dan kemitraan yang kuat untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan investasi, bersama-sama kita dapat memulihkan lautan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua,” katanya.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa menjaga ekosistem laut yang sehat dan tangguh, industri berbasis laut yang kompetitif, dan kawasan pesisir yang menarik yang dapat secara berkelanjutan juga mendukung pariwisata dan mata pencaharian lokal.

“Ekonomi biru berarti menggunakan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan, sambil memastikan bahwa ekosistem laut tetap produktif dan berdampak,” katanya.

Pada tahun 2024 saja kegiatan pariwisata bahari dikembangkan di lebih dari 2.000 dari sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia.

Itu menunjukkan kemajuan yang berarti dan potensi yang belum dimanfaatkan secara substansial, pada saat itu ekonomi laut Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS.

Seruan menyelamatkan laut itu disambut baik negara-negara kepulauan yang bergabung dalam forum, sebab mereka juga memerlukan solusi menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berbagi pengalaman negaranya sebagai garda depan (frontline) dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut.

Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong perubahan cara dunia memperlakukan laut.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Turki dipastikan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun depan atau COP31. Terpilihnya mengakhiri persaingan dengan Australia yang juga mengajukan diri sebagai penyelenggara pertemuan tahunan tersebut.

Mengutip Bloomberg, Sekretaris Pemerintah untuk Urusan Iklim Jerman, Jochen Flasbarth, menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan untuk menetapkan kota Antalya di Turki sebagai lokasi penyelenggaraan COP31 pada 2026.

Meskipun keputusan ini masih menunggu pengesahan formal, Flasbarth menegaskan bahwa tidak ada keberatan dari negara-negara dalam kelompok kawasan terkait.

“Sebuah hal yang luar biasa bahwa dua negara dari belahan bumi yang sangat berbeda tetapi berada dalam kelompok yang sama dapat mencapai kesepakatan. Saya melihat banyak dukungan dan tidak ada penolakan,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg.

Di bawah kesepakatan yang ditegaskan pada Rabu malam (19/11/2025), Turki akan memegang presidensi COP untuk keperluan penyelenggaraan acara, sementara Australia akan memimpin jalannya negosiasi.

Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, mengonfirmasi hal ini, sejalan dengan laporan Bloomberg sebelumnya. KTT para pemimpin dunia yang lazimnya membuka rangkaian COP juga akan berlangsung di Turki.

Sementara itu, sebuah negara kepulauan Pasifik yang belum diumumkan akan menjadi tuan rumah pertemuan pra-COP yang bertujuan menggalang komitmen pendanaan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim, ujar Bowen.

Kompromi ini menjadi penyelesaian tak lazim dari persaingan antara Australia dan Turki untuk menjadi tuan rumah sekaligus pemimpin proses perundingan. Posisi ini kerap dipandang dan biasanya menarik minat para pemimpin dunia, puluhan ribu delegasi, dan potensi pemasukan pariwisata. Flasbarth mengakui pembagian peran semacam ini sempat memancing pertanyaan karena sifatnya yang “inovatif”.

Meski demikian, keputusan ini tak pelak membawa kekecewaan tak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi pihak yang berharap pada penyelenggaraan “Island COP”, yakni sebuah COP yang dipimpin negara kepulauan.

Kepemimpinan negara kepulauan diharapkan mengemuka untuk mendorong agenda lebih ambisius mengenai transisi dari bahan bakar fosil dan peningkatan pendanaan bagi negara-negara yang paling rentan terdampak krisis iklim.

Dengan Turki menjadi tuan rumah, COP akan tetap berada dalam rangkaian penyelenggaraan di kawasan Timur Tengah, setelah berlangsung di Mesir, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan dalam beberapa tahun terakhir.

Walaupun konferensi iklim yang digelar di tepi hutan hujan Brasil tahun ini relatif ramah terhadap aktivisme lingkungan dan masyarakat adat, para pengkritik menilai ruang semacam itu mungkin terbatas di bawah kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang dinilai makin otoriter.

Pemerintah Erdogan sejauh ini menonjolkan posisi Turki sebagai jembatan antara ekonomi maju dan negara berkembang, sebuah gambaran yang relevan dengan ketegangan antara negara kaya dan negara berkembang terkait pendanaan aksi iklim.

Isu pendanaan iklim telah mendominasi negosiasi dalam beberapa tahun terakhir. Turki sendiri menargetkan netral karbon pada 2053 dan kini tengah mempersiapkan rangkaian target iklim nasional yang baru.

Australia sebelumnya berupaya menjadi tuan rumah COP 2026 dalam rangka memperbaiki reputasinya sebagai negara yang lambat dalam kebijakan iklim. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengesahkan target pengurangan emisi pertama yang mengikat secara hukum sesaat setelah menjabat. Target baru yang diumumkan pada September lalu bertujuan memangkas emisi hingga 70% dari tingkat 2005 pada 2035.

Adapun peran Australia dalam memimpin negosiasi COP selanjutnya akan memberikan negara ini kendali untuk mengatur jalannya perundingan, menunjuk tim kepemimpinan negosiasi, dan menyiapkan draf teks putusan.

“Yang kami usahakan adalah solusi yang sesuai bagi Australia, Pasifik, dan proses multilateral itu sendiri,” kata Bowen, menegaskan bahwa pendekatan kompromi ini memenuhi tujuan tersebut.

Jika kelompok negara yang terlibat gagal mencapai konsensus, bahkan jika hanya satu negara menolak, maka konferensi bisa saja berpindah ke Jerman secara otomatis.

“Itu berarti 12 bulan tanpa kepemimpinan, tanpa presiden COP, tanpa rencana. Hal itu justru akan menjadi langkah yang tidak bertanggung jawab dalam situasi multilateral yang penuh tantangan ini,” tambah Bowen.

Baik Albanese maupun Erdogan tidak menghadiri pembicaraan para pemimpin dunia di Brasil awal bulan ini sebagai bagian dari persiapan menuju COP30.

Kepemimpinan COP sendiri berotasi di antara lima blok kawasan. Australia dan Turki sama-sama berada dalam kelompok Western European and Other States di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

PBB sebelumnya meminta blok tersebut untuk menyepakati satu kandidat tuan rumah sebelum Juni tahun ini. Albanese dan Erdogan telah saling berkirim surat, tetapi belum mencapai kompromi. Australia bahkan telah mengajukan kota Adelaide sebagai kandidat tuan rumah.

Sementara itu, kelompok negosiator Afrika telah mendukung Ethiopia sebagai calon tuan rumah COP pada 2027, dan keputusan formalnya diperkirakan akan ditetapkan akhir pekan ini.