JAKARTA - Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) diminta meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik. Ini diperlukan di tengah derasnya arus disinformasi ruang digital.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.

“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya.

Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ucapnya.

Senada dengan pernyataan Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya. Dia menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.

"Di era digital, reputasi seringkali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," ujar Fifi.

Konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” katanya.

Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 itu dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance meraih penghargaan atas kinerja kehumasan (public relations) kategori asuransi umum pada ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026.

BRI Insurance menyebut penghargaan “Best Public Relations 2026 in Sustaining Corporate Reputation through Proactive Public Outreach” mencerminkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

“Ke depan, kami akan terus makin berinovasi dan transparan atas komunikasi perusahaan yang dapat memberikan nilai bagi semua lapisan,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penghargaan IPRA diberikan kepada perusahaan yang mempunyai kinerja humas yang baik dari berbagai sektor industri. Penilaian menggunakan pendekatan desk research, media monitoring, dan expert panels.

Kriteria penilaian mencakup pemantauan kualitatif pemberitaan guna melihat kebijakan strategis perusahaan serta jumlah pemberitaan positif terkait kinerja dan implementasi humas.

Sebelumnya, BRI Insurance juga meraih penghargaan atas unit bisnis syariah pada kegiatan 6th Anniversary Indonesia 20 Syariah Awards dengan kategori sebagai Top Sharia Business Unit - General Insurance.

Prestasi itu dikatakan memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Penghargaan ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada industri keuangan syariah di Indonesia sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Sebagai informasi, BRI Insurance membukukan laba bersih sebesar Rp467 miliar pada kuartal III 2025. Profit margin tercatat sebesar 15 persen dan hasil underwriting 31,23 persen. Sedangkan, premi bruto tercatat mencapai Rp3,12 triliun.

Meski secara keseluruhan kinerja keuangan hingga September masih sedikit di bawah rencana kerja dan anggaran (RKA) akibat dampak penerapan PSAK 117 yang menekan pencatatan laba, prospek hingga akhir tahun tetap optimistis.

Perseroan menargetkan premi bruto di atas Rp4,5 triliun pada akhir 2025 dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Namun, kemampuan tersebut harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi agar informasi yang dihasilkan tetap objektif, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Imam Wahyudi, menekankan AI hanya akan bekerja efektif jika didukung sumber data yang benar dan kredibel. Dia menyebut BPS sebagai rujukan utama penyedia data nasional.

“Penggunaan AI harus diimbangi dengan data yang akurat. Kita bisa mengambil data dari BPS yang memang kompeten di bidang data nasional,” ujar Imam dalam Pelatihan Jurnalistik Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan di Gedung P3D Kementan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025).

Menurut dia, data adalah kunci dalam mengolah informasi yang meyakinkan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Imam mengingatkan pentingnya menangkap arus isu di media sosial untuk kemudian diverifikasi kebenarannya.

“Data menjadi sangat penting untuk menguatkan apa yang sedang dikerjakan,” kata Imam.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moh. Arief Cahyono, menilai perkembangan teknologi memudahkan akses informasi secara cepat dan luas. Hal ini membuat penguasaan teknologi, termasuk AI, menjadi keharusan bagi para praktisi komunikasi publik.

“Dulu mencari data sangat sulit, sekarang justru mudah. Pelatihan ini sangat penting karena ke depan kita akan disajikan banjir informasi. Kita harus bisa mengolahnya menjadi narasi positif bagi pembangunan pertanian,” kata Arief.

Ia menegaskan kecepatan dalam menyampaikan informasi harus dibarengi penggunaan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab.

“Teknologi harus dikuasai dan harus mengerti cara menggunakannya,” ujarnya.