Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah meningkatnya investasi industri dan tuntutan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang semakin menentukan daya saing kawasan industri.

Tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur dan utilitas, kawasan industri kini dituntut mampu membangun tata kelola lingkungan yang berbasis data, didukung monitoring jangka panjang, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sekaligus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (KEK Gresik).

canva.com Ilustrasi kawasan industri.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor.

"Butuh kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Eddy Setiadi Soedjono menjelaskan, kondisi lingkungan kawasan industri maupun wilayah pesisir tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter ataupun satu kali pengamatan.

"Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan," kata Eddy.

PEXELS/PIXABAY Ilustrasi pabrik

Menurut dia, pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah mengungkapkan, pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui sistem monitoring yang konsisten dan didukung aksi nyata di lapangan.

"Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang," ujar dia.

Sebagai implementasi pendekatan tersebut, JIIPE secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan menggunakan hasil uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Aksi untuk ekosistem dan masyarakat pesisir

Selain memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, JIIPE juga menjalankan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diharapkan memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencarian masyarakat.

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono menyatakan, penyebaran benih ikan dan kepiting diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan," kata dia.

Tokoh masyarakat pesisir Kalimireng Isharul berharap, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan kawasan industri berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Gresik) Hamzah Takim menilai, penanaman mangrove di sepanjang aliran Sungai Kalimireng merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan tangkap nelayan.

Penguatan infrastruktur lingkungan

Selain memperkuat sistem monitoring dan rehabilitasi ekosistem pesisir, JIIPE juga terus mengembangkan infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Saat ini JIIPE telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan.

Seiring berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya aktivitas operasional, BKMS juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas tersebut menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono menyampaikan, tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan.

"Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan," ujar Bambang.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, penguatan infrastruktur lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan kolaborasi multipihak, sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri yang kompetitif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa ritel daring global Amazon.com Inc. didenda sebesar US$2,25 juta atau sekitar Rp44,8 miliar (kurs: Rp17.927) untuk menyelesaikan tuntutan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA).

Manajemen Amazon dinilai sengaja menolak memberikan catatan transaksi kepada para konsumen korban pencurian identitas, sehingga menghambat proses pemulihan korban dari kerugian akibat tindakan penipuan siber.

Gugatan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) atas rujukan dari FTC mengungkapkan perusahaan teknologi tersebut berulang kali gagal mematuhi Pasal 609(e) dalam FCRA.

Regulasi itu mewajibkan korporasi menyerahkan dokumen aplikasi bisnis dan riwayat transaksi penipuan kepada korban selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan diajukan.

Penyelidikan otoritas menemukan Amazon bahkan tidak memiliki kebijakan tertulis untuk merespons permintaan konsumen ini hingga awal 2025.

Direktur Biro Perlindungan Konsumen FTC Christopher Mufarrige menjelaskan penolakan akses data ini mempersulit posisi masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial. Kebijakan internal perusahaan dinilai tidak berpihak pada asas perlindungan data bagi para korban kejahatan finansial di platform digital.

“Amazon sering kali menempatkan korban pencurian identitas dalam cobaan berat yang tidak masuk akal dengan menuntut mereka mengidentifikasi pencuri yang mencuri informasi mereka sebelum Amazon merilis catatan yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum—catatan yang dapat membantu korban melindungi diri mereka sendiri dan pulih dari tindakan penipuan tersebut,” ujar Christopher seperti dikutip dari website resmi otoritas, Rabu (1/7/2026).

Dokumen gugatan merinci banyak konsumen yang menghubungi layanan pelanggan Amazon justru mendapatkan penolakan dengan dalih menjaga privasi. Agen layanan pelanggan menolak membagikan detail akun penipuan yang menggunakan kartu kredit korban.

Dalam satu kasus ekstrem, seorang konsumen diminta menebak dengan tepat nama yang digunakan oleh pelaku pencurian identitas, di mana permintaan tersebut tetap ditolak oleh sistem meskipun korban telah melakukan 30 kali percobaan tebakan.

Selain kepada individu, Amazon kedapatan menolak memberikan catatan transaksi kepada aparat penegak hukum yang bertindak atas nama korban pencurian identitas.

Sejumlah konsumen yang frustrasi bahkan mengirimkan salinan panduan resmi FCRA dan FTC ke kantor Amazon dengan harapan mendapatkan data mereka, namun perusahaan tetap mengabaikan kewajiban hukum tersebut.

Sanksi finansial senilai US$2,25 juta ini mencetak rekor denda tertinggi untuk kategori pelanggaran Pasal 609(e) sepanjang sejarah kelembagaan FTC. Selain hukuman materiil, pengadilan mengeluarkan perintah yang melarang Amazon mengulangi pelanggaran serupa serta mewajibkan korporasi memfasilitasi seluruh permintaan data dari korban maupun penegak hukum secara transparan.

Manajemen Amazon juga diwajibkan mengirimkan notifikasi khusus kepada seluruh konsumen yang pernah mengajukan permohonan data sejak April 2024 namun belum menerima hak mereka.

Langkah pemulihan ini diambil setelah komisi melakukan pemungutan suara dengan hasil 2-0 untuk melimpahkan kasus ke pengadilan federal distrik Columbia. Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku industri e-commerceglobal untuk tidak mengabaikan regulasi perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

MANADO, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan sensus yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pemanfaatan AI menjadi penting mengingat kompleksitas Sensus Ekonomi 2026 yang mencakup jutaan pelaku usaha dan wilayah pendataan yang sangat luas.

"Sensus Ekonomi 2026 memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi cakupan wilayah maupun jumlah unit usaha yang didata. Penggunaan AI sangat membantu mempercepat proses pengolahan data yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang," kata Sonny saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di Manado, Selasa (30/6/2026) seperti dilansir Antara.

Menurut Sonny, teknologi AI tidak hanya mempercepat proses pengolahan data, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil sensus melalui kemampuan mendeteksi anomali, duplikasi data, hingga potensi kesalahan penginputan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak mengurangi aspek pengawasan dan keamanan data.

Seluruh hasil pengolahan tetap akan melalui proses verifikasi berjenjang oleh pegawai BPS, sementara infrastruktur jaringan dan server yang digunakan berada di bawah pengelolaan internal lembaga tersebut.

"Sistem AI membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi, tetapi verifikasi akhir tetap dilakukan petugas BPS. Kami juga memastikan kerahasiaan data responden tetap terjaga," ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan selama sekitar 2,5 bulan, yakni mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut merupakan agenda statistik nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Sonny mengibaratkan sensus ekonomi sebagai proses medical check-up bagi perekonomian nasional.

Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi, termasuk potensi, tantangan, dan permasalahan yang perlu ditangani.

"Sensus ekonomi ibarat pemeriksaan kesehatan. Hasilnya akan membantu kita memahami kondisi perekonomian secara lebih utuh sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran," katanya.

Ia menegaskan, data individual yang dikumpulkan dalam sensus bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Adapun hasil yang dipublikasikan nantinya berupa data agregat yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga menyoroti kinerja ekonomi Sulawesi Utara yang dinilai cukup positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,66 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, disertai penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,62 persen.

Selain itu, Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan kinerja terbaik di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, data yang dihasilkan BPS akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara sendiri melibatkan 2.401 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan di 382 pulau, termasuk tiga kabupaten kepulauan di provinsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026). Kondisi ini dialami indeks seiring laju IHSG yang terkoreksi lebih dari 1% pada pembukaan perdagangan.
Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.05 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia dibuka melemah 1,88% ke level 389,95. Dari 27 konstituen, 24 saham melemah, 1 menguat, dan 2 saham stagnan.
Penguatan harga saham dialami oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang naik 0,33% ke Rp1.515. Sementara PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) stagnan pada pembukaan perdagangan.
Sebaliknya, pelemahan harga saham dialami oleh PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) yang turun 4,55% ke Rp294, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) yang turun 4,40% ke Rp478, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 3,80% ke Rp5.700.
Pelemahan harga saham juga dialami oleh PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang turun 3,63% ke Rp1.195, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 2,97% ke Rp4.570, dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 2,84% ke Rp137.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan masih melanjutkan koreksinya pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026).
Tim riset MNC Sekuritas mengatakan IHSG masih didominasi oleh tekanan jual, pergerakan IHSG pun masih berada di bawah MA20-nya. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv].

"Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (30/6/2026).
Adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan akan menguji level 5.837-5.845.

Menurut MNC Sekuritas, levelsupportIHSG berada di 5.784 dan 5.594, sedangkan levelresistancedi 6.286 dan 6.459.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan usai audiensi dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

"Iya," kata Dony menjawab pertanyaan terkait penyerahan data BUMN yang rugi kepada KPK.

Dony menegaskan bahwa langkah penutupan perusahaan bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak kriminal tetap akan berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan penutupan BUMN, maka proses hukum akan diproses secara hukum.

"Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun tahun depan kita pikir akan rugi juga tahun berikutnya akan rugi juga ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," jelas Dony.

Pernyataan Dony berkaitan dengan pemangkasan BUMN menjadi 250 sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan efisiensi perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto mengakui selama ini banyak BUMN menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi. Karena itu, pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah.

"Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," katanya.

Presiden mengungkapkan, dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 BUMN.

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo.

Menurut dia, banyaknya jumlah BUMN selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur manajemen dan komisaris.

"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin membangun BUMN yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Batam. Dukungan itu menyusul rencana investasi Firmus Technologies Pty Ltd. dari Australia bersama Nvidia Corp. dan DayOne dari Singapura.

Firmus Technologies mengumumkan rencana tersebut pada Senin (29/6/2026). Perusahaan itu akan membangun kampus Nvidia DSX AI Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) di Batam melalui kemitraan selama delapan tahun.

Pusat data itu ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I/2027. Sepanjang 2027–2028, fasilitas tersebut diproyeksikan menampung hingga 170.000 chip akselerator AI Nvidia, sehingga menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar yang direncanakan di Asia Tenggara.

Menurut Firmus Technologies, proyek itu juga diperkirakan menghasilkan perjanjian pembelian (purchase agreement) senilai US$25 miliar hingga US$30 miliar dalam enam tahun pertama operasional.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan berbagai kebutuhan dasar agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan itu meliputi pasokan listrik, konektivitas digital, serta kemudahan layanan investasi.

“Kami ingin memastikan proyek strategis seperti ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Batam,” ujar Li Claudia di Batam Centre, Senin (29/6/2026).

Menurut Li, masuknya Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi serta kesiapan infrastruktur di Batam. Dia menilai proyek tersebut dapat memperkuat posisi Batam dalam pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

BP Batam juga menilai investasi itu berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi tenaga profesional. Selain itu, proyek tersebut diperkirakan memperkuat ekosistem teknologi digital serta membuka peluang alih pengetahuan dan teknologi di bidang AI.
Batam dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu tujuan investasi pusat data di Asia Tenggara. Letaknya yang dekat dengan Singapura serta dukungan kawasan industri menjadi salah satu daya tarik bagi perusahaan teknologi global.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut wilayah Batam siap untuk dijadikan pusat infrastruktur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berskala global, menyusul komitmen perusahaan teknologi asing untuk membangun pusat data di kawasan itu.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin, mengatakan bahwa rencana pembangunan pusat data tersebut merupakan bentuk kepercayaan investor global terhadap iklim investasi dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki Batam.

"Kehadiran Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne di Batam menegaskan bahwa kawasan ini siap bertransformasi menjadi pusat infrastruktur kecerdasan buatan berskala global. Ini bukan sekadar investasi pusat data, melainkan langkah strategis yang akan memperkuat posisi Batam dan Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital serta ekosistem Al dunia,” ujar Li Claudia.

Firmus Technologies Pty Ltd. merupakan perusahaan teknologi asal Australia, yang akan membangun proyek pusat data Al pertamanya di Indonesia melalui kemitraan strategis bersama Nvidia Corp. dan DayOne yang berbasis di Singapura.

Rencana tersebut diumumkan oleh Firmus Technologies sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur Al di kawasan Asia Pasifik.

Proyek berupa kampus Nvidia DSX Al Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) akan dibangun di Batam dengan masa kemitraan selama delapan tahun.

Fasilitas tersebut juga ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027 dan diproyeksikan menyediakan hingga 170.000 chip akselerator Al Nvidia sepanjang 2027-2028.

Kapasitas tersebut menjadikannya salah satu klaster GPU terbesar yang direncanakan di kawasan Asia Tenggara.

Proyek ini juga diproyeksikan mampu menghasilkan kesepakatan pembelian (purchase agreements) senilai 25 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS dalam enam tahun pertama operasional proyek.

Menurut Li Claudia, meningkatnya investasi di sektor pusat data dan teknologi digital menunjukkan bahwa Batam memiliki keunggulan kompetitif, baik dari sisi letak geografis yang strategis, ketersediaan infrastruktur, maupun dukungan regulasi yang kondusif bagi investor.

“Investasi ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya peluang kerja bagi tenaga profesional, penguatan ekosistem teknologi digital, hingga mendorong transfer pengetahuan dan teknologi di bidang kecerdasan buatan,” kata Li Claudia.

Lebih lanjut, Li Claudia menegaskan komitmen BP Batam untuk mendukung kebutuhan investor melalui penyediaan infrastruktur dan layanan investasi yang optimal.

"BP Batam berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari pasokan listrik andal, konektivitas digital, hingga kemudahan berinvestasi. Kami ingin memastikan proyek strategis seperti ini berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Batam di tingkat regional dan global," tambahnya.

Menurutnya, masuknya investasi Al berskala besar itu semakin memperkokoh posisi Batam sebagai salah satu destinasi utama pengembangan pusat data dan infrastruktur digital di Asia Tenggara, sekaligus menjadi gerbang investasi teknologi masa depan bagi Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026