Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan Program Pemukiman Kembali (PPK) di The Mandalika merupakan program yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwipramana menanggapi pemberitaan terkait laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ITDC menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dwipramana melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6).

Dwipramana menjelaskan PPK atau Resettlement Action Plan (RAP) merupakan bagian dari upaya penanganan dampak sosial atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Program itu disebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Pemukiman Kembali merupakan program yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ucap dia.

[Gambas:Youtube]

"Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman," sambungnya.

Lebih lanjut, Dwipramana menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Program Pemukiman Kembali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun penetapan penerima manfaat, pemberian kompensasi kepada masyarakat, serta pengelolaan anggaran program bukan merupakan kewenangan ITDC," jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia mengatakan ITDC tidak melakukan pembayaran, penyaluran, maupun pengelolaan dana kompensasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

Hal itu dikarenakan ruang lingkup keterlibatan ITDC terbatas pada dukungan terhadap proses penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak, seluruh aspek yang berkaitan dengan penetapan penerima manfaat, kompensasi, maupun pengelolaan anggaran berada di luar kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

Dia menuturkan keterlibatan ITDC dalam PPK diwujudkan melalui dukungan terhadap proses penataan kawasan. Antara lain melalui penyediaan lahan sementara dan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang terdampak.

ITDC menyediakan lahan sementara di HPL Nomor 94 berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2019, untuk digunakan sebagai lokasi resettlement sementara bagi masyarakat terdampak yang menempati area pengembangan kawasan The Mandalika, hingga lokasi resettlement di Desa Ngolang siap digunakan.

Selain itu, ITDC turut mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas guna menunjang kebutuhan masyarakat selama masa transisi.

Sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata, kata Dwipramana, ITDC senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis perusahaan.

ITDC meyakini seluruh fakta dan informasi terkait pelaksanaan program tersebut dapat dijelaskan secara utuh melalui mekanisme yang berlaku.

"Terkait laporan yang diterima KPK, ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga siap memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lanjut dia, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses telaah dan verifikasi guna menguji validitas informasi, kelengkapan data, serta relevansi bukti awal yang disampaikan oleh pelapor.

"ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Dwipramana.

Laporan dugaan korupsi terkait itu disampaikan LSBH NTB ke KPK pada Senin, 22 Juni kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mengkaji lebih dalam dampak ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah seiring realisasi investasi yang terus meningkat.

Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif di 25 KEK telah mencapai Rp 353,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 266.688 orang.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pemangku kepentingan tengah melakukan reviu data dan kajian dampak ekonomi KEK.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

"Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2026).

Menurut dia, kajian tersebut bertujuan menghasilkan pengukuran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Pemerintah menilai data pertumbuhan ekonomi, baik produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB), memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan, alat ukur kinerja pemerintah, hingga indikator bagi investor dalam melihat perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk mendukung penghitungan tersebut, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) sejak 2025 melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas ekonomi dan industri di 25 KEK yang melibatkan 528 perusahaan.

Shutterstock Ilustrasi kawasan industri.

Selain KEK, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap sekitar 178 kawasan industri di seluruh Indonesia guna memperoleh gambaran aktivitas ekonomi yang lebih menyeluruh.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah KEK Gresik di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatat investasi kumulatif Rp 107,32 triliun dan menyerap 47.201 tenaga kerja.

Menurut Susiwijono, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting untuk mengukur kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan industri hilirisasi.

"Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil reviu dan kajian tersebut akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan metodologi pengukuran dampak ekonomi KEK sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap berbagai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bintan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) Ronny Kartika menyebutkan bursa kerja atau Job Fair tanggal 12-13 Juni 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang diikuti sebanyak 12 perusahaan.

"Job Fair tahun ini menyediakan 1.309 lowongan pekerjaan dari 12 perusahaan, meningkat dibandingkan 922 lowongan pada tahun sebelumnya," kata Ronny saat membuka Job Fair Bintan 2026 di KEK Galang Batang, Jumat.

Selain itu, kata Ronny, pemerintah juga menyediakan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen terhadap kesempatan kerja yang setara bagi seluruh masyarakat.

Sekda mengatakan tersedianya 1.309 lowongan kerja pada Job Fair tahun ini menjadi bukti bahwa iklim investasi di Bintan terus berkembang.

"Kami ingin investasi yang tumbuh di Bintan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan berdaya saing," ujarnya.

Menurutnya Job Fair menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memperluas akses kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Ia juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan di wilayah Bintan menunjukkan tren yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2023 berada di angka 5,43 persen, berhasil ditekan menjadi 4,53 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah penempatan tenaga kerja meningkat signifikan dari 1.507 orang pada tahun 2024 menjadi 3.673 orang pada tahun 2025.

Lebih lanjut Ronny mengajak para pencari kerja terus meningkatkan kompetensi, keterampilan digital, dan penguasaan bahasa asing agar mampu bersaing di dunia kerja.

Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bintan, diharapkan terus memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

"Kami akan terus memperkuat berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja, memperluas kerja sama dengan dunia industri, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ucap Ronny.

Sementara itu, Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo berharap Job Fair Bintan 2026 dapat mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja lokal yang kompeten.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan pelaku industri dalam membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

"KEK Galang Batang akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri yang inklusif dan berkelanjutan sehingga investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Vita.

Salah seorang pencari kerja Dimaz (20) ikut Job Fair Bintan 2026 untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Ia merupakan lulusan SMK jurusan listrik.

Dimaz melamar lowongan kerja formasi teknisi listrik untuk PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Ratusan pencari pekerja lainnya melamar di sejumlah perusahaan, seperti Bintan Celular Indonesia hingga PT Bintan Electrolytic Aluminium

"Mudah-mudahan diterima, apalagi ini memang bidang saya," ucapnya.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan kontribusi US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,07 triliun (asumsi kurs Rp17.958 per dolar AS) kepada negara sepanjang 2026.

Target tersebut dipasang di tengah operasional perusahaan yang masih belum sepenuhnya pulih akibat sejumlah gangguan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengungkapkan perusahaan tetap menargetkan kontribusi yang signifikan kepada negara melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dividen kepada pemegang saham.

"Dari apa yang kita canangkan di 2026 ini, kembali ini tidak normal untuk Freeport Indonesia, tapi kontribusi yang secara rencana kerja dan anggaran belanja yang kami anggarkan dan kami rencanakan untuk fee pemerintah itu sekitar total US$2,9 miliar dolar," jelas Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Kontribusi tersebut akan mengalir baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu, sambung Harry, menunjukkan Freeport tetap menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar meski sedang berada dalam masa pemulihan operasional.

Tahun ini memang masih menjadi periode yang menantang bagi perusahaan.

Operasi tambang dan fasilitas pengolahan belum berjalan pada kapasitas normal setelah insiden yang terjadi di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan tambang bawah tanah.

"Di tahun 2026 juga bukan tahun yang mudah tapi berhasil kita running lagi, kemudian mencapai ramp up 70 persen," ujarnya.

Menurut dia, operasional Freeport sempat terdampak kebakaran fasilitas asam sulfat di smelter Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada 2024 yang memengaruhi kinerja produksi sepanjang 2025.

Selain itu, insiden runtuhnya fasilitas tambang bawah tanah di area Grasberg Block Cave (GBC) pada September 2025 juga turut menekan tingkat produksi perusahaan.

Saat ini, operasi tambang Freeport baru berjalan sekitar 50 persen dari tingkat produksi normal.

Sepanjang 2025, Freeport mencatat kontribusi sekitar sebesar Rp75 triliun ke negara. Penyetoran dilakukan dalam dua tahap yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mematangkan rencana pengembangan Indonesia Financial Center (IFC) dalam bentuk Kawasan Ekonom Khusus (KEK) Finansial. Rencana ini pun turut direspons positif oleh negara tetangga yakni Singapura.

Sebagaimana diketahui, Singapura merupakan salah negara dengan kawasan pusat keuangan internasional terbesar di dunia seperti Uni Emirat Arab (UEA) maupun Hong Kong.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong merespons positif atas rencana Indonesia untuk turut membangun financial center. Menurutnya, institusi itu penting untuk seluruh negara guna menarik investasi global.

"Kami menantikan untuk bisa bekerja dengan Indonesia dalam mengembangkan financial center baik di Indonesia dan Singapura," ujarnya usai Pertemuan Tingkat Menteri untuk Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia dan Singapura ke-16 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Wakil PM Gan menyebut pengembangan financial center bisa berdampak ke perekonomian Indonesia. Apabila ekonomi Indonesia berkembang, maka Singapura juga akan merasakan manfaatnya.

Sebab, Gan menyebut Singapura adalah negara yang kecil dan ekonominya sangat bergantung pada kinerja perekonomian kawasan, dalam hal ini Asean.

"Ini turut menjadi kepentingan kami untuk memastikan Indonesia memiliki financial center yang kuat dan fundamental ekonomi yang kokoh. Ini juga akan mendorong status Singapura sebagai hub bisnis kawasan ini. Jadi, ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak apabila kami bisa bekerja sama," tutup Gan.

KONSULTASI KE MA

Di sisi lain, pemerintah akan segera berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk penerapan sistem hukum common law.

Untuk diketahui, negara-negara yang memikiki financial center seperti Singapura, India, Hong Kong, maupun UEA menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon peninggalan kolonial Kerajaan Inggris itu.

Bahkan, negara-negara seperti UEA secara khusus menerapkan common law di kawasan financial center yang mereka bangun, meski secara umum mereka menerapkan sistem hukum lain seperti hukum syariah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bakal segera berkonsultasi dengan MA untuk menerapkan common law pada IFC, yang bakal berbentuk KEK Finansial.

"Nanti kami akan berkonsultasi dengan MA, terutama aplikasi daripada common law di dalam special economic zone. Nanti dalam waktu 1-2 hari kami akan berkonsultasi dengan MA. Nanti kami craft bagaimana regulasi dalam SEZ, dan juga memanfaatkan UU P2SK yang baru saja disetujui, jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam.

Sebelumnya, pengaturan soal pengembangan IFC sudah ditambahkan pada revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Omnibus Law Sektor Keuangan ini sudah disahkan oleh DPR, Kamis (4/6/2026).

Menurut Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, IFC yang akan dirancang di Indonesia akan berbentuk enklave khusus dengan keistimewaan dalam hal regulasi perpajakan, penanganan sengket perdata, serta pengelolaan wilayah, guna menjadi pusat investasi global.

Di dalam kawasan tersebut, investor akan mendirikan berbagai institusi jasa keuangan. Contohnya, family office, perbankan, asuransi, pengelola dana pensiun, maupun modal ventura.

"Itu diberikan perlakuan yang sifatnya khusus, pengawasan yang sifatnya khusus, kemudian kalau ada persengketaan perdata, di sana juga diberikan metode penyelesaian perdata yang sifatnya cepat, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan investasinya di sana dan kemudian mengembangkan usahanya dari wilayah tersebut," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pemerintah, ungkap Misbakhun, nantinya juga akan membentuk lembaga baru yang bertindak sebagai otoritas wikayan tersebut. Regulasi tersendiri untuk IFC akan disusun melalui UU terpisah, yang ditargetkan selesai tiga bulan setelah pengesahan UU P2SK.

"Jadi Indonesia International Financial Center akan disusun melalui undang-undang tersendiri dan akan diselesaikan paling lama tiga bulan sejak undang-undang ini [P2SK] diselesaikan," ungkapnya.

Denpasar (ANTARA) -

“Kinerja investasi Bali terus menguat di tengah ketidakpastian global,” kata Kepala BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Selasa.

Bersama Pemerintah Provinsi Bali, pihaknya telah menyusun katalog investasi yang potensial mencapai 22 proyek infrastruktur.

Beberapa proyek tersebut di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, proyek penerangan jalan, dan proyek pengadaan kendaraan listrik yang kemudian disusun dalam katalog investasi.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp42,82 triliun pada 2025 atau naik 17,85 persen dibandingkan 2024.

Realisasi investasi itu menyerap lebih dari 68 ribu tenaga kerja yang menegaskan peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali.

Meski begitu, Bali masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas investasi karena sebanyak 88 persen realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan dan 97 persen investasi didominasi sektor tersier.

Investasi itu masih tersebar di Kabupaten Badung sebesar Rp22,21 triliun, Denpasar sebesar Rp10,61 triliun, Gianyar sebanyak Rp4,96 triliun dan Tabanan mencapai Rp2,04 triliun.

Tiga besar sektor investasi di Bali yaitu real estat, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum dengan lima negara asal investor yaitu Australia sebesar Rp3,89 triliun, Singapura dan Rusia masing-masing Rp3 triliun, Prancis sebanyak Rp1,95 triliun dan Belanda mencapai Rp1,41 triliun.

“Kondisi ini mendorong perlunya penguatan investasi yang lebih inklusif, merata, dan terdiversifikasi antarwilayah maupun sektor ekonomi,” katanya.

Bank Indonesia memprakirakan kinerja perekonomian Bali 2026 tetap solid di tengah gejolak geopolitik global yakni pada kisaran 5,4-5,9 persen.

Dengan outlook ekonomi yang tetap kuat, terjaganya inflasi, tetap solidnya optimisme pelaku usaha, dukungan insentif oleh pemerintah, serta daya saing daerah Bali yang sangat baik tentunya semakin membuka peluang peningkatan investasi di Bali,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus mengawal progres pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau di Pulau Madura kepada pemerintah pusat. Langkah strategis ini dinilai sebagai instrumen krusial guna memacu roda perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah setempat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa usulan tersebut saat ini tengah berada dalam radar kajian intensif oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah pusat menerapkan standar kalkulasi yang komprehensif terkait dampak yang akan dihasilkan oleh kehadiran KEK Tembakau itu.

"Tentu ini kembali lagi kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan secara prinsip akan melihat bagaimana ini membawa kemaslahatan bagi perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Madura," ujar Emil, Senin (25/5/2026).

Lebih lanjut, Emil memaparkan bahwa aspek regulasi dan kepatuhan fiskal juga menjadi poin yang tidak kalah penting dalam penilaian usulan tersebut oleh kementerian di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut. Pengawasan ketat tetap akan diberlakukan agar tidak ada celah yang dapat merugikan keuangan negara.

"Tetapi juga kemudian membangun sebuah sistem tata kelola penerimaan negara yang baik dan efektif," ucapnya.

Oleh sebab itu, mantan Bupati Trenggalek ini memastikan bahwa Pemprov Jatim saat ini masih dalam posisi menghormati proses kajian dan tinjauan ulang mendalam yang sedang berjalan atas proposal yang diajukan pemerintah provinsi di tingkat pusat. "Jadi kita tunggu saja hasil itu ya," pungkas Emil singkat.

Desakan Pemprov Jatim untuk merealisasikan KEK Tembakau tersebut didasari tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura. Berdasarkan data yang dihimpun, tiga kabupaten di Madura masih mencatatkan angka kemiskinan yang tinggi pada 2025, yakni di atas 17% dari jumlah total penduduk. Per September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Kabupaten Sampang sebanyak 213,98 ribu jiwa, Bangkalan 187,9 ribu jiwa, dan Sumenep sejumlah 188,48 ribu jiwa.

Industri pengolahan tembakau merupakan pilar utama dari roda perekonomian Jawa Timur. BPS mencatat berdasar data sementara, PDRB atas dasar harga berlaku untuk subsektor ini mencapai Rp232,12 triliun pada tahun 2025.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi tembakau Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 238,81 ribu ton, terbesar disumbang oleh Provinsi Jawa Timur dengan produksi sebanyak 109,03 ribu ton atau 45,65% dari total produksi tembakau di seluruh tanah air.

Terdapat delapan jenis tembakau yang umum tumbuh di Jawa Timur, yakni tembakau besuki, kasturi, paiton, Madura, Virginia dan tembakau jawa. Dari keenam jenis tembakau tersebut, 30,23% adalah jenis tembakau jawa, 18,86% jenis tembakau Kasturi, 16,37 jenis tembakau Madura, 12,08% tembakau Virginia, 11,61% tembakau besuki, dan 10,86% tembakau paiton.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam usaha mendorong percepatan pembangunan dan potensi lokal yang terkandung di Pulau Madura melalui skema pembangunan kawasan ekonomi khusus.

“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ungkap Khofifah dalam keterangannya.

Selain itu, usulan pembangunan KEK Tembakau di Pulau Madura tersebut juga menurutnya selaras dengan visi dan misi pembangunan yang diusahakan dapat berjalan secara merata dan adil di tiap-tiap wilayah Provinsi Jawa Timur.

“Ini juga bagian dari upaya kita memastikan pembangunan berjalan adil dan merata, ‘no one left behind’. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari proses pembangunan,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jatim, Khofifah secara khusus telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk menindaklanjuti usulan tersebut secara mendalam. Seluruh kebutuhan teknokratis dan administratif dari proposal tersebut akan dilengkapi sebelum rancangan KEK secara resmi diajukan kepada pemerintah pusat.

“Saya meminta Pak Wagub untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyiapkan semua yang diperlukan agar proses pengusulan KEK Tembakau Madura dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Khofifah menegaskan bahwa rencana KEK Tembakau di Madura tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal. Namun, hal tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam melindungi sekaligus mentransformasikan struktur ekonomi regional.

“KEK ini penting sebagai bagian dari proteksi dan transformasi wilayah, agar potensi ekonomi Madura, terutama pada sektor tembakau dan industri turunannya, dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

IDXChannel - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang terus berupaya memperkuat bisnis dengan senantiasa memaksimalkan potensi investasi yang bisa digandeng.

Beragam sektor industri mulai dijajaki, termasuk di antaranya sektor industri teknologi tinggi (high-tech industry), dengan membuka peluang terhadap sejumlah potensi kolaborasi bersama para pelaku industri global di sektor tersebut.

"Caranya adalah dengan memperkenalkan potensi investasi guna memikat para pelaku global di (high-tech) industri ini, sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis jangka panjang kami," Direktur Pemasaran dan Pengembangan KEK Industropolis Batang, Indri Septa Respati, dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).

Upaya perkenalan itulah, yang menurut Indri menjadi dasar atas berpartisipasinya KEK Industripolis Batang dalam Investment Business Forum Indonesia–Japan, yang digelar secara kolaboratif bersama KBRI Tokyo, Bank Indonesia (BI) Tokyo, IIPC Tokyo (BKPM), dan JETRO di Bellesalle Kanda, Tokyo.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, KEK Industripolis Batang juga melakukan kunjungan komparatif ke Tsukuba Science City, guna mengadopsi standar internasional demi mewujudkan kawasan industri masa depan yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Indri, langkah strategis sengaja digagas untuk mengkaji keberhasilan integrasi antara kawasan industri, pusat riset, dan lingkungan hunian berkualitas tinggi dengan tata kota yang berkelanjutan.

Melalui benchmarking ini, direncanakan sistem perencanaan kota yang mampu mendukung daya tarik serta retensi talenta terampil, seperti para engineer, peneliti, dan keluarga mereka.

"Dengan demikian, KEK Industropolis Batang diharapkan dapat berkembang secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebagai pusat kegiatan industri dan tempat bekerja, namun juga sebagai kawasan hunian yang ideal, melalui penerapan ruang terbuka hijau, sistem mobilitas yang efisien, serta pengelolaan energi dan lingkungan yang terintegrasi," ujar Indri.

Indri menjelaskan, hal ini merupakan wujud dari visi Proyek Strategis Nasional yang melampaui konsep kawasan industri konvensional, di mana KEK Industropolis Batang berkomitmen untuk bertransformasi menjadi pusat inovasi berkelanjutan.

Langkah ini disebutnya sejalan dengan target investasi forum yang secara khusus membidik sektor-sektor masa depan, meliputi ekosistem kendaraan listrik (EV Ecosystem), peralatan medis (Medical Device), elektronik, hingga energi terbarukan (Renewable Energy).

"Keunggulan kompetitif utama kawasan ini terletak pada kesiapan infrastruktur dan ekosistem terpadu yang telah dipersiapkan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan investor global," ujar Indri.

Indri juga menekankan bahwa KEK Industropolis Batang tidak hanya sekadar menyediakan lahan industri siap pakai, melainkan mengintegrasikan tiga sektor utama sekaligus yaitu industrial & Processing, logistic & distribution, tourism.
Dengan fleksibilitas pengembangan serta penyediaan fasilitas penunjang modern, kawasan ini dirancang secara spesifik untuk memastikan efisiensi operasional tertinggi bagi rantai pasok global dan memberikan jaminan nilai tambah maksimal bagi investasi jangka panjang di Asia Tenggara.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Promosi Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, Cahyo Purnomo, menegaskan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang telah terjalin kuat selama lebih dari enam dekade, di mana Jepang secara konsisten menjadi salah satu mitra dagang terbesar sekaligus investor paling tepercaya bagi Indonesia.

"Pada 2025 saja, realisasi investasi langsung (FDI) Jepang mencapai USD3,12 miliar, sehingga total investasi dalam lima tahun terakhir melampaui USD18 miliar dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 13,2 persen," ujar Cahyo, dalam kesempatan yang sama.

Menurut Cahyo, ketahanan ekonomi Indonesia juga menunjukkan performa yang sangat resilien di tengah dinamika global, di mana pada triwulan I-2026 investasi langsung Indonesia tercatat mencapai USD30,2 miliar, atau tumbuh sebesar 18,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Cahyo juga menambahkan bahwa di bawah visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar tujuh hingga delapan persen yang membutuhkan dukungan investasi baru sekitar USD814,4 miliar dalam lima tahun ke depan.
Momentum ini dinilai menjadi peluang strategis bagi pelaku industri teknologi tinggi Jepang untuk memperluas kolaborasi di Indonesia, tidak hanya dalam bentuk kemitraan bisnis konvensional, tetapi menuju genuine co-creation yang berkelanjutan.

"Pemerintah Indonesia terus memperkuat reformasi struktural melalui kemudahan perizinan berbasis risiko melalui OSS, insentif fiskal dan non-fiskal yang kompetitif, serta penguatan standar industri yang selaras dengan kerangka ESG global," ujar Cahyo.

Selain itu, pertumbuhan investasi hilirisasi bernilai tambah tinggi di Indonesia yang meningkat lebih dari 43 persen pada 2025, khususnya pada sektor mineral strategis, seperti nikel dan kobalt, juga membuka peluang besar bagi KEK Industropolis Batang untuk berkembang sebagai pusat rantai pasok regional Indo-Pasifik yang aman, terdiversifikasi, dan berkelanjutan melalui dukungan teknologi maju dari Jepang.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak berniat mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027. Artinya, tarif cukai rokok tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada tahun depan.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026) lalu, bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.

“(Tarif cukai rokok) Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” kata Purbaya.

Alih-alih merencanakan perubahan tarif cukai rokok, Purbaya lebih fokus menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok. Strategi itu dilakukan untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau. Selain itu, digitalisasi pengawasan tersebut juga bertujuan menekan praktik rokok ilegal.

Bendahara negara akan memantau perkembangan penerimaan setelah strategi itu diterapkan, yang nantinya menjadi basis pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan cukai ke depan. “Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” ujarnya.

Adapun kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai secara umum menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 100,6 triliun, setara 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh 0,6 persen.

Penerimaan dari sisi cukai mencapai Rp 74,8 triliun atau tumbuh 2,2 persen yang didorong peningkatan produksi rokok pada triwulan I 2026. Setoran bea masuk juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen menjadi Rp 16,4 triliun. Kinerja bea masuk masih terjaga berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.

Sementara penerimaan bea keluar terkontraksi 17,5 persen menjadi Rp 9,3 triliun. Meski terkontraksi, performa bea keluar disebut mulai membaik seiring penguatan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Rusia membahas rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara kedua negara. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan keduanya di Kazan, Rusia, merupakan dalam kapasitas sebagai Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. Keduanya bertemu dalam rangka penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia dan Rusia.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/5/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Kemenko Perekonomian, salah satu yang menjadi pembahasan antara kedua negara adalah rencana kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan salah satu upaya peningkatan investasi antara kedua negara anggota G20 tersebut.

Sejumlah isu strategi lain yang turut dibahas adalah penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Adapun pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia merupakan forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil Pertemuan SKB sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia-Rusia.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.

Saat ini, perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dan EAEU masih dalam proses ratifikasi domestik. Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.

Pada pertemuan tersebut, masing-masing kementerian teknis dari Indonesia juga membahas sejumlah sektor strategis dari masing-masing unit. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memaparkan ihwal akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, serta penjajakan dan potensi impor daging maupun produk pupuk dan fertilizer.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membahas tindaklanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek GRR Tuban dan kerja sama energi nuklir.

Adapun Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan ihwal upaya mendorong ekspor Indonesia ke Rusia dan proses ratifikasi serta implementasi Indonesia-EAEU FTA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Perdana Menteri Denis Manturov menanyakan perkembangan persiapan INNOPROM 2026 yang merupakan pameran industri internasional terbesar di Rusia, di mana Indonesia hadir sebagai Partner Country.

Sebaliknya, Menko Airlangga juga menyampaikan undangan kepada DPM Denis Manturov untuk dapat menghadiri acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, yang merupakan pameran perdagangan B2B terbesar di Indonesia selama 14-18 Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat infrastruktur dan layanan kesehatan lantaran banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Budi Santoso menyampaikan bahwa setiap tahun, sekitar 2 juta warga Indonesia mengakses layanan kesehatan di luar negeri, terutama ke Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.

Menurutnya, nilai devisa yang keluar diperkirakan mencapai Rp150 triliun atau sekitar US$10 miliar—US$11 miliar per tahun.

“Tujuan kita adalah mengurangi bocoran devisa ini ke luar negeri supaya seminimal mungkin bisa ditekan dan mereka belanja di dalam negeri,” kata Budi dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah pun membuka peluang bagi rumah sakit dan institusi kesehatan asing untuk beroperasi di KEK. Saat ini telah terdapat tiga KEK bertema kesehatan, yakni di Sanur, Bali; Banten; dan Batam.

KEK Sanur disebutnya menjadi yang paling maju dan telah beroperasi, seiring adanya kompleks layanan kesehatan internasional dengan berbagai rumah sakit dan klinik asing.

Budi mengakui fasilitas kesehatan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Rasio tempat tidur rumah sakit dan jumlah dokter per 1.000 penduduk masih lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Karena itu, pemerintah memberikan berbagai insentif dan relaksasi di KEK kesehatan. Dari segi teknis, hal ini mencakup izin pembangunan rumah sakit, penggunaan obat dan alat kesehatan, hingga aspek sumber daya manusia.

Menurut Budi, relaksasi itu diharapkan mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan domestik agar masyarakat tidak lagi bergantung pada fasilitas kesehatan luar negeri.

“Kita perlu mempercepat bagaimana pelayanan kesehatan kita bisa meningkat sehingga orang berbelanja kesehatannya tidak lagi ke luar negeri, tetapi ada di dalam negeri,” tegasnya.