JAKARTA - Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dinilai membuat Indonesia menjadi sasaran berbagai kepentingan asing, termasuk praktik spionase yang berkembang semakin kompleks melalui ruang digital dan aktivitas siber. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat perlu memahami praktik spionase merupakan ancaman nyata yang telah berlangsung sejak lama dalam relasi antarnegara.

Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan sistem perlindungan informasi strategis agar mampu menghadapi ancaman pencurian data lintas negara.

“Dalam praktiknya, tidak semua kasus spionase diungkap atau dicatat. Kalau isunya sensitif atau terkait negara sahabat, kadang tidak diungkap,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Menurut Edy, hampir seluruh negara memiliki instrumen keamanan nasional untuk melindungi informasi strategis dari ancaman pencurian data dan operasi intelijen asing.

Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI ini menyebut spionase dapat dilakukan baik oleh negara mitra maupun pihak yang berlawanan kepentingan. Dampaknya pun dinilai serius karena dapat mengurangi kemampuan pertahanan suatu negara hingga mengganggu infrastruktur strategis.

Lihat video: Panglima TNI Bakal Rekrut Warga Sipil Jadi Tentara Siber



“Kalau suatu negara sedang mengembangkan teknologi baru, misalnya soal energi, rugi atau tidak kalau dicuri lewat spionase? Negara sasaran spionase selalu dirugikan. Spionase pasti mengancam negara,” ujarnya.

Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Ali Abdullah Wibisono mengatakan praktik spionase asing merupakan aktivitas lama yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. “Kegiatan ini empirik, ada dalam keseharian,” katanya.

Ali mencontohkan kasus pendakwaan Harry Lu Jianwang di Amerika Serikat pada Mei 2026 serta pengungkapan Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia terkait perekrutan warga biasa sebagai “agen sekali pakai” untuk kepentingan asing.

Ali juga mengingatkan ancaman spionase modern kini banyak berlangsung melalui dunia siber. Pada 2025, tercatat sekitar 39 juta ancaman Advanced Persistent Threat (APT) menyasar jaringan digital Indonesia.

“Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital karena praktik spionase modern sering berlangsung melalui platform yang digunakan sehari-hari,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Amman (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan Arm Limited di London, Inggris, Senin (23/2) waktu setempat, yang tujuannya untuk membangun dan memperkuat industri semikonduktor nasional.

Dalam rangkaian acara, Danantara diwakili oleh CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menyaksikan prosesi penandatanganan perjanjian kerangka kerja Danantara-Arm mendampingi Presiden Prabowo.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga, selepas acara, menjelaskan kemitraan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang menghendaki adanya kemandirian dalam penguasaan teknologi nasional, karena itu melengkapi agenda besar pemerintah membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Ini yang leapfrog (menjadi lompatan, red.) untuk di digital ekosistem,” kata Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi, Selasa dini hari.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan Arm Limited dijadikan mitra oleh Danantara karena perusahaan semikonduktor Inggris itu saat ini menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global, serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (AI).

“Ini merupakan kerja sama agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi, ini yang paling hulu di industri semikonduktor itu sendiri,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga melanjutkan adanya perjanjian kerangka kerja Danantara-Arm Limited diharapkan menjadi dasar diadakannya pelatihan untuk 15.000 insinyur Indonesia dalam ekosistem Arm.

“[Tujuannya, red.] agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain,” sambung Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani berharap kemitraan dengan Arm Limited dapat berdampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia.

Kerja sama itu, Rosan menyebut, salah satunya mencakup pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun mendatangkan langsung ahli dari Arm ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus.

“Memang akan ada enam industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chip ini, dan rencananya juga seperti yang disampaikan Pak Menko ada 15.000 engineer kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya,” kata Rosan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Di tengah upaya Indonesia membangun fondasi ekonomi digital yang kuat, kemandirian teknologi menjadi salah satu isu strategis yang tidak bisa diabaikan.

Sektor telekomunikasi menjadi arena penting, di mana Indonesia perlu memperkuat kapasitas dalam negeri. Dalam konteks inilah kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memainkan peran sentral. Melalui kewajiban kandungan lokal untuk berbagai perangkat telekomunikasi, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri digital juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya menjadi pasar bagi produk impor.

TKDN sejak awal dirancang untuk mendorong tumbuhnya industri lokal, meningkatkan kemampuan manufaktur, serta memperluas lapangan kerja. Di sektor telekomunikasi, kewajiban kandungan lokal mencakup berbagai jenis perangkat, mulai dari ponsel, perangkat jaringan, hingga perlengkapan pendukung layanan seluler dan internet.

Kebijakan ini juga melibatkan sejumlah kementerian yang berperan dalam menetapkan standar, mengawasi penerapan, dan mengoordinasikan arah pengembangan industri agar sejalan dengan kebutuhan nasional.

Memperkuat fondasi

Salah satu dampak yang paling terlihat dari penerapan TKDN adalah meningkatnya aktivitas produksi dalam negeri. Banyak perusahaan perangkat digital dan telekomunikasi mulai menanamkan investasi baru, baik melalui pendirian fasilitas produksi maupun bermitra dengan manufaktur nasional. Langkah ini membantu memperkaya struktur industri, membuka lapangan kerja teknis, dan mendorong transfer pengetahuan.

Di saat yang sama, meningkatnya aktivitas manufaktur juga memperkuat ketahanan pasok nasional. Selama beberapa tahun terakhir, gangguan rantai pasok global menunjukkan betapa rentannya negara yang terlalu bergantung pada impor komponen penting. Dengan tumbuhnya kemampuan produksi lokal, risiko keterlambatan perangkat atau kenaikan biaya akibat situasi luar negeri bisa ditekan. Indonesia mulai membangun kapasitas untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada teknologi asing.

Tak kalah penting, TKDN juga memicu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ketika perusahaan global diwajibkan melibatkan tenaga teknis lokal dan bekerja sama dengan institusi pendidikan atau laboratorium dalam negeri, proses alih teknologi berlangsung lebih cepat. Indonesia berkesempatan memperluas basis insinyur, teknisi, dan tenaga riset yang memahami teknologi telekomunikasi modern.

Tantangan implementasi

Meski membawa banyak manfaat, penerapan TKDN juga memiliki tantangan yang perlu dicermati agar tujuan besar kemandirian teknologi benar-benar terwujud.

Pertama, risiko stagnasi inovasi. Jika pemenuhan TKDN lebih banyak bertumpu pada aktivitas perakitan, bukan pengembangan komponen inti, industri dalam negeri bisa terjebak dalam aktivitas bernilai tambah rendah. Untuk naik kelas, Indonesia harus mulai mendorong produksi komponen kunci, seperti modul radio, chip, software embedded, hingga sistem kendali yang menjadi otak perangkat telekomunikasi.

Kedua, konsistensi regulasi. Dunia usaha menginginkan kepastian. Ketika kebijakan TKDN dilunakkan secara mendadak atau pengecualian diberikan terlalu luas, hal ini dapat mengurangi insentif bagi perusahaan yang sudah berinvestasi membangun fasilitas produksi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat, tanpa mempertimbangkan kesiapan industri bisa menghambat masuknya teknologi baru dan mengurangi pilihan bagi masyarakat.

Ketiga, kesiapan ekosistem produksi. Tidak semua komponen telekomunikasi dapat diproduksi secara instan di dalam negeri. Diperlukan investasi jangka panjang, laboratorium uji, riset terpadu, dan pasokan bahan baku yang stabil. Tanpa itu, permintaan terhadap komponen lokal mungkin sulit terpenuhi dan justru menimbulkan hambatan baru bagi industri.

Arah kebijakan

Agar TKDN benar-benar menjadi mesin pembangunan industri telekomunikasi nasional, beberapa langkah strategis perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah memerlukan peta jalan teknologi yang jelas. Setiap tahun harus ada target peningkatan kapabilitas, bukan hanya peningkatan angka kandungan lokal. Peningkatan harus diarahkan pada penguasaan teknologi inti yang menentukan daya saing industri telekomunikasi global.

Kedua, perlu adanya insentif berbasis inovasi. Perusahaan yang mengembangkan riset dan desain teknologi dalam negeri perlu mendapat fasilitas tambahan, seperti keringanan pajak, dukungan pendanaan riset, atau prioritas dalam proyek strategis nasional. Dengan begitu, TKDN bukan hanya mendorong produksi fisik, tetapi juga penciptaan intelektual dan teknologi lokal.

Ketiga, koordinasi antarkementerian dan lembaga harus dipertegas. Harmonisasi regulasi akan memastikan bahwa proses perizinan, sertifikasi, dan verifikasi kandungan lokal berjalan efisien dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi industri. Kepastian regulasi merupakan faktor penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Keempat, kebijakan pengecualian harus diterapkan secara selektif, hanya untuk teknologi yang benar-benar belum dapat diproduksi atau masih dalam tahap penelitian. Pengecualian pun harus diimbangi dengan kewajiban kontribusi teknologi tertentu, seperti pengembangan laboratorium uji, pelatihan tenaga ahli, atau program riset bersama.

TKDN dan masa depan

Sektor telekomunikasi sedang memasuki fase baru dengan munculnya jaringan berbasis arsitektur terbuka, seperti Open RAN, teknologi cloud-native, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta layanan digital bernilai tambah lainnya. TKDN harus menyesuaikan diri dengan arah perkembangan ini. Peluang terbesar justru berada di ranah perangkat lunak, seperti aplikasi pengendali jaringan, algoritma optimasi, atau modul digital yang bisa dikembangkan oleh talenta lokal, tanpa membutuhkan pabrik skala besar.

Jika TKDN mulai menilai kontribusi teknologi berbasis perangkat lunak dan inovasi intelektual, industri telekomunikasi nasional akan memiliki jalur lompatan yang lebih cepat, tidak lagi bergantung pada kemampuan manufaktur semata. Ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda dan startup teknologi untuk masuk ke sektor telekomunikasi melalui inovasi berbasis digital.

Diterapkan secara benar, TKDN dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian teknologi telekomunikasi nasional. Kebijakan ini mampu mendorong investasi lokal, meningkatkan kapasitas produksi, memperkaya keahlian tenaga kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri digital kawasan.

Meskipun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi: regulasi yang konsisten, insentif yang tepat, arah teknologi yang jelas, dan pembangunan ekosistem riset yang mendalam. Jika semua elemen itu bergerak seiring, TKDN bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi menjadi mesin transformasi industri yang membuat Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan pencipta.

*) Dr Joko Rurianto adalah profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pemerintah tengah menyiapkan adopsi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Sebab AI tidak lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi telah sepenuhnya melekat dalam aktivitas masyarakat, meski sebagian besar pengguna belum menyadarinya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail mengatakan, pemerintah dan sektor telko perlu membangun program bersama dengan membuka diskusi terkait jaringan, sumber data, hingga spektrum frekuensi. Alhasil, tercipta kompetisi yang kolaboratif demi menghadirkan layanan publik yang relevan.

“Sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju adopsi AI untuk menjawab tantangan bangsa,” kata Ismail saat ajang Lintas Teknologi Solutions Day 8th Edition yang digelar oleh PT Lintas Teknologi Indonesia (LTI), Selasa (2/12/2025).

President Director LTI Muhamad Paisol menambahkan transformasi penggunaan AI tidak hanya bersifat teknis, tapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya. Perubahan yang dibawa AI tidak hanya terjadi di industri, tetapi juga pada cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi.

“Kita memasuki era baru ketika sinergi antara manusia dan mesin menjadi standar, dan kemampuan adaptasi menjadi fondasi utama,” jelas Paisol.

Pernyataan itu menegaskan percepatan adopsi AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dan institusi dalam beradaptasi terhadap perubahan cara bekerja, berpikir, dan berinteraksi. LTI melihat bahwa membangun ekosistem yang sehat, melalui edukasi, literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor, menjadi kunci agar transformasi AI dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Muhamad Paisol kemudian menekankan perubahan besar yang sedang terjadi pada perilaku manusia dan budaya digital global. Menurutnya, mayoritas perusahaan dunia kini sudah mengadopsi AI. Sementara di Indonesia pertumbuhannya mencapai 47% dalam setahun terakhir meski baru sebagian kecil yang masuk kategori pemanfaatan tingkat lanjut.

Di sisi masyarakat, sebagian besar pengguna di dunia sudah berinteraksi dengan AI, namun lebih dari 70% masyarakat Indonesia belum menyadari penggunaan AI dalam keseharian mereka. Jadi penting sekali untuk meningkatkan literasi dan edukasi publik.

“AI adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus beradaptasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa cerdas kita memanfaatkannya untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat,” tegas Muhamad Paisol.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Dian Siswarini menekankan network for AI diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital yang kuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan internet yang mumpuni sebagai fondasi percepatan adopsi AI. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, dan pihak-pihak lain untuk mewujudkan visi AI nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat pemerintah India secara publik mendukung penggunaan aplikasi pesan singkat buatan domestik. Langkah ini menyusul upaya India untuk mengembangkan industri teknologi dalam negeri dan beralih dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Amerika Serikat (AS).

"Tak ada yang mengalahkan perasaan menggunakan produk buatan lokal," kata Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri India, dalam unggahan di X.

"Sangat bangga menggunakan Arattai, platform pesan singkat buatan India," ia menambahkan.

Sebagai informasi, Arattai merupakan aplikasi besutan perusahaan India, Zoho, yang diluncurkan pada 2021 lalu. Aplikasi ini mendadak jadi populer dan mampu membukukan pendaftaran pengguna harian dari 3.000 menjadi 350.000 pada Oktober lalu, menurut pendiri dan CEO Zoho, Sridhar Vembu.

Jumlah download-nya melonjak tajam menjadi 400.000 pada September 2025, dari sebelumnya di bawah 10.000 pada Agustus 2025.

Memang aplikasi ini tidak dikembangkan pemerintah India secara harafiah. Namun, para pejabat pemerintah yang menggaungkan Arattai sebagai produk 'made in India' dan mendorong masyarakat menggunakannya ketimbang WhatsApp, menimbulkan asumsi soal keterkaitan Arattai dengan pemerintah setempat.

Sebelumnya, Perdana Menteri Narendra Modi meminta masyarakat India untuk memprioritaskan barang dan layanan 'made in India', sebagai respons atas ancaman tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump sebesar 50%.

Tak cuma itu, Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan menuliskan di X bahwa masyarakat sebaiknya beralih ke aplikasi-aplikasi buatan India. Menteri Dalam Negeri Amit Shah juga membuat pengumuman publik bahwa ia telah beralih ke layanan email Zoho yang merupakan induk Arattai.

Vembu menuliskan di X bahwa perusahaan telah meningkatkan infrastruktur untuk menopang lonjakan pengguna dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut analis senior di firma intelijen pasar Sensor Tower, Abraham Yousef, 12 juta atau 80% dari total download Arattai baru dihimpun bulan lalu dikutip dari Financial Times, Jumat (14/11/2025). Secara total, Arattai sudah mengumpulkan 15 juta download sejak dirilis pada 2021 silam.

Namun, masih sulit untuk mengalahkan WhatsApp yang memiliki 530 juta pengguna aktif bulanan (MAU) di India. Sebagai informasi, India merupakan negara dengan basis pengguna terbesar WhatsApp. Arattai menolak mengungkap jumlah MAU-nya, tetapi pakar menilai jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang WhatsApp.

"Aplikasi-aplikasi pesan singkat seperti WeChat dari China berupaya mengalahkan WhatsApp di India, namun mengalami kesusahan," kata Nikhil Pahwa, pendiri portak teknologi MediaNama.

"Attai akan selalu menduduki posisi nomor 2," ia menuturkan, dikutip dari Financial Times.

India merupakan negara dengan populasi sebesar 1,4 miliar. Kendati demikian, sulit bagi bisnis untuk melakukan monetisasi.

Menurut Sensor Tower, pengguna internet di India men-download 24,3 miliar aplikasi di 2024 dan menghabiskan waktu 1,13 triliun jam untuk menjajalnya. Namun, total pengeluaran hanya tembus US$1 miliar.

Para analis memperingatkan popularitas Arratai kemungkinan tidak bertahan lama, jika dilihat dari rekam jejak aplikasi serupa sebelumnya. Koo yang pernah disebtu sebagai pengganti Twitter di India pada 2020 lalu akhirnya harus tutup pada tahun lalu karena sulit menerima pendanaan.

Salah satu pendiri Koo kemudian curhat di media sosial bahwa mayoritas produk global didominasi oleh AS.

Lembaga think-tank berbasis Delhi, GTRI, menuliskan pada September lalu bahwa selain tarif Trump, India menghadapi risiko strategis yang lebih dalam karena industri digital sangat bergantung ke teknologi AS.

Nalin Mehta, penulis 'India's Techade: Digital Revolution and Change in the World's Largest Democracy' mengatakan memang ada dorongan masif dari pemerintah India untuk meningkatkan kemandirian teknologi.

"Ada sentimen nasionalis yang mendorong hal ini, tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri yang meningkat di sektor teknologi India untuk mencapai standar global," ia menuturkan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk 'melawan' ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan 'kekuatan produktif berkualitas baru' yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

Tekanan Bertubi-tubi ke China

China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

"Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini," kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

Guncangan Ekonomi China

Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]