JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem pajak Coretax . Langkah pembenahan memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem pajak ini pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini performa sistem pajak Coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil, pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya. Coretax Sering Error, Menkeu Purbaya Salahkan Anak Buah Nakal



“Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut. DJP juga secara resmi telah mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembentahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” jelas Bimo.

Selain melakukan perombakan besar-besaran pada sektor dapur pacu sistem (backend), otoritas perpajakan juga menyentuh aspek kenyamanan pengguna (user experience). DJP secara total telah mengubah tampilan antarmuka (user interface/UI) Coretax menjadi jauh lebih minimalis dan ringkas agar mudah dipahami, baik oleh petugas internal pajak maupun para wajib pajak secara luas.

DJP menyadari bahwa perubahan visual dan alur navigasi ini secara psikologis akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Kendati demikian, komitmen penyederhanaan ini mutlak dijalankan demi melahirkan kepastian hukum serta mengakselerasi kecepatan pelayanan administrasi perpajakan nasional di masa depan.

“Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan,” pungkas Bimo.

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat hingga tanggal 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk gaji ke-13 menembus angka lebih dari Rp24,05 triliun. Realisasi ini mencakup pendistribusian bagi lebih dari 5,5 juta aparatur sipil negara ( ASN ), TNI, Polri, hingga kelompok pensiunan di berbagai penjuru tanah air.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono mengungkapkan, bahwa pembayaran untuk pegawai di instansi Pemerintah Pusat mendominasi dengan serapan dana mencapai Rp13,9 triliun. Anggaran ini disalurkan kepada total 2.353.392 pegawai dan personel di lingkungan pusat.

Pencairan gaji ke-13 meliputi berbagai status kepegawaian mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Awal Juni, Catat Tanggal Pastinya



"Aparatur negara pada Pemerintah Pusat, jumlah realisasi Gaji Ketiga Belas yang telah dibayarkan sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai atau personil," ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Jika dibedah lebih dalam per sektor, pemanfaatan anggaran untuk masing-masing kelompok aparatur di pusat yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disalurkan sebesar Rp7.559,0 miliar yang diperuntukkan bagi 902.265 pegawai.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat mencapai Rp1.203,9 miliar untuk memenuhi hak 387.311 pegawai. Anggota Polri dengan pembayaran menyerap dana Rp1.897,8 miliar bagi 477.433 personel keamanan.

Adapun Prajurit TNI dengan Hak perlindungan pertahanan ini menyerap anggaran Rp3.078,9 miliar untuk 574.824 personel. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersalurkan Rp132,8 miliar yang dialokasikan bagi 11.559 pekerja.

Dari sisi kelembagaan internal, sebanyak 8.838 satuan kerja (satker) atau setara 99,3% dari keseluruhan satker di Indonesia dilaporkan telah merampungkan proses pembayaran hak pegawai ini.

Di samping pegawai aktif, negara juga telah mendistribusikan dana senilai Rp9.733,7 miliar kepada kelompok pensiunan. Angka ini menjangkau 3.097.677 penerima, atau mencakup sekitar 79,27% dari total target penerima manfaat.

Eksekusinya dijalankan lewat dua badan jaminan sosial negara yaiutu PT Taspen berhasil mendistribusikan Rp8.309,1 miliar untuk 2.600.927 orang pensiunan (mencapai progres 76,79%) dan PT Asabri sukses menyalurkan Rp1.424,6 miliar untuk 496.750 pensiunan (mencapai progres tinggi hingga 97,61%).

Sementara itu, proses pencairan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan masih berada di fase awal. Hingga 2 Juni 2026, baru tercatat 5 pemda dari total 546 instansi daerah (hanya sekitar 0,92%) yang sudah merealisasikan pencairan.

Total dana pemda yang bergulir sejauh ini baru menyentuh Rp414,6 miliar bagi 72.854 orang instansi daerah. Pemberian Gaji Ketiga Belas ini merupakan kebijakan tahunan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga aspek kesejahteraan dan stabilitas ekonomi para aparatur negara.

Secara legalitas, landasan operasional penyaluran tahun ini bertumpu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Sebagai panduan teknis yang bersumber dari dana APBN, Menteri Keuangan menetapkan aturan pelaksana lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditetapkan paling cepat pada 2 Juni 2026, yang memicu terjadinya gelombang pencairan massal pada tanggal tersebut melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

JAKARTA - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi tegas terkait beredarnya informasi mengenai pemangkasan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Pemerintah memastikan bahwa kabar yang mengklaim adanya pengurangan hak bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ), TNI, dan Polri tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

“Berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks,” tulis keterangan resmi PPID Kemenkeu, Jumat (15/5/2026).

Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan,” tambah PPID Kemenkeu.

Cair! Purbaya Terbitkan PMK THR 2026 dan Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri



Kabar bohong ini bermula dari beredarnya cuplikan layar laman berita yang mengklaim judul “Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Dipangkas, Begini Penjelasan Resmi Purbaya”. PPID Kemenkeu menegaskan konten tersebut telah dimanipulasi.

Faktanya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa proses pencairan gaji ke-13 akan berjalan sesuai jadwal, yakni pada bulan Juni 2026, mendatang. Dana tersebut ditujukan bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk kebutuhan ini telah disiapkan dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan penyaluran. "Nanti kan ada gaji 13. Nanti keluar pasti," ungkap Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Kabar Terbaru Soal Gaji ke-13 ASN, Kapan Cair?



Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa gaji ke-13 bukan hanya hak pegawai, melainkan instrumen fiskal strategis untuk menopang ekonomi kuartal II-2026. Penyaluran ini menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global demi mengejar target pertumbuhan 5,4% tahun ini.

Alokasi dana untuk gaji ke-13 tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp55 triliun, dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Untuk PPPK diberikan secara proporsional bagi yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Bagi yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026, tidak berhak menerima.

Kemudian CPNS APBN menerima 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan umum, tunjangan kinerja, dan fasilitas jabatan. Terakhir untuk CPNS Daerah, komponen serupa dengan CPNS pusat, namun dapat ditambah penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal daerah masing-masing.

Masyarakat dan seluruh ASN diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan guna menghindari disinformasi serupa di masa mendatang.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan klarifikasi langsung terkait rumor yang menyebut dirinya dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk. Ia membenarkan sempat mendatangi rumah sakit, namun menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah pemeriksaan kesehatan rutin biasa dan saat ini dirinya sudah kembali beraktivitas.

“Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi,” kata Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Klarifikasi ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa bendahara negara tersebut dalam kondisi kritis atau tidak berdaya.

Purbaya Terciduk Jalan-jalan ke Mal di Tengah Isu Kesehatan



Menjawab pertanyaan mengenai kabar kadar gula darahnya yang sempat menyentuh angka 600, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi tersebut dan memastikan bahwa angka kesehatannya saat ini sangat stabil.

"Siapa yang bilang? Bagus sekarang. Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Udah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?" ujar Purbaya menanggapi kabar kadar gula darahnya.

Selain isu gula darah, ia juga mengonfirmasi bahwa masalah sakit pinggang yang sempat dikabarkan dialaminya kini sudah kembali normal. Ia menegaskan tidak ada kendala fisik yang mengganggu kinerjanya saat ini.

Purbaya menanggapi dengan nada bercanda berbagai isu liar yang berkembang, termasuk kabar bahwa dirinya sudah tidak mampu bangun dari tempat tidur hingga isu pergantian posisi di kabinet.

"Banyak gosip ya? Katanya udah gabisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat hahahahaha," selorohnya.

Adapun sebelumnya disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya.

Dengan adanya penjelasan langsung ini, diharapkan spekulasi pasar dan publik terkait stabilitas di internal Kementerian Keuangan dapat mereda.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis kabar soal kondisi kesehatannya, setelah dikabarkan jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah beberapa hari terakhir santer dikabarkan mengalami sakit pinggang parah yang mengganggu aktivitasnya, Purbaya justru muncul dengan kondisi yang tampak bugar usia memposting video sedang berenang di platform TikTok.

Melalui unggahan video pendek di akun pribadinya, pria yang juga dikenal sebagai Menteri Koboi karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, terlihat sedang asyik berenang. Sontak, unggahan tersebut memancing beragam reaksi dari warganet yang sebelumnya sempat khawatir dengan kondisi kesehatannya.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, Purbaya tampak berenang dengan gerakan yang cukup luwes. Tidak terlihat raut kesakitan atau kaku yang biasanya menjadi gejala umum penderita gangguan pinggang atau low back pain.

Purbaya Dikabarkan Ambruk Masuk Rumah Sakit, Ini Kata Kemenkeu



"Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya Renang sih. Gak berasa long weekendnya. Hari Senin siap-siap serok yar," tulis Purbaya dalam kolom caption video tersebut, Minggu (3/5/2026).

Video ini sepertinya sebagai cara halus Purbaya untuk menepis rumor bahwa kondisinya sedang menurun drastis. Berenang sendiri memang dikenal sebagai salah satu terapi fisik terbaik untuk mereka yang memiliki masalah tulang belakang karena sifat air yang mengurangi beban tekanan pada sendi.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi sudah membantah isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jatuh sakit. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi kritis Menkeu adalah tidak benar.

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,7% di Kuartal II-2026, Purbaya Ungkap Tantangannya



"Sampai saat ini Pak Menteri (Purbaya) dalam keadaan sehat," tegas Deni saat dikonfirmasi SindoNews, Sabtu (2/5/2026) malam.

Isu mengenai kesehatan Purbaya mulai mencuat setelah Menkeu sempat mengaku ada masalah pada pinggang yang mengharuskannya menerima tindakan suntikan sebanyak delapan kali.

Kehebohan ini diperkuat dengan beredarnya sebuah potongan video atau foto di platform TikTok yang memperlihatkan Menkeu terduduk lemas dengan mengenakan kaos berwarna hitam. Namun, pihak Kemenkeu menekankan bahwa segala dugaan tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi mengungkap bahwa panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dibentuk. Pansel diterangkan sudah menerima beberapa usulan nama calon anggota OJK dari Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

"Kan baru, pembentukan pansel," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Meski begitu, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkap usulan nama dari Kemenkeu. "Beberapa sudah, karena itu kan, apa namanya, berasal dari berbagai unsur ya. ada yang dari Kementerian Keuangan, kami menerima usulan nama-nama untuk menjadi anggota pansel," ujar Prasetyo.

Siapa pun yang terpilih menjadi anggota OJK nantinya diharapkan mampu menjalankan tugas menjaga ekosistem jasa keuangan. Prasetyo juga berharap agar kasus anjloknya bursa saham beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.

"Kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah itu tidak terulang kembali. Ya harapannya itu," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah tengah membentuk panitia seleksi pimpinan OJK untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Purbaya juga membantah kabar pemilihan ketua Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara langsung tanpa panitia seleksi.

Regulator Mundur, IHSG Tersungkur: Ketika Krisis Kepercayaan Menghantam Pasar Modal



“Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan regulasi di sana,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2) lalu.

Sebelumnya, terjadi kekosongan jabatan OJK setelah tiga pejabat utama mengundurkan diri, menyusul mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia.

Tiga pejabat tersebut ialah Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta I. B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam upaya pembersihan internal di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menanggapi sejumlah oknum pegawai Bea Cukai dan Pajak yang belakangan terlihat mengenakan rompi oranye alias menjadi tersangka kasus hukum, Purbaya menyebutnya sebagai bentuk peringatan keras bagi seluruh jajarannya.

Purbaya menegaskan, bahwa tindakan hukum tersebut harus menjadi momentum bagi para pegawai untuk kembali fokus pada integritas dalam menjalankan tugas negara.

"Bagus gak rompinya? Hahaha. Enggak, itu shock therapy untuk pegawai pajak dan Bea Bukai, untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2/2026).

Langkah Menkeu tidak berhenti pada pembiaran proses hukum, dimana Ia memastikan proses reorganisasi dan rekonsolidasi terus berjalan masif. Setelah sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya mengonfirmasi bahwa sore ini giliran Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) yang akan menghadapi perombakan.

"Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Jadi sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar," tegas Purbaya.

Pesan Purbaya Buat Pejabat DJP: Atasan Harus Bertanggung Jawab jika Anak Buah Ngaco



Langkah ini diambil guna memutus mata rantai praktik yang tidak sehat sekaligus memastikan struktur organisasi kembali solid dan bersih. Meski bertindak keras terhadap pelanggaran, Purbaya memastikan kementerian akan tetap memberikan bantuan hukum bagi pegawainya.

Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pegawai dalam proses peradilan sekaligus menjaga moral kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar tidak timbul ketakutan dalam bekerja. Namun Ia menggarisbawahi bahwa pendampingan tersebut bukan bertujuan untuk mengintervensi atau menghentikan kasus hukum yang sedang berjalan.

"Saya akan dampingin aja, dalam pengertian gini. Itu kan pegawai keuangan, jangan sampai nggak didampingin. Nanti kalau saya nggak dampingin, setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya nggak ada yang mau kerja," jelasnya.

Selain itu Purbaya menekankan pentingnya fair treatment dalam proses hukum yang transparan. "Tapi saya akan dampingin, hukumnya pun saya akan dampingin supaya nggak direduce. Supaya ada fair treatment ketika melakukan proses peradilannya. Tapi saya nggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana, suruh hentikan prosesnya," ungkap Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah spekulasi tukar guling dalam pergeseran jabatan antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono. Perpindahan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) , Thomas Djiwandono menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengintervensi independensi bank sentral.

Menjawab isu tersebut, Purbaya menyebut pertukaran posisi tersebut murni merupakan sebuah kebetulan berdasarkan kebutuhan organisasi. "Bukan tukar guling kebetulan aja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Isu tukar guling ini mencuat sebelum Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono. Kemudian, Thomas Djiwandono ditunjuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung.

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu didasarkan pada kompetensi dan rekam jejaknya. Menurutnya daripada mencari sosok baru yang memerlukan proses panjang, kemampuan Juda dianggap sangat pas untuk mengisi posisi tersebut.

Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung Bisa Jadi Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter



"Kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Saya nggak tahu, nggak ada urusan," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru pada sore hari ini di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh bapak Thomas djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Mensesneg kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail. Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik.

"Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir.

"Iya (bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim MK)," tuturnya.

Prasetyo memberikan klarifikasi mengenai spekulasi publik yang menyebut agenda ini sebagai perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, pelantikan ini lebih tepat dimaknai sebagai mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono.

"Sekali lagi kalau makna reshuffle adalah mengisi kekosongan oleh karena pemindahan penugasan, iya itu bisa dimaknai reshuffle. Tapi selain itu, belum ada rencana pergantian," tegasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelantikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru pengganti Thomas Djiwandono diperkirakan akan berlangsung pada Februari 2026. Informasi ini didapatkan Purbayayang diperoleh dari sumber internal.

"Saya dengar Februari lah," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelantikan tersebut, apakah akan dilakukan pada awal atau akhir Februari. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada pihak Istana. Purbaya Sebut Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono

"Enggak tahu. Tanya dalam aja yang mau tahu bocorannya," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan terkait pelantikan wamenkeu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kajian terlebih dahulu serta meminta pertimbangan dari Menkeu Purbaya sebelum menentukan sosok wamenkeu yang baru.

Istana juga merespons isu terkait peluang mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang disebut-sebut menjadi salah satu kandidat. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa dinamika pencalonan wamenkeu masih terus berkembang. Ia menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Belum ada permintaan dari Mensesneg untuk saya memberi asesmen ke Pak Juda Agung atau calon Wamenkeu. Tapi katanya sih masih fluid ya, saya belum boleh bilang Juda Agung calon Wamenkeu katanya tunggu pernyataan bapak presiden," kata Purbaya.

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Purbaya mengungkapkan bahwa sejauh informasi yang ia terima, kandidat pengganti Thomas di posisi wamenkeu saat ini hanya satu orang. "Sepengetahuan yang saya dengar satu, tapi biasa kalau politik kan suka berubah-ubah," ungkapnya.

Purbaya juga membenarkan telah bertemu dengan Juda Agung sekitar satu pekan lalu di Kantor Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi mengenai berbagai isu ekonomi.

"Diskusi sama si dia begini, begini, begini. Ya udah bagus saya bilang. Menyamakan pandangan ekonomi fiskal seperti apa, moneter seperti apa," terang Purbaya.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan bentuk permohonan restu dari Juda terkait peluangnya menjadi wamenkeu, Purbaya mengaku tidak mengetahuinya dan menanggapinya dengan nada berseloroh.

"Enggak tahu, ngajak ketemu aja. Itu saya kan di kantor, saya pikir dia ngajak makan di luar supaya saya bisa dapat makan enak gratis," kata Purbaya sembari berkelakar.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Keuangan pada Rabu (28/1/2026) sore. Pelantikan ini menyasar 36 posisi strategis, dengan pergerakan paling signifikan terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah upaya penguatan internal institusi.

Purbaya menekankan bahwa rotasi ini adalah langkah krusial bagi transformasi Indonesia menuju negara maju. Ia meminta para pejabat baru untuk meninggalkan zona nyaman dan tidak sekadar bekerja mengikuti rutinitas.

"Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja," tegas Purbaya saat memberikan arahan, Rabu (28/1/2026).

Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16.000 Pegawai Dirumahkan



Bendahara Negara ini mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar perpindahan kursi secara administratif, melainkan penyerahan tugas negara yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan kinerja. Ia mewanti-wanti para pimpinan baru agar selalu mengedepankan etika dalam bekerja.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas," imbuhnya.

Purbaya juga secara terbuka menanggapi dinamika psikologis yang muncul akibat mutasi. Ia mengakui bahwa keputusan ini mungkin tidak diterima dengan suka cita oleh semua pihak, namun ia meminta agar segala kekecewaan segera dikesampingkan demi tugas negara.

"Bagi sebagian orang, bagi sebagian kecil, mungkin enggak baik ya, kesel, 'kenapa gue pindah'. Ini modal awal untuk bekerja dengan pikiran jernih dan hati yang tulus," ujar Purbaya.

Dari total 36 pejabat yang dilantik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendominasi daftar dengan pengisian posisi kunci mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran Direktur di kantor pusat, hingga Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di seluruh Indonesia.

Nama-nama seperti Gatot Sugeng Wibowo yang kini menjabat Sekretaris DJBC, serta Adhang Noegroho Adhi yang memimpin KPU Bea Cukai Tanjung Priok, menjadi bagian dari gerbong transformasi ini.

Selain DJBC, pelantikan juga dilakukan untuk pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga unit baru Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Purbaya menutup arahannya dengan pesan agar para pejabat melihat amanah ini sebagai titipan besar dari rakyat Indonesia.

"Biasanya pengangkatan jabatan itu rutinitas, tapi sore ini jangan lihat ini sebagai seremoni administratif semata. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian," pungkasnya.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik:

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) - Sekretariat & Kantor Pusat

1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan

3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan

4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan

6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal

7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan

8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)

9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau

10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau

11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur

12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat

13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta

14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II

16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT

17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan

20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua -Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)

21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

-Akan Dilantik 2 Februari 2026

23. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen

24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara

29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara

31. Agung Widodo, S.Sos: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara

33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan.

JAKARTA - Perekonomian Indonesia berhasil menutup tahun 2025 dengan fondasi yang kokoh di tengah berbagai tekanan global. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, ditandai dengan sektor manufaktur yang terus berekspansi serta neraca perdagangan yang konsisten surplus, diproyeksikan menjadi modal utama pertumbuhan di tahun 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ), Febrio Kacaribu mengatakan, ketahanan ekonomi nasional merupakan hasil dari aktivitas domestik yang tetap solid. Perekonomian Indonesia 2025 Tetap Tangguh, Stabilitas Makro Terjaga dan Pertumbuhan Menguat

“Perekonomian Indonesia di penutup tahun 2025 tetap resilien, didukung aktivitas manufaktur yang ekspansif, inflasi yang terkendali, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2026,” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Sektor manufaktur nasional mencatatkan kinerja positif dengan PMI Manufaktur Desember 2025 berada di level 51,2. Capaian ini menandai ekspansi selama lima bulan berturut-turut, didorong oleh kuatnya permintaan dalam negeri dan peningkatan aktivitas ketenagakerjaan.

Optimisme ini sejalan dengan kondisi mitra dagang utama Indonesia yang juga berada di zona ekspansif, seperti Amerika Serikat (51,8), India (55,7), serta penguatan di kawasan ASEAN seperti Thailand (57,4) dan Malaysia (50,1).

Neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatatkan surplus sebesar USD2,66 miliar, melanjutkan tren positif sejak Mei 2020. Secara kumulatif (Januari–November 2025), surplus telah mencapai USD38,54 miliar.

Nilai ekspor mencapai USD256,56 miliar, naik 5,61%. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 10,41%. Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai

Sedangkan impor tercatat sebesar USD218,02 miliar, tumbuh 2,03%. Menariknya, kenaikan ini didominasi oleh impor barang modal yang memberikan kontribusi 3,28%, mengindikasikan aktivitas produksi dalam negeri yang terus menggeliat.

Inflasi tahunan pada Desember 2025 terkendali pada level 2,92% (yoy). Meskipun terdapat tekanan pada kelompok volatile food sebesar 6,21% akibat gangguan cuaca pada komoditas cabai dan beras, inflasi inti tetap stabil di angka 2,38%.

Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) tercatat sebesar 1,93% seiring penyesuaian harga bensin nonsubsidi dan tarif transportasi di masa Nataru.

Kesehatan ekonomi di tingkat konsumen juga tercermin dari beberapa indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menguat ke level 124, Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 5,94% (yoy) dan Konsumsi Listrik Bisnis meningkat 6,2% (yoy).

Dengan demikian, Febrio menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan agar tetap inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang adaptif.

“Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung program pembangunan nasional guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Febrio.