Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melakukan peralihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Bank Nagari Syariah yang menjadi unit usaha syariah dari PT Bank Nagari.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sebelumnya pembayaran gaji ASN di lingkup Pemkot Padang menggunakan Bank Nagari konvensional, dan terhitung mulai 1 Juli 2026 ini dilakukan peralihan ke Bank Nagari Syariah.

“Jadi peralihan ini menjadi simbol nyata semangat hijrah. Karena, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih berkah, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Dia menyampaikan kebaikan itu bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Fadly menuturkan peralihan pembayaran gaji ASN merupakan langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah Gaji ASN menjadi bagian dari sistem keuangan syariah, tahapan berikutnya adalah peralihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Nagari Konvensional ke Bank Nagari Syariah, sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan serta aktivitas keuangan mitra Pemkot Padang.

Menurutnya melalui transformasi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan roadmap pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan secara bertahap dan terukur oleh Pemkot Padang yang sesuai dengan visi yang menempatkan landasan agama dan budaya dalam menggerakkan potensi Kota Padang.

“Peralihan gaji ASN menjadi langkah awal reformasi keuangan daerah yang membawa beberapa makna penting,” ujarnya.

Wako Fadly menyampaikan perubahan ini tidak berhenti pada pemindahan rekening ASN, tetapi menjadi awal penguatan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang, mulai dari pengelolaan kas daerah, pembiayaan UMKM, transaksi pemerintah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dia menambahkan, ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Artinya, setiap kebijakan yang dijalankan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ketika ribuan ASN mulai menggunakan layanan keuangan syariah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah akan meningkat.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perbankan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pembiayaan UMKM, pengembangan usaha halal, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Dengan kata lain, ASN bukan hanya penerima gaji, tetapi menjadi agen perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Oleh karena itu, dengan dimulai dari ASN sebagai motor penggerak, kemudian berlanjut pada pengelolaan kas daerah, dan selanjutnya diperluas kepada seluruh mitra pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, BUMD, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyambut baik adanya kebijakan dari Pemkot Padang melalui keputusan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena kebijakan yang diambil itu akan memberikan contoh kepada masyarakat secara luas.

Dia melihat ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku ekonomi. Dengan jumlah ribuan pegawai dan nilai transaksi gaji yang sangat besar setiap bulan, perpindahan pembayaran gaji ke sistem syariah akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Bank Nagari mengungkapkan bahwa dari dana yang sebelumnya tersebar pada sistem konvensional, kini mulai berputar dalam sistem keuangan syariah. Perputaran dana tersebut akan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperbesar kemampuan pembiayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri halal di Kota Padang.

“ASN bukan hanya menjadi penerima manfaat layanan syariah, tetapi juga menjadi duta perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam,” sebutnya.

Setelah implementasi pembayaran gaji ASN berjalan baik, lanjut Gusti Candra, Pemkot Padang telah menyiapkan langkah berikutnya yaitu peralihan RKUD yang merupakan jantung pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah bermuara pada sistem ini.

“Ketika RKUD dikelola melalui sistem perbankan syariah, maka seluruh aktivitas fiskal pemerintah akan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen Pemkot Padang tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menyentuh sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

Dirut bilang keberhasilan transformasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang berpindah, tapi yang jauh lebih penting adalah lahirnya ekosistem keuangan syariah yang saling menguatkan.

Artinya apabila seluruh unsur tersebut bergerak secara bersama, maka Kota Padang tidak hanya memiliki sistem keuangan syariah, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi ini tentunya menjadi implementasi nyata dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang menempatkan penguatan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Momentum Juli 2026 menjadi awal perjalanan baru, sambung Gusti Candra, dari pembayaran gaji ASN, berlanjut kepada pengelolaan RKUD, kemudian berkembang menjadi penguatan transaksi syariah di seluruh perangkat daerah, pengembangan UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, hingga mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi syariah yang mampu menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di Indonesia.

Gusti Candra menegaskan apabila seluruh tahapan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Kota Padang tidak hanya akan dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga sebagai model nasional pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis pemerintah daerah.

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat hingga tanggal 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk gaji ke-13 menembus angka lebih dari Rp24,05 triliun. Realisasi ini mencakup pendistribusian bagi lebih dari 5,5 juta aparatur sipil negara ( ASN ), TNI, Polri, hingga kelompok pensiunan di berbagai penjuru tanah air.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono mengungkapkan, bahwa pembayaran untuk pegawai di instansi Pemerintah Pusat mendominasi dengan serapan dana mencapai Rp13,9 triliun. Anggaran ini disalurkan kepada total 2.353.392 pegawai dan personel di lingkungan pusat.

Pencairan gaji ke-13 meliputi berbagai status kepegawaian mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Awal Juni, Catat Tanggal Pastinya



"Aparatur negara pada Pemerintah Pusat, jumlah realisasi Gaji Ketiga Belas yang telah dibayarkan sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai atau personil," ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Jika dibedah lebih dalam per sektor, pemanfaatan anggaran untuk masing-masing kelompok aparatur di pusat yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disalurkan sebesar Rp7.559,0 miliar yang diperuntukkan bagi 902.265 pegawai.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat mencapai Rp1.203,9 miliar untuk memenuhi hak 387.311 pegawai. Anggota Polri dengan pembayaran menyerap dana Rp1.897,8 miliar bagi 477.433 personel keamanan.

Adapun Prajurit TNI dengan Hak perlindungan pertahanan ini menyerap anggaran Rp3.078,9 miliar untuk 574.824 personel. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersalurkan Rp132,8 miliar yang dialokasikan bagi 11.559 pekerja.

Dari sisi kelembagaan internal, sebanyak 8.838 satuan kerja (satker) atau setara 99,3% dari keseluruhan satker di Indonesia dilaporkan telah merampungkan proses pembayaran hak pegawai ini.

Di samping pegawai aktif, negara juga telah mendistribusikan dana senilai Rp9.733,7 miliar kepada kelompok pensiunan. Angka ini menjangkau 3.097.677 penerima, atau mencakup sekitar 79,27% dari total target penerima manfaat.

Eksekusinya dijalankan lewat dua badan jaminan sosial negara yaiutu PT Taspen berhasil mendistribusikan Rp8.309,1 miliar untuk 2.600.927 orang pensiunan (mencapai progres 76,79%) dan PT Asabri sukses menyalurkan Rp1.424,6 miliar untuk 496.750 pensiunan (mencapai progres tinggi hingga 97,61%).

Sementara itu, proses pencairan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan masih berada di fase awal. Hingga 2 Juni 2026, baru tercatat 5 pemda dari total 546 instansi daerah (hanya sekitar 0,92%) yang sudah merealisasikan pencairan.

Total dana pemda yang bergulir sejauh ini baru menyentuh Rp414,6 miliar bagi 72.854 orang instansi daerah. Pemberian Gaji Ketiga Belas ini merupakan kebijakan tahunan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga aspek kesejahteraan dan stabilitas ekonomi para aparatur negara.

Secara legalitas, landasan operasional penyaluran tahun ini bertumpu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Sebagai panduan teknis yang bersumber dari dana APBN, Menteri Keuangan menetapkan aturan pelaksana lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditetapkan paling cepat pada 2 Juni 2026, yang memicu terjadinya gelombang pencairan massal pada tanggal tersebut melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada awal Juni. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Besaran Gaji ke-13 ASN 2026

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

JAKARTA - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi tegas terkait beredarnya informasi mengenai pemangkasan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Pemerintah memastikan bahwa kabar yang mengklaim adanya pengurangan hak bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ), TNI, dan Polri tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

“Berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks,” tulis keterangan resmi PPID Kemenkeu, Jumat (15/5/2026).

Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan,” tambah PPID Kemenkeu.

Cair! Purbaya Terbitkan PMK THR 2026 dan Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri



Kabar bohong ini bermula dari beredarnya cuplikan layar laman berita yang mengklaim judul “Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Dipangkas, Begini Penjelasan Resmi Purbaya”. PPID Kemenkeu menegaskan konten tersebut telah dimanipulasi.

Faktanya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa proses pencairan gaji ke-13 akan berjalan sesuai jadwal, yakni pada bulan Juni 2026, mendatang. Dana tersebut ditujukan bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk kebutuhan ini telah disiapkan dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan penyaluran. "Nanti kan ada gaji 13. Nanti keluar pasti," ungkap Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Kabar Terbaru Soal Gaji ke-13 ASN, Kapan Cair?



Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa gaji ke-13 bukan hanya hak pegawai, melainkan instrumen fiskal strategis untuk menopang ekonomi kuartal II-2026. Penyaluran ini menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global demi mengejar target pertumbuhan 5,4% tahun ini.

Alokasi dana untuk gaji ke-13 tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp55 triliun, dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Untuk PPPK diberikan secara proporsional bagi yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Bagi yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026, tidak berhak menerima.

Kemudian CPNS APBN menerima 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan umum, tunjangan kinerja, dan fasilitas jabatan. Terakhir untuk CPNS Daerah, komponen serupa dengan CPNS pusat, namun dapat ditambah penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal daerah masing-masing.

Masyarakat dan seluruh ASN diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan guna menghindari disinformasi serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, SURABAYA – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pungutan liar perizinan diketahui masih menerima gaji dari negara sebesar 75%.

Selain itu, kedua tersangka lainnya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebut-sebut masih menerima hak serupa. Namun, gaji yang diterima keduanya hanya sebesar 50%.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan kebijakan tersebut diambil sesuai dengan aturan karena para tersangka masih dalam status pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan pemberhentian sementara. Bukan PTDH, masih pemberhentian sementara," ucap Indah, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan sesuai hasil komunikasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebutkan bahwa hak keuangan yang diterima oleh para tersangka berbeda besarannya.

Aris berhak menerima gaji sebanyak 75% karena mendekati masa pensiun, sedangkan dua tersangka lain 50%. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bagi ASN aktif yang diberhentikan sementara waktu karena tengah menjalani proses hukum.

"Ya tetap dapat gaji, kan itu sesuai dengan ketentuan itu 50% ya seperti itu. Kalau sesuai aturan itu, untuk Pak Aris ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BKN itu 75% dari hak pensiunan," ungkapnya.

Sementara, terkait status pemberhentian para tersangka sebagai ASN, Indah menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur masih menunggu putusan pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kalau terbukti, menunggu putusan yang telah ditetapkan secara inkrah ya, baru kita akan mengambil keputusan terkait PTDH-nya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait perizinan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan tertutup lewat silent operation.

Kasus ini bermula dari masuknya laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa diperas. Para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan modus mempersulit atau menghambat proses perizinan.

“Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar penyidikan lebih mudah dan dikhawatirkan (tersangka) menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026) silam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menunjukkan langkah progresif dalam transformasi digital layanan publik dengan memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI). Sistem ini hadir sebagai solusi terpadu untuk pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

Melalui SIMGAJI yang telah diluncurkan sejak tahun 2012, proses penggajian kini beralih ke sistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan data pegawai, perhitungan gaji otomatis, hingga penyajian laporan yang dapat dipantau secara real-time.

Inovasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempercepat proses administrasi sekaligus menekan potensi kesalahan dalam perhitungan gaji. Dengan demikian, standar pengelolaan gaji menjadi lebih seragam dan andal di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra mengatakan peluncuran SIMGAJI merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan digital yang adaptif dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi para peserta.

"Melalui SIMGAJI, kami berharap mampu mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan data penggajian ASN di Indonesia,” ucap Henra.

Hingga Maret 2026, implementasi SIMGAJI telah menjangkau 527 dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 96,52 persen. Integrasi tersebut mencakup data 3.876.463 ASN dan pejabat negara, mencerminkan tingkat adopsi yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Fitur SIMGAJI

SIMGAJI menghadirkan berbagai fitur unggulan, mulai dari pengelolaan data pegawai dan komponen gaji, perhitungan otomatis, penyusunan laporan penggajian, hingga pemantauan data secara real-time. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan berbagai platform kementerian dan lembaga, seperti Treasury Billing System Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, serta terhubung dengan sistem perbankan untuk memastikan penyaluran gaji berjalan tepat waktu dan akurat.

Manfaat yang dihadirkan SIMGAJI dirasakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ASN. Bagi pemerintah daerah, sistem ini mempermudah proses pelaporan, pengajuan klaim maupun nonklaim, serta pengelolaan belanja pegawai secara lebih efisien dan akurat.

Sementara bagi ASN, SIMGAJI memberikan jaminan transparansi serta ketepatan data gaji yang diterima setiap bulan. Dalam aspek keamanan, SIMGAJI mengedepankan perlindungan data melalui sistem berlapis dengan sentralisasi database berbasis private cloud. Pendekatan ini mencakup pengamanan pada tingkat perangkat, aplikasi, hingga database, sehingga data penggajian tetap terlindungi secara optimal.

Ke depan, TASPEN menargetkan SIMGAJI menjadi platform nasional standar dalam pengelolaan gaji ASN di seluruh Indonesia. Upaya ini akan didukung melalui penguatan integrasi sistem, penerapan layanan berbasis paperless, serta pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna.

Bagi TASPEN, pemanfaatan SIMGAJI juga memberikan nilai tambah dalam memperoleh data penggajian ASN yang lebih akurat dan terstandar, mempermudah integrasi dengan sistem internal, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada peserta secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

Melalui inovasi seperti SIMGAJI, TASPEN tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akses layanan bagi ASN di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan perannya sebagai BUMN asuransi sosial yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan pada Selasa, menarik untuk disimak, di antaranya Menkeu Purbaya sebut kebijakan gaji ke-13 bagi ASN masih belum diputuskan hingga Kemendagri pastikan PPPK berlanjut dan belanja pegawai tetap ideal.

Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Purbaya sebut kebijakan gaji ke-13 bagi ASN masih belum diputuskan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah adanya efisiensi anggaran masih belum diputuskan.

Menurut dia, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Pendaftaran WNI bayi baru lahir ke JKN dilakukan mengacu regulasi

BPJS Kesehatan menyebutkan kebijakan mengenai pendaftaran bayi baru lahir menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠China disebut jadi pusat pasokan utama jaringan produksi ASEAN+3

China menjadi pusat utama dalam jaringan produksi kawasan ASEAN+3, yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan, demikian menurut pernyataan Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN Plus Tiga (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office/AMRO) yang berbasis di Singapura pada Senin (6/4). Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Purbaya bakal buka 380 lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pembukaan sekitar 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bagi lulusan SMA/sederajat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Kemendagri pastikan PPPK berlanjut dan belanja pegawai tetap ideal

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa kebijakan mengenai gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Adapun nasib gaji ke-13 ASN seharusnya cair mulai bulan Juni 2026 mendatang, namun Purbaya masih enggan memberikan jawaban pasti

‎

‎"Masih dipelajari," kata Purbaya singkat saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

‎

‎Menurut Purbaya, pihaknya belum dapat memberikan keputusan final dan meminta untuk menunggu hasil kajian lebih lanjut. ‎"Nanti ditunggu," tambahnya.

Cair! Purbaya Terbitkan PMK THR 2026 dan Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri

‎Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 mengatur tata cara pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara serta para pensiunan. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara sekaligus untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

‎

‎Penerima manfaatnya meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga tenaga non-ASN yang memenuhi syarat tertentu. Dana untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 berasal dari APBN dan APBD, dengan komponen utama berupa gaji pokok serta tunjangan yang melekat.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025, Ini Nominalnya

‎Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa THR dapat dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya, sedangkan gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Juni. Regulasi ini menjadi pedoman resmi agar penyaluran dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

‎

‎Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2026 dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Pembagian ini dibuat untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara hingga kini masih dalam pembahasan.

Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pencairan gaji ke-13 tahun ini. Publik diminta menunggu hasil kajian lanjutan.

“Masih dipelajari, nanti ditunggu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).

Kementerian Keuangan sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Aturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Regulasi tersebut memuat mekanisme pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, serta prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," tulis Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.

Ketentuan umum pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi acuan penyaluran tambahan penghasilan bagi aparatur negara, termasuk pensiunan.

Aturan tersebut mengatur waktu pencairan. Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Gaji ke-13 umumnya dicairkan pada Juni.

Pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komponen yang diberikan mencakup gaji pokok serta tunjangan melekat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur kelompok penerima. Penerima meliputi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan lain yang memenuhi syarat.

Kerangka regulasi sudah tersedia. Keputusan pencairan gaji ke-13 tetap bergantung pada kondisi fiskal dan prioritas belanja pemerintah.

Pemerintah masih melakukan kajian sebelum menetapkan keputusan akhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan belum membahas secara mendalam wacana pemotongan gaji aparatur negara yang belakangan mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sejumlah pejabat tinggi ekonomi kompak menyatakan belum ada pembahasan konkret maupun keputusan terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi agenda pembahasan yang serius di tingkat kementeriannya.

“Siapa yang menyampaikan saja waktu itu yang bersangkutan,” ujar Airlangga saat ditemui jelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Saat ditanya apakah wacana pemotongan gaji turut dibahas olehnya, Airlangga menjawab singkat bahwa hal tersebut belum dibicarakan lebih lanjut.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa isu tersebut sempat muncul dalam diskusi sebelumnya, namun hingga kini belum berkembang menjadi kebijakan yang konkret.

“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Terkait ruang lingkup kebijakan, termasuk apakah pemotongan akan menyasar gaji, tunjangan, atau kelompok tertentu, Airlangga juga belum memberikan penjelasan rinci.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui rencana pemotongan gaji tersebut, termasuk besaran angka yang sempat beredar di publik.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai isu pemotongan gaji hingga 25%. Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas yang akan diikutinya saat itu.

Opsi Efisiensi Fiskal Masih Digodok

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan bahwa konsep terkait efisiensi anggaran, termasuk opsi pemotongan gaji, masih akan dibahas dalam rapat internal dan belum menghasilkan keputusan. Dengan belum adanya kejelasan dari para pengambil kebijakan utama, arah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut. Ia juga meminta agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada pihak yang pertama kali menyampaikan wacana tersebut.

“Tanya ke yang sampaikan kemarin, untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” tandas Teddy.

Ketika didalami apakah pemerintah sudah mulai membahas secara internal kebijakan tersebut, Teddy menegaskan bahwa diskusi masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan.

DI TENGAH wacana efisiensi anggaran dan disiplin fiskal, dan paradoks anggaran besar-besaran untuk makan bergizi gratis (MBG), ada satu kelompok yang kerap luput dari perhatian, yakni aparatur negara.

Mereka adalah ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang setiap hari menjadi wajah negara di mata rakyat.

Namun, dalam satu dekade terakhir, kesejahteraan mereka relatif berjalan di tempat. Bahkan pensiunan atau purnawirawan ASN, TNI, dan Polri pun tidak luput dari dampak ditahannya kenaikan kesejahteraan aparatur (gaji dan tunjangan).

Gaji yang diterima pensiunan dan purnawirawan sebagai gaji pensiun juga mengacu pada gaji pokok yang ditetapkan pemerintah.

Pada era pemerintahan Joko Widodo, kenaikan gaji pokok aparatur negara tidak berlangsung setiap tahun. Tercatat hanya tiga kali kenaikan gaji pokok sepanjang periode tersebut.

Itu pun bersifat sporadis, bukan kebijakan rutin tahunan sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan bahwa penurunan kesejahteraan aparatur akan berdampak luas terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, juga pada kinerja birokrasi.

Pada masanya, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan/purnawirawan menikmati kenaikan gaji hampir setiap tahun. Kebijakan tersebut bukan semata populisme, tetapi bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas nasional.

Kesejahteraan aparatur bukan isu sektoral. Namun, berkaitan dengan daya beli, stabilitas ekonomi keluarga, moral birokrasi, dan pada akhirnya kualitas pelayanan publik.

Negara tidak boleh terus-menerus menahan napas aparaturnya sambil berharap pelayanan tetap prima dan integritas tetap terjaga.

Masalahnya bukan hanya pada gaji pokok. Tunjangan kinerja, yang dalam banyak kasus nilainya jauh lebih besar daripada gaji pokok, praktis tidak pernah mengalami kenaikan nominal sejak tahun 2014.

Patokan 100 persen tunjangan kinerja merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 yang menjadi basis tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.

Selama 12 tahun, angka dasar itu tidak berubah. Kementerian/lembaga lain memang mengalami “kenaikan”, tetapi sebatas kenaikan persentase menuju angka 100 persen tersebut.

Kini hampir seluruh kementerian/lembaga telah mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi perbedaan tunjangan kinerja antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai kementerian/lembaga lain termasuk TNI dan Polri.

Di luar itu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh pengaturan khusus melalui Perpres Nomor 37 Tahun 2015.

Tunjangan kinerja pegawai DJP selama ini dikenal sebagai yang tertinggi di antara ASN, TNI, dan Polri, bahkan dibandingkan pegawai non-pajak di Kementerian Keuangan.

Namun, jika ditarik lebih luas, tunjangan tersebut bukanlah yang paling tinggi secara absolut.

Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ASN menerima tunjangan kinerja yang selevel dengan DJP, diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Fenomena ini menunjukkan satu hal, yakni terjadi disparitas kesejahteraan aparatur, yang tidak lagi semata disparitas antara pusat dan daerah, tetapi juga antarinstansi.

Beberapa kepala daerah menetapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Di sejumlah daerah dengan PAD kuat, TPP bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan tunjangan kinerja ASN, TNI, atau Polri di kementerian/lembaga pusat.

Bandingkan dengan sektor swasta. Karyawan swasta lazim menerima kenaikan gaji dan tunjangan hampir setiap tahun mengikuti pertumbuhan usaha dan inflasi.

Selain itu, di sektor swasta diatur kenaikan upah minimum setiap daerah, yang menjadi batas bawah pengupahan, dan setiap tahun dinaikkan menyesuikan dengan inflasi yang terjadi.

Sementara selama 12 tahun terakhir, ASN, TNI, dan Polri hanya tiga kali menerima kenaikan gaji pokok dan bahkan kenaikan tunjangan tidak pernah terjadi selama 12 tahun.

Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan gaji hakim melalui peraturan presiden.

Kebijakan itu tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan integritas lembaga peradilan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan ASN, TNI, dan Polri lainnya?

Di sisi lain, pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Konsekuensinya, ASN daerah semakin sulit berharap kenaikan TPP. Ruang fiskal daerah menyempit, sementara kebutuhan hidup terus meningkat.

Secara makro, jumlah ASN, TNI, dan Polri diperkirakan sekitar 6 juta orang, sekitar 2 persen dari total penduduk Indonesia.

Jika setiap aparatur menanggung rata-rata tiga anggota keluarga, maka sekitar 8 persen penduduk Indonesia menggantungkan kesejahteraan pada stabilitas pendapatan aparatur negara.

Jika ditambahkan dengan jumlah pensiunan dan purnawirawan serta keluarganya, mungkin mencapai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketika gaji dan tunjangan stagnan, di sisi lain inflasi secara perlahan menggerus daya beli mereka. Penurunan daya beli dalam skala jutaan keluarga bukan sekadar isu kesejahteraan individu, tetapi juga persoalan ekonomi nasional.

Ironisnya, kasus-kasus korupsi tetap terjadi, bahkan pada kelompok dengan penghasilan tertinggi, seperti hakim yang baru saja mendapat kenaikan signifikan maupun pegawai pajak yang selama ini bertunjangan besar.

Fakta ini tentu membuat miris ASN, TNI, dan Polri lain yang pendapatannya jauh lebih rendah, tapi tetap dituntut menjaga integritas.

Kesejahteraan memang bukan satu-satunya faktor pencegah korupsi, tetapi ketimpangan dan stagnasi pendapatan jelas bukan resep yang sehat bagi moral birokrasi.

Pertanyaan serupa layak diajukan terkait kesejahteraan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan institusi penegakan hukum lainnya. Apakah kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian serius pemerintah?

Negara menuntut profesionalisme, integritas, dan keberanian moral. Namun, negara juga memiliki kewajiban menjaga martabat hidup mereka yang menjalankan mandat konstitusi.

Sehingga sampai kapankah aparatur negara diminta bertahan dengan pendapatan yang secara riil terus menyusut?

Jika negara menginginkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berwibawa, maka kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat.

Dalam literatur administrasi publik dan ekonomi kelembagaan, kesejahteraan aparatur negara bukan sekadar isu moral, tetapi bagian dari desain institusional.

Teori efficiency wage menjelaskan bahwa organisasi, termasuk negara, sering kali perlu membayar pegawai di atas tingkat upah minimum pasar untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan menekan perilaku menyimpang.

Upah yang memadai menciptakan “biaya kehilangan” yang tinggi jika seseorang melanggar aturan. Dalam konteks birokrasi, gaji dan tunjangan yang kompetitif menjadi instrumen pencegah korupsi yang rasional, bukan sekadar insentif material.

Gary Becker dalam teori ekonomi kejahatan menegaskan bahwa individu mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum melakukan pelanggaran.

Jika penghasilan legal rendah dan risiko kehilangan pekerjaan kecil secara relatif, maka insentif untuk menyimpang meningkat.

Sebaliknya, ketika aparatur menikmati pendapatan yang layak dan berkelanjutan, maka kehilangan jabatan akibat korupsi menjadi kerugian besar secara ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji bukanlah pemborosan, melainkan investasi dalam tata kelola.

Teori motivasi seperti two-factor theory dari Herzberg juga membedakan antara faktor pemeliharaan (hygiene factors) dan faktor motivator.

Gaji dan tunjangan termasuk faktor pemeliharaan yang jika tidak memadai akan menimbulkan ketidakpuasan dan demoralisasi.

Tanpa fondasi kesejahteraan yang cukup, sulit mengharapkan aparatur menunjukkan kinerja optimal, apalagi inovasi pelayanan publik.

Dalam kerangka public service motivation, aparatur memang digerakkan oleh idealisme melayani publik.

Namun, idealisme tidak dapat berdiri di atas tekanan ekonomi yang terus-menerus. Inflasi yang menggerus daya beli selama lebih dari satu dekade tanpa penyesuaian tunjangan riil berarti penurunan kesejahteraan secara sistematis.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong talenta terbaik memilih sektor swasta dengan kompensasi lebih tinggi, menciptakan distorsi distribusi sumber daya manusia di birokrasi nasional.

Jika gaji dan tunjangan tidak segera dinaikkan, maka bukan tidak mungkin, Gen Z dan sebagian Milenial muda, yang saat ini menjadi ASN, TNI, atau Polri akan mengajukan pengunduran diri dan memilih bekerja di sektor swasta.

Padahal di antara mereka adalah pegawai-pegawai bertalenta terbaik yang diterima dengan sistem seleksi yang ketat.

Dari perspektif makroekonomi, kenaikan gaji aparatur juga memiliki efek pengganda (multiplier effect).

Dengan jumlah sekitar 6 juta aparatur dan jutaan anggota keluarga yang bergantung pada mereka, peningkatan daya beli kelompok ini akan menggerakkan konsumsi domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Artinya, kebijakan penyesuaian gaji dan tunjangan bukan hanya belanja rutin, melainkan stimulus ekonomi yang terarah.

Last but not least, dalil normatif dan empiris bertemu pada satu titik, yaitu negara yang menuntut integritas tinggi dan pelayanan publik berkualitas harus menjamin kesejahteraan aparaturnya secara rasional dan berkelanjutan.

Kenaikan gaji dan tunjangan bukanlah hadiah, tetapi bagian dari kontrak sosial antara negara dan mereka yang mengabdi kepadanya.

Tanpa itu, kita mempertaruhkan kualitas birokrasi, dan pada akhirnya, kualitas negara itu sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana banjir tetap dibayarkan penuh.

Kebijakan tersebut diberikan menyusul dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak hanya merusak hunian, tetapi juga menimbulkan korban jiwa di kalangan ASN.

"Kami ingin menjamin gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat terdapat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN.

Selain itu, hasil pendataan BKN menunjukkan 10 ASN meninggal dunia dan sembilan ASN menjalani perawatan kesehatan akibat bencana.

Korban jiwa ASN tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak empat orang meninggal dunia, Sumatra Utara empat orang meninggal dunia dan sembilan orang dirawat, serta Sumatra Barat dua orang meninggal dunia.

Kerusakan paling banyak dilaporkan berupa rumah kebanjiran, kendaraan terendam, kerusakan perabotan, serta kerusakan peralatan elektronik.

Rini menyampaikan pihaknya telah meminta BKN melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN terdampak, terutama pada aspek administrasi kepegawaian.

"Untuk ASN terdampak tentunya, kami sudah meminta BKN untuk melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN yang terdampak terutama untuk administrasi kepegawaian," kata Rini.

Selain menjamin pembayaran gaji pokok dan tunjangan, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan penyesuaian kinerja dan jam kerja.

"Kemudian pengolahan kinerja ASN, termasuk juga fleksibilitas dalam dispensasi untuk penyesuaian jam kerja dan pelaksanaan jam kerja," ujarnya.

Dalam paparan kebijakan, pemerintah memastikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok tetap dibayarkan secara penuh. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diupayakan tetap dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jenjang jabatan tetap diproses, serta penggunaan dokumen digital dioptimalkan.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi ASN korban bencana. Untuk ASN yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, keluarga berhak menerima pensiun janda atau duda serta santunan kematian. Sementara ASN yang mengalami cacat diberikan tunjangan cacat seumur hidup.

"Terkait manfaat dan perlindungan ASN yang meninggal dunia, yang mengalami cacat dan lain sebagainya," ujar Rini.