JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi anggaran tahap ketiga yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihaknya akan segera melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas hingga kegiatan administratif di kementeriannya.

Yassierli menyampaikan, langkah efisiensi tersebut masih dalam tahap penyisiran lebih lanjut, mengingat sejumlah komponen anggaran masih bersifat "gelondongan". Kendati demikian, Kemenaker menyatakan siap beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

"Jadi yang diefisiensikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu terkait dengan perjalanan dinas ya, kemudian terkait dengan administratif," kata Yassierli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi efisiensi, Yassierli mengatakan, Kemenaker mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, terutama dalam penguatan program pelatihan vokasi. Sejumlah inisiatif telah dijalankan melalui proyek percontohan (pilot project) bersama berbagai kementerian.

Di antaranya adalah kerja sama pelatihan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui skema ini, masing-masing pihak berbagi peran dan sumber daya.

"Kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi ya," ujarnya.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

Melalui Forum Diskusi Aktual bertajuk “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”, BSKDN mendorong penyusunan instrumen yang komprehensif dan berbasis data untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan, upaya penurunan pengangguran di daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses tata kelola yang mendukungnya. Menurutnya, pengukuran kinerja harus mencakup berbagai dimensi mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa (17/3/2026).

Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun metodologi pengukuran tersebut, termasuk dengan akademisi dan kementerian/lembaga terkait. Yusharto berharap dukungan berbagai pihak dalam merancang indikator serta ketersediaan data yang memadai dapat mendukung proses observasi di lapangan.

Lihat video: UMP Naik! Tapi Jangan Sampai Pengangguran Ikut Naik



“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” imbuhnya.

Yusharto menjelaskan, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga dari sisi peningkatan kesempatan kerja. “Kita mau lihat dari dua aspek baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja, ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menekankan pentingnya indikator yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih spesifik dan kontekstual. Menurutnya, ada beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain tingkat pengangguran usia muda yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, serta dominasi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap guncangan pasar.

Dia menilai, tanpa indikator yang tepat, upaya pengukuran kinerja daerah berisiko tidak mampu menangkap akar persoalan ketenagakerjaan yang sesungguhnya. "Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto menyampaikan, tren pengangguran nasional menunjukkan perbaikan pascapandemi, meskipun masih menyisakan tantangan pada aspek kualitas pekerjaan.

“Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah,” jelas Mustafa.

Dirinya juga menyoroti, dominasi sektor informal yang masih tinggi dan cenderung stagnan menjadi indikator pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif.

“Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi,” ucapnya.

PT TASPEN (Persero) melalui program Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026, melepas 35 armada bus yang melayani berbagai rute tujuan di sepanjang Pulau Jawa hingga Sumatra dengan total peserta sebanyak 1.400 pemudik. Armada bus meluncur dari beberapa lokasi, seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Kantor Pusat TASPEN, Jakarta.

Sebagai bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN, program ini bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman pada momentum Idulfitri 1447 H. TASPEN menjamin kualitas layanan dengan setiap armada yang dipersiapkan secara terkoordinasi dan dilengkapi pendamping perjalanan.

Seluruh peserta juga mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dari Taspen Life, berupa Taspen Group Personal Accident dengan Uang Pertanggungan (UP) senilai Rp20 juta per peserta guna memastikan perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan tertib sampai di tujuan.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan bahwa program Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 merupakan bentuk nyata kehadiran TASPEN bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami tidak hanya menyediakan sarana transportasi, tetapi juga memastikan setiap pemudik merasa tenang selama di perjalanan dengan adanya pendampingan dan asuransi jiwa dari grup usaha kami yaitu Taspen Life," ujar Henra.

TASPEN memperluas jangkauan program dengan penyediaan 15 unit bus bagi pegawai di lingkungan kementerian. Alokasi tersebut mencakup 5 unit bus untuk Kementerian Sekretariat Negara, disusul masing-masing 2 bus untuk Kementerian PANRB, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas.

Melalui kerja sama ini, TASPEN mempertegas peran membangun sinergi antarlembaga demi mendukung mobilitas masyarakat secara tertib pada periode Idulfitri 1447 H.

Adapun seluruh armada bus pada program mudik 2026 dirancang menjangkau sejumlah kota yang menjadi destinasi mudik, seperti Semarang (via utara), Yogyakarta (via selatan dan via tengah), Madiun (via Tol Cipali), Malang (via Yogyakarta dan via tengah), Solo-Sragen, Surabaya (via utara), Padang, serta Jambi.

Selain fasilitas transportasi, TASPEN turut menyiapkan berbagai dukungan bagi peserta mudik berupa merchandise dan perlengkapan perjalanan, seperti kaos dan topi, tumbler, payung, serta paper bag. Panitia juga sigap menyediakan paket obat-obatan ringan seperti minyak angin, obat anti mabuk perjalanan, serta perlengkapan kesehatan lain untuk mendukung kenyamanan peserta program.

Program mudik ini menjadi bukti inisiatif TASPEN yang memiliki nilai tambah yang positif, sekaligus memperkuat peran TASPEN sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara. TASPEN menegaskan selalu mengedepankan pelayanan prima, kolaborasi lintas instansi, serta kontribusi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

PALEMBANG - PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memperkuat peran dalam penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dengan menggandeng Universitas Sriwijaya (Unsri) dalam kemitraan penempatan alumni di sektor perbankan dan industri nasional.

Kemitraan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun itu difokuskan pada peningkatan kesiapan kerja lulusan serta perluasan akses penempatan di dunia usaha. Kerja sama tersebut relevan di tengah meningkatnya tuntutan industri terhadap tenaga kerja dengan kompetensi siap pakai.

Melalui kerja sama ini, alumni Unsri disalurkan ke sejumlah mitra PKSS, khususnya di sektor perbankan dan perusahaan nasional dengan fokus wilayah Sumatera Selatan.

“Kolaborasi jangka panjang dengan Unsri membuktikan bahwa sinergi antara pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta siap kerja. PKSS akan terus memperluas peran tersebut agar penyerapan alumni dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan SDM, khususnya wilayah Sumatera Selatan,” ujar Dera Andhika Duana, Strategic Quality Manpower & Development Department PT PKSS, Selasa (30/12/2025).

Selain penempatan kerja, PKSS terlibat sejak tahap persiapan lulusan memasuki dunia profesional. Pihaknya aktif menyelenggarakan berbagai program antara lain campus hiring, career bootcamp, job fair, serta pembekalan dunia kerja.

Program tersebut dirancang untuk menjembatani transisi lulusan dari lingkungan akademik ke dunia industri. Universitas Sriwijaya tercatat sebagai salah satu dari 20 universitas terbaik di Indonesia versi Times Higher Education.

Posisi tersebut menempatkan Unsri sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia strategis, khususnya bagi kawasan Sumatera yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing.

Kolaborasi antara PKSS dan Unsri mencerminkan upaya untuk mempersempit jarak antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri sekaligus menjadi bagian dari solusi atas persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk tenaga kerja terampil agar bisa diserap lapangan kerja di luar negeri. Total ada melatih 500.000 tenaga kerja yang akan diberikan pelatihan.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, sebenarnya pelatihan-pelatihan tenaga kerja sudah dilakukan. Hanya saja Presiden Prabowo Subianto ingin lebih massif.

“Kalau kita lihat peluang kerja di luar negeri memang sangat besar. Jadi memang ada beberapa negara yang selama ini kita sudah kerja sama mengirim tenaga kerja apakah temproray atau kontak seperti Jepang, Korea, ini memang hal yang harus kita optimalkan,” ujarnya dalam Program Ekslusif Sindo Sore, Jumat (24/10/2025).

Selama ini, kata Yassierli, biaya pelatihannya ada yang disupport pemerintah, namun ada juga yang menyiapkan sendiri. Menurut Yassierli, pelatihan tersebut ada yang di instansi pemerintah dan swasta. “Dengan kebijakan pemerintah yang baru, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan untuk 500.000,” ucapnya.

Adapun pelatihan yang diberikan yakni keterampilan mengelas mengingat kebutuhan di luar negeri sangat besar. Selain itu, pelatihan hospitality untuk di perhotelan serta nurse atau perawat di mana kerja sama sudah terjalin dengan Jepang.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan kawasan industri. Balai-balai kita juga sudah memiliki network. Kalau sekarang Pa Presiden minta 500.000 orang dengan didanai oleh pemerintah,” katanya.

Menurut Yassierli, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk kemudian membuat perjanjian dengan negara-negara mana yang akan ditempatkan.

“Kita ada balai-balai dan juga pihak swasta. Kalau angkanya 500.000 ini harus ada upaya kerja bersama semua. Saat ini, kami menyiapkan seberapa banyak kapasitasnya,” ujarnya.