Bisnis.com, SURABAYA — Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tercatat menurun signifikan hingga menyentuh 0,29% pada 2025. Realisasi tersebut diketahui berada di bawah rata-rata catatan secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut terpangkas dari posisi sebelumnya yakni mencapai 4,55% pada 2020.

Penurunan sebesar 4,26% poin yang terjadi selama periode 2020-2025 ini juga lebih tinggi dibanding dengan penurunan nasional yang tercatat hanya sebesar 3,05%.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan tren penurunan yang konsisten ini menjadi bukti bahwa program pembangunan dan perlindungan sosial di wilayahnya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29% atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85%. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).

Rinciannya, progres penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim tercatat sebesar 2,23% pada 2021, lalu turun menjadi 1,80% pada 2022. Tren positif berlanjut pada 2023 menjadi 0,82%, kemudian 0,59% pada 2024, hingga menyentuh 0,29% pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian ini tetap terjaga positif meski terdapat penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya US1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US2,15 PPP sepanjang periode 2024 hingga 2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” ucapnya.

Penurunan kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan perbaikan indikator makro ekonomi Jatim lainnya. BPS mencatat persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 berada di angka 9,30%, turun dari posisi pada Maret 2025 sebesar 9,50%.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Februari 2026 juga turun menjadi 3,55% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ketenagakerjaan ini didukung oleh serapan lulusan SMK yang membaik, di mana angka pengangguran dari sektor tersebut terkoreksi menjadi 5,73%.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” tegasnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang Triwulan I/2026 tercatat tumbuh 5,96% (yoy), sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Secara struktur, perekonomian Jatim masih ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 31,45%, diikuti perdagangan 18,77%, dan pertanian sebesar 10,51%.

Khofifah menekankan bahwa keberhasilan ini didorong oleh berbagai program integrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, hingga intervensi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” jelasnya.

Pemprov Jatim berkomitmen agar penanganan kemiskinan terus berdampak konkret pada kesejahteraan riil masyarakat, bukan sekadar perbaikan data statistik di atas kertas.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Khofifah juga mengapresiasi kerja kolektif serta kolaborasi dari segenap elemen lintas sektor yang telah ikut mengawal jalannya program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur menurun secara signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen di tahun 2025.

Angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut tercatat jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang ada di angka sebesar 0,85 persen.

Tidak hanya itu jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin.

Rincinya, kemiskinan ekstrem Jatim pada tahun 2020 ada di angka 4,55 persen dan turun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan nasional sebesar 3,05 persen.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).

Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.

Menurutnya, capaian ini menjadi semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jatim tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.

Hal tersebut, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makroekonomi Jatim. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim juga terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jatim turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jatim juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jatim.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jatim juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Struktur ekonomi Jatim sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menyebutkan bahwa capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jatim merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.

Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

Lebih lanjut, kata dia, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.

“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jatim yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah.