Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mengimbau kendaraan berat, khususnya truk sumbu tiga, untuk mengalihkan rute perjalanannya dari kawasan pendidikan Jatinangor guna menjaga aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, mahasiswa, hingga tenaga pendidik yang kerap terdampak oleh kepadatan mobilitas kendaraan besar di wilayah tersebut. Penataan arus lalu lintas ini diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan di zona pendidikan.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat, mahasiswa, dan para dosen, kami mengimbau kendaraan besar, khususnya truk sumbu tiga, untuk tidak melewati kawasan pendidikan Jatinangor. Hal ini demi menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan yang aktivitas pendidikannya sangat padat,” ujar Dony.

Sebagai solusi, Dony menyarankan para pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan berat untuk mengoptimalkan pemanfaatan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang telah beroperasi penuh.

Bagi kendaraan logistik dari arah Bandung menuju Sumedang maupun Cirebon, diharapkan dapat masuk melalui Gerbang Tol Cileunyi dan melanjutkan perjalanan melalui Tol Cisumdawu tanpa melintasi jalur arteri Jatinangor. Sebaliknya, kendaraan dari arah Sumedang menuju Bandung diarahkan masuk melalui Gerbang Tol Pamulihan.

“Kami berharap para pengusaha dan pengemudi kendaraan besar dapat memanfaatkan tol. Dengan masuk dari Cileunyi atau Pamulihan, biaya tol yang dikeluarkan tidak terlalu memberatkan, namun manfaatnya sangat besar untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Jatinangor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Dony menjelaskan bahwa penggunaan Tol Cisumdawu oleh kendaraan berat tidak hanya menjadi solusi bagi kepadatan di Jatinangor, tetapi juga untuk menghindari titik rawan kemacetan dan kecelakaan di jalur lama seperti kawasan Cadas Pangeran.

“Harapan kami, kendaraan besar bisa beralih menggunakan tol sehingga masyarakat dapat menikmati kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan lancar, baik di kawasan Jatinangor maupun jalur menuju Sumedang,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemkot Balikpapan menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk dibangun menjadi depo kontainer sekaligus kantong parkir kendaraan berat. Langkah ini sebagai respons keberadaan deretan truk besar yang kerap parkir di bahu jalan di kawasan SPBU Km 15 Balikpapan Utara yang memicu kemacetan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan lahan yang akan digunakan merupakan milik Pemerintah Kota, berlokasi di koridor Km 5 hingga Km 13.

Kawasan itu diproyeksikan sebagai area parkir terpadu sekaligus depo kontainer guna memecah konsentrasi kendaraan berat yang selama ini bertumpuk di sekitar SPBU Km 15.

"Nanti akan dibangun area parkir dan depo kontainer di lahan milik Pemkot. Tujuannya untuk memecah kemacetan dan mengantisipasi truk-truk besar yang selama ini parkir di sekitar SPBU Km 15," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Rahmad mengakui bahwa wacana pembangunan ini telah bergulir sejak beberapa tahun lalu, namun terus tersandung oleh keterbatasan fiskal daerah. Kondisi anggaran yang sedang defisit menjadi tembok penghalang utama.

Pemkot untuk sementara hanya menargetkan tahap land clearing atau pembukaan lahan pada tahun ini, sembari menunggu ruang fiskal yang lebih memadai.

"Harusnya tahun ini sudah mulai dibangun, tetapi karena kondisi anggaran yang mengalami defisit, kami akan melihat perkembangannya terlebih dahulu," ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemkot membuka opsi pendanaan dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran mendatang.

Rahmad optimistis proyek ini dapat selesai paling lambat tahun depan. "Insyaallah tahun depan persoalan parkir truk bisa selesai karena sudah ada lokasi khusus yang disiapkan," tegasnya.

Dia menuturkan proyek ini juga menyentuh isu keselamatan yang selama ini luput dari penanganan serius. Parkir kendaraan berat di badan jalan terbukti menjadi faktor pemicu kecelakaan berulang di kawasan SPBU Km 15.

"Kami juga memikirkan aspek keselamatan. Di kawasan depan SPBU Km 15 itu sudah banyak korban kecelakaan. Karena itu perlu ada solusi agar truk tidak lagi parkir di lokasi tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT- Jalur Garut-Tasikmalaya diberlakukan one way atau jalur satu arah menuju Tasikmalaya. Hal itu dilakukan usai terjadi kepadatan kendaraan di Jalur Limbangan, Lewo hingga Malangbong, Kabupaten Garut.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, sejumlah petugas kepolisian melakukan pemberhentian di jalur-jalur arteri untuk mengantisipasi kendaraan masuk ke arah sebaliknya.

Sebelumnya, terjadi kepadatan arus lalu lintas selepas Simpang Nagreg, Kabupaten Bandung. Sempat jalanan lengang sebelum akhirnya kembali padat pascawaktu berbuka puasa.

Pemudik kembali memadati jalur ini hingga petugas akhirnya memberlakukan jalur satu arah hingga Jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya.

Petugas kepolisian yang bertugas belum bisa memastikan berapa durasi jalur satu arah ini diberlakukan.

Hingga kini, kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya memanfaatkan penerapan jalur satu arah ini untuk mempercepat kendaraan untuk menuju kampung halamannya di momen mudik lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

Truk Sumbu Tiga

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menindak puluhan sopir kendaraan truk sumbu tiga yang nekat melintas di jalur mudik wilayah Kabupaten Bandung, Minggu (15/3/2026).

Kendaraan berat tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kepadatan arus lalu lintas sekaligus berpotensi memicu kecelakaan selama periode mudik Lebaran 2026.

Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan pembatasan operasional saat arus mudik.

Menurut Rudi, berdasarkan analisis sementara jajaran kepolisian di lapangan, keberadaan truk sumbu tiga yang tetap beroperasi menjadi salah satu faktor memperlambat laju kendaraan pemudik. Kendaraan berat tersebut kerap menimbulkan antrean panjang terutama di ruas jalan dengan kondisi menanjak maupun menurun.

“Kami memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan sumbu tiga. Dari hasil analisis beberapa hari terakhir, salah satu penyebab arus lalu lintas menjadi lambat adalah kendaraan berat yang masih beroperasi,” ujar Rudi, Minggu (15/3/2026).

Dia mengingatkan para pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang selama periode mudik. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama pemerintah guna menjaga kelancaran perjalanan masyarakat yang pulang ke kampung halaman.

Rudi menilai kepatuhan pengusaha angkutan barang sangat penting agar perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman. Menurutnya, momen mudik merupakan waktu ketika jutaan masyarakat melakukan perjalanan secara bersamaan, sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas yang ketat.

Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan sumbu tiga juga dinilai berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan evaluasi kepolisian, truk besar kerap melambat di tanjakan atau turunan, bahkan terkadang berhenti di bahu jalan sehingga mengganggu kendaraan lain yang melintas.

“Beberapa kecelakaan yang terjadi juga dipicu kelalaian kendaraan berat yang parkir di bahu jalan atau melambat di jalur padat. Kondisi ini bisa memperparah risiko kecelakaan,” katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas memperpanjang kebijakan pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan tidak mewajibkan penggunaan QR code.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menuturkan kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh BBM di tengah pemulihan pasca bencana dan cuaca ekstrem.
Adapun perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya mencakup pembelian untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Perpanjangan kekeringan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan Pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Barat,” ungkap Wahyudi melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (31/12/2025).
Dia menyebut, kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana. Ini guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.
Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025. Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
“Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pasca bencana,” imbuh Wahyudi.
Sementara di Provinsi Sumatra Barat, perpanjangan masa tanggap darurat untuk Kabupaten Agam berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Agam.
Wahyudi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatra Barat dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana pada wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam selama perpanjangan masa tanggap darurat.
Senada, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Pasaman Barat juga dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan operasional kendaraan dalam rangka penanganan bencana tanggap darurat.
“Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar, perpanjangan masa darurat bencana mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, perpanjangan berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025,” tutur Wahyudi.
Dia mengatakan, pelaksanaan relaksasi itu dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pelaksana Penugasan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM. Belilah BBM sesuai kebutuhan agar kondisi menyediakan energi di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik dan pemulihan berjalan lancar,” pungkas Wahyudi.