Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mengimbau kendaraan berat, khususnya truk sumbu tiga, untuk mengalihkan rute perjalanannya dari kawasan pendidikan Jatinangor guna menjaga aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, mahasiswa, hingga tenaga pendidik yang kerap terdampak oleh kepadatan mobilitas kendaraan besar di wilayah tersebut. Penataan arus lalu lintas ini diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan di zona pendidikan.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat, mahasiswa, dan para dosen, kami mengimbau kendaraan besar, khususnya truk sumbu tiga, untuk tidak melewati kawasan pendidikan Jatinangor. Hal ini demi menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan yang aktivitas pendidikannya sangat padat,” ujar Dony.

Sebagai solusi, Dony menyarankan para pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan berat untuk mengoptimalkan pemanfaatan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang telah beroperasi penuh.

Bagi kendaraan logistik dari arah Bandung menuju Sumedang maupun Cirebon, diharapkan dapat masuk melalui Gerbang Tol Cileunyi dan melanjutkan perjalanan melalui Tol Cisumdawu tanpa melintasi jalur arteri Jatinangor. Sebaliknya, kendaraan dari arah Sumedang menuju Bandung diarahkan masuk melalui Gerbang Tol Pamulihan.

“Kami berharap para pengusaha dan pengemudi kendaraan besar dapat memanfaatkan tol. Dengan masuk dari Cileunyi atau Pamulihan, biaya tol yang dikeluarkan tidak terlalu memberatkan, namun manfaatnya sangat besar untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Jatinangor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Dony menjelaskan bahwa penggunaan Tol Cisumdawu oleh kendaraan berat tidak hanya menjadi solusi bagi kepadatan di Jatinangor, tetapi juga untuk menghindari titik rawan kemacetan dan kecelakaan di jalur lama seperti kawasan Cadas Pangeran.

“Harapan kami, kendaraan besar bisa beralih menggunakan tol sehingga masyarakat dapat menikmati kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan lancar, baik di kawasan Jatinangor maupun jalur menuju Sumedang,” pungkasnya.

Sumedang (ANTARA) - Pengelola Tol Cisumdawu menyatakan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow selama empat bulan akibat pergerakan tanah yang menyebabkan retakan sepanjang 80 meter di kilometer 207+300 tol tersebut di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Agustinus Sudrajat di Sumedang, Rabu, mengatakan retakan yang muncul dengan panjang sekitar 80 meter dan kedalaman mencapai 2 meter ini diakibatkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi.

"Retakan ini kami identifikasi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, serta kondisi wilayah yang berada di area perbukitan," katanya.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan fungsi drainase berjalan optimal serta melakukan penutupan sementara dan pengalihan arus kendaraan.

Pengalihan arus kendaraan tersebut dilakukan terhadap kendaraan dari arah Bandung menuju Cirebon yang diarahkan keluar melalui Gerbang Tol Paseh.

Untuk penanganan jangka panjang, kata dia, akan dilakukan penguatan struktur menggunakan bore pile dengan kedalaman sekitar 30 meter dan panjang penanganan mencapai 100 meter.

Selain itu, pihaknya bersama kepolisian akan menerapkan contraflow di jalur B arah Bandung, mulai KM 206+125 hingga KM 208+200.

"Selama contraflow berlangsung tidak ada pembatasan kendaraan, seluruh kendaraan masih bisa melintas," ujarnya.

Sementara itu, Kanit PJR Tol Cisumdawu Iptu Deny Ruchyat mengatakan rekayasa lalu lintas tersebut diperkirakan berlangsung selama tiga hingga empat bulan, menyesuaikan dengan proses perbaikan di lapangan.

"Paling tidak contraflow dilakukan tiga sampai empat bulan selama masa perbaikan. Namun kami upayakan bisa lebih cepat," kata Deny.

Ia menambahkan, pelaksanaan contraflow direncanakan mulai diberlakukan pada Rabu (8/6), setelah kesiapan sarana dan prasarana terpenuhi.

Petugas mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi ruas terdampak selama masa perbaikan berlangsung.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati bersama jajaran Citra Karya Jabar Tol (CKJT) melakukan monitoring progres penanganan dampak di kawasan Bendung Cihamerang, Kamis (5/3/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian permasalahan bendung yang selama beberapa tahun terakhir berdampak pada lahan pertanian warga di sekitar lokasi.

Bupati Dony menyampaikan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya mencari solusi terbaik agar permasalahan tersebut segera teratasi, terutama bagi masyarakat yang terdampak.

“Hari ini saya bersama Dirut CKJT dan jajaran direksi serta para stakeholder, termasuk Forkopimcam dan pihak terkait lainnya, meninjau langsung progres penanganan di Bendung Cihamerang. Kami terus mengupayakan percepatan penyelesaian masalah ini,” ujar Bupati Dony.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan bendung tersebut telah berdampak pada lahan pertanian warga yang selama sekitar lima tahun tidak dapat ditanami.

“Harapannya masyarakat yang sawahnya sudah lima tahun tidak bisa ditanami bisa mendapatkan kejelasan terkait masa depannya,” katanya.
Selain menyangkut sektor pertanian, penanganan bendung juga dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar bendungan.

“Yang lebih penting adalah keselamatan jiwa warga di dua desa yang berada di bawah elevasi puncak Bendung Cihamerang. Ini menjadi perhatian serius kita semua,” tambahnya.

Bupati Dony juga menegaskan bahwa penanganan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional, yakni operasional Jalan Tol Cisumdawu agar tetap berjalan dengan baik.

Sebagai langkah teknis, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah penyedotan air bendung untuk mengurangi tekanan air berdasarkan rekomendasi para ahli.

“Solusinya saat ini dilakukan penyedotan. Ini berdasarkan kajian para ahli untuk mengurangi tekanan air sehingga tidak terus menekan. Ini bagian dari upaya mitigasi bencana,” jelasnya.

Bupati Dony mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bendung tersebut, termasuk CKJT dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang turut terlibat dalam upaya penanganan.

“CKJT membantu membuka akses jalan ke lokasi, BBWS menangani dari sisi teknis dan anggaran, serta pemerintah daerah ikut berkolaborasi bersama masyarakat. Ini kerja bersama untuk mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Selain upaya teknis, pemerintah daerah juga telah memberikan berbagai bantuan kepada warga terdampak, seperti bantuan uang dan kebutuhan pokok.

“Pemda bersama pihak lain juga pernah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang dan beras sebagai bentuk kepedulian,” katanya.

Bupati Dony berharap upaya penanganan tersebut dapat segera selesai sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

“Kami mohon doa dari masyarakat agar penanganan Bendung Cihamerang ini bisa segera selesai dan memberikan solusi terbaik bagi warga,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) mulai mematangkan strategi pengamanan dan pelayanan infrastruktur jalan tol guna menyambut lonjakan arus mudik Lebaran 2026.

Kepastian kesiapan jalur bebas hambatan ini dilakukan untuk menjamin kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di Jawa Barat di momen lebaran tahun ini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, menegaskan berdasarkan hasil peninjauan langsung di Command Center CKJT, otoritas pengelola jalan tol telah menyiapkan infrastruktur pendukung secara komprehensif. Langkah ini mencakup penguatan standar operasional prosedur (SOP), optimalisasi perangkat pemantauan digital, hingga integrasi sistem pengawasan lalu lintas berbasis CCTV di seluruh ruas Tol Cisumdawu.

“Kami telah meninjau langsung kesiapan pengelolaan ruas Tol Cisumdawu untuk menghadapi arus mudik. Dari pemantauan kami, CKJT sudah sangat siap, baik dari sisi perlengkapan maupun sistem monitoring yang mampu memantau seluruh pergerakan pengguna jalan secara real-time,” ujar Dony.

Dony menekankan pentingnya aspek keselamatan (safety) sebagai prioritas utama. Pemkab Sumedang berkomitmen menjalin koordinasi dengan pengelola jalan tol agar arus kendaraan yang melintasi wilayahnya dapat berjalan efektif, minim kendala, dan memberikan kenyamanan bagi para pemudik.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol, Agustinus, memastikan kesiapan korporasi dalam mengantisipasi volume kendaraan yang diprediksi meningkat signifikan. Meski demikian, ia memberikan catatan khusus terkait kewaspadaan pengemudi terhadap potensi risiko teknis di lapangan, seperti fenomena aquaplaning saat hujan dan risiko tabrak belakang akibat kurangnya jarak aman antar-kendaraan.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintasi genangan air. Selain itu, marka jalan solid di pinggir jalan yang mengandung lapisan glass bead cenderung menjadi licin saat basah, sehingga stabilitas kendaraan harus benar-benar terjaga,” jelas Agustinus.

Terkait fasilitas penunjang, manajemen CKJT memastikan bahwa rest area di sepanjang Tol Cisumdawu akan dioperasikan secara fungsional selama periode mudik, meskipun beberapa titik masih dalam tahap konstruksi permanen. Fasilitas standar seperti mushola, toilet, dan gerai UMKM lokal dipastikan tersedia untuk melayani kebutuhan transaksional dan peristirahatan pemudik.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi, pengelola juga telah menyiapkan SPBU modular yang menyediakan bahan bakar jenis Pertamax dan Pertamina Dex. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan akibat kehabisan bahan bakar di tengah jalur tol. Selain aspek fungsional, Tol Cisumdawu juga diposisikan sebagai jalur mudik tematik yang menawarkan panorama alam Sumedang bagi para pengguna jalan.

“Kami berharap Tol Cisumdawu tidak hanya menjadi lintasan yang aman dan lancar, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan sekaligus mempromosikan potensi keindahan daerah kepada masyarakat luas,” pungkas Agustinus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan regulasi teknis untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama masa mudik dan balik Lebaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menjelaskan, berdasarkan SKB tersebut pemerintah akan menerapkan rekayasa berupa sistem satu arah (one way), contraflow, hingga skema ganjil-genap secara situasional.

"Adanya pengaturan ini bukanlah hal yang baru. Ini perlu dilakukan agar dapat mengurai kepadatan dan menciptakan kelancaran arus lalu lintas sehingga semua pemudik merasakan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan aspek keselamatan," jelas Aan dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Perinciannya, sistem one way pada arus mudik dijadwalkan akan diberlakukan mulai 17 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Rekayasa ini akan membentang mulai dari KM 70 Ruas Tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 Jalan Tol Semarang - Solo.

Untuk arus balik, sistem satu arah akan diberlakukan mulai KM 421 Jalan Tol Semarang - Solo menuju KM 70 Jalan Tol Jakarta - Cikampek. Skema ini dijadwalkan bakal dimulai pada 23 Maret 2026 pukul 12.00 WIB dan berakhir pada 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

"Pada saat one way di waktu arus mudik akan dilakukan penutupan semua pintu gerbang tol menuju arah Jakarta sementara akan ada penutupan pintu gerbang tol menuju arah Semarang pada saat arus balik. Sementara pada jalan tol Cipali kendaraan dari jalan tol Cisumdawu menuju arah Jakarta saat arus mudik ataupun menuju arah Semarang saat arus balik dapat keluar di gerbang tol Cimalaka dan Cisumdawu Jaya," tambah Aan.

Sebelum pelaksanaan one way, petugas akan melakukan pembersihan jalur dan area rest area selama dua jam. Untuk arus mudik, sterilisasi dilakukan mulai KM 421 hingga KM 70 pada 17 Maret pukul 10.00 WIB, sedangkan untuk arus balik dilakukan di rute sebaliknya pada 23 Maret pukul 10.00 WIB.

Pemerintah juga menetapkan jadwal normalisasi lalu lintas dan pembukaan kembali jalan masuk setelah masa rekayasa berakhir. Normalisasi pasca-mudik dilakukan pada 21 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, sedangkan pasca-arus balik dijadwalkan pada 30 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

"Kami juga akan menerapkan sistem Ganjil Genap yang tentu sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Akan diterapkan di ruas jalan Tol Karawang Barat KM 47 hingga Kalikangkung KM 414 dan ruas Jalan Tol Tangerang – Merak dari KM 31 hingga KM 98 dan arah sebaliknya. Waktunya mengikuti jadwal pemberlakuan One Way untuk mengendalikan volume kendaraan," katanya.

Adapun, skema ganjil-genap arus mudik berlaku mulai 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Untuk arus balik, pembatasan ini dilaksanakan mulai 23 Maret 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Aturan ganjil-genap tidak berlaku bagi kendaraan pimpinan negara, tamu asing, kendaraan dinas TNI/Polri, ambulans, pemadam kebakaran, serta angkutan umum plat kuning.

Selanjutnya, sistem contraflow akan diberlakukan di tol Jakarta - Cikampek KM 47 - KM 70 dan tol Jagorawi KM 21 - KM 8 pada jam-jam padat arus mudik dan balik.

"Di tol Japek saat arus mudik berlaku contraflow pada 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB dan tanggal 21 Maret 2026 pukul 12.00–20.00 WIB serta 22 Maret 2026 pukul 09.00–18.00 WIB," jelas Aan.

Sementara sistem contraflow saat arus balik berlaku tanggal 23 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB di tol Japek dan Selasa, 24 Maret 2026 pukul 14.00–19.00 WIB serta Minggu, 29 Maret 2026 pukul 14.00–19.00 WIB di tol Jagorawi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kota Bandung kini memiliki dua akses penting dari luar daerah yaitu Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Stasiun Whoosh Tegalluar, titik akhir kereta cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh.

Keduanya menjadi pintu bagi para pelancong, pebisnis, maupun warga yang beraktivitas keluar-masuk Bandung. Namun, perbedaan jarak keduanya menuju pusat kota cukup signifikan dan berdampak langsung pada kenyamanan perjalanan.

Bandara Internasional Kertajati, yang berada di wilayah Majalengka, berjarak sekitar 98 kilometer dari pusat Kota Bandung. Dalam sejumlah rute lain, jaraknya bisa berada pada kisaran sekitar 68 kilometer tergantung jalur tol yang digunakan. Namun rute terumum yang terhubung dengan Tol Cisumdawu menempatkan jarak hampir mencapai 100 kilometer.

Dengan kondisi normal, waktu tempuh dari Kertajati menuju Bandung berada pada kisaran 1 hingga 1,5 jam melalui tol. Meskipun relatif jauh, kehadiran Tol Cisumdawu setidaknya membuat akses lebih mulus dibandingkan sebelum tol tersebut beroperasi.

Berbeda dengan Kertajati, Stasiun Whoosh Tegalluar yang terletak di wilayah Bandung Timur menawarkan jarak yang jauh lebih dekat. Dari Tegalluar ke pusat Kota Bandung, jaraknya hanya sekitar 20 hingga 25 kilometer.

Dengan jarak yang relatif pendek, perjalanan dari Tegalluar menuju pusat kota dapat ditempuh hanya dalam 30–45 menit, baik menggunakan mobil pribadi, shuttle resmi Whoosh, maupun layanan DAMRI.

Perbedaan jarak ini memberikan gambaran jelas bahwa akses dari dan menuju Stasiun Tegalluar jauh lebih praktis dibandingkan dari Bandara Kertajati.

Namun demikian, Bandara Kertajati menawarkan keunggulan lain, terutama bagi penumpang pesawat yang membutuhkan penerbangan domestik maupun internasional yang tidak tersedia di Bandung.

Dengan berkembangnya konektivitas baik melalui udara maupun kereta cepat, Bandung kini berada dalam posisi strategis. Warga dan wisatawan dapat memilih moda transportasi sesuai kebutuhan.

Bandara Kertajati Kalah Pamor

Data pariwisata di Jawa Barat menunjukkan tren peralihan penggunaan transportasi menuju Jawa Barat oleh wisatawan mancanegara (Wisman) pada Oktober 2025.

Hal itu ditunjukkan kunjungan wisman melalui Bandara Kertajati yang turun tajam di tengah meningkatnya kunjungan warga negara asing (WNA) ke Jawa Barat, namun terjadi peningkatan penggunaan kereta cepat Whoosh. Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga mencatatkan kenaikan yang sama.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Kunjungan wisman melalui pintu masuk Bandara Kertajati hanya mencatatkan 151 kunjungan pada Oktober 2025.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 42,59% dibandingkan bulan sebelumnya, September 2025, yang mencapai 263 kunjungan.

Secara kumulatif, kunjungan wisman melalui bandara tersebut sepanjang Januari–Oktober 2025 anjlok drastis jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yakni 2.717 kunjungan dari sebelumnya 9.237 kunjungan.

Wisman yang masuk ke Jawa Barat melalui Kertajati masih didominasi dari Singapura 30,46% diikuti Malaysia 15,23%.

Fungsional Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat, Ninik Anisah, menjelaskan bahwa penurunan di Kertajati bukan berarti total kunjungan WNA ke Jawa Barat menjadi sedikit. Hal ini mengindikasikan adanya peralihan pintu masuk WNA, yakni melalui kereta cepat Whoosh.

Berdasarkan rilis BPS Jawa Barat, jumlah kunjungan WNA melalui Whoosh mencapai 16.431 kunjungan pada Oktober 2025.

Meskipun angka ini turun 17,30% secara bulanan (MoM) dibandingkan September 2025 (19.867 kunjungan), secara tahunan (YoY) kunjungan WNA pada Oktober 2025 tercatat naik 20,33% dibandingkan Oktober 2024.

Secara kumulatif, data Januari–Oktober 2025 menunjukkan jumlah WNA yang masuk ke Jawa Barat menggunakan Whoosh mencapai 160.648 kunjungan. Angka ini melonjak 48,18% dibandingkan periode serupa tahun 2024 yang hanya mencapai 115.170 kunjungan.

Kenaikan signifikan juga dicapai sektor domestik. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Oktober 2025 mencapai 17,04 juta perjalanan, naik tipis 0,10% secara month to month dan naik 24,03% secara year on year.

“Secara kumulatif jumlah perjalanan wisnus Januari-Oktober 2025 mencapai 175,57 juta perjalanan atau naik 28,73% dibandingkan periode yang sama 2024 yang hanya mencapai 136,39 juta perjalanan,” ungkap dia.

Sementara itu, sepanjang Januari–Oktober 2025, daerah tujuan wisnus masih terpusat di Bodebek dan Bandung Raya, yang menyumbang 51,71% dari total perjalanan.

“Perjalanan ke Kabupaten Bogor masih yang tertinggi sebesar 14,85 persen, diikuti perjalanan ke Kota Bandung sebesar 11,30%,” ungkap dia.

Bisnis.com, CIREBON - Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), Helmy Yahya, menilai ekonomi Rebana masih menyimpan potensi besar yang belum digarap maksimal. Dia menyebut kawasan ini ibarat “mutiara terpendam”, terutama di wilayah Indramayu dan Cirebon yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.

Dalam Cirebon Investment Summit di Kabupaten Cirebon, Kamis (27/11/2025), Helmy mengungkap koridor ekonomi terbesar di Jawa Barat tersebut memiliki infrastruktur kelas nasional, namun perkembangan antarwilayah belum berjalan seimbang.

“Ada daerah yang sudah sprint menarik modal, tapi Indramayu dan Cirebon masih jadi PR paling serius,” ujarnya.

Helmy memaparkan konsep Rebana sebagai pusat pertumbuhan baru Jawa Barat mulai terbentuk di Subang, Majalengka, dan Sumedang. Ketiga wilayah ini menikmati dorongan kuat dari hadirnya Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta Tol Cisumdawu.

Subang kini berkembang sebagai pusat logistik dan ekspor otomotif berkat Patimban. Majalengka menikmati pertumbuhan investasi melalui Aerocity Kertajati yang disiapkan menjadi simpul industri penerbangan dan logistik udara.

Sementara itu, Sumedang semakin terintegrasi dengan kawasan pendidikan Jatinangor serta akses langsung menuju Kertajati melalui Tol Cisumdawu. Kombinasi tersebut menjadikan ketiganya magnet bagi modal baru di sektor industri terintegrasi, manufaktur, teknologi, hingga logistik.

Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, Helmy memotret Indramayu dan Cirebon sebagai dua daerah yang belum mampu menampilkan daya saing kuat.

Indramayu masih bergantung pada migas dan pembangkit listrik, sehingga ruang untuk mengembangkan industri baru terbatas. Rencana kawasan industri belum menunjukkan percepatan signifikan, ditambah hambatan birokrasi perizinan yang dinilai belum cukup ramah bagi investor.

Helmy menekankan perlunya lompatan besar agar Indramayu bisa membangun kawasan logistik dan industri yang menyerap tenaga kerja lokal.

Cirebon menghadapi persoalan lain: tata kelola kawasan industri yang tidak terintegrasi akibat pemisahan administratif antara kabupaten dan kota. Lahan industri tersebar tanpa membentuk klaster besar, sehingga kurang menarik bagi investor global.

Pelabuhan belum menjadi motor utama ekonomi, sementara isu urban seperti banjir, kemacetan, dan kepastian tata ruang masih menjadi ganjalan. “Cirebon punya peluang menjadi koridor penting Rebana, tapi butuh percepatan yang konsisten,” ucap Helmy.

Helmy menekankan pembenahan Indramayu dan Cirebon merupakan kunci masa depan Rebana. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penyederhanaan perizinan, penetapan zona industri yang tegas, peningkatan kualitas SDM, hingga penyediaan utilitas dasar.

Dia juga mendorong kedua wilayah memiliki tema investasi yang jelas, sebagaimana Subang yang menguat dengan logistik maritim dan Majalengka yang mengusung konsep aerocity.

Menurut Helmy, peluang Rebana sangat besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat nasional. Namun potensi tersebut hanya akan tercapai melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemerintah pusat.

Tanpa pembenahan terstruktur, ia mengingatkan ketimpangan antarwilayah bisa melebar dan menghambat transformasi ekonomi kawasan timur dan utara Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG— Kabupaten Sumedang menjadi daerah paling progresif di antara tujuh daerah dalam ekosistem Metropolitan Rebana.

Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan menjadi koridor ekonomi baru yang strategis di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini mencakup tujuh kabupaten/kota seperti Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon.

“Dipimpin Bupati Dony Ahmad Munir, Sumedang tampil sebagai kabupaten yang bukan hanya siap menyambut investasi, tetapi juga telah menyiapkan fondasi digital-infrastruktur yang kuat,” kata Budhiana Kartawijaya, Deputy CEO Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana dalam sesi CEO Talk di rangkaian West Java Investment Summit (WJIS) 2025, belum lama ini.

WJIS merupakan forum ekonomi tahunan yang ke-7 digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi salah satu Pembicara di CEO Talks for West Java New Economic Corridor “How West Java Wins: Leveraging Trade, Technology, and Talent for Global Success".Dony menyampaikan komitmen Sumedang yang terbuka dan antusias terhadap investor. Sumedang juga menyiapkan regulasinya dengan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki enam gerbang keluar di sepanjang Tol Cisumdawu, akses istimewa yang tidak dimiliki daerah lain.

“Ini menjadikan Sumedang hanya berjarak menit dari Bandung di barat dan Bandara Kertajati di timur,” katanya.

Selain itu, terang Budhiana, Sumedang memiliki ekosistem pendidikan yang subur. Kecamatan Jatinangor menjadi pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi top ada di sana. Di pusat Sumedang kota juga ada perguruan tinggi dan saat ini beberapa perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan Pemkab Sumedang untuk membuka kampus.

“Perguruan tinggi yang melahirkan talenta muda bagi industri manufaktur, digital, dan jasa,” kata Budhiana.

Di sektor infrastruktur air, Sumedang diperkuat kehadiran beberapa bendungan mulai dari Bendungan Jatigede, Cipanas di Ujungjaya dan Sadawarna di Surian.

“Bendungan Jatigede salah satu bendungan terbesar di Indonesia, yang menjadi tulang punggung air baku, pariwisata, dan energi,” katanya.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki modal besar di sektor pariwisata. Panorama Bendungan Jatigede, kawasan perbukitan, kuliner lokal seperti tahu Sumedang, serta tradisi budaya yang kuat memberi peluang lahirnya destinasi unggulan baru.

“Dengan akses Cisumdawu yang sangat cepat, Sumedang dapat menjadi destinasi one-day trip bagi Bandung dan Cirebon, sekaligus weekend getaway bagi wisatawan Jabodetabek,” katanya.

Bahkan, jelasnya, jika dikelola dengan konsep green tourism dan smart tourism, Sumedang bisa menjadi wajah baru pariwisata Jawa Barat bagian timur.

Budhiana juga menilai, keunggulan Sumedang tidak berhenti pada ekonomi dan pariwisata. Kabupaten ini menjadi pelopor digitalisasi birokrasi di tingkat nasional. Semua proses administrasi, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga layanan kesehatan, dilakukan secara cepat, transparan, dan mudah diakses.

“Dengan populasi sekitar 1,1 juta jiwa, bupati dapat memantau pola penyakit, tren kesehatan, sampai kebutuhan layanan publik berdasarkan data real-time,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Budhiana, membedakan Sumedang dari daerah lain. Keberanian melakukan digitalisasi pemerintahan secara radikal. Pemerintah kabupaten membangun platform invest.sumedangkab.go.id, sebuah portal modern yang memudahkan investor mengakses peluang, potensi lahan, regulasi, dan layanan.

Lebih menarik lagi, Sumedang membangun dashboard transparansi fiskal yang memungkinkan masyarakat mengetahui berapa uang masuk ke Sumedang dan digunakan untuk apa, bahkan pada level harian. Dengan prinsip good data, good decision; bad data, bad decision, Sumedang menjadikan data sebagai milik publik.

“Ini adalah bentuk pemerintahan modern yang jarang ditemukan di daerah lain,” katanya.

Dengan seluruh capaian tersebut, Sumedang adalah kabupaten yang paling siap menghadapi era global shift. Sumedang menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa menyambut ekonomi global tanpa kehilangan akuntabilitas, transparansi, dan kedekatan dengan rakyat.

Di lingkup lebih besar, Rebana Metropolitan akan terus bekerja untuk menyiapkan enam kabupaten/kota lain agar mampu memasuki dunia connectography dengan percaya diri: digital, terhubung, kompetitif, dan inklusif.

Jawa Barat ingin menang. Dan kemenangan itu harus dibangun dari konektivitas, keunggulan talenta, keberanian berubah, dan kemampuan membaca arah geopolitik global. Sumedang telah memulai langkah itu dan menjadi peta jalan bagi masa depan Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

Bandara Haji jadi Solusi

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

“Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

“Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Hanya Butuh Konektivitas

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

“Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.