Bisnis.com, SOLO - Tengah viral di media sosial keluhan masyarakat Jateng tentang pajak kendaraan yang disebut naik.

Dalam beberapa postingan di FB dan medsos lain, pemilik kendaraan mengunggah perbedaan pajak yang dibayarkan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang semakin naik.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, pemerintah angkat bicara tentang hal ini.

Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Bahkan, Pemprov tengah menyiapkan diskon sekitar 5 persen yang direncanakan berlaku hingga akhir tahun 2026.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur, Jumat (13/2/2026).

“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian pemberian relaksasi atau keringanan PKB tahun ini.

Kenapa Muncul Persepsi Kenaikan?

Beberapa waktu terakhir, muncul anggapan di masyarakat bahwa pajak kendaraan naik.

Hal ini berkaitan dengan penerapan opsen (tambahan pajak) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Pada 2025, kebijakan opsen sebesar 13,94 persen memang mulai diterapkan. Namun saat itu masyarakat mendapatkan diskon pada Januari–Maret 2025, sehingga beban tambahan tidak terlalu terasa.

Memasuki awal 2026, karena belum ada diskon yang diberlakukan, sebagian masyarakat merasakan nominal pembayaran berbeda dibanding periode diskon sebelumnya.

“Karena itu, Pak Gubernur meminta kami mengkaji kemungkinan relaksasi kembali. Besarannya kurang lebih 5 persen,” jelas Sumarno.

Balik Nama Tetap Gratis (lanjut halaman 2)...

Bea Balik Nama Gratis

Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Menurut laman tersebut, kebijakan diskon ini tidak diputuskan secara sembarangan. Pemprov mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut sebelum resmi diterapkan.

“Kami ingin kebijakan ini tetap berpihak pada masyarakat, tapi pembangunan juga tetap berjalan,” tegasnya.

BBNKB II Tetap Gratis

Selain rencana diskon PKB, Pemprov Jateng juga melanjutkan amanat undang-undang terkait pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) untuk kendaraan bekas pada 2026.

Namun masyarakat tetap perlu membayar komponen lain seperti PKB, PNBP untuk STNK/TNKB/BPKB, serta SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, DENPASAR – Pergerakan wisatawan dari Jawa ke Bali selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 turun 4,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), secara kumulatif sejak H-10 hingga H+7 Nataru tercatat total penumpang dari Bali ke Jawa sebanyak 427.910 orang atau turun 4,7% (YoY), dengan total kendaraan 121.364 unit atau naik 1,8% (YoY).

Sementara itu, total penumpang dari Jawa ke Bali mencapai 413.839 orang atau turun 4,5 persen, dengan kendaraan 110.193 unit atau naik 0,9 persen.

Pada Kamis (1/1/2026) atau H+7 Nataru, tercatat 30.600 penumpang dan 7.190 kendaraan menyeberang dari Bali ke Jawa melalui lintasan Ketapang–Gilimanuk. Data ini mencerminkan kembalinya masyarakat pasca libur Natal dan Tahun Baru, seiring mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi di awal tahun.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi potensi peningkatan arus balik pada akhir pekan. Menurutnya, awal Januari tidak hanya diwarnai arus balik wisatawan, tetapi juga mulai meningkatnya pergerakan angkutan logistik menuju wilayah Jawa.

“Kami memastikan kesiapan armada, optimalisasi pola operasi, serta penguatan layanan di lintasan utama, termasuk Ketapang–Gilimanuk dan Merak–Bakauheni, agar arus kendaraan tetap terkendali, khususnya pada puncak arus balik Natal dan Tahun Baru,” jelas Heru dikutip dari siaran pers, Jumat (2/1/2026).

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa berdasarkan data kumulatif Posko Angkutan Nataru 2025/2026, tingkat pemanfaatan kuota lintasan Bali–Jawa dan Sumatera–Jawa masih berada di kisaran 21,80%.

"Kondisi ini menunjukkan kapasitas penyeberangan relatif longgar, sehingga arus balik dapat berlangsung lebih merata dan terkendali," kata Windy.

Sejalan dengan itu, ASDP mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik Natal dan Tahun Baru agar merencanakan perjalanan sejak dini melalui pemanfaatan sistem tiket online Ferizy.

"Saat ini tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, dan tiket penyeberangan telah tersedia sejak H-60 sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diminta memastikan telah bertiket sebelum tiba di pelabuhan serta datang sesuai jadwal keberangkatan," ujarnya