Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai rencana pencabutan izin atau pengambilalihan perusahaan tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai langkah penegakan hukum dan penguatan tata kelola sektor sumber daya alam.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menata ulang praktik usaha agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap minat dan stabilitas investasi akan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya, apakah berbasis aturan yang jelas dan konsisten atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Saya menilai pencabutan izin sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menertibkan pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam kerangka ini, kebijakan tersebut justru akan memperbaiki kualitas iklim investasi karena memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menjaga standar lingkungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Josua menambahkan, investor jangka panjang cenderung lebih tertarik pada negara dengan aturan tegas dan konsisten dibandingkan negara yang longgar tetapi tidak pasti. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pencabutan atau pengambilalihan yang tidak transparan, tidak didahului mekanisme peringatan dan evaluasi yang jelas, atau terkesan mendadak, dapat memunculkan persepsi risiko kebijakan.

“Persepsi ini berpotensi menahan keputusan investasi baru atau mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menutup risiko,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas iklim investasi domestik, ia menegaskan bahwa ancaman utama bukan terletak pada pencabutan izin itu sendiri, melainkan pada potensi ketidakpastian aturan. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui audit yang terukur, dasar hukum yang kuat, serta memberikan ruang pembelaan yang adil bagi perusahaan, maka dampak negatif terhadap investasi dapat diminimalkan.

“Bahkan, dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan karena menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat,” tambahnya.

Seperti diketahui pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang disebut melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut disebut berkontribusi terhadap banjir di Sumatra pada akhir 2025.

Namun hingga kini, masih terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya belum diputuskan untuk dicabut atau diambil alih. Beberapa di antaranya terkait aktivitas pertambangan yang masih dalam kajian ulang pemerintah.

Josua menilai, inkonsistensi atau perubahan kebijakan yang sulit diprediksi akan meningkatkan sensitivitas risiko investasi, terutama di sektor tambang yang padat modal dan berjangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengemukakan tujuan utama penerapan profil tunggal atau single profile yang berasal dari integrasi basis data wajib pajak, pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta wajib bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Rencana penerapan single profile itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029.

Pembangunan single profile menjadi salah satu araha kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara selama periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan, single profile bertujuan untuk mengintegrasikan data para pengguna layanan Kemenkeu.

Sebagaimana diketahui, data wajib pajak (WP), pengguna jasa kepabeanan dan cukai maupun wajib bayar PNBP dikoordinasikan oleh masing-masing direktorat jenderal berbeda di Kemenkeu.

Rencana itu merupakan salah satu inisiatif untuk mengkalibrasi profil pelaku usaha berdasarkan profil pengguna layanan digital, yang saat ini telah ada di masing-masing layanan elektronik di bawah berbagai unit Kemenkeu.

"Rencana implementasi single profile untuk berbagai layanan akan dilakukan secara bertahap serta dilakukan perluasan penerapan di beberapa sistem dan layanan Kemenkeu lainnya," terang Deni kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Dia menyebut pihaknya berharap program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan layanan dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

"Termasuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara ke depan," lanjut Deni.

Namun demikian, Deni mengungkap rencana pembuatan single profile secara spesifik belum mengarah ke integrasi data dengan unit kementerian/lembaga lain. Hal ini kendati PMK No.70/2025 menyebut integrasi basis data penerimaan negara melalui single profile dilakukan untuk antarunit Kemenkeu maupun antarkementerian.

Meski demikian, sebelum adanya rencana pembangunan single profile, integrasi data salah satu unit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian/lembaga lainnya. Misalnya, dengan data nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Integrasi basis data bea cukai dan BKPM itu terkait dengan layanan elektronik di bidang ekspor-impor maupun logistik, yang kini dikoordinasikan oleh Lembaga National Single Window (LNSW), salah satu unit di bawah Kemenkeu juga. Data eksportir maupun importir serta pelaku logistik lainnya sudah berdasarkan single stakeholder information.

Hal tersebut diamini oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto. Dia menjelaskan bahwa data bea cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga lain khususnya terkait dengan ekspor dan impor. Koordinasi dilakukan di bawah unit Kemenkeu lainnya, yakni Lembaga National Single Window (LNSW).

"Melalui SINSW, sistem Bea Cukai terhubung secara langsung dengan berbagai K/L teknis yang menerbitkan izin ekspor maupun impor. Artinya, setiap kali pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah perizinan dari instansi terkait telah terpenuhi, dan apakah dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan," terang Nirwala kepada Bisnis melalui keterangan tertulis

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mengintegrasikan datanya dengan berbagai instansi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu contohnya adalah pemadanan identitas nomor induk kependudukan (NIK), yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli juga menyebut data WP sudah diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum terkait dengan data badan usaha.

Sementara itu, lanjut Rosmauli, antarunit Kemenkeu yakni Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai sudah saling bertukar data terkait dengan ekspor impor maupun profil wajib pajak pelaku usahanya.

Dia mengeklaim integrasi basis data sejatinya sudah berjalan dan sedang dalam tahap penyempurnaan, serta perluasan cakupan. Akan tetapi, otoritas pajak disebut bakal menyiapkan data-data sesuai dengan profil yang akan ingin dibangun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile wajib pajak," terangnya kepada Bisnis.

Adapun mengutip Renstra Kemenkeu 2025-2029, nantinya pembuatan single profile akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta unit baru di kementerian itu yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII).