REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

"Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari compliance yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

“Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan. Ia menegaskan, dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.

Ke depan, jelas dia, PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), mempercepat target Net Zero Emissions 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja,’’ katanya menegaskan.

PROPER momentum bertransformasi dari sekadar compliance menjadi lead dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, juga memastikan listrik semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN terus menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi hingga pengembangan pembangkit EBT. Pada periode 2021 hingga 2025, PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.

Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025.

Sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta.

PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun.

Ke depan, pemanfaatan green hydrogen dapat semakin dioptimalkan sebagai co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.

”Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, juga memberikan multiplier effect dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai rencana pencabutan izin atau pengambilalihan perusahaan tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai langkah penegakan hukum dan penguatan tata kelola sektor sumber daya alam.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menata ulang praktik usaha agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap minat dan stabilitas investasi akan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya, apakah berbasis aturan yang jelas dan konsisten atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Saya menilai pencabutan izin sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menertibkan pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam kerangka ini, kebijakan tersebut justru akan memperbaiki kualitas iklim investasi karena memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menjaga standar lingkungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Josua menambahkan, investor jangka panjang cenderung lebih tertarik pada negara dengan aturan tegas dan konsisten dibandingkan negara yang longgar tetapi tidak pasti. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pencabutan atau pengambilalihan yang tidak transparan, tidak didahului mekanisme peringatan dan evaluasi yang jelas, atau terkesan mendadak, dapat memunculkan persepsi risiko kebijakan.

“Persepsi ini berpotensi menahan keputusan investasi baru atau mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menutup risiko,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas iklim investasi domestik, ia menegaskan bahwa ancaman utama bukan terletak pada pencabutan izin itu sendiri, melainkan pada potensi ketidakpastian aturan. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui audit yang terukur, dasar hukum yang kuat, serta memberikan ruang pembelaan yang adil bagi perusahaan, maka dampak negatif terhadap investasi dapat diminimalkan.

“Bahkan, dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan karena menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat,” tambahnya.

Seperti diketahui pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang disebut melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut disebut berkontribusi terhadap banjir di Sumatra pada akhir 2025.

Namun hingga kini, masih terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya belum diputuskan untuk dicabut atau diambil alih. Beberapa di antaranya terkait aktivitas pertambangan yang masih dalam kajian ulang pemerintah.

Josua menilai, inkonsistensi atau perubahan kebijakan yang sulit diprediksi akan meningkatkan sensitivitas risiko investasi, terutama di sektor tambang yang padat modal dan berjangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bussan Auto Finance (BAF) secara resmi bergabung sebagai anggota UN Global Compact Network Indonesia (IGCN).

Managing Director BAF Sigit Sembodo mengatakan peresmian yang dilakukan pada Kamis (29/1/2026) menandai komitmen perusahaan untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

“Bergabungnya BAF dengan UN Global Compact Network Indonesia merupakan langkah strategis dalam perjalanan transformasi kami untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (16/2/2026).

Sigit menuturkan bahwa sebagai bagian dari UN Global Compact, perusahaannya akan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) ke dalam proses bisnis.

Hal tersebut, ujarnya, sejalan dengan 10 Prinsip UN Global Compact dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Kami percaya bahwa integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional perusahaan akan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat ketahanan dan relevansi bisnis BAF di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Senior Manager–Member Relations, Communications & Partnerships, IGCN Evy Rosriani menyambut baik BAF sebagai anggota baru UN Global Compact Network Indonesia.

Menurutnya, komitmen BAF mencerminkan kepemimpinan yang kuat dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam praktik bisnis perusahaan.

“Dan kami menantikan kerja sama untuk mendukung BAF dalam menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata yang selaras dengan prinsip global dan prioritas nasional,” ujar Evy.

Menilik laporan keuangan di laman resminya, BAF mencatatkan piutang pembiayaan bersih sebesar Rp12,35 miliar per Juni 2025.

Sementara itu, laba bersih periode berjalan BAF pada Juni 2025 mencapai Rp203,90 juta, naik signifikan 246% (year on year/YoY) dari Rp58,93 juta.