Bisnis.com, JAKARTA —Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan pada 2026 mendorong investor semakin selektif dalam menata portofolio investasi.

Di tengah volatilitas saham, emas, hingga aset kripto, deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mulai dilirik sebagai instrumen defensif yang menawarkan stabilitas dan kepastian imbal hasil.

Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal R. Anggoro Putro Wibowo mengatakan berbagai faktor eksternal seperti tensi geopolitik, arah kebijakan suku bunga bank sentral global, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional masih menjadi sumber ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat sebagian investor mulai mengedepankan perlindungan modal dan kestabilan hasil investasi tanpa sepenuhnya meninggalkan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Menurutnya deposito DPR kini menjadi salah satu instrumen yang masuk kategori defensif.

"Produk simpanan deposito saat ini menawarkan tingkat bunga kompetitif yang dapat mencapai sekitar 6% per tahun, sekaligus memberikan kepastian imbal hasil sesuai tenor yang dipilih," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, lanjutnya, dana nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan inflasi domestik yang relatif terkendali, deposito BPR dinilai mampu membantu menjaga daya beli dana masyarakat sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang lebih stabil di tengah gejolak pasar.

Instrumen ini juga menawarkan fleksibilitas tenor, mulai dari satu bulan hingga lebih dari satu tahun, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan dana terencana maupun pengelolaan kas jangka pendek hingga menengah.

Dalam lanskap investasi saat ini, setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Saham masih menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang, namun dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Sementara itu, emas tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven), meskipun harganya juga dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, dan arah suku bunga global.

Di sisi lain, aset kripto menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi dibarengi risiko fluktuasi harga yang sangat tinggi sehingga lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif.

Di tengah dinamika tersebut, para ekonom terus menekankan pentingnya diversifikasi portofolio agar investor tidak bergantung pada satu jenis aset. Kombinasi instrumen pertumbuhan dan instrumen defensif dinilai mampu menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil dan pengelolaan risiko.

Digitalisasi

Anggoro juga menyebut masyarakat kini semakin mempertimbangkan instrumen investasi yang tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses secara digital.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang ingin menempatkan dana pada instrumen yang stabil dengan proses yang praktis dan transparan. Akses digital membuat masyarakat dapat membandingkan pilihan deposito sesuai kebutuhan finansial mereka dengan lebih mudah," imbuhnya.

Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, deposito BPR kini dapat diakses melalui berbagai platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan pilihan BPR di seluruh Indonesia. Kemudahan tersebut dinilai menjadi faktor yang turut mendorong minat masyarakat terhadap instrumen investasi berisiko rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memusatkan komunikasi kebijakan perpajakan di bawah kendalinya langsung usai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak yang memicu polemik dan keresahan di masyarakat.

Purbaya menyoroti pola komunikasi otoritas pajak yang belakangan ini kerap memicu polemik di ruang publik. Dia mencontohkan sejumlah pengumuman kebijakan perpajakan yang meresahkan masyarakat, seperti wacana pajak jalan tol dan sejumlah pungutan lainnya.

Demi mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat mengganggu stabilitas iklim investasi, Menteri Keuangan memutuskan untuk memusatkan pintu komunikasi kebijakan fiskal. Mulai saat ini, Direktur Jenderal Pajak tidak lagi memiliki wewenang untuk mengumumkan kebijakan baru kepada publik.

"Ke depan kan sudah berkali-kali nih, pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Jadi, nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).

Dia menekankan bahwa posisi DJP dalam struktur Kementerian Keuangan murni sebagai aparat pelaksana dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha karena PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan terhadap harta yang telah diungkap secara sukarela.

Namun, pernyataan tersebut telah diklarifikasi oleh Purbaya bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna memastikan stabilitas iklim investasi.

Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara proaktif membuka ruang dialog dengan menyerap aspirasi dari perwakilan 78 serikat pekerja dan serikat buruh di Kota Semarang.

"Pada peringatan May Day nanti, mari adakan kegiatan yang konstruktif tanpa mengurangi hakikat May Day itu sendiri. Yaitu dengan cara menjaga hubungan industrial yang kondusif," ujar Luthfi dalam dialog yang digelar pada Senin (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan krusial disampaikan oleh para perwakilan buruh, mulai dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pemenuhan hak pesangon oleh perusahaan, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan industrial di wilayah Jawa Tengah.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah dipandang sebagai variabel utama yang menentukan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di provinsi ini.

Tanpa adanya jaminan kondusivitas, arus investasi ke Jawa Tengah dapat terganggu secara signifikan, yang pada akhirnya akan merugikan ekosistem ekonomi daerah secara luas.

Data menunjukkan bahwa stabilitas industrial telah memberikan dampak nyata pada kinerja ekonomi makro Jawa Tengah. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah tercatat mencapai angka Rp110,02 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp37,64 triliun, serta kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencapai Rp21,52 triliun.

Capaian investasi tersebut terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar.

"Sekitar 340 ribu tenaga kerja kita terserap industri sehingga mampu mereduksi tingkat pengangguran terbuka," ungkap Luthfi.

Ekspansi sektor industri ini pula yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhannya dilaporkan mampu menyentuh angka 5,37% pada periode tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini berfokus pada kemudahan perizinan serta pengembangan kawasan industri baru untuk mempertahankan tren positif tersebut.

Selain aspek investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terkoneksi langsung dengan kebutuhan industri.

Melalui program link and match ini, tenaga kerja di Jawa Tengah diharapkan memiliki kompetensi yang unggul dan mampu bersaing di level internasional. Luthfi memandang bahwa hubungan antara buruh dan perusahaan harus bergeser dari sekadar hubungan transaksional menjadi hubungan kemitraan yang strategis.

"Kami ingin pekerja dan buruh bukan sebagai alat produksi melainkan ikut serta dalam mengembangkan perusahaan," jelas Luthfi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen untuk memitigasi potensi konflik industrial serta memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja di wilayah tersebut.

Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan di luar upah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut mensosialisasikan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini secara khusus difasilitasi oleh Bank Jateng dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses hunian yang layak bagi anggota serikat pekerja.
Inisiatif tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya hidup pekerja secara signifikan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang terjangkau.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz mendorong agar seluruh serikat buruh segera menindaklanjuti sosialisasi tersebut bagi para anggotanya.

"Harapannya nanti disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk anggota serikat pekerja dan serikat buruh, sehingga dapat mengakses perumahan dari program pemerintah tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai rencana pencabutan izin atau pengambilalihan perusahaan tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai langkah penegakan hukum dan penguatan tata kelola sektor sumber daya alam.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menata ulang praktik usaha agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap minat dan stabilitas investasi akan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya, apakah berbasis aturan yang jelas dan konsisten atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Saya menilai pencabutan izin sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menertibkan pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam kerangka ini, kebijakan tersebut justru akan memperbaiki kualitas iklim investasi karena memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menjaga standar lingkungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Josua menambahkan, investor jangka panjang cenderung lebih tertarik pada negara dengan aturan tegas dan konsisten dibandingkan negara yang longgar tetapi tidak pasti. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pencabutan atau pengambilalihan yang tidak transparan, tidak didahului mekanisme peringatan dan evaluasi yang jelas, atau terkesan mendadak, dapat memunculkan persepsi risiko kebijakan.

“Persepsi ini berpotensi menahan keputusan investasi baru atau mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menutup risiko,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas iklim investasi domestik, ia menegaskan bahwa ancaman utama bukan terletak pada pencabutan izin itu sendiri, melainkan pada potensi ketidakpastian aturan. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui audit yang terukur, dasar hukum yang kuat, serta memberikan ruang pembelaan yang adil bagi perusahaan, maka dampak negatif terhadap investasi dapat diminimalkan.

“Bahkan, dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan karena menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat,” tambahnya.

Seperti diketahui pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang disebut melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut disebut berkontribusi terhadap banjir di Sumatra pada akhir 2025.

Namun hingga kini, masih terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya belum diputuskan untuk dicabut atau diambil alih. Beberapa di antaranya terkait aktivitas pertambangan yang masih dalam kajian ulang pemerintah.

Josua menilai, inkonsistensi atau perubahan kebijakan yang sulit diprediksi akan meningkatkan sensitivitas risiko investasi, terutama di sektor tambang yang padat modal dan berjangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil membeberkan terkait dengan progres proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Menurutnya, proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Danantara.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"DME sekarang lagi difinalisasi oleh Danantara, tapi sudah hampir selesai," ujar Bahlil pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan seiring dengan pengembangan proyek gasifikasi batubara, pemerintah tengah membangun strategi guna memastikan stabilitas dan kepastian investasi di sektor migas.

"Pokoknya begini, kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batubara dan oil and gas," kata Bahlil.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek DME akan berlangsung usai Danantara mengumumkan groundbreaking fase satu, pada Maret 2026.

Dia mengatakan, groundbreaking proyek hilirisasi untuk menciptakan substitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu bakal dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Menurut Dony, proyek DME menjadi keniscayaan guna menekan impor LPG. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (mt) pada 2026. Sementara itu, produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta mt.

"Dampaknya apa? Yang pertama itu adalah tadi bahwa devisa kita tidak keluar karena mengimpor LPG. Yang kedua adalah subsidi kita juga bisa berkurang sehingga uangnya bisa kita pakai juga lebih bermanfaat," tutur Dony pada beberapa waktu lalu.