REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada perdagangan Senin (9/3/2026). Saat bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga loyo dengan pelemahan hampir 5 persen.

Pelemahan rupiah sekaligus IHSG yang tajam terjadi karena dampak perang di Timur Tengah yang semakin panas sehingga menyebabkan kondisi carut marut di pasar.

“IHSG sudah melemah ke 5 persen, kemudian rupiah ke Rp 17.000 per dolar AS. Ada beberapa faktor yang memengaruhi, baik faktor eksternal maupun internal,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangan suara kepada wartawan, Senin (9/4/2026).

Ibrahim menerangkan, secara eksternal, tensi perang di Timur Tengah terus bergulir. Pemimpin baru Iran sudah terpilih, yakni Mojtaba Khameini, pengganti Ayatollah Khomeini yang syahid akibat serangan Israel-AS beberapa waktu lalu. Karakter kepemimpinan Mojtaba mirip dengan Ayatollah, sehingga perlawanan atau peperangan disinyalir terus terjadi.

“Sudah ada pergantian kepemimpinan di Iran yang kita lihat bahwa pemimpin yang baru ini pun juga pemimpin yang fundamentalis Islam. Sehingga kemungkinan besar dalam enam bulan ke depan perang di Timur Tengah masih akan terus berjalan,” ungkapnya.

Bahkan, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memusnahkan atau akan mengganti rezim yang ada di Iran. Kondisi itu membuat ketegangan di Timur Tengah melonjak tinggi, seiring dengan dilakukannya penutupan di Selat Hormuz. Berbagai negara produksi minyak seperti Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi telah mengurangi produksinya akibat penutupan Selat Hormuz.

“Pengurangan produksi inilah yang membuat harga minyak mentah dunia, baik crude oil maupun brent melonjak tinggi, bahkan saat ini di 117 dolar per barel antara crude oil dan brent oil. Banyak analis mengatakan kemungkinan besar harga minyak mentah akan mencapai level 200 dolar per barel apabila dalam jangka waktu satu bulan ini belum ada penyelesaian tentang krisis di Timur Tengah,” jelasnya.

Di sisi lain, Ibrahim menyebut, AS-Israel lewat perang darat cukup sulit untuk menguasai wilayah-wilayah Iran, karena Iran merupakan kawasan yang penuh dengan pegunungan. Hal itu mengingat sejarah saat beberapa perang darat Meletus, seperti Perang Korea yang mana AS –sekutu Korea Selatan- mengalami kekalahan walaupun ada gencatan senjata ketika China –sekutu Korea Utara- masuk.

Lalu Perang Vietnam pun demikian. Sehingga Trump perlu memperhatikan upaya melakukan operasi militer secara darat. Prediksi mengenai kegagalan perang darat tersebut menyebabkan harga minyak terdongkrak, pun dengan harga gas alam. Dan kemudian memberi dampak terhadap turunan-turunannya.

“Kenaikan harga minyak ini akan membuat terjadinya krisis ekonomi. Kita kembali ke tahun 2008 dimana setelah perang Amerika yang plus sekutu dan Irak terjadi krisis ekonomi yang cukup luar biasa,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sehari setelah serangan Amerika terhadap Iran, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia memiliki tiga kandidat dalam pikirannya untuk kepemimpinan baru Iran setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Trump mengatakan kepada The New York Times bahwa dia memiliki "tiga pilihan yang sangat bagus" untuk siapa yang bisa memimpin Iran, tetapi dia tidak menyebutkan nama mereka.

"Saya tidak akan mengungkapkannya sekarang. Mari selesaikan pekerjaan ini dulu," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia pada usia 86 tahun dalam serangan besar terhadap Iran yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat.

Setidaknya, demikianlah informasi yang dikonfirmasi oleh media pemerintah.

Sebagai kepala Republik Islam Iran sejak tahun 1989, Khamenei berada di jantung posisi garis keras rezim terhadap masyarakat Islam yang tetap bertahan meskipun ada ketidakpuasan dan protes domestik.

Keputusan kebijakan luar negerinya menjadikannya pemain kunci dalam politik Timur Tengah yang bergejolak, memberinya beberapa sekutu dan banyak musuh yang kuat.

Saat ini, Iran telah memulai masa berkabung selama 40 hari setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel, menurut media pemerintah Iran.

Sejumlah pejabat keamanan tinggi juga tewas dalam serangan hari Sabtu, bersama dengan putri, menantu, dan cucu Khamenei. Pembunuhan ini menandai salah satu pukulan paling signifikan bagi kepemimpinan Iran sejak revolusi Islam 1979.

Presiden Masoud Pezeshkian mengutuk pembunuhan itu sebagai "kejahatan besar", menurut pernyataan dari kantornya.

Ia juga mengumumkan tujuh hari libur nasional sebagai tambahan dari masa berkabung selama 40 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, memaparkan mekanisme konstitusional suksesi kepemimpinan tertinggi Iran menyusul laporan tewasnya sejumlah pejabat tinggi, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, dalam serangan yang diklaim dilakukan Israel.

Boroujerdi menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang Iran, apabila Pemimpin Tertinggi tidak dapat menjalankan tugasnya karena wafat, sakit, atau alasan lain, maka akan dibentuk dewan kepemimpinan sementara.

Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi dalam konferensi pers di Kediaman Duta Besar Republik Islam Iran, Jl. Madiun No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai jadwal pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya serta langkah antisipasi menghadapi potensi serangan lanjutan.

“Berdasarkan undang-undang di Iran, apabila dikarenakan alasan apapun seorang pemimpin agung tidak ada, misalkan terbunuh, sakit, meninggal dunia, atau tidak aktif lagi sebagai pemimpin tertinggi, maka akan dibentuk sebuah dewan kepemimpinan yang bersifat sementara,” ujarnya.

Dia merinci, dewan tersebut terdiri dari tiga anggota, yakni Presiden Iran, Ketua Kekuasaan Yudikatif, serta satu perwakilan dari Dewan Ahli.

“Yang pertama adalah Presiden Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran. Yang kedua adalah Bapak Ejei, Ketua Kekuasaan Yudikatif di Iran. Dan yang ketiga adalah seorang ahli dari Dewan Ahli menjadi pihak ketiga dalam dewan kepemimpinan ini,” katanya, merujuk pada Masoud Pezeshkian dan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Menurutnya, dewan tersebut bersifat sementara hingga Dewan Ahli—lembaga yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat—menggelar sidang untuk menetapkan Pemimpin Tertinggi baru melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi.

“Dewan ini akan mengadakan sidang atau pertemuan, kemudian melalui mekanisme yang terdefinisi akan menentukan pemimpin tertinggi yang berikutnya,” ujarnya.

Klaim Stabilitas Pemerintahan

Boroujerdi menegaskan bahwa Iran sebagai negara dengan sejarah panjang tidak akan terguncang oleh dinamika politik maupun militer semacam ini.

“Iran merupakan negara yang kuat, negara yang tua yang telah berada di wilayah tersebut. Tidak mungkin dapat digoyahkan dengan perkembangan-perkembangan seperti ini,” katanya.

Dia menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan pejabat tinggi negara, proses penggantian dapat dilakukan dengan cepat sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila terjadi ketidakaktifan atau dikarenakan alasan apapun seorang pejabat tinggi negara tidak ada, maka dengan mudah bisa digantikan oleh pejabat lain. Hal ini juga berlaku bagi Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran,” tegasnya.

Terkait langkah antisipasi menghadapi potensi serangan lanjutan dari Amerika Serikat maupun Israel, Boroujerdi menyebut pemerintah Iran memiliki sistem yang terorganisir dengan baik.

“Pemerintah kami merupakan sebuah pemerintah yang terorganisir dengan baik dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara AS-Israel telah mendorong Iran ke persimpangan jalan yang krusial, sementara elit penguasa berusaha memilih pengganti pemimpin tertinggi yang telah wafat.

Beberapa pemimpin senior yang dekat dengan Khamenei juga tewas dalam serangan tersebut, termasuk penasihat keamanan utamanya, Ali Shamkhani, dan komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Pakpour.

Dilansir dari Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), Tehran lantas menargetkan lebih banyak lokasi di negara-negara Teluk sebagai balasan, sambil berjanji untuk membalas pembunuhan Khamenei. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan terhadap serangan balasan dan menyarankan bahwa serangan terhadap Iran akan terus berlanjut.

Serangan AS-Israel dilancarkan pada Sabtu meskipun telah terjadi beberapa putaran diplomasi dengan Teheran yang menumbuhkan harapan akan kesepakatan mengenai program nuklirnya.

Pembunuhan Khamenei, yang berkuasa sejak 1989, telah membuat kepemimpinan puncak Iran bersiap untuk peralihan kekuasaan pada saat Amerika Serikat, kekuatan militer terkuat di dunia, berjanji untuk membongkar struktur pemerintahan yang dibentuk setelah Revolusi Iran 1979.

Siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya, pengganti Ayatollah Ali Khamenei? Dan bagaimana dia akan dipilih?

Bagaimana cara pemilihan pemimpin tertinggi di Iran?

Dikutip dari Al Jazeera, Pemimpin Tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah badan keagamaan beranggotakan 88 orang yang dipilih oleh publik setiap delapan tahun sekali.

Calon yang mencalonkan diri untuk Majelis Ahli harus terlebih dahulu diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas, sebuah badan pengawas yang berkuasa, di mana sebagian anggotanya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi sendiri.

Ketika posisi tersebut kosong karena kematian atau pengunduran diri, Majelis Ahli berkumpul untuk memilih pengganti. Mayoritas sederhana sudah cukup untuk menunjuk pemimpin tertinggi baru.

Sesuai dengan konstitusi Iran, calon haruslah seorang ahli hukum senior dengan pengetahuan mendalam tentang hukum Islam Syiah, serta memiliki kualitas seperti penilaian politik, keberanian, dan kemampuan administratif.

Sebelumnya, hanya ada satu kali lagi peralihan kekuasaan di jabatan Pemimpin Tertinggi Iran, yaitu ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin Revolusi Islam, wafat pada usia 86 tahun pada 1989.

Apa yang terjadi di Iran selama kekosongan kepemimpinan?

Pasal 111 Konstitusi Iran mewajibkan sebuah dewan sementara untuk menangani tugas-tugas hingga pemimpin tertinggi baru terpilih.
Dewan tersebut akan terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan seorang ulama dari Dewan Pengawal, menurut media Iran. Ayatollah Alireza Arafi dari Dewan Pengawal, berusia 67 tahun, ditunjuk pada Minggu ke dalam dewan sementara beranggotakan tiga orang.

Mereka akan memimpin negara hingga Majelis secara resmi memilih pemimpin tertinggi baru.

Ali Larijani, kepala keamanan Iran dan kepercayaan dekat almarhum Khamenei, mengatakan pada Minggu bahwa proses transisi sedang berlangsung.

Luciano Zaccara, profesor peneliti di bidang politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sistem politik Iran telah dipersiapkan untuk situasi saat ini, mengetahui bahwa pembunuhan Khamenei adalah kemungkinan nyata.

“Trump ingin mendapatkan kesepakatan terbaik, tetapi metode yang dia gunakan untuk mendapatkan kesepakatan itu adalah menghancurkan atau merusak sebanyak mungkin,” kata Zaccara. “Ini adalah cara untuk memaksakan syarat, bukan untuk bernegosiasi. Trump ingin penyerahan diri rezim, bukan perubahan.”

Untuk menghindari kekosongan kekuasaan, Khamenei yang telah meninggal telah menyiapkan pengganti untuk semua pejabat yang dihilangkan dalam beberapa bulan terakhir dan memastikan adanya struktur yang kokoh, kata Zaccara kepada Al Jazeera.
“Struktur tetap ada, garis kekuasaan [dan] garis komando tetap terjaga,” ujarnya.

Siapa pemimpin tertinggi Iran?

Pemimpin tertinggi adalah posisi teratas dalam hierarki politik dan agama Republik Islam Iran berdasarkan sistem velayat-e faqih – prinsip kekuasaan ulama Islam.

Dia secara esensial merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kata akhir di negara tersebut – serta menunjuk pejabat kunci di bidang yudisial, militer, dan media. Dia juga memimpin Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang kuat.

Republik Islam Iran resmi memasuki masa transisi kepemimpinan usai Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, Sabtu (28/2/2026).

Dilansir dari Kantor Berita Iran (Islamic Republic News Agency/IRNA), Minggu (1/3/2026), Ali Shamkhani, Perwakilan Pemimpin di Dewan Pertahanan Agung, serta Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), juga gugur dalam serangan AS-Israel terhadap Teheran pada hari yang sama.

Penjabat Presiden Republik Islam Iran, Mohammad Mokhber menyatakan bahwa tanggung jawab pada fase transisi akan dikelola oleh Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei, dan seorang ahli hukum dari Dewan Garda.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diketahui memulai Operasi Epic Fury, operasi udara yang paling mematikan, paling kompleks, dan paling presisi dalam sejarah, terhadap Iran.

Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth membenarkan hal tersebut usai mendapatkan perintah dari Presiden Trump semalam.

"Rezim Iran sebenarnya memiliki kesempatan, namun mereka menolak untuk mencapai kesepakatan — dan kini mereka harus menanggung konsekuensinya," kata Hegseth dalam media sosial X, Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Korp Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan akan melakukan operasi serangan paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata iran menyusul kabar syahidnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Serangan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam beberapa saat, operasi ofensif paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap Israel dan pangkalan teroris Amerika Serikat akan dimulai,” sebut IRGC dilansir dari Antara, Minggu (1/3/2026).

Sebelumnya, Republik Islam Iran resmi memasuki masa transisi kepemimpinan usai Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, Sabtu (28/2/2026).

Dilansir dari Kantor Berita Iran (Islamic Republic News Agency/IRNA), Minggu (1/3/2026), Ali Shamkhani, Perwakilan Pemimpin di Dewan Pertahanan Agung, serta Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), juga gugur dalam serangan AS-Israel terhadap Teheran pada hari yang sama.

Penjabat Presiden Republik Islam Iran, Mohammad Mokhber menyatakan bahwa tanggung jawab pada fase transisi akan dikelola oleh Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei, dan seorang ahli hukum dari Dewan Garda.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diketahui memulai Operasi Epic Fury, operasi udara yang paling mematikan, paling kompleks, dan paling presisi dalam sejarah, terhadap Iran.

Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth membenarkan hal tersebut usai mendapatkan perintah dari Presiden Trump semalam.

"Rezim Iran sebenarnya memiliki kesempatan, namun mereka menolak untuk mencapai kesepakatan — dan kini mereka harus menanggung konsekuensinya," kata Hegseth dalam media sosial X, Minggu (1/3/2026).

Dia menambahkan selama hampir 50 tahun, Iran telah menargetkan dan membunuh warga AS, serta terus berupaya mendapatkan senjata paling mematikan di dunia demi memajukan tujuan radikal mereka.

"Tadi malam, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Presiden Trump mulai menangani 'kanker' ini secara langsung," tambahnya.

Militer AS, lanjutnya, tidak akan mentoleransi rudal-rudal yang menargetkan rakyat Amerika. Rudal-rudal tersebut akan dihancurkan, bersama dengan fasilitas produksi rudal milik Iran.

Dia memastikan Angkatan Laut Iran akan dilenyapkan. Sebagaimana ditegaskan Presiden Trump, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir.

"Amerika Serikat tidak memulai konflik ini, tetapi kami yang akan mengakhirinya. Jika Anda membunuh atau mengancam warga Amerika di mana pun di dunia — seperti yang telah dilakukan Iran — maka kami akan memburu Anda, dan kami akan menghabisi Anda," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, menghadapi banyak kritik belakangan ini. Selain soal Greenland, Trump juga disebut bertanggung jawab atas konflik mematikan di Iran.

Dilansir dari Reuters, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Sabtu menyalahkan Presiden AS Donald Trump atas demonstrasi selama berminggu-minggu yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan lebih dari 3.000 kematian.

"Kami menganggap presiden AS sebagai penjahat atas korban jiwa, kerusakan, dan fitnah yang ia timbulkan pada bangsa Iran," kata Khamenei, menurut media pemerintah Iran.

Protes meletus pada 28 Desember karena kesulitan ekonomi dan meluas menjadi demonstrasi besar-besaran yang menyerukan diakhirinya pemerintahan ulama di Republik Islam.

Trump telah berulang kali mengancam akan campur tangan, termasuk dengan mengancam "tindakan yang sangat keras" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa.

Tetapi pada hari Jumat, dalam sebuah unggahan di media sosial, ia berterima kasih kepada para pemimpin Teheran dengan mengatakan bahwa mereka telah membatalkan hukuman gantung massal.

Iran mengatakan tidak ada rencana untuk menggantung orang. Dengan kata lain, mereka menyebut Trump mengada-ada.

Dalam komentar yang tampaknya menanggapi Trump, Khamenei mengatakan bahwa dirinya tak berniat menyert negaranya ke dalam peperangan.

"Kami tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kami tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman," lapor media pemerintah.

Dalam sebuah wawancara dengan Politico pada hari Sabtu, Trump mengatakan “sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran” dan menyerukan diakhirinya pemerintahan Khamenei selama 37 tahun.

Dalam wawancara terpisah dengan Reuters pada hari Rabu, Trump mengatakan bahwa tokoh oposisi Iran, Reza Pahlavi, “tampak sangat baik".

Akan tetapi dia juga menyatakan ketidakpastian apakah Pahlavi akan mampu mengumpulkan dukungan di Iran untuk akhirnya mengambil alih kekuasaan.

Khamenei, penguasa tertinggi Iran, mengatakan bahwa beberapa ribu kematian telah terjadi selama protes nasional, yang merupakan kerusuhan terburuk di Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menuduh musuh lama Iran, AS dan Israel, sebagai dalang kekerasan tersebut.

"Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan beberapa ribu orang," katanya

"Membakar, menghancurkan properti publik, dan memicu kekacauan. Mereka melakukan kejahatan dan fitnah yang berat," ia menambahkan.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS mengatakan telah memverifikasi 3.090 kematian, termasuk 2.885 demonstran, dan lebih dari 22.000 penangkapan. Angka-angka ini belum diverifikasi secara independen.