Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dilaporkan menyelundupkan sekitar 6.000 terminal Starlink ke Iran, di tengah tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang demonstrasi yang terjadi bulan lalu.

Penyelundupan ribuan terminal tersebut terjadi pada Januari, bertepatan dengan keputusan rezim Iran untuk memutus layanan internet di hampir seluruh wilayah negara itu. Pemadaman internet tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya untuk menekan protes anti pemerintah yang semakin meluas.

Situasi di Iran dilaporkan memanas, ribuan warga turun ke jalan memprotes kemerosotan ekonomi serta nilai mata uang yang terus merosot tajam. Di tengah kondisi tersebut, pengiriman sekitar 6.000 terminal Starlink oleh AS disebut sebagai langkah langsung dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk membuka akses internet bagi para demonstran dan aktivis yang terdampak pembatasan.

Berdasarkan laporan The Wall Street Journal yang dikutip oleh The Jerusalem Post pada Minggu (15/2/2026), hampir 7.000 terminal dibeli oleh Departemen Luar Negeri AS pada Januari. Pembelian itu menggunakan dana yang dialihkan dari program kebebasan internet lainnya, dengan tujuan membantu aktivis anti rezim mengatasi pemutusan akses internet di Iran.

Selain pengadaan terminal Starlink, pemerintah AS juga mendanai penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) guna memperluas akses internet tanpa sensor bagi masyarakat Iran, meskipun pemerintah setempat melakukan pemadaman jaringan.

Di internal pemerintahan AS sendiri disebutkan terjadi perdebatan mengenai efektivitas penggunaan Starlink dibandingkan VPN. Tanpa perlindungan tambahan seperti VPN, penggunaan Starlink dinilai berpotensi memudahkan otoritas Iran melacak lokasi pengguna. Sementara itu, VPN dianggap lebih mudah diakses dan lebih hemat biaya sehingga dapat menjangkau lebih banyak warga.

Langkah penyelundupan Starlink ini dilaporkan telah diketahui oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, belum ada kepastian apakah dia secara langsung menyetujui kebijakan tersebut.

Pada awal Januari bertepatan dengan dimulainya pemadaman internet di Iran, Trump dan CEO SpaceX Elon Musk dilaporkan berdiskusi mengenai peningkatan penggunaan Starlink di negara tersebut.

Dilaporkan oleh The Independent kepemilikan terminal Starlink di Iran merupakan tindakan ilegal dan dapat berujung hukuman penjara bertahun-tahun. Meski Elon Musk disebut telah menghapus biaya langganan bulanan bagi pengguna di Iran setelah pemerintah setempat memperketat pembatasan internet.

Di sisi lain, Washington dan Teheran masih terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi terkait program nuklir Iran. Presiden Trump sebelumnya mengancam akan melakukan serangan jika tidak tercapai kesepakatan baru, sementara Teheran menyatakan siap memberikan respons jika mendapat tekanan militer.

Situasi ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas, terutama dengan meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pada Rabu lalu menegaskan bahwa negaranya tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir dan terbuka terhadap mekanisme verifikasi internasional.

Dalam pidato peringatan 47 tahun berdirinya Republik Islam, Masoud menyampaikan bahwa ketidakpercayaan yang terbangun antara Iran dengan AS dan Eropa menjadi hambatan dalam perundingan. Namun demikian, Dia menegaskan Iran tetap berkomitmen melanjutkan dialog demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bersama negara-negara tetangga.

Sementara itu, Iran menuding Israel berupaya menggagalkan proses negosiasi menyusul pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pemimpin Israel tersebut dilaporkan mendorong AS untuk menetapkan persyaratan yang sangat ketat dalam setiap kesepakatan nuklir dengan Teheran. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, menghadapi banyak kritik belakangan ini. Selain soal Greenland, Trump juga disebut bertanggung jawab atas konflik mematikan di Iran.

Dilansir dari Reuters, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Sabtu menyalahkan Presiden AS Donald Trump atas demonstrasi selama berminggu-minggu yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan lebih dari 3.000 kematian.

"Kami menganggap presiden AS sebagai penjahat atas korban jiwa, kerusakan, dan fitnah yang ia timbulkan pada bangsa Iran," kata Khamenei, menurut media pemerintah Iran.

Protes meletus pada 28 Desember karena kesulitan ekonomi dan meluas menjadi demonstrasi besar-besaran yang menyerukan diakhirinya pemerintahan ulama di Republik Islam.

Trump telah berulang kali mengancam akan campur tangan, termasuk dengan mengancam "tindakan yang sangat keras" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa.

Tetapi pada hari Jumat, dalam sebuah unggahan di media sosial, ia berterima kasih kepada para pemimpin Teheran dengan mengatakan bahwa mereka telah membatalkan hukuman gantung massal.

Iran mengatakan tidak ada rencana untuk menggantung orang. Dengan kata lain, mereka menyebut Trump mengada-ada.

Dalam komentar yang tampaknya menanggapi Trump, Khamenei mengatakan bahwa dirinya tak berniat menyert negaranya ke dalam peperangan.

"Kami tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kami tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman," lapor media pemerintah.

Dalam sebuah wawancara dengan Politico pada hari Sabtu, Trump mengatakan “sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran” dan menyerukan diakhirinya pemerintahan Khamenei selama 37 tahun.

Dalam wawancara terpisah dengan Reuters pada hari Rabu, Trump mengatakan bahwa tokoh oposisi Iran, Reza Pahlavi, “tampak sangat baik".

Akan tetapi dia juga menyatakan ketidakpastian apakah Pahlavi akan mampu mengumpulkan dukungan di Iran untuk akhirnya mengambil alih kekuasaan.

Khamenei, penguasa tertinggi Iran, mengatakan bahwa beberapa ribu kematian telah terjadi selama protes nasional, yang merupakan kerusuhan terburuk di Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menuduh musuh lama Iran, AS dan Israel, sebagai dalang kekerasan tersebut.

"Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan beberapa ribu orang," katanya

"Membakar, menghancurkan properti publik, dan memicu kekacauan. Mereka melakukan kejahatan dan fitnah yang berat," ia menambahkan.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS mengatakan telah memverifikasi 3.090 kematian, termasuk 2.885 demonstran, dan lebih dari 22.000 penangkapan. Angka-angka ini belum diverifikasi secara independen.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menarik sebagian personel menyusul ancaman pembalasan ke pangkalan militernya di Timur Tengah dari pejabat senior Iran jika Washington nekat menyerang negara teluk tersebut.

Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan penarikan personel AS dari pangkalan-pangkalan utama di wilayah tersebut sebagai tindakan pencegahan mengingat meningkatnya ketegangan regional.

"Semua sinyal menunjukkan bahwa serangan AS akan segera terjadi, tetapi itulah juga cara pemerintahan ini bertindak untuk membuat semua orang tetap waspada. Ketidakpastian adalah bagian dari strategi," kata seorang pejabat militer Barat kepada Reuters.

Kendati demikian, Presiden Donald Trump tampaknya masih menunggu perkembangan situasi di Iran yang dalam beberapa waktu terakhir diguncang oleh demonstrasi yang cukup brutal. Respons pasukan keamanan Iran terhadap demonstran setidaknya telah menewaskan banyak orang.

Trump sendiri mengatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh rezim Iran terhadap para demonstran telah mereda. Dia ia percaya saat ini tidak ada rencana eksekusi skala besar.

Ketika ditanya siapa yang memberitahunya bahwa pembunuhan telah berhenti, Trump menggambarkan mereka sebagai "sumber yang sangat penting di pihak lain."

Intervensi Militer ke Iran

Kendati demikian, Trump tidak mengesampingkan potensi tindakan militer AS terhadap Iran selalu ada. Dia mengatakan pihaknya akan terus mengamati proses yang sedang terjadi sebelum mencatat bahwa pemerintahannya telah menerima "pernyataan yang sangat baik" dari Iran.

Dua pejabat Eropa mengatakan intervensi militer AS dapat terjadi dalam 24 jam ke depan. Seorang pejabat Israel juga mengatakan tampaknya Trump telah memutuskan untuk campur tangan, meskipun cakupan dan waktunya masih belum jelas.

Qatar mengatakan penarikan pasukan dari pangkalan udara Al Udeid, pangkalan AS terbesar di Timur Tengah, "sedang dilakukan sebagai tanggapan terhadap ketegangan regional saat ini".

Tiga diplomat mengatakan beberapa personel telah diperintahkan untuk meninggalkan pangkalan, meskipun tidak ada tanda-tanda langsung sejumlah besar pasukan diangkut dengan bus ke stadion sepak bola dan pusat perbelanjaan seperti yang terjadi beberapa jam sebelum serangan rudal Iran tahun lalu.

Inggris juga menarik beberapa personel dari pangkalan udara di Qatar menjelang kemungkinan serangan

Trump Berulangkali Mengancam

Teheran berupaya untuk mencegah ancaman berulang Presiden AS Donald Trump untuk ikut campur tangan atas nama para demonstran anti-pemerintah.

Trump bahkan telah berulang kali mengancam akan melakukan intervensi militer guna mendukung para pengunjuk rasa di Iran, di mana ribuan orang dilaporkan tewas dalam penindakan terhadap kerusuhan melawan pemerintahan mereka.

Iran dan negara-negara barat sama-sama menggambarkan kerusuhan tersebut, yang dimulai dua minggu lalu sebagai demonstrasi menentang kondisi ekonomi yang buruk dan dengan cepat meningkat dalam beberapa hari terakhir, sebagai yang paling keras sejak Revolusi Islam 1979.

Seorang pejabat Iran mengatakan lebih dari 2.000 orang telah meninggal. Sebuah kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 2.600.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Abdolrahim Mousavi pada hari Rabu menyebut bahwa Iran belum pernah menghadapi kehancuran sebesar ini" sembari menyalahkan musuh asing. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menggambarkannya sebagai penindasan paling kejam dalam sejarah kontemporer Iran.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (14/1/2026). Meski menguat, rupiah masih berada di level terlemah sejak akhir April 2025.

Melansir Bloomberg pukul 09.12, rupiah terapresiasi 0,06% atau 10 poin ke Rp16.867 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS menguat 0,09% ke 99,22.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan bergerak fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.870 sampai Rp16.900. Pada perdagangan Selasa (13/1), rupiah ditutup terdepresiasi 22 poin di Rp16.877.

Ibrahim menjelaskan sejumlah sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan. Dari global, pasar mencermati perseteruan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell.

"Sentimen pasar telah terguncang oleh perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat, di mana jaksa telah meluncurkan investigasi kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell. Meningkatnya tekanan politik terhadap The Fed melemahkan kepercayaan terhadap kebijakan moneter AS," kata Ibrahim, Selasa (13/1/2026).

Berikutnya, pasar juga merespons perkembangan demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi di Iran. Dalam hal ini, AS juga ikut menyatakan sikap, bahwa Trump telah mengatakan akan mengenakan tarif 25% pada negara mana pun yang berbisnis dengan Iran.

Masih seputar konflik global, eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang masih terus berlangsung juga menyertai gerak rupiah di pasar keuangan. Terbaru, pasukan Ukraina telah menyerang fasilitas minyak dan pusat ekspor Rusia, termasuk terminal Caspian Pipeline Consortium (CPC) di dekat Novorossiysk.

Sementara dari dalam negeri, Ibrahim melihat pasar akan mengamati sejumlah langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Misalnya keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik penempatan dana di bank sebesar Rp75 triliun dinilai tidak akan mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

"Penarikan dana tersebut tidak berisiko mengganggu penyaluran kredit perbankan karena kondisi likuiditas saat ini masih berada pada level aman. Masih terjaganya likuiditas perbankan terlihat dari masih tingginya nilai kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan atau undisbursed loan, yakni sebesar Rp2,50 triliun atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia per November 2025," ujar Ibrahim.

Sementara itu, Trading Economics mencatat dalam sebulan terakhir rupiah telah melemah 1,03%, dan turun sebesar 3,08% selama 12 bulan terakhir. Ke depan, diperkirakan sentimen rupiah tidak akan terlalu kuat di tengah ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut.

"Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan pada Rp16.774,13 pada akhir kuartal ini, menurut model makro global Trading Economics dan ekspektasi analis. Ke depan, kami memperkirakan akan diperdagangkan pada Rp16.534,77 dalam waktu 12 bulan," tulis laporan itu.