PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tarif khusus cuma Rp1 selama tiga hari dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Tarif Rp1 itu berlaku hanya bulan ini, yakni pada tanggal 22 Juni, 27 Juni dan 28 Juni.

Perusahaan menyebut kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan Angkutan Umum Gratis dan/atau Tarif Rp1 dalam Rangka Perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan momentum perayaan HUT Jakarta menjadi kesempatan untuk memperkuat budaya penggunaan transportasi publik di ibu kota.

"MRT Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan tarif khusus Rp1 bagi masyarakat dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta," kata Tuhiyat dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6).

Menurutnya, tarif khusus ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mengajak lebih banyak warga untuk merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keandalan transportasi publik sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari.

Tuhiyat menegaskan MRT Jakarta berkomitmen mendukung integrasi layanan transportasi publik serta mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

"Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Dengan semakin banyak warga yang menggunakan angkutan umum, kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, efisien, dan ramah lingkungan," pungkasnya.

MRT Jakarta mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap mematuhi peraturan dan menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan layanan. Informasi lebih lanjut mengenai operasional MRT Jakarta dapat diperoleh melalui kanal resmi MRT Jakarta.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mutasi atau memindahkan domisili kendaraan dari satu daerah ke daerah lain, termasuk Jakarta menjadi langkah administrasi penting bagi pemilik kendaraan.Sebab, proses ini memastikan data kepemilikan dan alamat kendaraan tercatat sesuai domisili terbaru sehingga pengurusan pajak maupun legalitas kendaraan menjadi lebih mudah.Mutasi kendaraan sendiri merupakan pemindahan data administrasi dari daerah asal ke wilayah baru. Misalnya, kendaraan yang sebelumnya terdaftar di Jawa Barat, setelah dimutasi akan tercatat sebagai objek pajak di Provinsi DKI Jakarta.Persyaratan Dokumen Mutasi

Untuk mengajukan mutasi kendaraan, pemilik wajib menyiapkan dokumen berikut:

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama agar proses mutasi berjalan lancar.Tahapan Mutasi Keluar dari Daerah AsalBagi kendaraan yang berasal dari luar DKI Jakarta, proses mutasi keluar harus dilakukan terlebih dahulu di Samsat daerah asal:1. Datang ke kantor Samsat tempat kendaraan terdaftar.2. Melakukan cek fisik kendaraan.3. Menyerahkan dokumen lengkap untuk memperoleh berkas mutasi.4. Membayar biaya PNBP sesuai ketentuan.

5. Menerima berkas mutasi keluar, termasuk surat fiskal, yang akan dibawa ke DKI Jakarta.

Proses Mutasi Masuk ke DKI JakartaSetelah berkas mutasi keluar diterbitkan, pemilik dapat melanjutkan proses mutasi masuk di Jakarta dengan langkah-langkah berikut:1. Mengunjungi Samsat sesuai domisili pemilik.2. Menyerahkan berkas mutasi keluar beserta dokumen administrasi kendaraan.3. Melakukan cek fisik ulang jika diperlukan.4. Memproses penerbitan STNK baru dan pelat nomor Jakarta (TNKB).5. Melunasi biaya administrasi sesuai peraturan.Manfaat Mutasi KendaraanMutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan bagi pemilik, antara lain:

Fasilitas Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKBSebagai dukungan bagi masyarakat yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk yang mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025.Melalui fasilitas ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sementara sanksi keterlambatan akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tanpa perlu mengajukan permohonan.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berpihak kepada warga.

Dengan memahami prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, proses pemindahan domisili kendaraan dapat dijalankan secara lebih efisien dan bebas hambatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan pajak berupa pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 10 November-31 Desember 2025.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, yang mencantumkan perihal pemberian pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan secara jabatan. Artinya, Wajib Pajak tak perlu mengajukan permohonan keringanan.

Pembebasan sanksi administratif ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang memiliki jadwal membayar pokok pajak antara 10 November hingga 31 Desember 2025. Selama periode ini, sistem akan otomatis menyesuaikan dan menghapus sanksi bunga keterlambatan bagi para Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan, tanpa memerlukan langkah tambahan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyatakan, kebijakan pembebasan sanksi administratif ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak masyarakat, mempermudah proses administrasi pembayaran pajak kendaraan, mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pelunasan kewajiban pajak tanpa beban tambahan bunga.

Pembebasan diimplementasikan melalui mekanisme otomatis (by system) sanksi bunga keterlambatan, yang akan langsung dihapus saat Wajib Pajak membayarkan pokok pajak kendaraan.

Bapenda DKI menegaskan, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat atau mengirim surat permohonan. Proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong warga DKI untuk melunasi pajak kendaraan sebelum 31 Desember 2025, sekaligus mewujudkan peran memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.