Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut gejala keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah Tembok Dukuh, Kota Surabaya, usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh metode pengolahan yang tidak benar oleh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Hal tersebut disampaikannya saat menjenguk langsung para korban yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Ia juga sempat berbincang dengan para wali murid dan menyampaikan bahwa pemerintah memberi perhatian terhadap kasus tersebut.

"Presiden [Prabowo Subianto] ngasih MBG itu tujuannya baik, memang yang salah yang masak," ucap Pigai di hadapan korban keracunan dan para orang tua.

Pigai juga menyatakan bahwa SPPG yang mendistribusikan porsi MBG bermasalah dipastikan akan dijatuhi sanksi hingga penutupan serta pemberhentian operasional dapur.

Usai menengok para korban—yang sebagian besar merupakan anak-anak—serta para orang tua yang mendampingi, Pigai menegaskan bahwa program prioritas pemerintah tersebut memiliki tujuan baik dalam upaya membangun generasi penerus bangsa.

"Jadi hari ini saya ke Surabaya mewakili bapak [Presiden Prabowo] ya. Bapak menyampaikan, tujuan MBG ini maksudnya baik. Supaya untuk demi masa depan anak Indonesia ya karena hanya anak Indonesia yang sehat, kenyang, dan, pintar yang bisa bangun Indonesia di masa yang akan datang," tuturnya.

Menurut Pigai, insiden keracunan yang menimpa kurang lebih 200 siswa dari berbagai satuan pendidikan di kawasan Tembok Dukuh terjadi karena inkompetensi SPPG dalam menyediakan makanan yang sehat, higienis, dan bermutu tinggi.

Ia juga menemukan fakta bahwa satu SPPG memasok ribuan porsi MBG hingga ke 13 sekolah di wilayah Kota Pahlawan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari batas kewajaran dan melampaui kapasitas sehingga memicu kelalaian.

"Tujuan yang baik ini, ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya, kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir, satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak ya," paparnya.

Menurutnya, beban kerja yang berlebihan membuat jajaran SPPG kelimpungan dalam mengolah porsi MBG yang sehat dan bergizi tinggi. Ia juga mengakui terdapat sejumlah dapur MBG lain yang mengalami kasus serupa.

Pigai menyebut, di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi seperti Surabaya, satu SPPG seharusnya hanya melayani pemasokan MBG untuk maksimal tiga hingga lima satuan pendidikan.

"Sehingga dalam manajemen pengelolaannya amatir, tidak profesional, dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin. Memang di dalam pengelolaan ini, tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul, kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pigai meminta kepada otoritas terkait, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melimpahkan pengelolaan MBG dari SPPG Tembok Dukuh kepada SPPG lain yang lebih profesional agar kualitas makanan yang diolah dapat bermutu tinggi dan memberi dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

"Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti serta dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati," terangnya.

Pengelola MBG Lalai Terancam Blacklist

Pigai juga meminta agar jajaran manajemen SPPG yang terbukti lalai dalam kejadian luar biasa tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh BGN guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.

"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya seharusnya di-blacklist," ucapnya.

Meski insiden keracunan usai mengonsumsi MBG telah menimpa banyak siswa, Pigai mengaku belum mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan sebelum mencapai standar ideal.

"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak bisa dinilai dalam konteks HAM, tapi itu dievaluasi, diperbaiki sampai standar maksimum tercapai. Jadi, sekarang ini kan kita baru mulai tahun yang kedua. Nanti sampai standar tertentu bahwa seluruh Indonesia targetnya sudah tercapai, baru bisa dinilai," katanya.

Sementara itu, dari sekitar 200 siswa TK, SD, hingga SMP yang dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Senin (11/5/2026), sekitar 130 di antaranya menjalani perawatan di RSIA IBI, Jalan Dupak, Surabaya.

Saat ini mayoritas korban telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, namun masih ada tujuh pasien yang harus menjalani observasi.

"Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu-dua hari lagi mereka akan pulang, tapi mungkin lima bisa pulang cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur angkat bicara terkait gejala keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah setempat yang diduga terjadi usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026).

Kepala SPPG Tembok Dukuh Bubutan Kota Surabaya Chafi Alida Najla mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kabar mengenai peristiwa gejala keracunan yang dialami para siswa usai para korhan menyantap menu olahan daging yang terdapat dalam porsi MBG yang didistribusikan.

"Jadi, saat kejadian itu berlangsung, banyak laporan yang mana bahwa anak-anak itu mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya, tapi di dalam ompreng itu ada daging, nasi, dan sebagainya. Mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga sudah terkontaminasi," ungkap Chafi saat ditemui di lokasi, Senin (11/5/2026).

Ia pun mengeklaim bahwa bahan dasar daging slice yang diolah pihaknya menjadi menu daging krengsengan yang kemudian disajikan dalam porsi-porsi MNG tersebut memiliki kualitas yang baik. Chafi berasumsi bahwa terdapat kesalahan dalam pengolahan bahan baku protein hewani yang dinilainya riskan tersebut.

"Dagingnya sendiri sudah sesuai standar-nya. Dagingnya nggak basi, mungkin dari pengolahannya mungkin, atau dari waktu bahan datangnya. Bukan dari basi karena saat kita terima dagingnya sudah bagus karena memang daging itu 'kan bahan yang sangat riskan banget," sebutnya.

Meski dirinya sempat berasumsi terdapat kesalahan dalam memasak daging slice tersebut, Chafi bersikukuh bahwa seluruh proses pengolahan terhadap bahan baku daging dan bumbu yang telah memenuhi standar. Ia pun meminta publik untuk menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang diolah SPPG dengan kode pengenal ZUDT2ZNU itu.

"Kalau bumbunya sudah sesuai sama resep dan standar masaknya. Kalau semua sudah sesuai, jadi 'kan namanya daging ada masa ininya karena kita pakai daging slice juga karena sebelumnya kita juga sudah pernah pakai olahan daging itu tidak apa-apa. Jadi, untuk hasil lengkapnya mungkin lebih baik menunggu hasil [uji laboratorium] dari Dinkes saja," tuturnya.

Chafi pun menjelaskan bahwa SPPG yang dikomandoinya tersebut melayani pemasokan MBG terhadap 13 sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, mulai dari jenjang TK hingga SMP. Menurutnya, rangkaian proses memasak berbagai menu olahan untuk MBG biasanya dilakukan sejak dini hari.

"Kalau masaknya kita start dari jam 11 malam, jam 12 malam kurang lebih. [Saat MBG disajikan] dipastikan masih fresh," tambahnya.

Sembari menunggu hasil uji laboratorium terhadap porsi MBG tersebut terbit, SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya sementara waktu berhenti melaksanakan aktivitas pendistribusian MBG. Diketahui, SPPG tersebut memasok sebanyak 3.020 porsi MBG setiap harinya kepada belasan satuan pendidikan yang terdapat di wilayah tersebut.

"Kita berhenti operasional, kita evaluasi dulu sampai semua benar-benar baik baru kita lihat kelanjutannya seperti apa. Menunggu hasil, yang jelas nunggu hasil, nunggu hasil sampel. Sertifikasi sudah lengkap semua, memang ini kejadian di luar kontrol kita," ucapnya.

Chafi selaku pimpinan SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya pun tak lupa mengucapkan permintaan maaf kepada segenap penerima manfaat MBG serta keluarga yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Pihaknya berjanji akan menanggung biaya pengobatan seluruh korban serta berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa depan.

"Saya Chafi sebagai kepala SPPG dari Tembok Dukuh Bubutan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terdampak, kepada siswa dan juga guru yang kena keracunan karena makanan kita. Dari kami akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi yang dilakukan di lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Tyas menerangkan bahwa seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan tersebut mengalami gejala keracunan ringan. Selain dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit, terdapat siswa yang juga mengalami perawatan oleh tim medis di sekolah masing-masing.

"Ada yang kami datangi di sekolah dari pihak Puskesmas. Kita turun ke sekolah karena gejalanya masih ringan ya, masih memungkinkan kita tangani, kita obati di tempat. Ada beberapa sekolah, kemudian juga ada yang datang ke Puskesmas, dan alhamdulillah semuanya gejalanya masih ringan," paparnya.

Mengenai menu dalam porsi MBG yang ditengarai menjadi penyebab utama dari gejala keracunan yang dialami ratusan siswa-siswi tersebut, Tyas menerangkan bahwa pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Sampel porsi MBG tersebut sudah dikirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk diteliti secara mendalam.

"Masih kita cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK bersama Dinas Kesehatan," tambahnya.

Tyas pun menyebut siswa-siswi diduga mengalami gejala keracunan dari makanan olahan daging. Sebab, pihak sekolah mengaku kepada tim medis baru perdana menerima menu tersebut dari SPPG terkait.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya, karena selama ini enggak pernah dikasih daging," pungkasnya.