PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Misalnya, pelaksanaan MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan implementasi government technology (govtech) dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini pihaknya sedang mengembangkan govtech tersebut sebagai ekosistem digital untuk integrasi data kementerian dan lembaga pemerintah yang dapat digunakan dalam pengawasan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

“Misalnya, (pelaksanaan) MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin.

Apalagi, ia menyoroti anggaran MBG yang cukup besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun ini, usai dipangkas dari pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Ia pun menekankan perlunya evaluasi untuk menjaga agar program tersebut benar-benar berjalan secara efisien.

Ia menilai, seharusnya dilakukan uji coba (piloting) terhadap program MBG sebelum dilakukan implementasi secara penuh, mengingat program tersebut bisa menghabiskan dana hingga Rp1 triliun setiap harinya, yang jika dimanfaatkan dengan benar akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Belum pernah (dalam) sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana (dibelanjakan) sampai ke bawah (level pedagang lokal dan UMKM) Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi,” ujar Luhut.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG, ia mengatakan pihaknya mengedepankan uji coba secara masif bagi pengembangan sistem govtech. Saat ini teknologi tersebut tengah dilakukan uji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Berkat implementasi sistem tersebut, pihaknya menemukan bahwa Program Bantuan Sosial (bansos) di kabupaten tersebut kurang efektif, yakni hanya 77 persen penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

“Bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya sistem di negara ini. (Berkat govtech ini) kami temukan juga banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dari pemerintah, atau sebaliknya. Tapi sekarang setelah satu bulan (implementasi govtech), kami sudah perbaiki (penyalurannya),” kata Luhut.

Ia menuturkan, rencananya semua data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terkoneksi dan terintegrasi dalam sistem govtech mulai 1 Juni 2026.

Pihaknya kemudian akan mengharmonisasikan dan menyusun data yang ada menggunakan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sebelum sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Ia pun optimistis sistem govtech tersebut dapat membantu Presiden Prabowo membuat keputusan secara lebih akurat, cepat dan detail terkait berbagai program dan kebijakan untuk mendukung realisasi Asta Cita pemerintah.

“Jadi, Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar,” imbuh Luhut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenbub) melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan perkeretaapian usai insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur guna mencegah kejadian serupa serta memperkuat keamanan perjalanan penumpang.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementeriannya melakukan berbagai langkah evaluasi, perbaikan, dan peningkatan aspek keselamatan transportasi perkeretaapian terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026.

"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh," kata Menhub.

Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.

Menhub menambahkan, pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pasca kecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Penanganan dan pemulihan itu dilakukan Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Terkait proses investigasi kecelakaan, Menhub menegaskan Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kemenhub mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan.

"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data," ujar dia.

Dia mengatakan sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek mulai sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Salah satu langkah peningkatan keselamatan perkeretaapian adalah melalui penanganan perlintasan sebidang. Keselamatan perlintasan sebidang telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Meski tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang masih terjadi, namun terjadi tren penurunan kecelakaan pada perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024, menjadi 291 kejadian pada tahun 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.

Menurut Dudy, hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat," kata Dudy.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.

"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Menhub.

"Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api guna mencegah terulangnya kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di masa mendatang.

"Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Pengurus Harian YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rio juga mengatakan bahwa YLKI mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan guna memastikan penyebab kecelakaan.

YLKI juga menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. YLKI, lanjut Rio, menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan kereta api yang menimpa para penumpang, khususnya kelompok konsumen rentan yang turut menjadi korban dalam peristiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan di perlintasan kereta api, usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Prabowo mengatakan pembangunan flyover tersebut diajukan oleh pemerintah daerah Bekasi karena wilayah tersebut padat penduduk dan kebutuhan transportasi kereta api sangat mendesak.

Menurut dia, banyak lintasan kereta api di wilayah tersebut yang belum dijaga sehingga memerlukan penanganan segera demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi.

Selain di Bekasi, Prabowo juga menyinggung mengenai sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang juga mengalami persoalan serupa, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menghentikan sementara sistem rating IGRS. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak masalah soal penilaian game yang dianggap tidak akurat.

Berdasarkan unggahan akun sosial media Gamewk, menurut Sonny Hendra Sudaryana, langkah ini cuma sementara karena lagi ada investigasi internal dan eksternal. Tujuannya biar sistem IGRS ke depan bisa lebih kredibel dan jelas.

Meski begitu, gamer tidak perlu khawatir. Semua game tetap bisa dimainkan seperti biasa dan tidak ada pemblokiran sama sekali selama proses ini berjalan.

Langkah ini juga jadi respons dari kekacauan sebelumnya, terutama di Steam, di mana ada game tanpa rating sampai kasus rating yang salah total.

Penghentian layanan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh pada aspek sistem, teknologi, tata kelola organisasi, hingga sumber daya manusia. Penundaan dilakukan menyusul adanya laporan ketidaksesuaian klasifikasi usia pada sejumlah judul game populer di platform distribusi digital.

"Penundaan ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan lebih kuat, kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku industri," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi.

Pemerintah menegaskan bahwa penghentian sementara operasional IGRS tidak akan berdampak pada aksesibilitas game di Indonesia. Mekanisme rating dipastikan berbeda dengan sistem pemblokiran, sehingga masyarakat tetap dapat memainkan video game seperti biasa tanpa kendala akses.

Dalam proses investigasi ini, Komdigi berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keterlibatan asosiasi industri game juga diprioritaskan untuk menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang sedang berjalan

Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan hanya akan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari-hari di mana para murid masuk sekolah, atau tidak diberikan ketika hari libur.

Hal ini menyusul evaluasi lintas kementerian/lembaga yang disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI di Jakarta, Kamis.

“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin (MBG diberikan selama) 6 hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu (diberikan saat) hari sekolah, (murid) datang 5 hari. Kalau libur Lebaran, kan, kalau (diberikan MBG) juga tidak efektif. Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah,” kata Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa alur distribusi MBG tetap berlanjut meski sekolah memasuki masa libur semester, di mana Kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender libur sekolah.

Sementara, siswa dan santri memperoleh paket MBG sesuai mekanisme libur sekolah pada sekolah atau pesantren yang bersedia hadir untuk pendistribusian.

Lebih lanjut, Menko Pangan mengatakan pemerintah juga menaruh perhatian lebih pada penyaluran MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan daerah-daerah dengan tingkat stunting anak yang tinggi.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, distribusi MBG harus dapat menyesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut, mulai dari segi kualitas menu makanan hingga jumlah pemberian kepada penerima manfaat.

“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari, karena (tingkat) stunting-nya tinggi, atau dia tinggal di daerah tertinggal, kemiskinan juga tinggi, dan sebagainya. Itu adalah perlakuan khusus,” ujar Zulhas.

Sementara itu, ia mengatakan sejauh ini progres pemberian MBG untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apa pun karena dinilai sudah bisa berjalan dengan baik.

“Perlu disempurnakan saat ini, iya. Tapi (MBG untuk) ibu hamil dan menyusui dan balita sangat penting, karena itu akan menentukan masa depan anak-anak kita yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia. (Sejauh ini) Tidak ada perubahan apa pun,” kata Menko Pangan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce, kita lihat ulang, kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kembali regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce guna memperkuat pengawasan transaksi online dan melindungi konsumen.

Hal tersebut disampaikan Budi di Pasar Rawasari Jakarta, Senin, menanggapi maraknya laporan dugaan penipuan jual-beli barang melalui media sosial, termasuk kasus penjual yang menggunakan akun bercentang biru, namun tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan.

Menurut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap aturan terkait aktivitas perdagangan digital, termasuk melalui revisi peraturan menteri yang berkaitan dengan e-commerce.

"Kita sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce. Jadi akan kita lihat ulang, kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan pelaku usaha," ujar Budi.

Ia menjelaskan evaluasi tersebut bertujuan memastikan sistem pengawasan terhadap perdagangan online berjalan lebih efektif, seiring meningkatnya aktivitas jual-beli melalui platform digital.

Selain evaluasi regulasi, Budi menegaskan pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penipuan transaksi online.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang menangani berbagai aduan konsumen.

"Jadi termasuk aduan-aduan terus kita tangani, di PKTN terus kita lakukan ya," kata Budi.

Regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam kajian ini, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengaturan produk UMKM mendapat ruang dan prioritas yang lebih besar di platform digital.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas.

Ia menyebut evaluasi program diarahkan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat.

Menurut dia, evaluasi juga berpotensi mencakup perkembangan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah hingga panjang.

"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ujar dia.

Ia mengatakan, untuk mendukung evaluasi tersebut, pemerintah perlu merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.

Zulhas menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksana pengukuran perlu dilakukan oleh pihak yang independen.

“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.

Ia mencontohkan program makan bergizi di Jepang yang dinilai memiliki dampak pada perubahan indikator fisik masyarakat dalam rentang waktu panjang, seiring peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan.

“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tutur dia.

Ia menyebut Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat sebanyak 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta orang.

Pemerintah menyatakan, penguatan akurasi data penerima dan evaluasi hasil program akan menjadi bagian dari upaya memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan terukur dampaknya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pihaknya yang membawahi Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi regulasi menyusul terjadinya kecelakaan bus di exit Tol Krapyak, Semarang.

"Iya, tentu kita akan evaluasi," kata Menko AHY ditemui di sela meninjau kesiapan layanan angkutan kereta api selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan, hal tersebut saat awak media menanyakan langkah pemerintah dalam memitigasi kecelakaan bus imbas adanya insiden di Tol Krapyak, termasuk kemungkinan penguatan regulasi dan evaluasi menyeluruh kebijakan keselamatan transportasi.

Menanggapi hal itu, AHY memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan aturan, serta mencegah kecelakaan serupa terulang di kemudian hari.

Mengenai insiden Tol Krapyak, AHY juga mengaku telah memerintahkan investigasi menyeluruh melibatkan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri guna mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif serta memastikan rekomendasi perbaikan ke depannya.

"Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya. Intinya kita tidak ingin ada kecelakaan-kecelakaan maut yang terjadi lagi berulang," ujarnya.

Fokus utama diarahkan pada kepatuhan aturan keselamatan termasuk pemeriksaan kendaraan berkala kelaikan jalan serta kesiapan pengemudi agar perjalanan publik berlangsung aman, bertanggung jawab sesuai standar yang berlaku.

Menko juga menekankan pencegahan kecelakaan memerlukan disiplin bersama penegakan hukum konsisten dan pengawasan berlapis sehingga risiko fatalitas transportasi jalan raya dapat ditekan berkelanjutan melalui kolaborasi pusat daerah operator dan masyarakat luas.

"Dan semua benar-benar harus taat, harus sesuai dengan aturan. Kendaraan dicek dengan benar. Pengemudi juga harus fit dan sesuai dengan ketentuan sehingga sekali lagi kita mencegah terjadinya korban di jalan raya," imbuh AHY.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif membangun budaya keselamatan berkelanjutan sehingga mobilitas masyarakat aman, efisien dan selamat.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, hasil ramp check bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV yang mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, tidak laik jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun AKAP.

"Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan hasil ramp check kendaraan yg dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang operasional," kata Aan dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/12).

Aan menyampaikan Kemenhub turut berduka cita atas peristiwa tersebut terjadi pada Senin (22/12) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

"Dilaporkan dari lapangan, bus dengan 33 penumpang tersebut berangkat dari Jatiasih Bekasi menuju D.I Yogyakarta," ujar Aan.

Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal itu juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

Akibatnya, lanjut Aan, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan satu orang luka ringan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mencatat serapan anggaran pada November 2025 mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5% total anggaran tahun 2025.

Capaian ini dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2025 dan rencana program/kegiatan TA. 2026 dengan Komisi V, DPR RI Senayan, kemrain, Selasa (18/11).

Dari capaian tersebut, dia menuturkan adapun rincian nilai serapan anggaran dari masing-masing unit kerja yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dengan penyerapan sebesar Rp7,2 triliun, atau sebesar 70% dari total pagu Rp10,3 triliun di tahun 2025. Berikutnya, adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun atau 74,75% dari total pagu Rp5,1 triliun.

Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04% dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Juga, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp 2,5 triliun atau 58,33% dari pagu Rp4,3 triliun.

Dudy memastikan akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025. Menurutnya, penyerapan yang sedikit terlambat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup. Meski begitu, sistem ini akan menjadi referensi bagi Kemenhub untuk tahun 2026 mendatang.

Menurut Menhub pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat.

"Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026," jelas Menhub.

Selain evaluasi anggaran 2025, pada rapat tersebut juga dibahas terkait anggaran Kemenhub tahun 2026. Alokasi anggaran untuk Kemenhub TA. 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar 59,2% atau Rp16,8 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas.

"Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026," tutur Dudy.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]