Bisnis.com, BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat membongkar praktik penipuan dan penggelapan bermodus pembukaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Polisi menetapkan 4 orang tersangka setelah diduga menipu 13 korban dengan total kerugian mencapai Rp1,963 miliar.

Para tersangka diduga menjanjikan para korban dapat mengelola titik koordinat dapur MBG dengan syarat menyetorkan uang mulai dari Rp75 juta hingga Rp150 juta per titik.

Untuk meyakinkan korbannya, komplotan ini nekat memalsukan kartu identitas (ID) yang seolah-olah diterbitkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan polisi sejak Januari 2024. Hasil penyelidikan menemukan adanya jual beli titik dapur MBG yang menyasar para pengusaha lokal.

"Tersangka menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai Rp75 juta sampai Rp150 juta," ujar Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (19/5/2026).

Empat tersangka yang diamankan yakni YRN alias Yon Ramdan Nuryamin, AY alias Anwar Yusuf, AN alias Ali Nugraha, dan OSP alias Oki Septian Pradana.

Dia menjelaskan, tersangka Oki memiliki peran sentral dengan mencatut nama pejabat negara dan mengaku sebagai keponakan Wakil BGN Soni Sanjaya guna membangun kepercayaan para calon korban.

"Tidak ada satu pun uang yang masuk ke BGN. Semua itu memang niatnya palsu," tegas Hendra.

Berdasarkan hasil penyidikan, dana dari para korban ditransfer ke rekening tersangka Ali Nugraha sebelum didistribusikan kepada anggota komplotan lainnya.

Oki tercatat menerima aliran dana terbesar, yakni mencapai Rp1,046 miliar. Salah satu korban bahkan telah menyetorkan uang sebesar Rp200 juta untuk rencana pembukaan 2 titik dapur di wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap, namun akses portal yang dijanjikan tetap tidak dapat dibuka.

"Pelapor dan para korban dirugikan secara materiil sebanyak Rp1,963 miliar," ungkap dia.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 11 saksi dan menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer perbankan serta tangkapan layar percakapan antara tersangka dan korban.

Keempat tersangka kini dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan dan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Sanjaya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk penawaran yang menjanjikan pengelolaan titik SPPG dengan imbalan uang.

Dia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan pengajuan titik hanya dilakukan melalui portal resmi pemerintah.

"Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama pejabat BGN," kata Soni.

Soni menambahkan bahwa seluruh operasional kemitraan dikelola secara transparan dan digital. “Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan untuk memperjualbelikan titik tersebut,” pungkasnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat melakukan verifikasi langsung melalui laman mitra.bgn.go.id untuk mendapatkan informasi lengkap soal Mitra SPPG secara resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kerugian yang diderita para korban dalam kasus dugaan penipuan penyelenggara pernikahan (weddingorganizer/WO) atas nama PT Ayu Puspita Sejahtera dengan pemilik berinisial AP mencapai Rp 18,4 miliar. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan serta pendalaman yang dilakukan tim penyidik.

“Adapun total kerugian sementara yang dilaporkan mencapai Rp 18.443.155.435,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi data laporan per Senin (12/1/2026), tercatat sebanyak 24 laporan polisi yang telah dibuat.

“Selain itu, posko pengaduan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan jajaran telah menerima 277 laporan pengaduan dari masyarakat,” ujar Budi.

Saat ini, tersangka berinisial AP telah dilakukan penahanan dan proses penyidikan masih terus berjalan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap total kerugian korban dalam kasus dugaan penipuan penyelenggaraan pernikahan (wedding organizer/WO) atas nama PT Ayu Puspita Sejahtera diperkirakan mencapai Rp 11,5 miliar.

“Estimasi total kerugian korban saat ini Rp 11.588.117.160 berdasarkan hasil verifikasi sementara dari laporan pengaduan yang telah masuk,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin.

Menurut Iman, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025), angka kerugian tersebut sangat mungkin bertambah seiring masih dibukanya posko layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban.

“Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah karena laporan pengaduan masih berjalan,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama penyidikan berlangsung.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga terus mengembangkan perkara dengan melakukan penelusuran (tracing) aset milik para tersangka.

“Selain Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengambil alih kasus dugaan penipuan dan penggelapan bos Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan saat ini kasus dugaan penipuan oleh Ayu Puspita akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Bahwa keseluruhan perkara WO yaitu PT Ayu Puspita Sejahtera ini akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya secara keseluruhan," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menambahkan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko laporan bagi masyarakat yang merasa telah menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita.

Oleh sebab itu, Budi mengimbau agar seluruh masyarakat yang menjadi korban agar bisa mendatangi posko tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Ditreskrimum juga membuka pusat layanan laporan bagi para korban. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat ataupun yang menjadi korban dalam wedding organizer PT Ayu Puspita Sejahtera," imbuhnya.

Adapun Budi juga masih belum bisa mengungkap total kerugian korban dari WO Ayu Puspita. Sebab, hal itu masih dilakukan pendalaman.

Namun, dari laporan korban yang ada, dari salah satu korban di Polda Metro saja sudah mencapai Rp84 juta. Selanjutnya, di Polres Jakarta Utara juga mencapai Rp100 juta.

"Ada lagi di Jakarta Timur. Tapi secara global kita mendengarkan Rp16 miliar. Tapi kan ini harus kita terima konfirmasi dari korban yang melaporkan, terus bukti-bukti transfer yang diterima oleh para tersangka, ini juga kan harus kita cocokkan," pungkasnya.