JAKARTA - Purnawirawan Jenderal TNI dan masyarakat melayangkan gugatan perdata terhadap Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui mekanisme Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terkait dengan penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ya enggak apa-apa, itu kan haknya masyarakat untuk menggugat, kita beri ruang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (1/4/2026).

Budi menyebut Polda Metro akan mempersiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut. “Tetapi pada saat sekarang, Polda Metro belum mendapatkan undangan. Kita pasti akan mempersiapkan tim terkait dengan gugatan tersebut. Sekalian gugatan, praperadilan, kita akan hadapi,” ujar dia.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya digugat secara perdata melalui mekanisme Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan 17 warga negara, termasuk purnawirawan Jenderal TNI dan masyarakat sipil, ini dilayangkan atas dugaan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum terkait penanganan perkara ijazah Joko Widodo (Jokowi).

Tim kuasa hukum penggugat, Kombes Pol (Purn) Yaya Satyanegara menyampaikan gugatan ini diajukan lantaran para penggugat merasa prihatin dan kecewa atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas perkara pidana ijazah palsu Jokowi pada klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo Cs.

Lihat video: Kasus Ijazah Jokowi Damai! Tim Hukum Terima Restorative Justice Rismon Sianipar



"Bahwa gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum, yang notabene merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) yang merugikan hak publik," kata Yaya, Minggu, 29 Maret 2026.

Masalah utama yang diangkat dan menjadi dasar gugatan ini adalah penerapan pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor.

Jauh sebelum mengajukan gugatan, kata dia, tim hukum telah mengirimkan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak dua kali pada Agustus dan November 2025. Sayangnya, dari dua somasi yang dilayangkan, tidak menunjukkan perubahan hingga saat ini.

Karena itu, dia meyakini gugatannya telah memenuhi syarat formil seusai menyampaikan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Dirreskrimum Polda Metro Jaya memperbaiki kelalaiannya.

Yaya menyampaikan gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada Rabu, 25 Maret 2026. "Sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 6 April 2026," ujarnya.

Pada petitumnya, 17 warga negara ini meminta Majelis Hakim menyatakan tergugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai atau melakukan pembiaran dalam menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan, seperti Pasal 27A, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

Penerapan pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum. "Sehingga sepatutnya dimaknai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana," pungkasnya.

Adapun 17 warga negara yang menggugat Ditreskrimum Polda Metro dengan mekanisme citizen lawsuit yakni Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD; mantan Hakim Agung Adhoc Dwi Tjahyo Soewarsono; Laksma TNI (Purn) Sony Santoso; Laksma TNI (Purn) DRG Moeryono Aladin; Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah.

Kemudian, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah; Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin; Brigjen TNI (Purn) Sudarto; Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna; Brigjen TNI (Purn) Jumadi; Kolonel TNI (Purn) Kusumastono; Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman; Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra; Kolonel Laut (Purn) Hasnan; Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono; Kolonel (Purn) Sopandi Ali; dan Komardin.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengambil alih kasus dugaan penipuan dan penggelapan bos Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan saat ini kasus dugaan penipuan oleh Ayu Puspita akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Bahwa keseluruhan perkara WO yaitu PT Ayu Puspita Sejahtera ini akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya secara keseluruhan," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menambahkan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko laporan bagi masyarakat yang merasa telah menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita.

Oleh sebab itu, Budi mengimbau agar seluruh masyarakat yang menjadi korban agar bisa mendatangi posko tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Ditreskrimum juga membuka pusat layanan laporan bagi para korban. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat ataupun yang menjadi korban dalam wedding organizer PT Ayu Puspita Sejahtera," imbuhnya.

Adapun Budi juga masih belum bisa mengungkap total kerugian korban dari WO Ayu Puspita. Sebab, hal itu masih dilakukan pendalaman.

Namun, dari laporan korban yang ada, dari salah satu korban di Polda Metro saja sudah mencapai Rp84 juta. Selanjutnya, di Polres Jakarta Utara juga mencapai Rp100 juta.

"Ada lagi di Jakarta Timur. Tapi secara global kita mendengarkan Rp16 miliar. Tapi kan ini harus kita terima konfirmasi dari korban yang melaporkan, terus bukti-bukti transfer yang diterima oleh para tersangka, ini juga kan harus kita cocokkan," pungkasnya.

JABAR - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat rampung melakukan pemeriksaan terhadap Selebgram Lisa Mariana hari ini. Eks model majalah dewasa itu dicecar 47 pertanyaan terkait kasus dugaan video porno.

Lisa sempat ditangkap karena dua kali mangkir pemeriksaan. Namun, setelah pemeriksaan, Lisa kembali dibebaskan atau tidak dilakukan penahanan oleh kepolisian. "Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan tersebut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Jumat (5/12/2025).

Alasan pertama, kepentingan pemeriksaan dinilai telah terpenuhi. Kata Hendra, seluruh materi yang dibutuhkan untuk melengkapi unsur pasal yang dipersangkakan sudah dicapai penyidik.

Kemudian alasan kedua, tidak ada kekhawatiran bahwa Lisa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti. Kondisi tersebut membuat penahanan dianggap tidak mendesak.

Sementara alasan ketiga, Lisa juga dinilai tidak berpotensi mengulangi tindak pidana yang sedang dipersangkakan, yakni dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Seluruh proses yang dijalankan penyidik tetap mengacu pada prinsip objektivitas dan kebutuhan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Selebgram Lisa Mariana ditangkap Polda Jawa Barat, usai beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus video syur yang menyeretnya.

Lisa yang sebelumnya sempat berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan karena adu komentar di media sosial, melainkan status hukumnya yang resmi naik menjadi tersangka.

Puteranegara

JAKARTA - Nasib tragis dialami seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya tewas dibunuh oleh pria yang merupakan orang terdekat korban.

Selain membunuh keduanya, pelaku juga membakar kamar kos yang ditempati para korban. Dalam peristiwa itu, selain menewaskan dua orang, satu orang juga dikabarkan kritis.

Supinah, tetangga korban menuturkan, peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Raya Monginsidi Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Selasa, 25 November 2025 sekitar pukul 11.30 WIB.

“Awalnya warga mendengar suara ribut dari kamar kos tempat para korban tinggal. Setelah diperiksa, kamar kos tersebut sudah terbakar,” ujarnya.

Warga yang melihat kejadian itu langsung berupaya memberikan pertolongan. Namun upaya warga menyelamatkan para korban tidak membuahkan hasil maksimal. Warga mendapati Elvy Nurhayati (41) sang ibu dan anaknya Ellinda Jelsa Ika Eldianti (17) sudah tidak bernyawa. Sedangkan, Elsa Dwi Intan Meilani (13) ditemukan dalam kondisi kritis.

Ketiga warga Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ini petugas masih melakukan otopsi terhadap kedua jenazah.

Dari informasi yang dihimpun, pelaku pembunuhan diduga pacar Elinda yang tercatat sebagai Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Saat ini pelaku sudah ditangkap. Namun demikian, hingga kini polisi memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penculikan berujung kematian Kepala KCP Bank BRI Jakarta Pusat, MIP (37) hari ini, Senin (17/11/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan rekonstruksi ini dilakukan oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan menghadirkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.

"Betul, rekonstruksi perkara pembunuhan Kepala Cabang BRI digelar oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Budi saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, 15 tersangka termasuk Dwi Hartono dan dua prajurit TNI Serka Natsir dan Kopral Dua (Kopda) Feri Herianto (FH) ditampilkan dalam rekonstruksi ini.

Terlihat, tersangka sipil dan prajurit TNI mengenakan pakaian berbeda. Tersangka sipil memakai baju tahanan oranye, sementara TNI mengenakan baju tahanan kuning.

Dua oknum prajurit TNI ini berpenampilan sama. Rambut keduanya sudah gundul. Mereka juga mengenakan masker berwarna biru.

Satu persatu adegan pra-penculikan direka ulang dalam rekonstruksi itu. Misalnya, pertemuan Kopda Feri dengan Serka Natsir. Pertemuan itu membicarakan soal ajakan Natsir ke Feri.

Setelah itu, Kopda Feri menyatakan untuk menerima masukan tawaran tersebut dan langsung mencari tim penjemputan paksa atau penculikan. Iming-iming uang untuk perbuatan ini Rp100 juta.

Awalnya, Kopda Feri meminta uang operasional Rp5 juta ke Serka N. Kemudian, JP juga menyerahkan uang tunai Rp95 juta ke Serka N pada (20/8/2025). Dari Serka N, uang tersebut diberikan kepada Kopda FH.

Setelah itu, Kopda FH telah menemukan lima orang untuk melakukan penculikan terhadap Kepala KCP Bank BRI MIP. Singkatnya, Kacab BRI itu diculik di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada (20/8/2025).

SURABAYA - Ditreskrimum Polda Jawa Timur meluncurkan program inovasi atau proyek perubahan bertajuk “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional.”. Program ini digagas Kasubdit II Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur.

"Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan," katanya, Jumat (7/10/2025).

Menurutnya, keamanan jalur distribusi bukan hanya soal kriminalitas jalan raya, tetapi juga soal ketahanan pangan nasional . ”Ketika pasokan pangan terganggu, ekonomi rakyat ikut terguncang, ujar oeraih pin emas dari Kapolri atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba jenis sabu sabu 120 Kg saat menjabat sebagai kapolsek Bintan Polda Kepri ini. Kapolri Paparkan Berbagai Inovasi Polri Dukung Ketahanan Pangan

Arbaridi menambahkan, berdasarkan data Jatanras Polda Jatim , lebih dari seratus kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur utama logistik Jawa Timur sepanjang semester pertama medio 2024-2025. Modusnya beragam, mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat. "Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi," ujarnya.

Mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya ini menambahkan, berdasarkan kondisi tersebut, proyek perubahan ini mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral. Dibentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Ditreskrimum Subdit Jatanras, Satlantaa, Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

"Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuklah tim kerja terpadu yang melibatkan Jatanras, Dinas Perhubungan, Satlantas, dan instansi terkait ketahanan pangan dengan penguatan sistem pengamanan dan pemanfaatan platform digital serta mempercepat respon dan tata Kelola penanganan ancaman di lapangan," jelasnya.

Jumhur menegaskan jika proyek ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga membangun budaya kerja prediktif dan preventif. Pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, serta pengembangan sistem digital menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga 2026.

Melalui kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin”, Polri juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan media massa dan testimoni dari pelaku logistik, pesan proyek ini menyebar hingga ke titik-titik distribusi pangan utama di Jawa Timur. Penerapan Zero Odol Dipercepat, Sosialisasi Mulai Berlaku sejak 1 Juni 2025

“Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil, maka dari situlah ketahanan nasional dibangun,” tegasnya.

Sementara itu, Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menilai gagasan atau proyek tersebut sebagai langkah kongkret yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. “Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” ungkapnya.