LONDON - Peningkatan lingkar pinggang seiring bertambahnya usia mungkin bukan hanya disebabkan oleh makan berlebihan atau kurang olahraga, karena para ilmuwan telah menemukan sekelompok sel yang muncul seiring bertambahnya usia tubuh yang dapat mendorong pembentukan lemak baru.

Lemak perut di usia paruh baya bukan hanya disebabkan oleh makan berlebihan; hal itu mungkin terkait dengan pertumbuhan sel baru.

Bukti menunjukkan bahwa lemak perut meningkat seiring bertambahnya usia.

Banyak orang yang memasuki usia paruh baya menyadari perubahan yang sangat umum: lingkar pinggang mereka secara bertahap bertambah, meskipun berat badan keseluruhan mereka tidak meningkat secara signifikan.

Hal ini sejak lama dianggap sebagai konsekuensi dari gaya hidup, metabolisme yang melambat, atau penurunan massa otot seiring bertambahnya usia. Namun, sebuah studi baru menunjukkan bahwa perubahan yang lebih dalam mungkin terjadi di dalam jaringan lemak pada tingkat seluler.

Para ilmuwandi City of Hope, sebuah pusat penelitian dan pengobatan biomedis di AS, mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi sekelompok sel induk dewasa yang terkait dengan peningkatan lemak perut seiring bertambahnya usia.

Temuan ini, yang dipublikasikan di jurnalScience, membuka jalan baru untuk menjelaskan peningkatan lemak perut pada usia paruh baya.

Dr. Qiong (Annabel) Wang, penulis pendamping studi dan profesor madya endokrinologi molekuler dan seluler di Arthur Riggs Institute for Diabetes and Metabolism Research di City of Hope, mengatakan bahwa orang biasanya kehilangan otot dan bertambah lemak seiring bertambahnya usia, meskipun berat badan keseluruhan mereka relatif tidak berubah.

Tim peneliti menemukan bahwa proses penuaan dapat memicu munculnya jenis sel induk matang baru, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menciptakan lebih banyak sel lemak, terutama di sekitar area perut.

Para ilmuwan sebelumnya mengetahui bahwa sel-sel lemak yang ada dapat membesar seiring bertambahnya usia. Tim peneliti mengajukan pertanyaan lain: apakah jaringan lemak yang menua menciptakan sel-sel lemak baru?

Untuk melakukan investigasi, mereka memfokuskan perhatian pada jaringan adiposa putih, jenis jaringan yang memainkan peran utama dalam penyimpanan energi dalam tubuh dan berhubungan langsung dengan penumpukan lemak perut.

Dalam percobaan pada tikus, tim peneliti mengambil sel progenitor penghasil lemak dari tikus muda dan tua, lalu mencangkokkannya ke tikus muda. Hasilnya menunjukkan bahwa sel yang diambil dari tikus tua menghasilkan sejumlah besar sel lemak baru.

Sebaliknya, ketika sel dari tikus muda ditransplantasikan ke tikus yang lebih tua, sel-sel lemak yang dihasilkan lebih sedikit. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi lemak yang kuat terletak pada sel-sel yang menua itu sendiri, dan bukan sepenuhnya bergantung pada lingkungan tubuh penerima.

Dengan menggunakan teknik pengurutan RNA sel tunggal, tim peneliti mengamati aktivitas gen di dalam setiap sel.

Mereka menemukan bahwa sel progenitor penghasil lemak cukup "tenang" pada tikus muda, tetapi menjadi sangat aktif ketika tikus mencapai usia paruh baya.

Sebagian dari sel-sel ini berubah menjadi kelompok sel baru, yang dikenal sebagai sel profat spesifik usia. Sel-sel ini dianggap sebagai "pelaku" potensial yang merangsang tubuh untuk menciptakan lebih banyak lemak baru.

Dr. Adolfo Garcia-Ocana, kepala endokrinologi molekuler dan seluler di City of Hope, meyakini bahwa ini adalah bukti pertama yang menunjukkan bahwa lingkar pinggang dapat membesar seiring bertambahnya usia karena sel progenitor pembentuk adiposa secara dramatis meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi sel lemak baru.

Tim peneliti juga menemukan bahwa jalur pensinyalan LIFR memainkan peran penting dalam proses ini.

LIFR dapat dipahami sebagai saluran sinyal antar sel, yang membantu kelompok proadiposit spesifik usia untuk berkembang biak dan menjadi sel lemak.

Pada tikus muda, sinyal ini tidak memainkan peran utama dalam produksi lemak, sedangkan pada tikus yang lebih tua, sinyal ini menjadi jauh lebih penting.

Untuk mengetahui apakah mekanisme ini relevan bagi manusia, para ilmuwan menganalisis sampel jaringan manusia dari berbagai kelompok usia.

Mereka menemukan sel-sel yang menyerupai sel profat spesifik usia, yang lebih sering muncul di jaringan individu usia menengah dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan sel lemak baru.

Namun, penelitian ini belum berarti metode baru untuk mengurangi lemak perut sudah siap.

Para ilmuwan masih perlu terus memantau kelompok sel ini dalam organisme hidup, memahami bagaimana sel-sel ini muncul pada manusia dan menilai potensi intervensi yang aman.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

PYONGYANG - Di antara banyak misteri yang menyelimuti pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, kerahasiaan seputar ibunya sangat menonjol. Dalam 15 tahun pemerintahannya, ia tidak pernah sekali pun menyebut nama ibunya di depan umum.

Melansir BBC, legitimasi kediktatoran Kim sangat bergantung pada garis keturunan "Gunung Paektu" - garis keturunan yang terkait dengan pendiri mitos bangsa Korea.

Dan di negara yang membanggakan kemurnian keturunan ini, identitas ibu Kim bukan hanya rahasia - tetapi juga ancaman bagi rezim itu sendiri.

5 Fakta Kim Jong-un Enggan Berbicara tentang Ibunya, Dijuluki Anak Haram dari Seorang Selir

1. Terikat dengan Mitos

Kisah Korea, menurut kepercayaan populer, dimulai di Gunung Paektu - sebuah gunung yang terletak di perbatasan Tiongkok-Korea Utara yang konon merupakan tempat kelahiran Dangun, pendiri mitos dari kerajaan pertama Korea.

Melansir BBC, ribuan tahun kemudian, Kim Il-sung - pendiri Korea Utara - dilaporkan menggunakan gunung itu sebagai tempat persembunyian saat berperang melawan Jepang. Putranya, Kim Jong Il, konon lahir di lereng suci yang sama - meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar lahir di Rusia - dan selama beberapa dekade sejak itu gunung tersebut telah digunakan untuk melegitimasi dinasti Kim.

"Kim Jong Un menjadi pewaris takhta di usia 20-an meskipun tidak memiliki prestasi apa pun, semata-mata karena garis keturunan Paektu," tulis Ryu Hyun-woo, seorang diplomat Korea Utara yang diasingkan, dalam bukunya, Gudang Rahasia Kim Jong Un.

Namun, kenyataan tentang garis keturunan ibu Kim menggambarkan gambaran yang berbeda.

Ratusan mil jauhnya dari Gunung Paektu terletak kota Osaka: ibu kota bersejarah Jepang, dan tempat di mana ibu Kim, Ko Yong Hui, konon dilahirkan.

Dari apa yang telah dikumpulkan oleh para penulis biografi, Ko lahir di Osaka pada tahun 1952 dari orang tua yang berasal dari Pulau Jeju, yang terletak di lepas pantai selatan wilayah yang sekarang menjadi Korea Selatan.

Sebagai penduduk Jepang, keluarga Ko adalah "Zainichi Korea": imigran selama pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung tersebut.

Namun, ketika ia berusia sekitar 10 tahun, keluarga Ko beremigrasi ke Korea Utara.

Mereka termasuk di antara sekitar 93.000 warga Korea yang pindah ke Korea Utara antara tahun 1959 dan 1984, terpikat oleh skema pemukiman kembali yang menjanjikan kehidupan ideal dengan perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan gratis.

Para migran ke Korea Utara awalnya dipandang dengan iri karena mereka membawa uang tunai, pakaian, dan peralatan rumah tangga dari negara tetangga kapitalis di selatan.

Namun mereka juga dicap sebagai "jjaepo", istilah yang merendahkan untuk kelompok yang dianggap terkontaminasi oleh ideologi asing yang berbahaya.

2. Berkaitan dengan Sistem Kasta

Masyarakat Korea Utara sangat hierarkis, dengan beberapa analis membandingkannya dengan sistem kasta. Dan dalam klasifikasi sosial yang ketat ini - yang dikenal sebagai songbun - jjaepo termasuk dalam "kelas yang bimbang", di suatu tempat antara kelas inti dan kelas yang bermusuhan.

Mereka dikenai pengawasan ketat negara dan seringkali ditolak masuk ke universitas yang bagus atau pekerjaan yang menjanjikan.

Ini merupakan kontras yang mencolok dengan narasi Paektu yang telah lama dipromosikan oleh keluarga Kim.

"Garis keturunan Paektu [rezim] dianggap sakral," kata Kim Hyung-su dari Asosiasi Penelitian Utara. "Jadi gagasan bahwa pemimpinnya adalah putra seorang jjaepo tidak terbayangkan."

3. Ada Kisah Cinderella

Namun, Ko berhasil lolos dari nasib sesama warga Korea Zainichi setelah ia menarik perhatian Kim Jong Il, yang telah dipersiapkan untuk suksesi.

Intelijen menunjukkan bahwa ia telah menikah dengan Kim Young Sook, putri seorang pejabat militer berpangkat tinggi, dalam pernikahan yang dipilih langsung oleh ayahnya. Ia juga diketahui memiliki dua selir lainnya.

Meskipun demikian, Ko - anggota kelompok seni elit Mansudae - dikatakan telah menarik perhatian Kim karena "kecantikan alami dan keterampilan menarinya", kata Yoji Gomi, seorang reporter Jepang yang menerbitkan buku tentang Ko pada tahun 2025.

Laporan menunjukkan bahwa Kim jatuh cinta dengan Ko, dan kemudian memiliki tiga anak dengannya.

Namun, anak-anak yang lahir di luar nikah menghadapi stigma berat di Korea Utara. Dan karena itu, sementara istri resmi Kim tinggal di ibu kota Pyongyang, Ko dan anak-anaknya ditempatkan 210 km (130 mil) jauhnya di kota pesisir Wonsan.

Meskipun ia tidak pernah menikah dengan pemimpin tertinggi, dan pernikahan mereka tidak diakui oleh rezim, Ko berhasil menjalani apa yang disebut Gomi sebagai "kehidupan seperti Cinderella".

4. Ibunya Adalah Selir

Ko dilaporkan sebagai selir favorit Kim Jong-il.

Namun, tetap menjadi fakta bahwa Ko "tidak pernah diakui sebagai menantu perempuan oleh Kim Il Sung", tulis Ryu - dan ia juga tidak pernah terlihat di depan umum bersama anak-anaknya.

Seandainya Ko mendapatkan persetujuan Kim Il Sung, foto-foto dirinya dan cucu-cucunya akan tersebar luas, kata Dr. Cheong Seong-chang dari Institut Sejong.

Setelah kematian Kim Il Sung, Kim Jong Il naik menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, dan Ko menjadi ibu negara de facto negara itu, menemani suaminya dalam inspeksi militer dan berteman dengan rombongannya.

Kim bahkan akan meminta pendapatnya sebelum membuat keputusan kebijakan, tulis Fujimoto, mantan koki Kim.

Sebuah film dokumenter resmi yang diproduksi pada tahun 2011 menunjukkan cuplikan Ko menemani Kim dalam tur lokal - meskipun tidak pernah mengungkapkan namanya atau songbun-nya.

Menurut Cheong, film dokumenter itu juga tidak pernah dirilis secara publik, tetapi hanya ditayangkan kepada pejabat senior partai pada Juni 2012—meskipun kemudian bocor dan tersebar di kalangan warga biasa melalui USB drive yang diselundupkan.

"Saat menyebar... rasa ingin tahu masyarakat tentang Ko Yong Hui meroket, sehingga rezim dengan cepat menarik kembali [film dokumenter itu]," jelas Dr. Cheong.

Latar belakangnya, tambahnya, dapat mempertanyakan legitimasi rezim.

Pada tahun 2004, Ko meninggal dunia karena kanker payudara di sebuah rumah sakit di Paris. Kematiannya tidak mendapat perhatian dari media pemerintah Korea Utara.

5. Anak di Luar Nikah dan Suksesi

Namun pertanyaannya tetap: Bagaimana putra kedua seorang selir – dan putra bungsu Kim Jong Il – akhirnya mewarisi kekuasaan?

Kim Young Sook, istri resmi Kim, melahirkan dua anak – tetapi karena keduanya perempuan, tidak satu pun dari mereka yang berhak atas suksesi.

Kim Jong Il juga memiliki dua selir lain selain Ko: Sung Hae-rim dan Kim Ok.

Meskipun Kim Ok tidak melahirkan anak, untuk sementara waktu tampaknya putra sulung Kim dengan Sung Hae-rim, Kim Jong Nam, dapat dipertimbangkan.

Namun Kim Jong Nam, yang belajar di luar negeri selama lebih dari satu dekade dan dikenal fasih berbahasa Inggris dan Prancis, kehilangan dukungan sejak dini karena ia mempertanyakan suksesi turun-temurun Korea Utara dan menganjurkan reformasi, kata Goji, yang bertukar email dengannya selama bertahun-tahun.

Ia juga dikenal sebagai seorang yang gemar berpesta karena sering mengunjungi kasino dan menjalani gaya hidup mewah.

Pada tahun 2017, setelah beberapa tahun tinggal di Macau dalam pengasingan, Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia—diracuni dengan agen saraf yang mematikan.

Diagram yang menunjukkan empat generasi keluarga penguasa Korea Utara. Pendiri negara, Kim Il Sung, dan istrinya, Kim Jong Sook, berada di bagian atas, sementara Kim Jong Il, istrinya Kim Young Sook, dan selir Song Hye Rim, Ko Yong Hui, dan Kim Ok tercantum di tingkat kedua. Tingkat ketiga menunjukkan anak-anak Kim Jong Il dari keempat pasangannya, termasuk Kim Sul Song, Kim Chun Song, Kim Jong Nam, Kim Jong Chul, Kim Jong Un, dan Kim Yo Jong. Di sebelah Kim Jong Un adalah istrinya, Ri Sol Ju. Putrinya, Ju Ae, tercantum di bagian bawah grafik. Beberapa anggota keluarga dihilangkan untuk penyederhanaan.

Ada juga kakak laki-laki Kim Jong Un, Kim Jong Chul - tetapi ia dikesampingkan sebagai pewaris karena kecanduan opium yang parah, menurut mantan diplomat Ryu.

Oleh karena itu, Ko diyakini secara aktif mempersiapkan putra keduanya, Kim Jong Un, untuk suksesi. Hal ini dilakukan atas saran saudara perempuan Ko, yang mengatakan bahwa putranya harus menjadi pemimpin berikutnya atau keluarga mereka akan berada dalam bahaya, tulis jurnalis Anna Fifield dalam bukunya, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un.

Kim Jong Un dengan cepat menjadi anak kesayangan ayahnya, sebagian besar karena potensi kepemimpinannya dan sifat kompetitifnya, kata para analis. Meskipun ia juga sempat belajar di luar negeri di Swiss, ia dikatakan jauh lebih terlindungi daripada saudara tirinya Kim Jong Nam.

Jadi ketika Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011, Kim Jong Un, yang saat itu berusia 27 tahun, mengamankan tempatnya di takhta.

Kim sejak itu mempercayakan kekuasaan besar kepada saudara perempuannya, Kim Yo Jong, yang diyakini memimpin departemen propaganda yang berpengaruh, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Namun, pertanyaan tentang asal usul Kim masih menggantung di atas pemimpin tertinggi hingga hari ini.

Para analis percaya bahwa itulah sebabnya hari ulang tahunnya tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional, tidak seperti hari ulang tahun kakek dan ayahnya, karena menarik perhatian pada kelahirannya dapat menimbulkan pertanyaan pelik tentang ibunya dan mengapa ia dibesarkan di luar Pyongyang.

Kerahasiaan seputar asal usulnya juga bisa menjadi bagian dari alasan mengapa ia dengan cepat memperkenalkan istrinya, Ri Sol Ju, kepada publik.

Tidak seperti ibunya, Ri, menurut dinas intelijen Korea Selatan, ia diyakini berasal dari keluarga kelas menengah atas di Pyongyang. Sebagai mantan penyanyi dari grup pertunjukan bergengsi, ia juga dikirim untuk belajar menyanyi klasik di Tiongkok pada masa mudanya - sebuah indikator kualitas songbun yang baik.

"Rasa tidak sah dan kebencian yang dialami Kim Jong Un karena latar belakang ibunya secara paradoks menjadi motivasi kuat baginya untuk secara terbuka mengungkapkan istrinya, Ri Sol Ju, dan putrinya, Ju Ae, pada tahap awal," kata Gomi.

Pertunjukan publik ini, tambah Gomi, bisa jadi berasal dari "'kekurangan' yang dirasakan" seputar asal usul ibu Kim.

Jadi, apa yang akan terjadi jika asal usul ibu Kim terungkap ke publik?

"Jika diketahui bahwa ibunya berasal dari etnis Korea dari Jepang, itu tidak hanya akan mengguncang legitimasinya tetapi juga menggoyahkan sistem warisan di akarnya," kata Ryu.

"Itu akan berdampak seperti bom nuklir pada masyarakat Korea Utara."

JAKARTA - Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengubah hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Padahal, negeri ini memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi kesehatan .

Hal tersebut disampaikan Widyaretna Buenastuti, Konsultan Public Affairs dan Komunikasi Inke Maris & Associates dalam Keynote Address pada forum HIPELKI (Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia) 2026 di Solo.

Pada acara the 1st International Seminar bertempat di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 18 Juni 2026, Widyaretna menekankan bahwa tantangan utama inovasi kesehatan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan inovasi.

"Tantangan utama pada kemampuan ekosistem untuk mengadopsi dan memanfaatkan inovasi tersebut secara berkelanjutan," ujar Widyaretna dalam seminar Policy and Ecosystem Enablers for Accelerating Health Innovation in Indonesia, Sabtu (27/6/2026).

“Inovasi tanpa adopsi hanyalah arsip. Dan adopsi tanpa kebijakan yang mendukung hanyalah mimpi,” katanya.

Menurut dia, berbagai indikator menunjukkan masih besarnya kesenjangan inovasi di Indonesia. Ketergantungan terhadap produk impor, rendahnya investasi riset dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, serta belum optimalnya iklim usaha dan investasi menjadi faktor yang menghambat percepatan inovasi kesehatan nasional.

Menurut dia, hambatan tersebut bersifat sistemik dan terjadi di berbagai lapisan ekosistem, mulai dari tata kelola regulasi, pembiayaan inovasi, koordinasi antarlembaga, hingga rendahnya integrasi antara dunia akademik, industri, serta pembuat kebijakan.

“Masalah yang kita hadapi bukan hanya persoalan teknis. Ini adalah persoalan political economy yang membutuhkan advokasi kebijakan yang terstruktur, berbasis bukti, dan dilakukan secara kolektif,” katanya.

Widyaretna juga menyoroti fenomena silo yang masih terjadi dalam ekosistem inovasi kesehatan. Peneliti, regulator, industri, dan pemerintah kerap bekerja dalam ruang masing-masing sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang tidak saling mendukung secara optimal.

Sebagai solusi, dia mengusulkan tiga fondasi utama untuk mempercepat adopsi inovasi kesehatan di Indonesia. Pertama, Policy Alignment yakni penyelarasan kebijakan fiskal, industri, dan riset agar menjadi pendorong inovasi, bukan hambatan.

Kedua, Institutional Buy-In yaitu komitmen nyata dari pemerintah, institusi kesehatan, universitas, asosiasi profesi, dan industri untuk bergerak dalam agenda yang sama. Ketiga, Structured Advocacy yakni pembentukan mekanisme advokasi bersama yang menggabungkan kekuatan data ilmiah, perspektif implementasi industri, serta pemahaman terhadap proses kebijakan publik.

Untuk mendukung agenda tersebut, dia memperkenalkan NADI (Network for Advancing Development and Innovation), sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan mempertemukan akademisi, peneliti, dunia usaha, dan jejaring kebijakan dalam satu platform advokasi yang terintegrasi.

“NADI hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memastikan bahwa bukti ilmiah, kebutuhan masyarakat, dan realitas implementasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” katanya.

Ketua Umum HIPELKI dr Randy Teguh menambahkan ruang bagi perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis dalam negeri untuk bertahan dan berkembang masih sangat terbatas.

Selain itu, berbagai inovasi hasil penelitian masih menghadapi tantangan untuk diadopsi dan menjangkau pasar. "Kondisi ini yang melatarbelakangi peran HIPELKI sebagai wadah kolaborasi untuk mempercepat kemandirian dan pembangunan industri alat kesehatan nasional,” ujarnya.

JAKARTA - JEC Eye Hospitals & Clinics meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Impactful Omnichannel Social Campaign melalui kampanye edukasi Strabismus: From Stigma to Confidence. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya JEC Eye Hospitals & Clinics dalam membangun edukasi publik mengenai strabismus (mata juling) melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kampanye ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai strabismus. Hingga kini, mata juling masih sering dianggap sebagai kondisi yang hanya berkaitan dengan penampilan atau sesuatu yang dapat membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kebanyakan Main Gadget Bisa Bikin Mata Juling? Ini Kata Dokter

Padahal, strabismus merupakan kondisi medis ketika posisi kedua mata tidak sejajar dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Bila tidak diperiksa dan ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memengaruhi fungsi penglihatan, termasuk kemampuan melihat tiga dimensi, memperkirakan jarak, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti ambliopia atau mata malas.

Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D. Gondhowiardjo mengatakan, penghargaan ini kami maknai sebagai dorongan untuk terus memperluas edukasi kesehatan mata kepada masyarakat. Melalui kampanye strabismus ini, JEC Eye Hospitals & Clinics ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk memahami bahwa mata juling bukan sekadar persoalan estetika, melainkan kondisi medis yang perlu diperiksa. ”Semakin dini diketahui, semakin besar peluang anak mendapatkan tata laksana yang sesuai dan hasil yang lebih optimal,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Melalui kampanye “Strabismus: From Stigma to Confidence”, JEC Eye Hospitals & Clinics berupaya mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih peka terhadap tanda-tanda strabismus sejak dini. Pada bayi, mata yang tampak tidak sejajar dapat terjadi karena koordinasi saraf mata yang belum matang.

Namun, apabila kondisi tersebut menetap setelah usia enam bulan, orang tua disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter mata. Deteksi dini menjadi penting agar penyebab strabismus dapat diketahui secara tepat, baik karena gangguan otot mata, saraf, faktor genetik, maupun kelainan refraksi seperti minus, plus, atau silinder yang tidak terkoreksi.

Gejala strabismus atau mata juling juga tidak selalu tampak jelas sepanjang waktu. Pada beberapa kasus, mata juling dapat terlihat terus-menerus, namun pada kondisi lain dapat muncul sesekali, misalnya saat anak lelah, mengantuk, melamun, atau sedang kurang sehat.

Ada pula strabismus (mata juling) yang tidak tampak dalam aktivitas sehari-hari dan baru dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata yang lebih teliti. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menunggu hingga keluhan semakin terlihat atau berdampak pada aktivitas harian anak.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, JEC Eye Hospitals & Clinics menjalankan kampanye ini melalui berbagai kanal. Mulai dari edukasi digital dan media sosial, seminar kesehatan mata, talkshow radio, podcast, publikasi media, hingga kegiatan offline seperti skrining mata dan program sosial operasi mata juling gratis.

Pendekatan omnichannel ini membantu pesan edukasi hadir secara konsisten di berbagai titik interaksi masyarakat, sehingga informasi mengenai strabismus dapat diakses dengan lebih mudah dan dipahami secara lebih luas.

Di JEC Eye Hospitals & Clinics, tata laksana strabismus atau mata juling dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui penyebab mata juling. Pada beberapa pasien, koreksi dengan kacamata dapat membantu memperbaiki fokus dan posisi mata.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan terapi patching untuk melatih mata yang lebih lemah, vision therapy untuk membantu koordinasi otot dan saraf mata, hingga tindakan bedah apabila diperlukan berdasarkan diagnosis medis.

JEC Eye Hospitals and Clinics Raih Dua Penghargaan, Tahbiskan RS Mata Standar Internasional

Kampanye edukasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan awareness dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari informasi, melakukan pemeriksaan, dan memahami pilihan penanganan yang tersedia. Berdasarkan data JEC Eye Hospitals & Clinics, tindakan strabismus meningkat 29 persen di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat membantu membuka kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tersembunyi akibat minimnya pemahaman maupun stigma sosial. “Bagi kami, edukasi kesehatan mata tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kualitas penglihatan. Kami berharap kampanye ini dapat terus mendorong deteksi dini, mengurangi stigma, dan membantu lebih banyak pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Prof Tjahjono.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Sambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) perkuat kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendekatan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Salah satunya melalui latihan Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique.

Ratusan personel Polda NTT tampak mengikuti latihan tersebut secara massal di Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas.

Kegiatan yang digelar setelah apel pagi tersebut dipandu oleh Coach Ipda Risa Malelak bersama tim konselor USEFT Polda NTT. Para personel mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias melalui teknik relaksasi, afirmasi positif, serta pendekatan psikologi energi yang bertujuan membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan memperkuat kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, tantangan tugas anggota Polri saat ini semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, kesiapan personel tidak cukup hanya dibangun dari kemampuan fisik, tetapi juga harus diperkuat dengan kesehatan mental dan pengelolaan emosi yang baik.

“Bagi saya, menjaga kondisi psikologis anggota merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Irjen Pol Rudi mengatakan, personel Polri menghadapi berbagai dinamika setiap hari yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan diri. Karena itu, penting bagi setiap anggota untuk membangun kekuatan dari dalam melalui keseimbangan Body (tubuh), Mind (pikiran), dan Soul (jiwa serta spiritual).

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dengan kondisi mental yang sehat serta emosi yang lebih terkendali, anggota akan lebih siap menghadapi tantangan tugas sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Irjen Pol Rudi menyebut USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique merupakan metode yang dikembangkan oleh Kapolda NTT bersama tim riset dari SBMS Institute. Metode ini berbasis pendekatan psikologi energi dengan mensinkronkan aspek body, mind, dan soul serta spiritual untuk membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan emosional, serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan ketahanan diri.

Di sisi lain, semangat HUT ke-80 Bhayangkara juga diwujudkan Polda NTT melalui program NTT Penuh Kasih dengan memperluas manfaat terapi kepada masyarakat. Tidak hanya menyasar internal personel, Polres Manggarai turut menghadirkan terapi kesehatan mental USEFT bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, terapi USEFT ini menjadi salah satu langkah Polda NTT dalam menjaga kesehatan mental personel di tengah tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami percaya bahwa anggota yang memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan USEFT bersama SBMS Institute menjadi salah satu inovasi Polda NTT dalam menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat kualitas personel dan masyarakat. Melalui metode yang mengedepankan keseimbangan Body, Mind, dan Soul ini, diharapkan semakin banyak individu yang mampu mengelola emosi, menjaga ketenangan diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Melalui momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT membuktikan pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun personel yang lebih kuat dari dalam melalui pendekatan USEFT, Polda NTT terus menghadirkan Bhayangkara yang humanis, dekat dengan masyarakat, serta membawa energi positif dan kebaikan bagi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai standardisasi kemasan (plain packaging) yaitu penyeragaman warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik .

Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh promosi produk rokok yang selama ini dilakukan melalui desain kemasan. Melalui RPMK ini, pemerintah berupaya mengurangi daya tarik visual produk tembakau dengan menyeragamkan warna dan tampilan kemasan, tanpa menghilangkan identitas merek maupun peringatan kesehatan bergambar.

Kebijakan ini tidak melarang penjualan produk tembakau maupun menghapus identitas merek. Pengaturan yang diusulkan hanya membatasi penggunaan elemen visual yang dapat berfungsi sebagai alat promosi dan meningkatkan daya tarik produk, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

“Rokok tidak boleh dipasarkan layaknya produk gaya hidup. Standardisasi kemasan diperlukan agar bungkus rokok tidak lagi menjadi alat promosi yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Ketua Smoke Free Jakarta, Dollaris Riauaty Suhadi, Senin (22/6/2026).

Smoke Free Jakarta menegaskan kebijakan ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti membantu menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan mencegah munculnya perokok baru. “Kami mendukung Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan aturan standardisasi kemasan rokok sebagai bagian dari komitmen melindungi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Tobacco Control Support Center (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan, kemasan yang didisain menarik adalah merupakan kepanjangan tangan dari strategi kampanye iklan dan marketing untuk menarik pembeli. Begitu juga dengan kemasan produk tembakau, baik yang batangan maupun elektronik.

Hakikat dari penerapan standardisasi kemasan rokok adalah mencegah kemasan rokok menjadi bagian dari taktik iklan dan marketing yang menyasar konsumen, khususnya anak dan remaja. Kemasan Standar akan menghilangkan elemen visual yang menciptakan kesan bahwa rokok adalah produk gaya hidup atau simbol status.

”Kami mendukung tujuan dari penerapan standardisasi kemasan ini. Desain kemasan yang menarik dan penuh warna telah menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi industri tembakau, terutama untuk menarik perhatian anak muda,” kata Ketua TCSC IAKMI, dr Sumarjati Arjoso.

Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Roosita Meilani Dewi, menegaskan, standarisasi kemasan rokok bukan sekadar urusan tampilan, ini adalah kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat. Setiap rupiah yang dihabiskan rumah tangga miskin untuk rokok adalah rupiah yang dicuri dari meja makan, dari bangku sekolah anak, dan dari tabungan masa depan keluarga.

Membiarkan logo dan elemen branding tetap hadir di kemasan rokok adalah membiarkan industri terus memasarkan produk adiktif kepada anak-anak kita dengan wajah yang lebih menarik. ”Kami mendesak Kemenkes untuk tidak mundur selangkah pun dari semangat plain packaging yang telah diamanatkan PP 28/2024. Ini bukan soal investasi industri, ini soal nyawa dan martabat bangsa," ujarnya.

Rekomendasi CHED kepada Kementerian Kesehatan di antaranya, pertama, mengembalikan dan mengkonsolidasikan ketentuan pengecualian dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 secara eksplisit dan konsisten dengan pasal-pasal lainnya. Kedua, menghapus kata "logo" dari Pasal 16 ayat 2 huruf d demi konsistensi dengan prinsip standarisasi kemasan

Ketiga, menghapus secara konsisten seluruh rujukan "logo" dari Pasal 17 ayat 1e, 2e, 3e, 4d, dan 5d agar tidak ada celah bagi industri mempertahankan elemen branding. Keempat, meningkatkan ukuran Peringatan Kesehatan menjadi paling sedikit 80% dari luas permukaan kemasan dalam Pasal 13.

Kelima, menghapus total Pasal 20 Ayat 2. Keenam, memastikan konsistensi seluruh pasal dalam satu RPMK agar tidak menimbulkan multitafsir saat implementasi dan pengawasan.

JAKARTA - Wavin kembali mempertegas komitmennya terhadap kualitas, keberlanjutan , dan keselamatan kerja dengan meraih tiga sertifikasi internasional sekaligus, yaitu ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .

Pencapaian ini menjadi bukti penerapan sistem manajemen terintegrasi yang memastikan seluruh proses operasional Wavin berjalan sesuai standar internasional, mulai dari kualitas produk, pengelolaan lingkungan, hingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Sertifikasi ISO 9001:2015



Senior Director Indonesia & Southeast Asia+, Susanto mengatakan, bahwa ketiga sertifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Wavin dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

"Standar internasional ini menjadi fondasi bagi Wavin untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan sekaligus memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara bertanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan, dan karyawan," ujar Susanto.

Melalui implementasi ISO 9001, Wavin menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan. Sementara itu, ISO 14001 mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab melalui efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan ISO 45001 memperkuat budaya keselamatan kerja melalui pengelolaan risiko yang sistematis.

Pemimpin Industri Pipa Dunia Siap Perkuat Infrastruktur Indonesia



Head of Marketing Indonesia & Southeast Asia+, Frank Simorangkir menambahkan, bahwa penerapan sistem manajemen berstandar internasional memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena setiap produk diproduksi melalui proses yang konsisten dan memenuhi standar mutu global.

"Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, Wavin dapat menghadirkan solusi sistem perpipaan yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan proyek di Indonesia," kata Frank.

Perolehan tiga sertifikasi ISO ini semakin memperkuat posisi Wavin sebagai perusahaan yang tidak hanya menghadirkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk membangun ekosistem layanan kesehatan terintegrasi bagi lansia untuk menangkap potensi ekonomi kelompok usia lanjut yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun hingga Rp700 triliun per tahun pada 2045.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto mengatakan peningkatan populasi lansia akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Kimia Farma tidak hanya menyediakan produk dan layanan kesehatan, tetapi juga membangun infrastruktur nasional untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045," kata Hanadi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Perseroan menerapkan Silver Economy Blueprint atau cetak biru ekonomi penuaan untuk mencapai potensi tersebut dengan membangun ekosistem kesehatan lansia atau healthy ageing yang terintegrasi seiring peningkatan populasi lansia nasional.

Ia menyampaikan proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan mencapai 20 persen dari total populasi Indonesia pada 2045, naik dari sekitar 12 persen pada 2026.

Sementara itu, kelompok lansia saat ini menyerap sekitar 30 persen hingga 40 persen belanja kesehatan nasional atau setara Rp190 triliun hingga Rp260 triliun per tahun.

Menurut Hanadi, tingginya belanja kesehatan tersebut dipicu konsumsi layanan kesehatan lansia yang mencapai tiga hingga lima kali lebih tinggi dibanding kelompok usia lain dan didominasi penyakit kronis.

Di tengah peningkatan biaya obat, Kimia Farma menilai perubahan demografi menjadi peluang untuk mengembangkan model bisnis layanan kesehatan berbasis pencegahan dan rehabilitasi.

Perseroan memperkirakan sekitar 70 persen nilai pasar masa depan sektor kesehatan akan berada pada layanan terintegrasi, meliputi home care atau layanan kesehatan di rumah dan layanan perawatan jangka panjang sebesar 20 persen, pengelolaan penyakit kronis 20 persen, layanan kebugaran dan pencegahan 15 persen, serta layanan diagnostik 15 persen.

Selain itu, perseroan juga mengembangkan layanan layanan pencegahan dan perawatan personal melalui portofolio Healthspan yang didukung produk farmasi dan herbal bagi lansia.

PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan layanan diagnostik, pemeriksaan kesehatan, dan deteksi dini risiko penyakit kronis bagi kelompok usia lanjut.

Untuk lansia dengan keterbatasan mobilitas, perseroan menyediakan layanan home care melalui Home Lab, Home Pharmacy, dan Home Nurse.

Hanadi mengatakan pengembangan ekosistem healthy ageing masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan integrasi layanan home care, pembiayaan preventif, serta kekurangan tenaga pendamping lansia dan tenaga kesehatan geriatri​​​​​​​​​​​​​​.

​​​​​​​Selain itu, akses layanan kesehatan khusus lansia di luar kota besar juga dinilai olehnya masih terbatas. Menurut dia, Kimia Farma mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas lansia untuk membangun ekosistem layanan kesehatan lansia yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, perseroan juga mendorong model pembiayaan multisaluran yang mengombinasikan BPJS Kesehatan, corporate wellness atau program kesehatan perusahaan, asuransi swasta, hingga model co-payment atau pembiayaan bersama guna mendukung layanan healthy ageing yang inklusif.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan.

“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia,” ujar Pujo, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. “TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bertambahnya kepercayaan terhadap Program JKN, perluasan akses layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, hingga perubahan pola demografi dan epidemiologi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan utilisasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan peserta sejak dini,” ujar Abdi.

Dia melanjutkan, penguatan peran FKTP menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini penyakit, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks tersebut, TKMKB memiliki peran strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, berbasis kebutuhan medis, dan mendukung keberlanjutan Program JKN,” jelasnya.

Menurut Abdi, dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diwujudkan melalui perluasan akses layanan kesehatan, tetapi juga dengan memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, TKMKB memiliki peran penting untuk menjaga agar pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, kebutuhan medis, dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta JKN di mana pun mereka berada.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TKMKB Pusat Akmal Taher, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi kendali mutu dan kendali biaya Program JKN.

"TKMKB memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dalam ekosistem JKN. Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat indikasi, tepat prosedur, tepat manfaat, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akmal Taher.

Akmal Taher menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi peserta JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, berkeadilan, serta keberlanjutan Program JKN dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

LOMBOK BARAT - Transformasi kesehatan nasional yang tengah berlangsung harus tetap menempatkan mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama. Digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan modernisasi sistem kesehatan dinilai penting, namun tidak boleh menjauhkan pelayanan kesehatan dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6/2026). PIFKI) IV mengangkat tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”. JKN di Ujung Tanduk: Risiko Gagal Bayar yang Tidak Boleh Dibiarkan

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum PIFKI IV menjadi penanda enam tahun perjalanan LAFKI dalam mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher mengatakan, tantangan terbesar transformasi kesehatan saat ini memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. "Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya ditentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan semata banyaknya kebijakan atau teknologi yang diterapkan.

Cashtry juga mengingatkan di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati.

Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. ”Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," ujarnya.

Ketua Umun LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, menegaskan memasuki usia ke-6 tahun, LAFKI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari.

"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LAFKI dan PT Sucofindo, yang ditandatangani Ketua UMUM LAFKI dan Agus Permadi selaku Direktur Komersial didampingi Komisaris Independen PT Sucofindo. MoU tersebut sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu, tata kelola, dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Prabowo Komitmen Sediakan Obat Murah Agar Bisa Diakses Masyarakat

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-6, LAFKI juga menggelar bakti sosial kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Narmada, Lombok Barat. Kegiatan tersebut meliputi skrining kesehatan, konsultasi, edukasi kesehatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dari Lombok, LAFKI mengirimkan pesan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan modernisasi system. Tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, dan memastikan setiap perubahan tetap berorientasi pada manusia.