Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis sektor kesehatan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2028–2029. Percepatan hilirisasi industri farmasi, pengembangan industri plasma darah, hingga penguatan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi dengan kawasan Asean menjadi beberapa upaya yang dilakukan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belanja kesehatan Indonesia terus meningkat dan secara historis telah mencapai lebih dari 10% setiap tahun. Pertumbuhan belanja ini bahkan menyentuh 16% pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.

"Semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati GDP growth dan job growth itu di negara lain," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (24/6/2026).

Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok industri kesehatan dari hulu hingga hilir agar belanja kesehatan dapat menciptakan nilai tambah, investasi, serta lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut Budi, strategi tersebut mencakup pembangunan industri bahan baku obat (active pharmaceutical ingredient/API) hingga pengembangan industri biologis berbasis plasma darah.

Dia mencontohkan produksi parasetamol yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku antara seperti fenol. Padahal, bahan baku dasar berupa benzena telah tersedia di Indonesia.

"Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%–13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," katanya.

Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri fraksionasi plasma darah yang akan menghasilkan berbagai produk strategis seperti albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), faktor VIII, dan faktor IX yang selama ini hampir seluruhnya masih diimpor.

Budi menyebut, pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dibangun di Karawang dengan investasi sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 setelah memperoleh izin operasional. "Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter. Kita nggak usah impor lagi," ungkapnya.

Menurut dia, proyek tersebut merupakan contoh bagaimana sumber daya domestik dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Jika sebelumnya lebih dari 90% API masih didatangkan dari luar negeri, kini porsinya telah ditekan menjadi sekitar 70%–80%.

Budi mengatakan sebanyak 35 jenis API telah berhasil diproduksi di dalam negeri dan jumlahnya akan terus ditingkatkan seiring penyederhanaan regulasi agar industri lebih mudah beralih menggunakan bahan baku lokal.

"Sekarang kita bikin supaya API-nya juga bisa dibikin di Indonesia dan itu akan kita tingkatkan terus sehingga hilirisasi terjadi. Kita jangan beli di ujungnya saja, tapi pabriknya beli bahan bakunya juga dari Indonesia,” sebutnya.

Perkuat Pabrik Vaksin

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu agenda konkret pemerintah yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan industri farmasi, serta transformasi sistem kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Saya kira ini penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci,” ucap Luhut.

Dia menambahkan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%–8% pada 2028 dapat dicapai melalui kombinasi transformasi sektor kesehatan dan implementasi Government Technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Kalau ini terjadi, akan membuat Indonesia lebih bagus,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menekankan bahwa penguatan industri kesehatan nasional juga harus dibangun melalui kerja sama regional Asean, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya membangun kapasitas produksi vaksin dan obat di kawasan agar tidak bergantung pada negara lain ketika terjadi krisis kesehatan global.

"Jangan tunggu pandemi berikutnya baru kita panik lagi. Pada saat belum ada pandemi, kita harus mempersiapkan diri," tegasnya.

Mari menjelaskan Asean memiliki potensi pasar sekitar 650 juta penduduk yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri vaksin regional. Untuk itu, diperlukan integrasi rantai pasok, harmonisasi regulasi melaluimutual recognition agreement (MRA), serta penguatan riset dan pengembangan bersama antarnegara anggota.

Dia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat ketahanan kesehatan kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing negara.

“Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tetapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," tuturnya.

Industri Dorong Sektor Hulu

Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan dan Laboratorium sekaligus pelaku industri biofarmasi FX Sudirman mengatakan industri farmasi nasional pada dasarnya telah memiliki kapasitas manufaktur yang cukup di sisi hilir. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan utama yang membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri.

"Hilirisasinya sudah oke, hulunya yang masih belum kuat kita, sehingga kita masih tergantung sama luar negeri," ucapnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 250 industri farmasi yang memproduksi obat jadi. Namun, sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor dan melakukan proses formulasi, pengemasan, serta produksi di dalam negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sektor lain yang memiliki sumber daya hulu domestik. Dalam industri farmasi, justru sektor hulu memproduksi bahan baku obatlah yang perlu diperkuat agar belanja kesehatan nasional memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sudirman menyebut sejumlah perusahaan mulai mengembangkan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi sekitar 90 jenis bahan baku obat dari ribuan jenis yang digunakan industri farmasi.

"Kalau kita bisa pakai semua bahan baku obat itu untuk kepentingan di hilirnya, maka kita bisa hemat impor bahan baku itu belasan persen dari nilai impor kita," katanya.

Terkait pembangunan industri fraksionasi plasma darah, Sudirman menyampaikan upaya tersebut berpotensi menghemat devisa dalam jumlah signifikan. "Kalau kita bisa bikin, itu juga akan menghemat devisa kita. Berarti kita bisa hemat ratusan juta dolar juga," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan keberhasilan industri plasma darah juga bergantung pada ketersediaan bahan baku plasma. Karena itu, regulasi mengenai pengelolaan donor darah dinilai perlu lebih fleksibel agar pasokan plasma dapat memenuhi kebutuhan industri.

Di sisi lain, pengembangan industri bahan baku obat dinilai menghadapi tantangan dari sisi skala ekonomi. Banyak bahan baku obat kimia berasal dari industri petrokimia yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat pengembalian yang relatif panjang.

Oleh karenanya, Sudirman menilai pemerintah perlu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun industri strategis tersebut.

"Kalau diberikan ke bisnis atau swasta mungkin enggak menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang itu bisa memperkuat ketahanan kesehatan kita," katanya.

Selain penugasan kepada BUMN, dia juga mendorong pemerintah memberikan kepastian pasar melalui prioritas belanja produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan pelaku industri.

Dia mengemukakan bahwa berbagai insentif fiskal seperti tax holiday sebenarnya sudah tersedia, tetapi skemanya belum sesuai dengan karakteristik industri farmasi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik keseimbangan.

Di samping itu, Sudirman menilai pemerintah perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis agar arah kebijakan sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri kesehatan nasional. "Sampai sekarang obat dan vaksin itu masih belum merupakan barang strategis. Di satu sisi pemerintah menganggap ini penting, tetapi dari sisi kebijakannya nggak dianggap penting," singgungnya.

Terlepas dari tekanan jangka pendek akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku, Sudirman optimistis prospek industri farmasi nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pembeli utama produk farmasi, menurutnya akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

"Yang tekanan sekarang adalah biaya karena dolar dan supply. Bukan pada potensi market. Industri melihatnya potensi market, dan saya yakin industrinya akan tumbuh lebih kencang kalau ekonominya baik," katanya.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) mendorong kedaulatan kesehatan nasional melalui pengembangan bahan baku obat dalam negeri. Perusahaan juga memperkuat peluncuran produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

Direktur Produksi dan Supply Chain PT Kimia Farma (Persero) Tbk Hadi Kardoko mengatakan langkah tersebut semakin penting di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok industri farmasi, pergerakan nilai tukar, serta ketersediaan bahan baku obat.

Saat ini, ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen. Kondisi itu membuat ketahanan kesehatan Indonesia rentan terhadap gangguan global.

"Gejolak geopolitik seperti konflik di kawasan Iran dan Timur Tengah terbukti memberikan dampak domino yang nyata, mulai dari disrupsi rantai pasok global, lonjakan biaya logistik dan energi, hingga ancaman kelangkaan bahan baku serta produk jadi di pasar domestik,” kata Hadi dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Hadi menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional tidak bisa dilakukan oleh industri sendiri. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menciptakan kepastian pasar, memperkuat ekosistem hulu, serta meningkatkan penggunaan produk farmasi berbahan baku lokal.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam optimistis inisiatif Change of Source akan memperkuat fundamental bisnis perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Dengan inisiatif ini, KAEF sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor,” kata dia.

Djagad mengatakan Kimia Farma menjadi industri farmasi pertama di Indonesia yang mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal.

Produk dengan kandungan lokal tinggi difokuskan pada kebutuhan prioritas nasional. Dengan TKDN di atas 50 persen, perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat dalam pengadaan obat nasional.

Menurut dia, optimalisasi bahan baku dalam negeri menjadi salah satu strategi untuk memperkuat fundamental usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Sepanjang 2025, Kimia Farma mencatat pertumbuhan penjualan bahan baku obat untuk pasar domestik dan ekspor sebesar 124 persen.

Perusahaan juga melakukan transformasi bisnis dengan mengurangi produk berbiaya tinggi dan memperkuat lini produk inovatif dengan margin lebih besar.

Langkah perbaikan turut dilakukan melalui penyehatan operasional di seluruh ekosistem Kimia Farma Group. Strategi tersebut mencakup integrasi pengadaan terpusat (centralized procurement) dan percepatan transformasi digital.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ujar Djagad.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai kolaborasi antara pemerintah dan industri menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian sektor farmasi nasional.

"Berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional,” kata Faisol.

Faisol mengatakan Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri. Ia juga mengapresiasi kontribusi Kimia Farma dan Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dalam pengembangan bahan baku obat nasional.

Menurut dia, pemerintah akan terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian berbagai insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, Indonesia mampu mengurangi impor bahan baku obat. Pasalnya, saat ini, sebanyak 35 active pharmaceutical ingredient (API) atau bahan baku obat telah berhasil diproduksi secara lokal sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian sektor kesehatan.

Budi mengatakan, Indonesia sebelumnya sangat bergantung pada impor bahan baku obat, dengan porsi yang sempat mencapai lebih dari 90%. Namun, ketergantungan tersebut kini mulai ditekan seiring meningkatnya kapasitas produksi dalam negeri.

"Waktu kita masuk memang di atas 90% impor. Kita sudah bisa menurunkan 20%. Sekarang sekitar 70%–80% [bahan baku obat] yang kita impor," ujarnya usai forum Building Regional and Global Health Resilience in Asean: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, penguatan industri farmasi tidak cukup hanya pada tahap produksi obat jadi, tetapi harus menyentuh rantai pasok bahan baku agar nilai tambah tidak terus mengalir ke luar negeri.

Budi mencontohkan, masih banyak obat yang diproduksi di Indonesia, seperti parasetamol, tetapi bahan bakunya masih harus diimpor. Salah satunya adalah fenol sebagai intermediate product yang menjadi bagian dari rantai produksi active pharmaceutical ingredient.

"Obatnya kita bikin, misalnya parasetamol kita bikin. Tapi kita masih impor fenolnya, bahan bakunya," sebutnya.

Untuk mempercepat kemandirian, pemerintah mendorong pengembangan produksi API di dalam negeri. Budi menyebut, sudah ada 35 jenis API yang kini dapat diproduksi di Indonesia dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi hilirisasi sektor kesehatan yang menghubungkan industri farmasi dengan industri kimia dan petrokimia nasional, termasuk pemanfaatan bahan baku seperti benzena dan cumene yang sudah tersedia di dalam negeri

"Benzena ini sudah diproduksi di kita, diproduksi sama Pertamina dan Chandra Asri. Nah, itu yang sekarang kita rangkai membangun industri kesehatan agar benar-benar pertumbuhan GDP [gross domestic product] dan pertumbuhan tenaga kerjanya bisa terjadi di Indonesia," tutur Budi.

Selain penguatan industri, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi untuk mempercepat proses peralihan bahan baku dari impor ke produksi lokal. Budi menilai proses perizinan yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 2 tahun kini perlu dipangkas agar industri lebih cepat beradaptasi.

"Persetujuannya di BPOM sama Kemenkes itu yang kita juga sekarang rapikan. Supaya jangan terlalu lama. Mau mengubah demi kebaikan kok lama sekali. Itu juga yang kita simplify," tegas Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Phapros Tbk telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku obat seiring dengan situasi geopolitik dan penguatan nilai dolar AS terhadap Rupiah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Ferdinand Troedu mengakui bahwa secara umum tidak hanya industri farmasi yang terdampak, tetapi hampir semua industri.

"Untuk Phapros, kami melihat dampaknya sudah ada dan memang terjadi, di mana sebagian bahan baku kami mayoritas masih impor," katanya, saat media gathering Phapros bertema "Merajut Harmoni, Menguatkan Kolaborasi", Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan bahan baku impor terbagi dua kategori, yakni langsung maupun tidak langsung, dan keduanya sama-sama mengalami kenaikan harga.

"Untuk mengatasi itu, kami menempuh berbagai cara, salah satunya yang langsung adalah renegosiasi atau reprofiling 'supplier' bahan baku," katanya.

Menurut dia, renegosiasi harga bisa ditempuh dengan skema kontrak "long term" atau jangka panjang maupun dengan meningkatkan volume kontrak.

"Yang kedua adalah kami juga mencari alternatif sumber pemasok yang lain. Jadi, jangan kami mencari pilihan alternatif supaya ada tawar menawar. Ketiga, kami melakukan efisiensi dalam hal produksi," katanya.

Namun, kata dia, efisiensi bukan berarti pengurangan produksi, tapi lebih kepada bagaimana bisa menekan biaya-biaya dengan proses produksi yang lebih efisien.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Phapros Ida Rahmi Kurniasih menambahkan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan juga turut memberi ruang bagi industri farmasi menghadapi dampak situasi global belakangan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja industri farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor membuat biaya produksi industri ini semakin rentan terhadap gejolak kurs.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, depresiasi rupiah akan langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan farmasi karena sebagian besar bahan baku obat, bahan penolong, hingga mesin produksi masih berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya tercermin pada kenaikan harga bahan baku impor, tetapi juga merambat ke biaya logistik, pembiayaan, dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

“Semakin besar porsi impor dalam struktur biaya perusahaan, semakin kuat tekanan terhadap biaya produksi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus profitabilitas industri. Rizal menjelaskan, perusahaan farmasi tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menaikkan harga jual produk guna mengompensasi lonjakan biaya produksi.

Pasalnya, pasar obat domestik masih sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sebagian produk farmasi juga terikat dengan mekanisme pengadaan pemerintah, sistem e-katalog, dan program jaminan kesehatan nasional yang membatasi ruang penyesuaian harga.

“Akibatnya, kenaikan biaya input tidak selalu bisa langsung diteruskan ke konsumen, sehingga margin perusahaan akan tergerus,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang juga berisiko menghambat investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri farmasi.

Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, investor cenderung lebih berhati-hati karena biaya impor mesin, teknologi, bahan baku awal, dan pembiayaan investasi menjadi lebih mahal. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menahan belanja modal dan lebih fokus menjaga likuiditas serta arus kas.

Di sisi lain, Rizal melihat depresiasi rupiah sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya substitusi impor bahan baku obat. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan industri yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri membutuhkan dukungan riset, insentif fiskal, kepastian permintaan, serta skala produksi yang memadai agar dapat bersaing secara ekonomis.

“Jadi, substitusi impor tidak bisa hanya didorong oleh mahalnya impor, tetapi harus dibangun melalui kebijakan industri yang konsisten,” tegasnya.

Adapun, dalam menghadapi kondisi ini dalam jangka pendek, Rizal menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing bagi pelaku industri. Skema lindung nilai atauhedgingyang lebih terjangkau juga perlu diperluas untuk membantu perusahaan mengelola risiko kurs.

Di sisi kebijakan industri, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, mendorong hilirisasi industri kimia dasar farmasi, serta memperbaiki sistem pengadaan melalui e-katalog agar lebih adaptif terhadap perubahan nilai tukar.

“Untuk sektor farmasi, stabilitas nilai tukar bukan hanya isu bisnis, tetapi juga bagian dari ketahanan kesehatan nasional,” lugas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menekan industri farmasi nasional, khususnya sektor biofarmasi dan bahan baku obat.

Di satu sisi, anjloknya kurs rupiah menyebabkan kenaikan biaya impor bahan baku obat. Di sisi lain, lonjakan biaya impor itu tak bisa sepenuhnya dialihkan ke harga jual, terutama pada produk dimanfaatkan untuk program pemerintah dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) F.X. Sudirman mengatakan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS menjadi tantangan besar bagi industri saat ini. Apalagi, dalam 1 hingga 2 bulan terakhir nilai tukar dolar AS telah menguat sekitar 5%—6% sehingga langsung meningkatkan biaya impor bahan baku obat yang mayoritas masih berasal dari China dan India.

“Dalam 1 bulan ini dolar sudah naik 5% sampai 6%, dampaknya besar buat industri,” katanya kepadaBisnis, Rabu (13/5/2026).

Kendati begitu, jelasnya, tekanan terhadap sektor biofarmasi dan bahan baku obat makin berat karena pelaku usaha harus menyerap kenaikan biaya produksi tanpa ruang yang cukup untuk menyesuaikan harga jual. Kondisi itu terutama terjadi pada produk yang masuk dalam skema pengadaan pemerintah dan JKN.

Di satu sisi, biaya bahan baku terus meningkat akibat pelemahan rupiah. Namun, di sisi lain, mekanisme pembelian pemerintah membuat penyesuaian harga tidak bisa dilakukan secara cepat.

“Industri seperti terjepit.Inputenggakada kompromi, tapi biaya ituenggakbisa langsung ditransfer ke konsumen,” katanya.

Meski begitu, Sudirman menilai situasi tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri. Ketergantungan impor dinilai mulai bisa ditekan seiring bertambahnya kapasitas produksi lokal.

Dia menjelaskan impor bahan baku obat Indonesia pada era pandemi Covid-19 sangat tinggi dengan porsi hampir mencapai 100%. Namun, jelasnya, saat ini jumlah itu bisa ditekan hingga kisaran 15%–20%, khususnya lantaran 21 jenis bahan baku obat utama sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

“Kalau 21 macam bahan baku obat ituenggakimpor, bisa menurunkan impor sampai sekitar US$300 juta,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi rencana investasi asing asal Jepang senilai US$1,4 miliar di sektor farmasi untuk membangun industri bahan baku obat atauactive pharmaceutical ingredients(API) di Indonesia.

Langkah itu ditempuh di tengah tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku dari China dan India.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan nasional sekaligus mendorong transformasi industri farmasi domestik.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya mengejar peningkatan investasi di sektor manufaktur tradisional seperti otomotif dan elektronik, tetapi juga mulai mengarahkan investasi asing ke sektor kesehatan yang dinilai strategis.

“Pemerintah sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui berbagai proses transformasi,” kata Cahyo dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan investasi jumbo dari Jepang itu diarahkan untuk memperkuat produksi API di dalam negeri. Selama ini, industri farmasi Indonesia masih bergantung pada pasokan impor bahan baku obat dari China dan India.

Pemerintah pun berupaya menarik lebih banyak investor Jepang agar memperluas portofolio investasinya ke sektor farmasi, alat kesehatan, hingga layanan kesehatan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal mencakup tax holiday, tax allowance, hingga berbagai keringanan pajak khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara itu, insentif nonfiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha dan dukungan administratif lainnya bagi investor.

Cahyo menambahkan sektor kesehatan kini menjadi salah satu prioritas investasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dia menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mendekati US$120 miliar. Adapun target investasi tahun ini ditingkatkan menjadi US$136 miliar dan dipatok mencapai US$213 miliar pada 2029.

Khusus sektor kesehatan, realisasi investasi pada 2025 tercatat mencapai US$574 juta atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jepang pun menjadi salah satu investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia setelah Singapura dan Korea Selatan.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Industri farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Kondisi ini membuat pelaku industri, termasuk PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan dinamika global.

Karena itu, Kalbe mempercepat langkah substitusi bahan baku impor ke produksi lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi obat, produk farmasi.

Head of Corporate Communication KLBF, Hari Nugroho, mengatakan bahwa volatilitas mata uang menjadi tantangan nyata yang terus mereka hadapi.

“Mayoritas Bahan Baku Obat (BBO) masih perlu diimpor karena ketersediaan dalam negeri terbatas. Itu sebabnya tantangan terbesar kami saat ini adalah fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS,” ujar Hari saat berbincang dengan Kompas.com dalam acara Media Gathering di Sukabumi, Kamis (27/11/2025).

Untuk mengurangi tekanan tersebut, Kalbe mulai menerapkan pembayaran impor dalam mata uang lokal negara asal, salah satunya yuan untuk pembelian bahan baku dari China.

“Ini menjadi salah satu cara menjaga stabilitas. Selain itu, kami juga mencadangkan kas dalam USD sebagai mitigasi risiko nilai tukar,” kata Hari.

Meski ketergantungan bahan baku impor masih tinggi, Kalbe terus berupaya mempercepat pengembangan substitusi lokal.

Perusahaan kini tengah memperluas riset bahan baku berbasis bioteknologi, yang dinilai lebih memungkinkan untuk diproduksi di dalam negeri.

“Kami sudah mengambil langkah ke sana. Bioteknologi memungkinkan produksi bahan baku lebih cepat dan efisien dibanding bahan berbasis kimia,” ujar Hari.

DOK. Istimewa. Ilustrasi obat.

Hari mengatakan, kondisi geopolitik global seperti ketegangan perdagangan AS dan China tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri farmasi, termasuk Kalbe.

“Dampak geopolitik lebih terasa di mata uang, bukan tarif. Justru kami melihat peluang kolaborasi internasional semakin terbuka,” tuturnya.

Tahun ini Kalbe menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan luar negeri seperti Alian Pharma Thailand dan Linkzone China.

Selain substitusi bahan baku, Kalbe juga memperkuat kapasitas produksi lokal untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Ini termasuk pembangunan fasilitas radiofarmaka, pengembangan alat kesehatan lokal, serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada berbagai produk.

“Kami sudah bisa memproduksi benang bedah, mobil X-ray, hingga dialyzer secara lokal. Sekarang sedang membangun fasilitas untuk perakitan CT scan,” kata Hari.

Memasuki 2026, Kalbe menyiapkan strategi di empat segmen bisnis. Pada segmen obat resep, perusahaan melanjutkan pengembangan terapi sel, obat biologis, ekosistem onkologi, dan vaksin, serta memperkuat dukungan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk produk kesehatan dan nutrisi, fokus diarahkan pada rejuvenasi merek dan pengembangan produk preventif serta lifestyle dengan harga terjangkau.

Di segmen distribusi dan logistik, Kalbe meningkatkan kapabilitas produksi alat kesehatan lokal untuk menangkap peluang pertumbuhan jangka panjang.

Secara historis, belanja modal Kalbe berada di kisaran Rp 1 triliun per tahun, dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan investasi strategis lainnya.

Hari menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi tetap menjadi kunci perusahaan untuk menjaga pertumbuhan.

Kalbe telah meluncurkan sejumlah produk baru seperti EPSA (Long Lasting Erythropoietin) dan Certifio, serta memperluas portofolio bioteknologi di dalam negeri.

“Ke depan, pekerjaan rumah kami masih banyak, terutama memperkuat bioteknologi dan menambah portofolio vaksin. Tapi kami optimistis industri farmasi tetap bertumbuh seiring meningkatnya kebutuhan kesehatan masyarakat,” jelas dia.

Sebelumnya, Kalbe Farma mencatat pertumbuhan kinerja solid sepanjang kuartal III-2025 dengan laba bersih Rp 2,63 triliun, naik 10,63 persen secara tahunan.

Dengan momentum pertumbuhan dan agenda substitusi bahan baku lokal, perusahaan percaya diri dapat terus memperkuat kemandirian kesehatan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) memproyeksikan segmen obat generik masih menjadi pendorong utama pertumbuhan industri farmasi hingga akhir tahun ini.

Corporate Secretary KAEF Ganti Winarno mengatakan Industri farmasi Indonesia menunjukkan geliat positif pasca pandemi Covid-19.

Pada 2025, lanjutnya, pasar farmasi diperkirakan tumbuh sekitar 11%, dengan segmen obat generik menjadi pendorong utama pertumbuhan mencapai 23%, jauh melampaui obat branded yang hanya tumbuh sekitar 8%.

"Pertumbuhan ini turut didorong oleh implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan obat terjangkau," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (24/10/2025).

Namun, di balik tren positif tersebut, sejumlah tantangan masih membayangi industri. Salah satunya, kata dia, adalah tekanan harga obat generik, terutama yang digunakan untuk program JKN, serta terbatasnya produk obat inovator yang dapat masuk ke pasar Indonesia akibat proses regulasi dan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.

Hingga kini, KAEF telah menggunakan 14 jenis Bahan Baku Obat (BBO) lokal yang diproduksi oleh anak usahanya, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Menurutnya langkah tersebut terbukti signifikan dalam menurunkan ketergantungan impor BBO, dan efisiensi tersebut diharapkan semakin meningkat apabila seluruh produksi KFSP dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh KAEF.

Menurut data, dia mengatakan sebanyak 71 perusahaan farmasi di Indonesia kini telah menggunakan BBO dari KFSP, atau sekitar 30% dari total industri farmasi nasional.

Menurutnya stimulus dalam proses impor bahan baku obat lebih bertujuan untuk memperkuat ketahanan obat nasional, sehingga tidak bergantung pada negara-negara penghasil BBO.

Sayangnya, lanjutnya, dikarenakan skala manufaktur BBO di Indonesia masih kecil, maka apabila dibandingkan dengan BBO impor tentunya harga BBO impor lebih murah karena skala produksi pabrik BBO di China dan India jauh lebih besar.

"Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mendorong penguatan industri hulu bahan baku obat," imbuhnya.

Dia melanjutkan Bahan Baku Obat (BBO) merupakan komponen terbesar pada struktur harga obat. Industri farmasi menyambut baik upaya serta program Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBO melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan dan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian melalui Permenperin No.16/2020 yang telah diperbaharui dengan Permenperin No.35/2025 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Farmasi.

Kemudian, adanya fasilitasi pengembangan BBO lokal melalui berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan No. 1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri, sangat berkontribusi mendorong dan meningkatkan penggunaan BBO lokal.

Stimulus pemerintah untuk BBO lokal baik menggunakan instrument fiskal maupun non fiskal sebagaimana Undang-Undang No.17/2023 sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung harga obat yang terjangkau.

Dia pun menilai secara umum, harga obat di Indonesia relatif terjangkau. Adanya obat yang mahal disebabkan oleh faktor lain seperti obat tersebut merupakan obat originator impor.

Obat originator impor harganya relatif mahal karena masih melalui proses impor dan adanya pajak berlapis yang belum memberikan relaksasi seperti yang dilakukan di negara lain.

Di tengah persaingan industri farmasi dan ketergantungan bahan baku obat impor, KAEF akan melakukan strategi penguatan fundamental bisnis melalui optimalisasi dan efisiensi operasional, digitalisasi, peningkatan portofolio produk high margin, mendukung program pemerintah, penguatan tata kelola perusahaan (GCG), dan penguatan sumber daya manusia.

Saat ini, perseroan terus berfokus pada strategi tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi domestik dan global yang dinamis.