Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan daerah pada 2027 tetap berfokus pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Dedi Mulyadi mengatakan prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang layak hingga jenjang menengah.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan dua kebijakan utama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Prioritas tetap di layanan kebutuhan dasar, yaitu mengoptimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru.

Langkah kedua yakni memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.

“Dengan dua kebijakan: satu membangun ruang kelas baru, dua memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta,” katanya.

Selain pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Dedi menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki keterjangkauan dalam mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit.

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional tetapi tergolong tidak mampu tetap akan mendapatkan layanan perawatan melalui skema pembiayaan pemerintah daerah.

“Ada yang sudah terjamin lewat BPJS, ada yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk ke ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot,” jelasnya.

Di luar layanan dasar, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur.

Menurut Dedi, peningkatan kualitas jalan, jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana air bersih menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan kawasan industri akan diperkuat melalui pembangunan konektivitas infrastruktur yang memadai.

“Bagaimana tumbuh industri di berbagai wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri dengan mendorong konektivitas infrastruktur, dari mulai pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga,” katanya.

Meski mendorong pembangunan ekonomi, Dedi menegaskan pembangunan di Jawa Barat tetap berbasis pada kearifan lingkungan. Menurutnya, kelestarian desa, kawasan pesisir, dan wilayah pegunungan harus tetap dijaga.

“Desa-desa harus tetap mempertahankan keasriannya, wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan juga harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, konektivitas wilayah menjadi kunci agar pembangunan merata di seluruh daerah Jawa Barat.

“Konektivitas dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa, dari Depok, Bekasi sampai Pangandaran, dari Cirebon sampai Bogor dan Sukabumi. Jadi semuanya terkoneksi,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 75,9 poin, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,92 poin. Capaian tersebut juga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74,39 poin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa peningkatan IPM 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dari sektor kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan angka kematian balita menjadi 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, usia harapan hidup meningkat menjadi 75,53 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren positif, yakni mencapai 9,46 tahun pada 2025, melampaui target 9,35 tahun dan meningkat 0,22 tahun dibandingkan capaian 2024 sebesar 9,24 tahun.

Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai intervensi strategis pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dukungan pembiayaan diberikan kepada 578.196 siswa SMA, 367.040 siswa SMK, dan 9.376 siswa SLB.

Selain itu, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disalurkan kepada 261.488 siswa SMA, 667.298 siswa SMK, dan 19.975 siswa SLB sebagai instrumen afirmasi untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan menekan potensi putus sekolah.

Intervensi tambahan dilakukan melalui Beasiswa Personal Pancawaluya yang menjangkau 3.503 siswa SMA, 5.662 siswa SMK, dan 235 siswa SLB guna mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Dukungan operasional satuan pendidikan turut diperkuat melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjangkau 1.715 SMA, 2.884 SMK, dan 391 SLB di Jawa Barat.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah merealisasikan pembangunan 11 Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan 722 ruang kelas baru dan ruang praktik siswa untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas pembelajaran. Selain itu, dilakukan penyediaan meubelair bagi 397 sekolah, rehabilitasi 224 ruang kelas guna memastikan kelayakan sarana pembelajaran, serta pembangunan 290 unit toilet untuk mendukung standar sanitasi dan kesehatan lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, penguatan intervensi pada sektor kesehatan dan pendidikan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Sinergi kebijakan pembiayaan pendidikan, perluasan akses layanan, serta pembangunan infrastruktur sekolah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama pembentuk IPM Tahun 2025.

Upaya ke depan

Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan IPM dengan cara meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendidikan melalui penambahan unit sekolah baru, perbaikan ruang kelas dan pendidikan berkarakter.

Digitalisasi pembelajaran juga akan diterapkan untuk mengurangi gap kualitas pendidikan antara kota dan kabupaten melalui platform pembelajaran digital yang terstandarisasi.

Dalam sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia bidang kesehatan menjadi fokus Pemda Provinsi Jawa Barat dalam waktu mendatang.

Selain itu, peningkatan layanan primer dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan pengeluaran per kapita melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan upaya peningkatan pendapatan," ucap Dedi.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan layanan kesehatan udara berupa helikopter untuk menjangkau warga di wilayah terpencil khususnya di Garut Selatan dan Sukabumi Selatan.
Dedi Mulyadi mewacanakan hal tersebut merespon keluhan tingginya pasien asal daerah terpencil yang membutuhkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut Selatan dan RSUD Jampang Kulon, Sukabumi.
Selain menyiapkan anggaran Rp49 miliar untuk penambahan ruang layanan, Dedi Mulyadi menggagas penyewaan helikopter khusus untuk mendukung operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk.
"Tahun ini ada pembangunan, anggarannya Rp49 miliar untuk tambahan ruang layanan," katanya dikutip Senin (23/2/2026).
Langkah ini muncul setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, mengungkap kondisi rumah sakit yang kerap mengalami over kapasitas. Tekanan layanan di rumah sakit milik Pemprov Jabar itu dinilai perlu dijawab dengan penambahan fasilitas sekaligus terobosan sistem rujukan cepat.
Dari paparan Lusi, persoalan di Jampang Kulon tak hanya soal ruang perawatan namun sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di wilayah dengan akses jauh dan medan sulit.
Fenomena dokter 'kabur' dari daerah terpencil menjadi tantangan serius pemerataan layanan kesehatan di Jawa Barat. Dedi pun merespons dengan pendekatan berbeda, yakni dengan layanan mobilitas udara.
"Perlu saya siapin heli? Ada helipad di situ enggak? Nanti saya mau kontrak sama heli, status kontraknya gubernur aja. Di mana heli itu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Itu termasuk untuk angkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit," katanya.
Skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan akan menyewa helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. Armada tersebut disiapkan khusus untuk kebutuhan medis juga mengantar dokter spesialis kunjungan maupun mengevakuasi pasien rujukan dari wilayah selatan yang memiliki cakupan luas dan akses sulit.
"Dinas Kesehatan nanti sewa heli setahun, on call. Nanti Rumah Sakit Jampang Kulon, Rumah Sakit Pameungpeuk, dilengkapi helipad dan Pemprov akan menyewa heli," ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan penyewaan helikopter ini bukan fasilitas pribadi kepala daerah. Melainkan murni untuk peningkatan layanan kesehatan.
"Bukan untuk kepentingan gubernur, keliling naik heli, tapi untuk kepentingan paramedis menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana," tutupnya.
Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan jika rencana ini tengah dibahas secara serius oleh pihaknya, terutama terkait kesiapan anggaran. "Masih berproses. Kemungkinan di pergeseran atau di perubahan," pungkasnya.