Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.

Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.

"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).

Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.

Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.

Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.

Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membiayai pendidikan puluhan ribu siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah swasta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada lagi persoalan terkait skema pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini diperkirakan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (21/6/2026).

Terkait adanya pernyataan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang membantah adanya kerja sama, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar menjalin kerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi.

Menurut dia, nota kesepahaman atau kerja sama dilakukan dengan masing-masing sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MoU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.

KDM mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. "Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.

Dengan jumlah tersebut, KDM optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Apalagi, biaya pendidikan mereka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," tegasnya.

Informasi menyebutkan jumlah sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar mencapai 800 sekolah.

Bisnis.com, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan yang adil dan merata, seiring daya tampung pendidikan menengah di provinsi tersebut yang diklaim telah melampaui jumlah lulusan SMP/sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan SPMB 2026 menjadi tahapan strategis dalam memastikan pemerataan akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.

“SPMB merupakan salah satu tahapan strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi pintu awal dalam memastikan setiap anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” kata Purwanto, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan tahapan awal SPMB 2026 sudah dimulai melalui Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Program tersebut digunakan untuk memetakan potensi dan sebaran lulusan SMP/MTs berdasarkan pilihan sekolah, jalur masuk, hingga kondisi peserta didik.

Menurutnya, pemetaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendataan administratif, tetapi juga menjadi dasar penyaluran peserta didik dan perencanaan daya tampung sekolah agar pelaksanaan SPMB lebih objektif dan tepat sasaran.

Disdik Jabar mencatat total daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta di Jawa Barat mencapai 909.183 kursi atau setara 109,93% dari total lulusan SMP/MTs sederajat sebanyak 826.996 siswa.

Adapun rinciannya terdiri atas 195.344 kursi SMA negeri, 143.460 SMA swasta, 124.217 SMK negeri, 320.720 SMK swasta, 21.888 MA negeri, dan 81.936 MA swasta. Sementara itu, proporsi daya tampung sekolah negeri tercatat sebesar 43,9%.

Selain SPMB reguler, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai menjalankan program Sekolah Manusia Unggul (Maung) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421.3/Kep.254-Disdik/2026 tertanggal 13 Mei 2026.

Program tersebut dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul melalui layanan pendidikan berbasis potensi dan bakat istimewa.

“Saat ini Sekolah Manusia Unggul telah hadir di 28 SMA dan 13 SMK di Jawa Barat,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026, Pemprov Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan, Disdukcapil kabupaten/kota, dan instansi terkait telah membentuk Tim Management Office (TMO) di tiap daerah.

Purwanto menegaskan pelaksanaan SPMB, termasuk pada program Sekolah Manusia Unggul, akan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi.

“Kami semua berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB dan menghindari segala bentuk intervensi maupun kecurangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi atau yang dikenal dengan sapaan KDM membangun gedung baru SMA Negeri 3 Jonggol yang berlokasi di kawasan Jonggol, Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan sekolah ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp7,7 miliar.

Kehadiran gedung sekolah baru ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jonggol dan sekitarnya.

"Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pendidikan, terutama di wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat seperti Jonggol," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

KDM menilai tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi salah satu alasan yang mendorong pembangunan sekolah ini.

Antusiasme dalam proses Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB) setiap tahunnya menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang terus meningkat.

Dia menilai dengan hadirnya SMA Negeri 3 Jonggol, masyarakat kini memiliki alternatif sekolah negeri yang lebih dekat tanpa harus menempuh jarak jauh.

Sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga sarana sanitasi yang memadai. Kegiatan belajar mengajar pun telah berjalan sejak awal tahun 2026.

Menariknya, lokasi sekolah yang berada di dalam kawasan hunian menjadi nilai tambah tersendiri. CitraIndah City sebagai kawasan terpadu telah menghadirkan berbagai fasilitas, termasuk pendidikan, yang memudahkan aktivitas penghuninya.

Kehadiran SMA Negeri 3 Jonggol sekaligus memperkuat posisi Jonggol sebagai kawasan yang terus berkembang. Dukungan infrastruktur, perhatian pemerintah, serta pertumbuhan hunian yang konsisten menjadi indikator bahwa kawasan ini tidak lagi sekadar memiliki potensi, tetapi sudah bergerak menuju perkembangan nyata.

Dengan demikian pertumbuhan kawasan hunian ini pun tidak hanya ditentukan oleh pembangunan rumah, tetapi juga harus memerhatikan kelengkapan fasilitas pendukung, terutama pendidikan.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan daerah pada 2027 tetap berfokus pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Dedi Mulyadi mengatakan prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang layak hingga jenjang menengah.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan dua kebijakan utama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Prioritas tetap di layanan kebutuhan dasar, yaitu mengoptimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru.

Langkah kedua yakni memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.

“Dengan dua kebijakan: satu membangun ruang kelas baru, dua memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta,” katanya.

Selain pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Dedi menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki keterjangkauan dalam mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit.

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional tetapi tergolong tidak mampu tetap akan mendapatkan layanan perawatan melalui skema pembiayaan pemerintah daerah.

“Ada yang sudah terjamin lewat BPJS, ada yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk ke ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot,” jelasnya.

Di luar layanan dasar, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur.

Menurut Dedi, peningkatan kualitas jalan, jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana air bersih menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan kawasan industri akan diperkuat melalui pembangunan konektivitas infrastruktur yang memadai.

“Bagaimana tumbuh industri di berbagai wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri dengan mendorong konektivitas infrastruktur, dari mulai pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga,” katanya.

Meski mendorong pembangunan ekonomi, Dedi menegaskan pembangunan di Jawa Barat tetap berbasis pada kearifan lingkungan. Menurutnya, kelestarian desa, kawasan pesisir, dan wilayah pegunungan harus tetap dijaga.

“Desa-desa harus tetap mempertahankan keasriannya, wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan juga harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, konektivitas wilayah menjadi kunci agar pembangunan merata di seluruh daerah Jawa Barat.

“Konektivitas dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa, dari Depok, Bekasi sampai Pangandaran, dari Cirebon sampai Bogor dan Sukabumi. Jadi semuanya terkoneksi,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 75,9 poin, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,92 poin. Capaian tersebut juga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74,39 poin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa peningkatan IPM 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dari sektor kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan angka kematian balita menjadi 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, usia harapan hidup meningkat menjadi 75,53 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren positif, yakni mencapai 9,46 tahun pada 2025, melampaui target 9,35 tahun dan meningkat 0,22 tahun dibandingkan capaian 2024 sebesar 9,24 tahun.

Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai intervensi strategis pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dukungan pembiayaan diberikan kepada 578.196 siswa SMA, 367.040 siswa SMK, dan 9.376 siswa SLB.

Selain itu, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disalurkan kepada 261.488 siswa SMA, 667.298 siswa SMK, dan 19.975 siswa SLB sebagai instrumen afirmasi untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan menekan potensi putus sekolah.

Intervensi tambahan dilakukan melalui Beasiswa Personal Pancawaluya yang menjangkau 3.503 siswa SMA, 5.662 siswa SMK, dan 235 siswa SLB guna mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Dukungan operasional satuan pendidikan turut diperkuat melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjangkau 1.715 SMA, 2.884 SMK, dan 391 SLB di Jawa Barat.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah merealisasikan pembangunan 11 Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan 722 ruang kelas baru dan ruang praktik siswa untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas pembelajaran. Selain itu, dilakukan penyediaan meubelair bagi 397 sekolah, rehabilitasi 224 ruang kelas guna memastikan kelayakan sarana pembelajaran, serta pembangunan 290 unit toilet untuk mendukung standar sanitasi dan kesehatan lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, penguatan intervensi pada sektor kesehatan dan pendidikan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Sinergi kebijakan pembiayaan pendidikan, perluasan akses layanan, serta pembangunan infrastruktur sekolah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama pembentuk IPM Tahun 2025.

Upaya ke depan

Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan IPM dengan cara meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendidikan melalui penambahan unit sekolah baru, perbaikan ruang kelas dan pendidikan berkarakter.

Digitalisasi pembelajaran juga akan diterapkan untuk mengurangi gap kualitas pendidikan antara kota dan kabupaten melalui platform pembelajaran digital yang terstandarisasi.

Dalam sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia bidang kesehatan menjadi fokus Pemda Provinsi Jawa Barat dalam waktu mendatang.

Selain itu, peningkatan layanan primer dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan pengeluaran per kapita melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan upaya peningkatan pendapatan," ucap Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tetap melindungi hak ratusan siswa di SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School, Jonggol, Kabupaten Bogor yang izin operasionalnya dibatalkan akibat dokumen perizinannya cacat hukum.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pembatalan izin tersebut bukan untuk menghentikan pendidikan para siswa, tapi upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap status pendidikan mereka.

Pemerintah provinsi ingin memastikan seluruh proses pendidikan di Jawa Barat berjalan sesuai aturan serta memiliki dasar hukum yang jelas.

“Jadi kami ingin memberikan hak pendidikan kepada anak-anak di Jawa Barat secara baik, secara benar, dan memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh negara,” ujar Purwanto, di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Keputusan pembatalan izin operasional tersebut, merupakan hasil proses panjang melalui diskusi dan dialog dengan pihak pengelola sekolah.

Bahkan, pada 21 Januari 2026, pemerintah dan pihak sekolah telah menyepakati langkah-langkah untuk memastikan proses pendidikan para siswa tetap berjalan.

Dalam kesepakatan tersebut, pihak sekolah menyepakati akan segera melengkapi seluruh dokumen perizinan sebagai menjadi dasar operasional sekolah serta memindahkan para siswa ke sekolah mitra mereka.

“Kami, di Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin anak-anak yang sekolah di sana tetap mendapatkan hak pendidikan dan layanan pembelajaran dengan baik,” ucapnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, saat ini jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai ratusan orang, terdiri dari 181 siswa kelas X, 200 siswa kelas XI, dan 176 siswa kelas XII.

Sejumlah siswa juga mulai dipindahkan sementara ke sekolah lain untuk memastikan proses belajar tetap berjalan sambil menunggu penyelesaian perizinan. Hingga saat ini tercatat 18 siswa telah melakukan proses pemindahan sekolah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa proses perizinan sekolah harus ditempuh melalui beberapa tahapan administratif, mulai dari kesesuaian tata ruang, dilanjutkan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Proses perizinan dimulai dari kejelasan tata ruang. Setelah itu baru masuk ke PBG, kemudian SLF, baru diajukan ke pemerintah provinsi karena kewenangan SMK berada di provinsi,” ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi, kata dia, siap mendukung percepatan proses perizinan tersebut agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan legalitas yang jelas.

“Kami mendukung percepatan mekanisme proses perizinannya, agar penyelenggaraan pendidikan bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum Setda Jabar, Yogi Gautama, menegaskan bahwa keputusan pembatalan izin operasional tersebut bersifat korektif untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, terdapat kekurangan dasar legalitas dalam penerbitan izin sekolah tersebut, salah satunya belum adanya PBG dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Secara bukti dan fakta hukum ada kehilangan dasar legalitas dari penerbitan perizinan, yaitu tidak adanya PBG dari pihak Kabupaten Bogor,” ujar Yogi.

Pemprov Jabar, akan memfasilitasi pihak sekolah untuk memperbaiki seluruh persyaratan administrasi agar kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan.

Sementara itu, Ketua Tim Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menambahkan langkah korektif yang diambil pemerintah untuk menghindari persoalan hukum di masa depan.

Sebab, terdapat laporan hukum dari orang tua siswa yang saat ini sedang berproses di pengadilan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif.

“Kalau nanti pengadilan memutuskan bahwa izin sekolah tidak sah, maka ijazah para siswa bisa dipertanyakan. Itu yang ingin diantisipasi oleh pemerintah,” ujar Jutek.

Pihaknya menegaskan pemerintah tidak menelantarkan para siswa, melainkan justru memastikan masa depan pendidikan mereka tetap aman. "Dalam posisi ini, negara hadir memihak pada kepentingan siswa dan orang tua," katanya.