Bisnis.com, BANDUNG - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 75,9 poin, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,92 poin. Capaian tersebut juga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74,39 poin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa peningkatan IPM 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dari sektor kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan angka kematian balita menjadi 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, usia harapan hidup meningkat menjadi 75,53 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren positif, yakni mencapai 9,46 tahun pada 2025, melampaui target 9,35 tahun dan meningkat 0,22 tahun dibandingkan capaian 2024 sebesar 9,24 tahun.

Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai intervensi strategis pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dukungan pembiayaan diberikan kepada 578.196 siswa SMA, 367.040 siswa SMK, dan 9.376 siswa SLB.

Selain itu, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disalurkan kepada 261.488 siswa SMA, 667.298 siswa SMK, dan 19.975 siswa SLB sebagai instrumen afirmasi untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan menekan potensi putus sekolah.

Intervensi tambahan dilakukan melalui Beasiswa Personal Pancawaluya yang menjangkau 3.503 siswa SMA, 5.662 siswa SMK, dan 235 siswa SLB guna mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Dukungan operasional satuan pendidikan turut diperkuat melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjangkau 1.715 SMA, 2.884 SMK, dan 391 SLB di Jawa Barat.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah merealisasikan pembangunan 11 Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan 722 ruang kelas baru dan ruang praktik siswa untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas pembelajaran. Selain itu, dilakukan penyediaan meubelair bagi 397 sekolah, rehabilitasi 224 ruang kelas guna memastikan kelayakan sarana pembelajaran, serta pembangunan 290 unit toilet untuk mendukung standar sanitasi dan kesehatan lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, penguatan intervensi pada sektor kesehatan dan pendidikan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Sinergi kebijakan pembiayaan pendidikan, perluasan akses layanan, serta pembangunan infrastruktur sekolah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama pembentuk IPM Tahun 2025.

Upaya ke depan

Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan IPM dengan cara meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendidikan melalui penambahan unit sekolah baru, perbaikan ruang kelas dan pendidikan berkarakter.

Digitalisasi pembelajaran juga akan diterapkan untuk mengurangi gap kualitas pendidikan antara kota dan kabupaten melalui platform pembelajaran digital yang terstandarisasi.

Dalam sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia bidang kesehatan menjadi fokus Pemda Provinsi Jawa Barat dalam waktu mendatang.

Selain itu, peningkatan layanan primer dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan pengeluaran per kapita melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan upaya peningkatan pendapatan," ucap Dedi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terbaru di Indonesia.

Standar tersebut berdasarkan metode perhitungan yang menggunakan pendekatan internasional.

"Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak kini menggunakan metode berbasis standar ILO, dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga," tulis Kemnaker dalam unggahan Instagram @kemnaker, Minggu (21/12).

KHL digunakan sebagai acuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan mencerminkan kebutuhan biaya hidup satu bulan agar pekerja dan keluarganya dapat hidup layak.

Dari 36 provinsi, DKI Jakarta memiliki KHL tertinggi sebesar Rp5.898.511, disusul Kalimantan Timur Rp5.735.353 dan Kepulauan Riau Rp5.717.082.

Posisi berikutnya ditempati kluster Papua, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, masing-masing Rp5.314.281, sementara Bali berada di urutan kedelapan dengan Rp5.253.107.

Pada peringkat ke-9 dan ke-10 ditempati oleh Papua Barat dan Papua Barat Daya sebesar Rp5.246.172.

Di sisi lain, provinsi dengan biaya hidup layak terendah adalah Nusa Tenggara Timur Rp3.054.508 dan Sulawesi Barat Rp3.091.442.

Perbedaan angka KHL ini mencerminkan disparitas kebutuhan hidup lintas daerah dan berdampak pada besaran UMP setiap provinsi.

Pemerintah menetapkan formula penyesuaian UMP 2026 menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9. Pengumuman UMP terbaru dijadwalkan paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar standar KHL (per bulan) di seluruh provinsi diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah:

1. DKI Jakarta: Rp5.898.5112. Kalimantan Timur: Rp5.735.3533. Kepulauan Riau: Rp5.717.0824. Papua: Rp5.314.2815. Papua Selatan: Rp5.314.2816. Papua Tengah: Rp5.314.2817. Papua Pegunungan: Rp5.314.2818. Bali: Rp5.253.1079. Papua Barat: Rp5.246.17210. Papua Barat Daya: Rp5.246.17211. Kalimantan Utara: Rp4.968.93512. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.714.80513. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp4.604.98214. Banten: Rp4.295.98515. Kalimantan Tengah: Rp4.279.88816. Kalimantan Barat: Rp4.083.42017. Sulawesi Selatan: Rp3.670.08518. Aceh: Rp3.654.46619. Sulawesi Tenggara: Rp3.645.08620. Sumatera Barat: Rp4.076.17321. Kalimantan Selatan: Rp4.112.55222. Riau: Rp4.158.94823. Maluku: Rp4.168.49824. Jawa Barat: Rp4.122.87125. Jawa Timur: Rp3.575.93826. Sumatera Utara: Rp3.599.80327. Sulawesi Utara: Rp3.864.22428. Bengkulu: Rp3.714.93229. Lampung: Rp3.343.49430. Jawa Tengah: Rp3.512.99731. Sulawesi Tengah: Rp3.546.01332. Nusa Tenggara Barat: Rp3.410.83333. Gorontalo: Rp3.398.39534. Sumatera Selatan: Rp3.299.90735. Sulawesi Barat: Rp3.091.44236. Nusa Tenggara Timur: Rp3.054.508

Bisnis.com, JAKARTA -- Daerah dengan ekonomi maju, memiliki produk domestik regional bruto per kapita tinggi tidak menjamin memiliki tingkat pembangunan manusia yang mumpuni.

Ada beberepa daerah, kendati memiliki PDRB kecil, sumber daya alam yang terbatas, hingga tingkat upah yang tidak terlalu besar justru memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi.

Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, daerah yang terbatas secara wilayah maupun kekayaan SDA-nya, secara konsisten berada di peringkat 3 besar IPM tertinggi di Indonesia.

Skor IPM Yogyakarta pada tahun 2024 lalu berada di angka 81,55. Angka ini secara simultan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya di kisaran angka 81,07.

Selain itu, IPM Yogyakarta juga lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur yang berada di peringkat 3 dengan skor 78,8.

Adapun Jakarta memiliki pengecualian. Jakarta adalah kota terkaya keempat di Asia Tenggara dan paling tinggi di Indonesia. Jumlahnya lebih dari US$21.000 per kapaita. Selain itu fasilitas termasuk kebijakan pendidikan Jakarta juga relatif baik dibandingkan daerah lainnya.

IPM sendiri dihitung berdasarkan sejumlah kriteria antara lain, tingkat pembangunan, kualitas hidup, umur, pengetahuan dan standar hidup layak.

Semakin tinggi skornya maka tingkat sejahtera pula masyarakatnya, setidaknya diukut dari 3 parameter tersebut.

Namun demikian, tinggi rendahnya IPM tersebut juga mengindikasikan masih adanya ketimpangan pembangunan kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi antar daerah.

Berikut daftar skor IPM di Indonesia tahun 2024:

10 Besar Paling Tinggi:

1. Jakarta: 83,08
2. DI Yogyakarta: 81,55
3. Kalimantan Timur: 78,83
4. Kepulauan Riau: 77,97
5. Bali: 77,76
6. Sulawesi Utara: 75,03
7. Riau: 74,79
8. Sumbar: 74,49
9. Banten: 74,48
10. Jabar: 74,43

Daftar IPM 73-74,1

11. Jawa Timur: 74,09
12. Sulawesi Selatan: 74,05
13. Aceh: 74,03
14. Sumut: 74,02
15. Jawa Tengah: 73,88
16. Sulawesi Tenggara: 73,48
17. Jambi: 73,43
18. Bengkulu: 73,39
19. Bangka-Belitung: 73,33
20. Kalimantan Selatan: 73,03
21. Kalimantan Utara: 73,03
22. Papua: 73.00

Daftar IPM 50-73

23. Kalimantan Tengah 72,73
24. Sumatra Selatan 72,3
25. Lampung 71,81
26. Maluku 71,57
27. Sulawesi Tengah 71,56
28. Gorontalo 71,23
29. Maluku Utara 71,03
30. Nusa Tenggara Barat: 70,93
31. Kalimantan Barat: 70,13
32. Papua Barat Daya: 68,63
33. Sulawesi Barat: 68,20
34. Papua Selatan: 67,90
35. Nusa Tenggara Timur: 67,39
36. Papua Barat: 67,02
37. Papua Tengah: 59,75
38. Papua Pegunungan: 53,42