KOMPAS.com - Harga minyak dunia menguat pada perdagangan awal Asia, Senin (22/6/2026), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam bakal menyerang Iran jika Hizbullah terus menyerang Israel.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar mengenai kelangsungan perundingan damai antara AS dan Iran.

Mengutip The Straits Times, harga minyak mentah Brent naik 1,4 persen menjadi 81,72 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,8 persen menjadi 78,75 dollar AS per barrel.

Perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung di Bürgenstock, Swiss, dilaporkan menghadapi awal yang tidak mulus.

Media Iran menyebut Teheran sempat menghentikan pembicaraan menyusul ancaman terbaru dari Trump, meski sejumlah sumber yang mengetahui jalannya negosiasi mengatakan perundingan masih berlanjut.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut menandai dimulainya periode negosiasi selama 60 hari setelah Trump menandatangani nota kesepahaman pekan lalu yang membuka jalan bagi proses deeskalasi konflik.

Meski Iran mengklaim kembali menutup Selat Hormuz, jutaan barrel minyak tetap mengalir melalui jalur pelayaran strategis tersebut sepanjang akhir pekan.

Selain minyak, komoditas energi lainnya juga mengalami kenaikan. Harga kontrak berjangka gas alam Eropa sempat menguat hingga 3,9 persen pada perdagangan Senin.

Sebelum perang pecah pada akhir Februari lalu, sekitar seperlima ekspor gas alam cair (LNG) dunia melewati Selat Hormuz.

Harga bensin dan solar berjangka di AS juga ikut menguat seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu (21/6/2026), Trump mengatakan dirinya telah menyampaikan peringatan langsung kepada para pemimpin Iran terkait Selat Hormuz.

"Jika menutup Hormuz, Anda bahkan tidak akan berhasil kembali ke Iran," kata Trump kepada para pemimpin Iran, sebagaimana dikutip Fox News.

Seorang pejabat yang mengetahui jalannya pembicaraan mengatakan penyelesaian konflik di Lebanon akan menjadi faktor penentu keberhasilan negosiasi damai yang berlangsung di Swiss.

Perang di Timur Tengah telah mengganggu pasokan energi dari kawasan yang menyumbang sekitar sepertiga produksi minyak dunia.

Meski harga minyak masih berada di atas level sebelum perang, kontrak berjangka minyak telah mengalami koreksi dalam beberapa pekan terakhir, setelah kilang-kilang global menemukan jalur pasokan alternatif sementara dan meningkatnya harapan bahwa konflik akan segera berakhir.

Pasar juga memperkirakan kesepakatan damai berpotensi memicu lonjakan pasokan minyak ke pasar global, terutama di tengah melemahnya permintaan dari China sebagai importir minyak terbesar dunia.

Diperkirakan sekitar 80 juta barrel minyak mentah dapat kembali masuk ke pasar apabila Selat Hormuz dibuka sepenuhnya, sehingga berpotensi menciptakan kelebihan pasokan bagi kilang-kilang pengolahan.

Sementara itu, sejumlah produsen minyak di kawasan Teluk Persia mulai bersiap meningkatkan produksi. Kuwait telah mencabut status force majeure yang sebelumnya diberlakukan akibat konflik.

Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi juga dilaporkan telah meminta pelanggan untuk kembali memuat minyak dari wilayah Teluk Persia serta mulai menawarkan minyak mentah di pasar spot melalui serangkaian tender.

Aktivitas perdagangan minyak juga meningkat tajam pada awal sesi perdagangan Senin. Lebih dari 11.000 kontrak Brent diperdagangkan dalam 10 menit pertama, jauh lebih tinggi dibandingkan aktivitas normal pada pembukaan pasar.

KOMPAS.com - Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun (kurs Rp 17.749 per dollar AS) disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran. Dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang.

Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah mendapatkan komitmen pendanaan dari investor

Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi itu dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu tidak berasal dari anggaran pemerintah, hibah, maupun program kompensasi perang. Seluruh pendanaan berasal dari sektor swasta.

Perusahaan dari AS, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen investasi. Pendanaan akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, dan transportasi.

Kesepakatan pembentukan dana ini muncul setelah Iran sempat meminta kompensasi perang sebesar 400 miliar dollar AS kepada AS. Namun, Washington menolak memberikan kompensasi tersebut.

Sebagai alternatif, kedua pihak kemudian merancang mekanisme dana investasi yang melibatkan kontribusi negara-negara di kawasan melalui pinjaman, pembukaan jalur kredit, maupun pendanaan langsung untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang.

Fasilitas yang akan menjadi prioritas antara lain kompleks baja Mobarakeh Steel, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur lain yang terdampak konflik.

Upaya Menghidupkan Kembali Ekonomi Iran

Iran selama empat dekade terakhir hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan. Berbagai sanksi dari AS dan komunitas internasional membuat negara tersebut terisolasi dari pasar modal global.

Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat. Negara itu juga memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang cukup beragam.

Potensi ekonomi Iran dinilai besar, mulai dari sektor petrokimia, pertambangan, hingga pariwisata dan pertanian.

Sumber Reuters menegaskan, dana investasi tersebut terpisah dari negosiasi mengenai pencabutan sanksi AS dan pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme itu memiliki tujuan dan jadwal yang berbeda.

Dana investasi baru akan dibentuk dan mulai beroperasi setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan final.

Setelah memorandum of understanding (MoU) ditandatangani, para administrator dana akan memiliki waktu 60 hari untuk menyusun rencana investasi dan mengidentifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai.

Akses Dana Bergantung pada Kepatuhan Iran

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS yang didukung negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi kesepakatan dengan Washington.

Persyaratan tersebut mencakup pembongkaran program nuklir Iran, penghapusan persediaan bahan nuklir yang diperkaya, serta penerimaan rezim inspeksi dan pengawasan yang ketat.

Sumber Reuters juga menyebut sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS telah menyatakan komitmen pendanaan, meski belum ada rincian mengenai identitas maupun besaran kontribusi masing-masing perusahaan.

Selama 60 hari ke depan, negosiator AS dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan mengenai isu nuklir, sanksi ekonomi, dan keamanan kawasan sebelum kesepakatan final ditandatangani.

Harga minyak dunia sentuh kisaran US$70 per barel berkat pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan Selat Hormuz bakal dibuka kembali pada Jumat (19/6), seiring dengan penandatanganan perjanjian damai antara AS dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss.

Melansir Reuters, harga minyak mentah jenis Brent turun US$4,21 atau 5,1 persen menjadi US$78,96 per barel pada Selasa (16/6) waktu setempat. Adapun harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) turun lebih dalam US$4,70 atau 5,8 persen ke level US$76,05 per barel.

Level tersebut merupakan penutupan terendah untuk minyak Brent sejak 2 Maret dan WTI sejak 4 Maret. Adapun sebelum perang AS-Iran dimulai pada 28 Februari, harga minyak Brent berada di level US$72,48 per barel, sedangkan jenis WTI berada di level US$67,02 per barel pada 27 Februari. 

"Dengan dibukanya kembali Selat setelah penandatanganan Perjanjian pada Jumat untuk keperluan pembersihan ranjau, minyak akan kembali mengalir di kedua ujungnya bagi kawasan tersebut, dan juga dunia!" ujar Trump melalui media sosial Truth Social, Minggu (14/6).

Trump menyampaikan Selat Hormuz akan dibuka kembali tanpa sistem pungutan bagi kapal yang melintas. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS juga akan mengakhiri blokade angkatan laut terhadap Iran.

"Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" tulis Trump.

[Gambas:Youtube]

AS dan Iran resmi sepakat berdamai dan akan mengakhiri perang di Timur Tengah pada Minggu (14/6).

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi membeberkan bahwa teks nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan AS telah rampung dan akan ditandatangani secara resmi pada Jumat (19/6) di Swiss.

"Teks nota kesepahaman telah diselesaikan, dan penandatanganan resmi Nota Kesepahaman Islamabad akan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6)," kata Kazem Gharibabadi kepada media pemerintah.

Ia mengatakan nota kesepahaman tersebut bukan semata-mata hasil upaya diplomatik, melainkan juga pencapaian militer Iran.

"Komitmen kami akan berlaku mulai Jumat," tegas Gharibabadi.

Ia menyebutkan bahwa Teheran akan segera menyetop peperangan di semua front, termasuk di negara-negara Teluk. Dengan begitu, ia mengataka dua hal akan diberlakukan.

"Pertama, penyetopan permanen dan segera perang di semua front, termasuk Lebanon. Kedua, pencabutan dan penghentian blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran," ia menambahkan, dikutip dari CNN.

Sementara itu, Kantor berita Iran Mehr mengungkap draf kesepakatan antara AS dan Iran berisi 14 poin nota kesepahaman (MoU).

Draf tersebut diketahui dari seorang sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran, dikutip dari News 18.

Sejauh ini, belum ada rincian MoU yang dirilis secara resmi. Meski begitu, berdasarkan sumber Mehr, MoU AS-Iran antara lain mencakup:

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Iran telah ditandatangani. Dia juga mengisyaratkan rincian perjanjian tersebut akan dipublikasikan dalam waktu dekat.

“Saya sangat senang mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani, kesepakatannya sudah sepenuhnya ditandatangani,” ujar Trump saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G7, seperti dilansir BBC, Selasa (16/6/2026).

Pejabat senior AS mulai mengungkap sejumlah rincian isi kesepakatan tersebut. Mereka menyebut Selat Hormuz akan kembali dibuka pada Jumat, bertepatan dengan penandatanganan resmi perjanjian di Jenewa.

Mereka juga mengatakan pembicaraan teknis mengenai program nuklir Iran akan dimulai pekan ini. Namun, pelonggaran sanksi maupun pelepasan aset Iran tetap bergantung pada pemenuhan komitmen Teheran dalam perjanjian tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran hanya terdiri dari “sekitar satu setengah halaman” dan masih bersifat sangat umum.

Vance menambahkan banyak rincian teknis akan dirumuskan dalam tahap negosiasi berikutnya.

“Dalam sejumlah isu, kami harus menyelesaikannya pada fase negosiasi teknis. Namun, yang dilakukan MoU ini adalah membentuk kerangka kerja agar Iran memperoleh manfaat dari kesepakatan dengan memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut,” ujarnya.

Pejabat AS menyebut perjanjian tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Trump, Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Mereka juga mengisyaratkan rincian lebih lanjut dari pakta itu dapat dirilis paling cepat pada Rabu, meskipun Trump mengatakan teks lengkap perjanjian akan dipublikasikan “segera” setelah seremoni pada Jumat.

“Ini dokumen yang sangat kuat, dan saya ingin dokumen ini dipublikasikan. Jadi mungkin dalam waktu dekat,” ujar Trump.

Kesepakatan itu juga akan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Dalam periode tersebut, kedua pihak akan merundingkan rincian kesepakatan final.

Mengumumkan terobosan tersebut pada Minggu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya menjadi mediator, mengatakan kesepakatan itu mencakup “penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon”.

Pejabat AS mengatakan Lebanon termasuk dalam kerangka gencatan senjata, tetapi penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon bukan menjadi syarat kesepakatan. Mereka menambahkan Israel tetap memiliki hak untuk membela diri.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin malam mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza “selama diperlukan”, serta tetap memiliki kebebasan bertindak terhadap ancaman serangan.

Dia juga mengatakan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir, baik dengan maupun tanpa kesepakatan.

Pernyataan Netanyahu disampaikan setelah media Lebanon melaporkan serangan Israel terhadap sebuah mobil di wilayah selatan yang menewaskan sejumlah orang, serangan pertama sejak kesepakatan damai diumumkan. Hezbollah menyatakan telah meluncurkan rudal dan drone ke arah pasukan Israel sebagai balasan.

Trump pada Minggu mengatakan dirinya telah memerintahkan pencabutan segera blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran. Dia juga menyebut Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah kesepakatan awal ditandatangani.

Melalui media sosial pada Senin, Trump mengklaim bahwa “kapal-kapal mulai bergerak, banyak yang membawa muatan minyak, keluar dari Selat Hormuz”.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengonfirmasi penghentian operasi militer dalam wawancara melalui televisi pemerintah Iran. Media pemerintah Iran menggambarkan kesepakatan kerangka tersebut sebagai kemenangan bagi Teheran.

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA — Menteri Lingkungan Hidup dan Keamanan Energi Italia Gilberto Pichetto Fratin mengatakan harga energi dunia mungkin akan turun tak lama setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

"Jika semuanya berjalan lancar, maka dampak positifnya dapat segera dirasakan. Sebab, faktor harga yang disebabkan oleh spekulasi komersial akan langsung menghilang. Seiring dengan meningkatnya pasokan, maka harga pun akan turun," kata Fratin dalam wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera yang terbit pada Senin (25/5/2026).

Di satu sisi, menteri tersebut juga mengatakan ada harapan bahwa negosiasi tersebut akan berujung pada gencatan senjata dan perjanjian damai.

Di sisi lain, Fratin merasa sulit memperkirakan seberapa besar harga energi mungkin akan turun, karena masalah pengenaan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz masih belum terselesaikan.

"Kami tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan semuanya. Saya kira akan perlu waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, untuk kembali ke kehidupan normal," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Amerika memiliki peluang besar untuk mencapai kesepakatan sementara dengan Iran terkait masalah nuklir.

Eskalasi ketegangan seputar Iran menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, sebagai jalur kunci untuk pasokan minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Selain itu, blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di seluruh dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak mentah dan emas global pada pekan depan diproyeksikan akan bergerak volatil dengan rentang yang cukup lebar, sejalan dengan kegagalan perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai secara teknikal level support diperkirakan berada di 78,7 dollar AS per barrel, sementara resistance di area 107,9 dollar AS per barrel.

“Untuk oil sendiri, kemungkinan besar ditransaksikan dalam minggu depan itu di 78,7 dollar per barrel, itu support-nya. Kemudian resistance itu di 107,9 dollar AS per barrel,” ujar Ibrahim kepada wartawan Minggu (13/4/2026).

Pada perdagangan Jumat (10/4/2026), harga minyak dunia turun di bawah level 100 dollar AS per barrel.

Mengutip CNBC, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei tercatat turun 1,5 persen menjadi 96,37 dollar AS per barrel, setelah sempat menembus level 100 dollar AS pada awal sesi perdagangan.

Sementara itu, minyak mentah acuan global Brent untuk pengiriman Juni melemah 1,3 persen menjadi 94,69 dollar AS per barrel.

Ibrahim memandang, harga minyak bergantung pada hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.

Jika gencatan senjata yang tengah diupayakan dapat berjalan efektif dan diperpanjang, maka distribusi energi berpotensi kembali normal, sehingga harga minyak cenderung mengalami penurunan.

Namun, apabila negosiasi gagal dan konflik kembali memanas, risiko gangguan pasokan akan meningkat. Penutupan atau pembatasan jalur Selat Hormuz dapat menyebabkan lonjakan harga minyak, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi global.

“Nah tetapi dalam jeda nanti dua minggu baik Amerika, Israel, Iran, mereka melakukan konsolidasi apabila gencatan senjata gagal atau tidak diperpanjang, sehingga akan terjadi perang terbuka kembali,” paparnya.

Kondisi tersebut juga akan mempengaruhi kebijakan bank sentral. Jika inflasi meningkat akibat kenaikan harga energi, bank sentral global berpotensi mempertahankan bahkan menaikkan suku bunga acuan.

Di sisi lain, harga emas dunia juga diperkirakan bergerak fluktuatif pekan depan. Jika terjadi koreksi, harga emas berpotensi turun ke level support awal di 4.638 dollar AS per troy ounce, dengan harga logam mulia sekitar Rp 2.840.000 per gram.

Dalam skenario penurunan lanjutan selama sepekan, emas dapat melemah hingga 4.358 dollar AS per troy ounce, dengan logam mulia berpotensi turun ke kisaran Rp 2.780.000 per gram.

Sebaliknya, jika harga menguat, emas berpeluang naik ke level resistance di 4.897 dollar AS per troy ounce, dengan harga logam mulia diperkirakan meningkat ke sekitar Rp 2.880.000 per gram.

Ibrahim menjelaskan, emas akan sangat dipengaruhi oleh arah suku bunga global serta eskalasi konflik geopolitik. Jika tekanan inflasi mereda dan bank sentral, khususnya The Fed, mulai menurunkan suku bunga, maka harga emas cenderung menguat.

Sebaliknya, jika konflik meningkat menjadi perang terbuka, maka harga emas juga berpotensi naik tajam sebagai aset lindung nilai, bersamaan dengan kenaikan harga minyak dan penguatan dollar AS.

Selain faktor Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan China terkait dugaan pengiriman persenjataan ke Iran turut menambah tekanan terhadap pasar global. Konflik geopolitik yang meluas berpotensi memperkuat permintaan terhadap aset safe haven.

Dari sisi domestik, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tren pelemahan dan berpotensi bertahan di atas level Rp 17.000 per dollar AS. Kondisi ini turut menjadi faktor pendorong kenaikan harga logam mulia di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Thailand dan Kamboja kembali menyepakati gencatan senjata setelah bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara yang memicu lebih dari 500.000 warga mengungsi.

Melansir Bloomberg pada Minggu (28/12/2025), ini menjadi kesepakatan gencatan senjata kedua dalam enam bulan terakhir di tengah memanasnya konflik batas wilayah kedua negara.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua pihak menihentikan penggunaan seluruh jenis persenjataan, termasuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur. Thailand juga akan memulangkan 18 tentara Kamboja setelah gencatan senjata sepenuhnya dipatuhi selama 72 jam.

“Kedua pihak harus menghindari tembakan atau pergerakan pasukan tanpa provokasi menuju posisi pihak lain. Kedua pihak sepakat tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memperburuk ketegangan," demikian pernyataan bersama tersebut.

Meski begitu, sejumlah klausul pengamanan tetap disertakan. Militer Thailand menegaskan siap merespons jika Kamboja diduga melanggar syarat yang telah disepakati.

Pemerintah Amerika Serikat menyambut baik kesepakatan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendesak Thailand dan Kamboja segera mematuhi komitmen ini dan mengimplementasikan seluruh ketentuan dalam Kuala Lumpur Peace Accords.

Kesepakatan gencatan senjata ini menyusul pertempuran yang kembali pecah pada 7 Desember di sepanjang perbatasan kedua negara sepanjang 800 kilometer. Pada Juli lalu, bentrokan selama lima hari berhasil dihentikan melalui kesepakatan awal yang dimediasi Malaysia dan Presiden AS Donald Trump.

Setelah eskalasi terbaru, Trump dan pemerintahannya aktif mendorong kedua pihak kembali pada kesepakatan tersebut. Presiden AS itu sebelumnya mengklaim keberhasilan dalam menghentikan gelombang pertempuran sebelumnya, termasuk saat mengawasi penandatanganan perjanjian damai pada Oktober lalu.

Namun, Thailand menangguhkan kesepakatan tersebut setelah beberapa tentaranya terluka akibat ledakan ranjau darat pada awal bulan. Ketegangan kembali meningkat, dengan Thailand mengerahkan jet tempur untuk serangan udara dan Kamboja membalas dengan tembakan roket ke wilayah perbatasan.

Konflik yang kembali memanas pada tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah ketegangan Thailand–Kamboja.

Sengketa tersebut berakar pada perselisihan peta dan perjanjian era kolonial yang menentukan batas wilayah dan telah berulang kali memicu pertempuran.

Rivalitas historis dan meningkatnya sentimen nasionalis turut memperburuk situasi di perbatasan yang terpencil dan minim populasi itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan kelompok pemberontak M23 menandatangani kerangka perjanjian damai pada Sabtu (15/11/2025) waktu setempat, untuk mengakhiri konflik bersenjata di Kongo Timur yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi sepanjang tahun ini.

Dilansir dari Reuters, penandatanganan dilakukan oleh perwakilan kedua pihak dalam sebuah upacara resmi di Doha, Qatar.

Kesepakatan tersebut menjadi dokumen terbaru dari rangkaian upaya diplomasi yang dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh Amerika Serikat (AS) dan Qatar, untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Kongo. Pertempuran di wilayah timur negara itu berulang kali memicu kekhawatiran akan meluasnya perang menjadi konflik regional besar.

Pejabat AS dan Qatar menyebut kerangka tersebut sebagai langkah penting menuju perdamaian, meskipun masih banyak proses yang harus dijalani.

Utusan utama AS untuk kawasan tersebut, Massad Boulos, mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan kerangka itu mencakup delapan protokol. Namun, enam di antaranya masih membutuhkan kesepakatan teknis terkait cara implementasinya.

Boulos turut mengakui bahwa implementasi dua protokol yang sudah disepakati dalam beberapa bulan terakhir, yakni pertukaran tahanan dan pemantauan gencatan senjata, masih berjalan lambat.

"Ya, prosesnya memang sedikit lambat di beberapa minggu pertama. Banyak pihak berharap bisa melihat hasil cepat di lapangan, tetapi ini adalah proses panjang … Bukan saklar lampu yang bisa dinyalakan dan dimatikan begitu saja," ujar Boulos, Sabtu (15/11/2025), dilansir dari Reuters.

Kelompok M23, dalam serangkaian aksi yang diduga mendapat dukungan dari Rwanda, merebut Goma, kota terbesar di Kongo Timur pada Januari 2025. Mereka kemudian memperluas wilayah kendali di Provinsi North Kivu dan South Kivu.

Rwanda telah lama membantah tuduhan bahwa mereka membantu M23, meski kelompok ini menguasai wilayah lebih luas dibanding periode mana pun sebelumnya.

M23 merupakan kelompok pemberontak yang melawan pasukan Kongo sejak 2022. Nama itu mengacu pada perjanjian 23 Maret 2009 yang mengakhiri pemberontakan oleh suku Tutsi di Kongo Timur.

Konflik di Congo Tetap Berlanjut meski Negosiasi Sudah Dimulai

Kekerasan di Kongo terus berlanjut meskipun proses diplomasi dilakukan di Washington dan Doha. Pada Jumat (14/11/2025), pejabat lokal melaporkan 28 warga tewas akibat serangan militan yang berafiliasi dengan ISIS di wilayah timur North Kivu.

Qatar telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan langsung antara pemerintah Kongo dan pihak pemberontak sejak April 2025, walau sebagian besar masih fokus pada prasyarat dan langkah membangun kepercayaan.

Pada Juli 2025, kedua pihak merumuskan deklarasi prinsip dasar, tetapi banyak isu kunci penyebab konflik tetap belum terselesaikan. Sementara itu pada Oktober 2025, kesepakatan terkait mekanisme pemantauan gencatan senjata berhasil dicapai.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, menyatakan bahwa kesepakatan terbaru ini membawa kedua pihak menuju jalan yang lebih jelas menuju perdamaian di Kongo.

"Perdamaian tidak dapat dipaksakan dengan kekuatan. Perdamaian dibangun melalui kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen yang tulus," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya damai yang sempat dipuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump antara Thailand dan Kamboja kini di ambang kegagalan. Pemerintah Thailand mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan perjanjian damai usai ledakan ranjau darat di perbatasan melukai empat tentaranya pada Senin (10/11/2025).

Langkah ini menandai kemunduran besar dari kesepakatan yang baru ditandatangani bulan lalu di Malaysia dalam sebuah upacara yang disaksikan langsung oleh Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Saat itu, Trump menyebut deklarasi perdamaian tersebut sebagai "kemenangan diplomatik besar" dan bukti keberhasilan upayanya mengakhiri konflik global.

Namun hanya beberapa pekan berselang, harapan itu pupus. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Ukris Boontanondha, menegaskan negaranya menghentikan semua implementasi perjanjian.

"Saya menghentikan semua perjanjian sampai Kamboja dengan jelas dan tulus menunjukkan bahwa mereka tidak akan bersikap bermusuhan," tulis Ukris dalam unggahan Facebook resmi militer Thailand.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, juga menguatkan pernyataan itu. "Semuanya harus dihentikan. Apa yang telah kami terapkan selama ini harus dianggap berhenti sampai ada kejelasan," kata Anutin di Markas Besar Kepolisian Kerajaan Thailand.

Ledakan ranjau di Provinsi Sisaket, Thailand timur laut, disebut sebagai pemicu utama langkah ini. Militer Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau baru di area yang seharusnya sudah dibersihkan, melanggar kesepakatan damai yang difasilitasi oleh AS.

Juru bicara Angkatan Darat Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, mengatakan pelanggaran tersebut "pasti akan berdampak pada berbagai perjanjian yang telah dibuat."

Namun, Kamboja membantah tuduhan tersebut. Kementerian Luar Negeri Kamboja dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa "Kamboja tidak dan tidak akan pernah memasang ranjau darat baru". Pihak Phnom Penh bahkan menyebut keputusan Thailand menangguhkan deklarasi damai "disesalkan," sembari menegaskan komitmen untuk melanjutkan implementasi perjanjian.

Deklarasi damai yang disaksikan Trump pada akhir Oktober semula dianggap sebagai terobosan besar. Kesepakatan itu mencakup penarikan senjata berat dari perbatasan, pembersihan ranjau, serta komitmen meredakan ketegangan setelah konflik berdarah pada Juli lalu yang menewaskan puluhan orang dan mengungsikan lebih dari 200.000 warga.

Bagi Trump, momen itu dipandang sebagai pembuktian atas klaim kampanyenya untuk "mengakhiri perang dan membawa perdamaian." Namun, perkembangan terbaru menunjukkan kesepakatan itu rapuh sejak awal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok penguasa Gaza, Hamas telah menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kesepakatan yang mulai berlaku sejak Jumat itu mengharuskan Hamas melepaskan semua sandera tanpa adanya perjanjian jelas mengenai bagaimana penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Mengutip Reuters, keputusan Hamas untuk percaya pada janji seorang pria yang tahun ini pernah mengusulkan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan membangunnya kembali menjadi resor pantai yang dikontrol AS, berakar pada keyakinan bahwa Trump tidak akan membiarkan Israel melanjutkan perang setelah sandera dibebaskan. Keyakinan ini diperkuat oleh dua insiden penting yang melibatkan Trump.

Pertama, penanganan Trump terhadap serangan Israel di Qatar yang gagal membunuh pejabat Hamas, termasuk negosiator utama Khalil Al Hayya. Peristiwa ini memberi Hamas keyakinan lebih bahwa Trump mampu "berdiri tegak melawan Netanyahu" dan serius mengakhiri perang di Gaza. Dalam sebuah panggilan telepon luar biasa, Trump bahkan meminta Netanyahu untuk meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar atas serangan tersebut.

"Fakta bahwa dia [Trump] memberikan jaminan keamanan kepada Qatar bahwa Israel tidak akan menyerang mereka lagi, telah meningkatkan kepercayaan Hamas bahwa gencatan senjata akan tetap berlaku," kata Jonathan Reinhold dari Departemen Studi Politik di Bar-Ilan University di Israel.

Kedua, perintah publik Trump kepada Israel untuk menghentikan permusuhan dengan Iran pada Juni lalu, saat perang 12 hari, dengan menuntut pesawat-pesawat Israel "berbalik dan pulang" di platform Truth Social-nya. Seorang pejabat Palestina di Gaza mengatakan janji publik Trump bahwa serangan serupa tidak akan terjadi lagi terhadap Qatar sangat meningkatkan kredibilitasnya di mata Hamas dan aktor regional lainnya.

Terlepas dari tuduhan sebelumnya dari Hamas yang menyebut Trump "rasis" dan "resep kekacauan," kehadiran tokoh-tokoh penting AS dan regional di pusat konferensi Sharm El Sheikh meyakinkan Hamas. Pejabat AS senior mengatakan semangat Trump sangat terasa, di mana ia secara pribadi menelepon tiga kali selama sesi maraton, sementara menantunya Jared Kushner dan utusan Steve Witkoff bolak-balik antara negosiator Israel dan Qatar.

Kehadiran kepala intelijen Turki, Ibrahim Kalin, juga dianggap penting karena ikatan kuat Ankara dengan Hamas dan permintaan Trump kepada Presiden Tayyip Erdogan untuk membantu meyakinkan Hamas menerima rencana tersebut.

Meskipun menyetujui gencatan senjata, Hamas tidak menerima jaminan tertulis formal yang didukung oleh mekanisme penegakan spesifik bahwa fase pertama, yang melibatkan pembebasan sandera, penarikan sebagian Israel, dan penghentian pertempuran, akan berlanjut ke kesepakatan yang lebih luas yang mengakhiri perang.

Sebaliknya, kelompok itu menerima jaminan lisan dari Washington dan mediator Mesir, Qatar, dan Turki bahwa Trump akan mengawasi kesepakatan tersebut dan tidak akan mengizinkan Israel untuk melanjutkan kampanye militernya segera setelah sandera dibebaskan.

Para pemimpin Hamas menyadari bahwa "pertaruhan" mereka bisa menjadi bumerang. Mereka khawatir Israel dapat melanjutkan kampanye militernya setelah sandera dibebaskan, seperti yang terjadi setelah gencatan senjata Januari, di mana tim Trump juga terlibat erat.

Namun, mereka berpandangan bahwa terus menahan sandera telah merusak dukungan global untuk Palestina, dan tanpa sandera, Israel tidak akan memiliki kredibilitas untuk memulai kembali pertempuran.

"Bagi kami, perjanjian ini mengakhiri perang," kata salah satu pejabat Hamas.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, Senin (13/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo terlihat berfoto bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menandai momen kebersamaan dua pemimpin dunia dalam agenda perdamaian internasional itu.

Keduanya tampak berdiri berdampingan dengan gestur jempol khas yang khas menjadi gaya potret ala bapak-bapak. Momen ini terjadi sebelum dimulainya sesi utama KTT yang mengusung tema “Agreement to End the War in Gaza” atau Perjanjian untuk Mengakhiri Perang di Gaza.

Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Sharm El-Sheikh sekitar pukul 07.00 waktu setempat menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1.

Dia disambut oleh Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohammed Mokhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, serta Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin.

Kepala Negara sebelumnya bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 00.20 WIB bersama rombongan terbatas. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selama di Mesir, Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda utama KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, termasuk menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza.

Selain Presiden Prabowo dan Presiden Trump, pertemuan tingkat tinggi ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia lainnya, antara lain Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.