Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyatakan kesiapan perseroan dalam mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di sektor perbankan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dana pemerintah yang ditempatkan di BSI akan dioptimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif.

“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” kata Anggoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” tuturnya.

Anggoro menyebut, penempatan SAL turut membantu menurunkan biaya dana (cost of fund). Dengan demikian, bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Selain itu, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BSI untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan dengan fokus pada ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan (sustainable protection) hanya dapat terwujud dengan ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya sebagaimana yang menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari, 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berada pada 4,68 persen, atau setara dengan 7,24 juta orang. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sebagai target jangka menengah (5 tahun).

“Artinya, tanpa adanya ekosistem yang mampu menyerap tenaga kerja, regulasi perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh,” kata Darwoto.

Dalam menyikapi hasil Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114, Darwato mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif jika ingin menetapkan standar perburuhan internasional yang baru, dimana dalam konvesi tersebut menyepakati adanya fleksibilitas yang luas bagi negara anggota dalam menetapkan status hubungan hukum tenaga kerja platform.

Menurut Darwoto, kajian ini termasuk regulatory impact assessment (RIA), yang sangat diperlukan agar menghasilkan pengaturan yang tepat dan proporsional sehingga dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem digital sebagai salah satu pilar penting dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional.

Konvensi tidak mengharuskan hubungan hukum dari tenaga kerja platform tersebut menjadi di dalam hubungan kerja (employed), namun bisa juga sebagai wirausaha mandiri (self-employed) dengan tetap mengakui adanya hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan status hubungan hukum tersebut.

Pemilihan kategori kedudukan hukum harus dipertimbangkan secara matang serta disesuaikan dengan konteks, karakteristik unik, dan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia di Indonesia mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses pelayanan yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia selaku pengguna platform.

Oleh karena itu, APINDO mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan progresif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya (open door policy), di mana kebijakan ini harus diimplementasikan melalui keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudahan birokrasi investasi, serta ruang yang aman bagi inovasi teknologi.

“Ekosistem usaha yang sehat dan kondusif inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia, demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh,” kata Darwoto.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik, termasuk krisis Timur Tengah, mendorong pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam sesi panelIslamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisisdi Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Diskusi yang dimoderatori Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas langkah-langkah yang perlu ditempuh Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Erik Armundito, memaparkan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama (enabler) sebelum membangun kesejahteraan karena dinamika geopolitik saat ini meningkatkan risiko terhadap kedaulatan wilayah serta jalur perdagangan di Selat Hormuz.

“Indonesia perlu memperkuat kapasitas antisipasi dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan agar tetap mampu menjaga stabilitas nasional,” ujar Erik.

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret seperti modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan maritim, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perang opini dan siber di ruang publik digital sesuai rencana pembangunan jangka menengah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Percepatan Program Ekonomi Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa meskipun krisis global memicu volatilitas rupiah dan kenaikan harga di sisi produsen, fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap sehat, memiliki stamina kas yang tinggi, dan jauh dari bayang-bayang krisis ala 1998.

“Setiap perubahan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Yang perlu dilakukan adalah memastikan Indonesia memiliki strategi yang tepat,” tegas Firman.

Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif berupa identifikasi risiko dan diversifikasi pasar atas komoditas nonmigas strategis seperti nafta dan sulfur, mengingat penutupan jalur logistik global sempat mengganggu rantai pasok industri hilirisasi nasional.

Dari perspektif akademik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, menilai penguatan fondasi ekonomi domestik harus berbasis pada paradigmagrowth through equity(pertumbuhan melalui pemerataan) agar resiliensi menjadi kuat dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

“Ketahanan ekonomi tidak dibangun ketika krisis terjadi, melainkan jauh sebelum itu melalui penguatan sektor produktif yang adil secara sosial,” kata Irfan.

Ia menambahkan bahwa instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai solusi konkret, salah satunya melalui optimalisasi industri halal global serta terobosan regulasi yang memungkinkan pemanfaatan aset wakaf sebagaiunderlying assetsukuk negara untuk memperkuat fiskal.

Para panelis sepakat bahwa ketahanan nasional harus dibangun melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif. Sinergi antara penguatan keamanan, pemanfaatan keuangan syariah, dan mitigasi rantai pasok menjadi modal utama Indonesia menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Forum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis menjadi langkah penting untuk mempertebal cadangan devisa (cadev) dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Menurutnya, penguatan tata kelola ekspor juga diperlukan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara yang berasal dari praktik under invoicing, transfer pricing, maupun ketidakoptimalan penempatan devisa hasil ekspor (DHE).

"Sektor komoditas adalah penopang utama neraca perdagangan dan pasokan devisa kita. Penguatan tata kelola ekspor ini bukan sekadar urusan niaga, melainkan intervensi strategis untuk menutup potensi kebocoran," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (02/06/2026).

Dia menilai, jika kebijakan mengenai ekspor komoditas dijalankan dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan kesehatan fiskal pemerintah.

Penataan ekspor SDA ini pun sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Meski demikian, politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa intervensi negara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku usaha.

Dia menekankan, penguatan peran negara harus diarahkan untuk menyempurnakan mekanisme pasar, bukan menciptakan distorsi yang berujung pada distorsi pasar.

Maka setiap bentuk penugasan kepada entitas tertentu perlu dilandasi dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang transparan bagi pelaku usaha.

"Negara hadir untuk memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran. Mekanisme harga, kontrak ekspor, hingga alur pembayaran harus dibuat jelas sejak awal," kata Misbakhun.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari petani, produsen, pekerja, hingga pemerintah daerah.

Karena itu, Misbakhun menilai diperlukan masa transisi kebijakan yang terukur agar tidak menimbulkan tekanan harga di tingkat produsen.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya koordinasi yang kuat antarlembaga dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sebab, penguatan tata kelola ekspor bersinggungan dengan stabilitas makroekonomi, penerimaan pajak, pembiayaan APBN, serta kepercayaan investor.

Maka dari itu, kebijakan tata kelola ekspor ini memerlukan sinergi erat antara kementerian teknis, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga otoritas persaingan usaha.

Misbakhun pun menegaskan, bahwa Komisi XI DPR akan mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.

"Prinsipnya jelas, kami mendukung penguatan tata kelola untuk mempertebal devisa. Namun, eksekusinya harus kredibel, menjaga perlakuan yang proporsional bagi pelaku usaha, dan memastikan manfaat ekonomi terdistribusi luas hingga ke masyarakat daerah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 akan memperkuat perbankan nasional, terutama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri akan membuat likuiditas valuta asing perbankan meningkat karena dana hasil ekspor tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri.

“Dampaknya ke Himbara sudah jelas. Mereka akan memiliki dollar lebih banyak dan kas yang lebih besar. Dalam sektor keuangan dikenal istilah cash is king. Dengan likuiditas yang lebih kuat, posisi bank-bank Himbara akan semakin kokoh,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Sebagai informasi, pemerintah resmi menerapkan ketentuan baru terkait DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Aturan tersebut mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor di perbankan dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan, peningkatan likuiditas di perbankan domestik akan memperbesar kapasitas pembiayaan sektor produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, kata Menkeu Purbaya, sebagian dana hasil ekspor masih disimpan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik belum optimal.

“Sekarang uangnya ada di dalam negeri. Artinya tersedia dana yang lebih besar untuk membiayai dan menjadi bahan bakar bagi mesin-mesin perekonomian Indonesia,” kata dia.

Selain berdampak pada perbankan, Purbaya meyakini kebijakan tersebut juga akan memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional secara keseluruhan.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, tambahan likuiditas dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan DHE akan membuat sistem keuangan Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi global.

Bendahara negara ini menilai, kebijakan terbaru ini sekaligus memperkuat implementasi aturan DHE yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.

“Kebijakan ini memperkuat aturan DHE yang sebelumnya belum berjalan maksimal. Sekarang pengawasannya lebih detail sehingga kepatuhan dapat dipastikan,” ujarnya.

Purbaya optimistis peningkatan dana yang tersimpan di dalam negeri akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

“Dampaknya harusnya positif bagi bank, positif bagi perekonomian, dan pada akhirnya memperkuat sektor finansial Indonesia,” kata Purbaya.

Pemerintah berharap kebijakan retensi DHE SDA dapat meningkatkan cadangan devisa domestik, memperkuat likuiditas perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan berbagai sektor produktif yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan konsep Prabowonomics yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di World Economic Forum (WEF) berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

“Mungkin kedaulatan atau kemandirian itu juga menjadi hal penting dari makna Prabowonomics,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Prasetyo, Prabowonomics merupakan tema besar yang memuat sejumlah penekanan, antara lain pentingnya menjaga stabilitas agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, konsep tersebut juga menegaskan arti strategis kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

Penekanan lainnya mencakup upaya mewujudkan kemandirian di sektor-sektor strategis, seperti pangan dan energi. Agenda ini selama ini dikenal melalui program swasembada pangan dan swasembada energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.

“Termasuk misalnya berkenaan dengan kemandirian dalam hal pangan dan energi, yang selama ini kita kenal dengan istilah swasembada pangan maupun energi,” ujar Prasetyo.

Terkait kemungkinan pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara di sela-sela kegiatan WEF, Prasetyo menyampaikan bahwa hal tersebut masih akan dikonfirmasi lebih lanjut.

“Kami belum tahu, nanti kami coba cek,” katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato khusus (special address) di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan mengusung tema besar “Prabowonomics.”

Berdasarkan informasi dari situs resmi WEF, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato pada pukul 14.00 waktu setempat (CET) atau pukul 20.00 WIB.

Dalam susunan agenda hari yang sama, sesi Presiden Prabowo didahului oleh Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, serta Presiden Finlandia Alexander Stubb. Sementara itu, Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa dijadwalkan menjadi pembicara setelah Prabowo.

Diketahui, Presiden Indonesia telah absen selama sekitar 10 tahun dari ajang WEF. Presiden RI yang terakhir hadir dan berpidato di forum tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dengan topik ekonomi hijau atau ramah lingkungan.

World Economic Forum merupakan pertemuan tingkat dunia yang rutin digelar setiap tahun sejak 1971 di Davos, Swiss. Forum ini mempertemukan para ahli, praktisi, ekonom, akademisi, serta pemimpin dunia untuk membahas tantangan ekonomi global terkini dan proyeksi ke depan.

WEF sebagai penyelenggara merupakan organisasi non-pemerintah sekaligus think tank yang berpusat di Cologny, Jenewa, Swiss.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan empat agenda strategis pada awal tahun 2026 yang diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, memperluas peluang investasi dan perdagangan, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Keempat agenda tersebut meliputi partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) Davos, penyelenggaraan ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Business Conference, Jakarta Food Security Summit, serta Indonesia Economic Outlook.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan WEF Davos yang berlangsung pada 19-23 Januari menjadi agenda krusial sebagai panggung promosi investasi dan perdagangan Indonesia ke dunia.

“Davos adalah ajang yang sangat baik untuk mempromosikan investasi dan perdagangan, dan Kadin sangat semangat mendukung pemerintah dalam forum ini,” ujar Anindya.

Ia menilai momentum WEF Davos tahun ini semakin penting mengingat kondisi geopolitik global yang semakin terfragmentasi, tantangan perubahan iklim, serta pergeseran tatanan ekonomi dunia menuju pola minilateralisme.

Dengan kehadiran sekitar 70 pemimpin negara dan lebih dari 3.000 tokoh global, WEF Davos menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk menyeimbangkan posisinya di tengah kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, China, G20, APEC, hingga BRICS.

Agenda kedua yang disiapkan Kadin adalah Jakarta Food Security Summit, yang akan digelar pada 20-21 Mei di Jakarta.

“Isu utama dalam acara ini adalah food security dan energy security, termasuk pembahasan biofuel 40-50 serta penurunan produksi kelapa sawit. Kita akan membahas berbagai opsi kebijakan, mulai dari pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan tidak produktif, hingga kebijakan moratorium,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.

Agenda strategis berikutnya adalah ABAC Business Conference yang akan diselenggarakan pada 7-9 Februari 2026 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega mengatakan forum itu menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menyuarakan gagasan dan kepentingannya di kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu, agenda keempat adalah Indonesia Economic Outlook yang akan digelar pada 15 Januari 2026 di Menara Kadin Indonesia.

WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan forum tersebut akan menjadi rujukan dunia usaha dalam menyusun strategi menghadapi tahun 2026.

Aviliani mengatakan Indonesia Economic Outlook akan membahas tiga isu utama, yakni proyeksi ekonomi global, persepsi dan minat investor asing terhadap Indonesia, serta kondisi ekonomi daerah yang kini menghadapi tantangan penurunan anggaran dan kebutuhan pemulihan setelah bencana.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026