Bisnis.com, JAKARTA — Pakar pertahanan Marsma TNI (Purn) R. Agung Sasongkojati menilai strategi blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi memicu perang atrisi panjang dengan dampak global, terutama pada sektor energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Dalam analisis terbarunya bertajuk Strategic Paralysis, pakar yang dikenal sebagai “Sharky” itu memaparkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz sejak 12–14 April 2026 menunjukkan pergeseran konflik dari diplomasi menuju konfrontasi terbuka.

Diplomasi Runtuh, Blokade Dimulai

Krisis bermula dari kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad yang berujung pada keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan blokade laut total terhadap Iran.

Langkah ini segera diikuti pengerahan kekuatan militer besar-besaran, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln serta armada amfibi di kawasan Laut Arab.

Di sisi lain, Iran merespons dengan mengaktifkan kekuatan militer, termasuk Garda Revolusi (IRGC) dan sistem rudal di sepanjang pesisirnya, serta memperingatkan bahwa tidak akan ada minyak yang keluar dari Teluk jika mereka diblokade.

Konfrontasi dan Dampak Global

Pada 13 April, ketegangan meningkat ketika kapal perang AS dan armada cepat Iran terlibat dalam manuver berbahaya di Selat Hormuz. Meski belum terjadi kontak tembak langsung, situasi memicu lonjakan harga minyak dunia hingga lebih dari 15 persen.

Agung mencatat, pasar global langsung bereaksi keras, termasuk penangguhan asuransi kapal tanker dan meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi internasional.

“Pagi ini, Selat Hormuz praktis kosong dari lalu lintas tanker untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Perang Atrisi: AS vs Iran

Dalam analisisnya, Agung menggunakan pendekatan Offensive Realism dan kerangka DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic) untuk membedah kekuatan kedua pihak.

Menurutnya, Amerika Serikat unggul secara teknologi dan militer, dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh serta dominasi udara. Namun, keunggulan tersebut berpotensi tergerus dalam perang atrisi jangka panjang.

Sebaliknya, Iran mengandalkan strategi asimetris melalui konsep Anti-Access/Area Denial (A2/AD), termasuk penggunaan drone murah, rudal balistik, kapal cepat, dan ranjau laut.

“Iran tidak perlu menang secara militer. Mereka cukup membuat Selat Hormuz menjadi zona tidak aman untuk memenangkan perang ekonomi,” ujarnya.

Detonator Ekonomi Dunia

Agung menekankan bahwa pusat gravitasi konflik ini bukan semata kekuatan militer, melainkan harga minyak global.

Dia menilai Iran memegang “detonator” ekonomi dunia karena ketergantungan global terhadap jalur energi di Selat Hormuz.

Jika harga minyak melonjak drastis, dampaknya bisa memicu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan negara Barat, yang pada akhirnya melemahkan dukungan domestik terhadap kebijakan perang.

“AS mungkin unggul secara taktis, tetapi secara strategis justru terjepit,” katanya.

Selain risiko militer, Agung juga menyoroti potensi kesalahan identifikasi target yang dapat memicu krisis internasional besar, mengingat padatnya aktivitas militer di kawasan sempit tersebut.

Dia mengingatkan insiden historis seperti penembakan pesawat sipil Iran pada 1988 sebagai contoh risiko fatal dalam operasi militer berintensitas tinggi.

Prediksi: Iran Lebih Tahan

Dalam kesimpulannya, Agung memprediksi Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam konflik jangka panjang, terutama karena faktor geografis, ketahanan ideologis, dan pengalaman menghadapi sanksi ekonomi.

Sementara itu, kata Agung, Amerika Serikat dinilai lebih rentan terhadap tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi dari lonjakan harga energi.

“Iran tidak perlu menenggelamkan armada AS untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan dan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi zona merah bagi ekonomi dunia,” tandas Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia menguat menjelang perundingan nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (25/2/2026) harga minyak jenis Brent untuk pengiriman April naik 0,7% menjadi US$71,26 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% ke level US$66,06 per barel.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Direktur CIA dilaporkan telah memberikan pengarahan kepada anggota parlemen senior terkait Iran pada Selasa, di tengah spekulasi potensi serangan akibat peningkatan kehadiran militer AS.

Presiden AS Donald Trump menyatakan lebih memilih jalur diplomasi, tetapi memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan akan menjadi kabar sangat buruk bagi Teheran.

Pasar minyak pun sensitif terhadap setiap perkembangan terkait potensi konflik, meskipun sebelumnya terdapat ekspektasi bahwa lonjakan pasokan global akan menekan harga.

Pemerintahan Trump memerintahkan pengerahan militer terbesar di Timur Tengah sejak Perang Teluk kedua pada 2003, termasuk dua kapal induk. AS juga menambah aset militernya dengan mengerahkan 12 jet tempur siluman F-22 ke Israel, menurut laporan CNN yang mengutip pejabat pertahanan.

Putaran lanjutan perundingan nuklir AS-Iran dijadwalkan berlangsung Kamis di Jenewa. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantunya Jared Kushner, dijadwalkan kembali bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Jika ketegangan meningkat, Teheran berpotensi membalas dengan mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang menangani sekitar seperempat perdagangan minyak global melalui laut. Kapal tanker pengangkut gas alam cair (LNG) juga melintasi jalur sempit yang memisahkan Iran dan Semenanjung Arab tersebut.

Kepala Analisis Pasar untuk Amerika di Vortexa Ltd., Samantha Hartke, mengatakan selama ketidakpastian masih tinggi, harga minyak cenderung lebih rentan terhadap risiko kenaikan setiap kali muncul tajuk berita terkait perundingan AS-Iran.

“Pandangan kami, kemungkinan gangguan yang berkepanjangan di Selat Hormuz akan sangat kecil mengingat dampaknya yang berat terhadap arus perdagangan dan pendapatan Iran,” tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di perbatasan Suriah-Israel kembali memuncak setelah lima kendaraan militer Israel dilaporkan menembus sebuah desa di wilayah pedesaan Quneitra pada Minggu (16/11/2025), dalam salah satu pelanggaran terbaru terhadap kedaulatan Suriah.

Berdasarkan laporan kantor berita resmi Suriah, Syrian Arab News Agency (SANA), konvoi tersebut memasuki kota Saida al-Golan di wilayah selatan Quneitra pada dini hari sebelum kemudian mundur kembali ke arah perbatasan. Insiden itu bukan satu-satunya, karena pasukan Israel juga disebut melakukan penggerebekan di pinggiran desa Ma'riya, yang berada di sebelah barat provinsi Daraa.

SANA menyebut bahwa serangkaian infiltrasi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di daerah perbatasan tersebut. Warga lokal mengeluhkan makin seringnya pasukan Israel bergerak masuk ke lahan pertanian mereka, disertai laporan penghancuran ratusan hektare hutan, penangkapan penduduk, serta pendirian pos pemeriksaan militer baru oleh Israel.

Pelanggaran berulang ini terjadi di tengah catatan agresi lintas batas yang meningkat tajam.

Data pemerintah Suriah menunjukkan bahwa sejak Desember 2024, militer Israel telah melakukan lebih dari 1.000 serangan udara dan lebih dari 400 serangan lintas batas ke provinsi-provinsi selatan negara tersebut.

Situasi makin kompleks setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, yang membuka ruang bagi Israel untuk memperluas kontrolnya di Dataran Tinggi Golan. Israel disebut menduduki zona penyangga demiliterisasi, wilayah yang seharusnya netral berdasarkan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974 antara kedua negara.

Langkah itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap kesepakatan yang telah lama menjadi acuan stabilitas di area sensitif tersebut.

Baik Israel maupun pihak internasional belum memberikan pernyataan lanjutan terkait insiden infiltrasi terbaru ini, namun meningkatnya frekuensi operasi militer Israel di kawasan menunjukkan eskalasi yang terus berjalan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia merespons ketegangan terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. Hal ini terjadi saat Moskow terus menjalin hubungan baik dengan Caracas.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan pada hari Selasa (11/11/2025) bahwa Kremlin "siap bertindak sepenuhnya dalam kerangka kewajiban" dari perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani Moskow dan Caracas pada bulan Mei. Aliansi ini semakin menguat di tengah peningkatan jejak militer AS yang signifikan di dekat Venezuela.

Seorang pejabat senior Rusia bahkan mengisyaratkan bahwa Moskow dapat memasok Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah eksperimental Oreshnik, rudal yang baru diperkenalkan Rusia ke dunia dalam serangan di Ukraina tengah setahun yang lalu.

"Kami memasok negara itu dengan hampir seluruh jajaran senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat terbang," kata Alexei Zhuravlev, anggota komite pertahanan Duma Negara Rusia.

"Meskipun rincian senjata bersifat rahasia, tidak ada hambatan untuk memasok negara sahabat dengan pengembangan baru seperti Oreshnik atau rudal jelajah Kalibr, yang telah digunakan secara ekstensif terhadap target Ukraina. Orang Amerika bisa mendapatkan beberapa kejutan," tambah Zhuravlev.

Pengerahan kekuatan militer AS, yang diperkuat oleh kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, bersama tiga kapal perang lainnya yang tiba di perairan dekat Venezuela pada hari Selasa, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Presiden Donald Trump berharap untuk menggulingkan pemimpin otoriter Venezuela, Nicolás Maduro.

Merespons unjuk kekuatan ini, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino López, memerintahkan mobilisasi 200.000 tentara di seluruh negeri pada hari Selasa sebagai tindakan melawan "ancaman yang ditimbulkan oleh AS." Pemerintah Caracas memprotes keras pengerahan militer AS di dekat garis pantainya, secara bersamaan menyerukan perdamaian dan bersikeras bahwa Venezuela siap merespons setiap serangan Amerika.

Ketegangan militer ini terjadi di tengah kampanye keras Trump terhadap penyelundupan narkoba dari Amerika Latin, di mana serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia selatan dan Pasifik Timur telah menewaskan sedikitnya 75 orang sejak September.

Aksi militer AS ini telah merusak hubungan dengan sekutu-sekutu utama AS di kawasan tersebut. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memerintahkan pasukan keamanan dan intelijen Bogotá untuk menghentikan pembagian komunikasi dengan AS selama Washington menyerang kapal-kapal di Karibia.

Sementara itu, Laporan terpisah juga mengonfirmasi bahwa Inggris telah menangguhkan pembagian intelijen dengan AS atas kekhawatiran hukum internasional, menambah tekanan diplomatik pada operasi militer AS tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perundingan damai putaran kedua antara Afghanistan yang dikuasai Taliban dan Pakistan, yang digelar di Istanbul, Turki, Selasa (28/10/2025) berakhir tanpa kemajuan signifikan. Pejabat dari kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja permanen untuk perdamaian dan keamanan perbatasan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan dan perwakilan Taliban belum merilis pernyataan resmi segera setelah pembicaraan berakhir, tetapi sumber-sumber yang terlibat dalam negosiasi mengonfirmasi kepada The Associated Press bahwa tidak ada terobosan yang dicapai.

Perundingan tersebut diliputi oleh ketegangan besar. Pakistan menuduh penguasa Taliban di Afghanistan gagal mengendalikan kelompok-kelompok militan yang melancarkan serangan lintas batas.

Sebaliknya, delegasi Taliban, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Haji Najib, telah mengajukan draf perjanjian yang menuntut agar Pakistan tidak melanggar wilayah dan ruang udara Afghanistan.

"Kami juga menuntut agar Pakistan tidak mengizinkan kelompok anti-Afghanistan atau oposisi mana pun menggunakan wilayah Pakistan untuk melawan negara kami," kata Taliban.

Meskipun demikian, kedua belah pihak sempat menunjukkan sedikit kemajuan dengan menyatakan kesiapan untuk membentuk "saluran empat pihak untuk memantau perjanjian gencatan senjata" dan bertukar informasi mengenai pelanggaran.

Kegagalan untuk mencapai kerangka kerja perdamaian yang berkelanjutan ini merupakan pukulan diplomatik. Pembicaraan ini sebelumnya mendapat dorongan dari Presiden AS Donald Trump, yang pada akhir pekan lalu sesumbar dapat menyelesaikan krisis Afghanistan-Pakistan "dengan sangat cepat."

Konflik keamanan yang pahit antara Afghanistan dan Pakistan telah memburuk sejak Taliban mengambil alih Kabul pada Agustus 2021. Pakistan menuduh Taliban menyediakan tempat aman bagi kelompok-kelompok bersenjata yang menyerang wilayah Pakistan.

Bentrokan di perbatasan, termasuk serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan sebagai balasan, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu krisis keamanan yang semakin parah.

Perbedaan utama yang menjadi akar masalah adalah masalah perbatasan yang sensitif dan telah lama disengketakan, yang dikenal sebagai Garis Durand. Afghanistan secara historis tidak mengakui garis batas yang ditetapkan era kolonial tersebut, sementara Pakistan menganggapnya sebagai perbatasan internasional yang sah. Taliban sendiri secara ideologis menolak untuk mengakui garis perbatasan tersebut.

Selain itu, ketegangan diperparah oleh kebijakan keamanan timbal balik, di mana masing-masing pihak saling menuduh melakukan agresi. Taliban menuding Islamabad melanggar kedaulatan Afghanistan melalui serangan udara, sedangkan Pakistan bersikeras bahwa mereka hanya merespons serangan lintas batas dari tanah Afghanistan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pergeseran kapal induk tercanggih negara itu, USS Gerald R. Ford, dari Laut Mediterania menuju perairan Amerika Selatan. Ini terjadi saat Washington bersitegang dengan Venezuela.

Mengutip The Associated Press, kapal induk terbesar di dunia ini akan menambah sumber daya utama ke wilayah yang telah menyaksikan penumpukan militer AS dalam jumlah besar di Laut Karibia dan perairan dekat Venezuela. Kapal induk ini akan bergabung dengan sekitar 10.000 tentara AS, delapan kapal Angkatan Laut AS, pesawat tempur siluman F-35, dan drone Reaper yang telah dikerahkan ke Puerto Rico.

Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, merespons pengerahan kapal induk tersebut dengan keras. Dalam siaran nasional, Maduro menuduh pemerintahan Trump "merekayasa perang abadi yang baru" terhadap negaranya, meskipun Washington menjanjikan tidak akan terlibat dalam perang lagi.

"Mereka sedang merekayasa narasi yang boros, vulgar, kriminal, dan sepenuhnya palsu," kata Maduro, yang menyangkal Venezuela memproduksi daun kokain.

Sebelumnya, AS juga telah memerintahkan gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, dengan mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, Kamis lalu. Saat ini, ada tujuh kapal Angkatan Laut AS di Karibia.

Kapal induk lain, USS Gravely juga bertengger di Trinidad dan Tobago sejak akhir pekan. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

Venezuela, Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pakar internasional, dan anggota parlemen AS dari kedua belah pihak telah menyuarakan kekhawatiran serius bahwa serangan AS melanggar hukum internasional.

Caracas mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah menangkap tentara bayaran "yang memiliki informasi langsung" terkait CIA sementara Caracas menuduh negara tetangga Trinidad dan Tobago melakukan "provokasi militer" dengan melakukan latihan gabungan dengan AS minggu ini.

Perlu diketahui, Washington dan Caracas telah berselisih selama bertahun-tahun. AS menolak kemenangan pemilu Maduro pada tahun 2018 dan 2024 sebagai penipuan.

Pergeseran ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat tajam dengan Venezuela. Kehadiran militer AS yang semakin besar di dekat Venezuela, dan 13 serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dituduh membawa narkoba-yang telah menewaskan setidaknya 43 orang sejak September.

Hal iini memicu kekhawatiran bahwa Trump mungkin berupaya menggulingkan Presiden otoriter Venezuela Nicolás Maduro. Maduro sendiri telah menghadapi tuduhan narkoterorisme di AS.

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketegangan udara di Asia Timur meningkat tajam setelah jet tempur Jepang dikerahkan untuk mencegat pesawat militer Rusia, termasuk pengebom strategis yang mampu membawa senjata nuklir, yang terbang mendekati wilayah udara Negeri Sakura.

Insiden ini terjadi sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan tiba di Tokyo untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, pertemuan yang akan menandai momen penting penguatan aliansi kedua negara di tengah meningkatnya manuver militer Rusia dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya "akan terus memastikan kesiapan penuh untuk melindungi wilayah dan warga negara," seraya menyatakan pesawat Rusia yang terlibat terdiri daridua pembom Tu-95MS dan dua jet tempur pengawal.

Menurut laporan resmi Tokyo, pesawat-pesawat tersebut terdeteksi terbang di atas Laut Jepang melintasi perairan di lepas pantai Hokkaido dan Honshu, dua pulau utama Jepang.

Meski tidak melanggar batas wilayah udara Jepang yang membentang sekitar 22 kilometer dari garis pantai, foto dan peta yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan menunjukkanjet Rusia terlihat membawa rudal di bawah sayapnya, memperkuat kekhawatiran atas meningkatnya provokasi di perbatasan utara Jepang.

Kementerian Pertahanan Rusia membenarkan penerbangan tersebut, menyatakan bahwa pengeom strategisTu-95MSmereka melakukan "penerbangan rutin" di wilayah udara internasional.

"Pesawat pembom jarak jauh Rusia secara teratur melakukan patroli di atas perairan netral di Arktik, Samudra Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Semua penerbangan dilakukan dengan mematuhi aturan internasional penggunaan wilayah udara," ujar Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya, dikutip dari Newsweek, Senin (27/10/2025).

Moskow menambahkan bahwa selama misi lebih dari 11 jam itu, pengebom Tu-95MS dikawal olehjet tempur Su-35S dan Su-30SM, dan bahwa "jet asing" juga dikerahkan di beberapa titik untuk mengidentifikasi pesawat Rusia.

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, pesawatTu-95MSmemiliki kemampuan membawarudal jelajah berkepala nuklir, dan jenis yang sama sempat digunakan dalam latihan strategis Rusia pada 22 Oktober lalu untuk menembakkan rudal jelajah.

Jepang pun sempat mengerahkan jet tempurnya untuk mencegatpesawat pengintai Il-20 Rusiayang terbang dari utara ke selatan di atas Laut Jepang, mengikuti jalur di sepanjang pantai Hokkaido dan Honshu.

Kementerian Pertahanan Jepang menilai bahwa aktivitas Rusia di sekitar Jepang dan perairan sekitarnya menunjukkan "kecenderungan untuk menempatkan peralatan militer terbaru di kawasan Timur Jauh."

DalamBuku Putih Pertahanan 2025, Tokyo menyebut bahwa "aktivitas militer Rusia di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di sekitar Jepang, serta kemitraan strategisnya dengan China, menimbulkan kekhawatiran keamanan yang serius."

Pemerintah Jepang saat ini menjadi tuan rumah bagi sekitar60.000 tentara Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjanjian keamanan dengan Washington. Awal bulan ini, militer AS juga menempatkanempat pengebom B-1Bdi Jepang untuk memperkuat stabilitas kawasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Selat Taiwan kembali meningkat setelah serangkaian pesawat pengebom strategis China terbang di sekitar wilayah Taiwan untuk melakukan latihan "konfrontasi". Aksi itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pekan ini.

Latihan udara itu dilaporkan oleh media pemerintah China pada Minggu (26/10/2025) malam dan digambarkan sebagai bagian dari "uji kemampuan tempur" menjelang pertemuan penting antara dua kekuatan besar dunia tersebut.

Menurut laporan saluran militer televisi pemerintah China di platform Weibo, unit-unit di bawah Komando Teater Timur baru-baru ini melakukan latihan tempur yang difokuskan pada kemampuan blokade udara dan serangan presisi.

"Beberapa jet tempur J-10 terbang dalam formasi tempur menuju wilayah udara sasaran yang telah ditentukan, sementara sejumlah pembom H-6K bergerak menuju perairan dan wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan untuk melaksanakan simulasi latihan konfrontasi," kata laporan tersebut.

H-6K dikenal sebagai pengebom strategis jarak jauh yang mampu membawa senjata nuklir, menjadikannya salah satu alat paling sensitif dalam arsenal militer Beijing.

Dalam tayangan video yang disiarkan, terlihat bom dijatuhkan dari pesawat, dan salah satu perwira angkatan udara terdengar mengatakan bahwa "garis pantai Taiwan tampak jelas", meskipun rekaman tersebut tidak memperlihatkan daratan secara jelas.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan dengan tegas mengecam laporan tersebut, menyebutnya sebagai upaya propaganda untuk menebar ketakutan.

"Laporan itu jelas merupakan operasi opini publik yang bertujuan menakut-nakuti," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan resmi, sebagaimana dikutip Reuters.

"Kami menyerukan kepada seluruh warga untuk tetap bersatu menghadapi operasi kognitif semacam ini, menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi, serta bersama-sama membela tanah air," lanjutnya.

Meski latihan itu gencar dipublikasikan oleh media pemerintah China, militer Taiwan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan dalam beberapa hari terakhir. Dalam buletin hariannya pada Senin pagi, kementerian itu hanya mencatat keberadaan empat pesawat militer China dalam 24 jam terakhir: tiga jet tempur di atas Selat Taiwan dan satu pesawat pendukung di barat daya pulau tersebut.

Adapun dalam pernyataan resminya, media pemerintah China mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan "aksi konkret dalam membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta menjaga perdamaian dan kebahagiaan ratusan juta rakyat."

Pernyataan itu mempertegas pesan politik Beijing bahwa militer China siap menggunakan kekuatan untuk menegakkan klaimnya atas Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayah China meski pulau itu memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949.

Pertemuan Trump dan Xi di Korea Selatan

Ketegangan ini muncul menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT kawasan di Korea Selatan. Pertemuan tersebut diharapkan membahas berbagai isu strategis, termasuk sengketa dagang yang masih membayangi hubungan kedua negara.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Taiwan "tidak perlu khawatir" terhadap pembicaraan antara kedua pemimpin itu.

AS, meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, secara hukum tetap berkewajiban menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan melaluiTaiwan Relations Act.

Sebelumnya, seorang pejabat senior China menyerukan agar Beijing dan Taipei bekerja sama untuk mencapai "reunifikasi damai", bertepatan dengan peringatan 80 tahun penyerahan Taiwan dari kekuasaan Jepang kepada pemerintah China setelah Perang Dunia II.

Namun, Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam sebuah wawancara dengan dua YouTuber Taiwan menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dijaga melalui kekuatan, bukan sekadar janji di atas kertas.

"Kami memiliki cita-cita untuk perdamaian, tetapi tidak boleh berilusi bahwa selembar kesepakatan bisa membawa perdamaian," ujarnya.

Pemerintah Lai telah meningkatkan anggaran pertahanan nasional untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan, sebagai bagian dari strategi "pertahanan berbasis kekuatan".

Adapun Beijing sejauh ini menolak berbagai tawaran dialog dari Lai, menuduhnya sebagai "separatis" yang mendorong kemerdekaan de facto Taiwan. Sebaliknya, Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Venezuela pada Minggu (26/10/2025) mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai 'provokasi militer' yang dilakukan oleh negara tetangga Trinidad dan Tobago, berkoordinasi dengan Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Pengecaman ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan pengerahan militer AS di kawasan Karibia.

Caracas menuduh langkah ini bertujuan memicu konfrontasi militer skala penuh dengan negara Amerika Latin tersebut. Mereka mengklaim telah menangkap sekelompok tentara bayaran yang memiliki "informasi langsung dari agen intelijen Amerika".

Menurut Caracas, kelompok ini memiliki tujuan untuk melancarkan serangan false flag di wilayah tersebut.

"Serangan false flag sedang berlangsung di perairan perbatasan Trinidad dan Tobago atau dari wilayah Trinidad atau Venezuela untuk menghasilkan konfrontasi militer penuh dengan negara kami," kata Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters.

Dalam konteks militer, serangan false flag adalah sebuah operasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pihak lain terlihat bertanggung jawab. Pemerintah Venezuela tidak memberikan rincian atau bukti lebih lanjut mengenai tuduhan serangan false flag ini.

Kecaman Venezuela muncul saat latihan militer bersama antara AS dan Trinidad dan Tobago sedang berlangsung di Karibia. Kapal perusak Angkatan Laut AS, USS Gravely (DDG-107), dilaporkan mendekati Port of Spain untuk latihan gabungan dalam rangka memperkuat keamanan regional.

Ketegangan ini semakin diperburuk oleh serangkaian tindakan dari AS.
Pada awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi laporan bahwa ia telah mengizinkan CIA untuk melaksanakan operasi rahasia di Venezuela.

Selain itu, Pentagon telah meningkatkan pembangunan militer di Karibia dan Pasifik dengan mengerahkan grup kapal induk USS Gerald Ford. Presiden Trump juga telah melakukan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim pemerintahnya menyelundupkan narkoba.

Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya juga pernah menuduh adanya rencana penanaman bahan peledak di kedutaan AS di Caracas pada awal Oktober.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga pesawat pembom strategis raksasa Amerika Serikat, B-52H Stratofortress, terpantau melintasi wilayah udara selatan Karibia mendekati perbatasan udara Venezuela, di tengah ketegangan dan potensi perang Washington dan Caracas.

Dilansir Newsweek, Kamis (16/10/2025), pesawat dengan kode panggilan BUNNY01, BUNNY02, dan BUNNY03 itu terdeteksi melakukan misi jarak jauh dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana, dalam operasi yang tampaknya diarahkan terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Langkah ini terjadi tak lama setelah pemerintahan Donald Trump meningkatkan aktivitas militer di kawasan tersebut, termasuk serangkaian serangan udara terhadap kapal yang dituduh terkait jaringan perdagangan narkotika di lepas pantai Venezuela. Serangan-serangan itu menewaskan sejumlah orang dan memicu kecaman keras dari Caracas, yang menuding AS melakukan pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.

Menurut data pelacakan penerbangan dari platform seperti Flightradar24, ketiga pesawat pembom tersebut aktif di wilayah udara selatan Karibia pada Selasa. Setidaknya dua di antaranya memasuki wilayah informasi penerbangan (FIR) Maiquetía, area udara yang berada di bawah kendali Venezuela untuk pengaturan lalu lintas udara sipil dan militer di sekitar ibu kota.

Polanya konsisten dengan misi Bomber Task Force Angkatan Udara AS, yang rutin dilakukan untuk menunjukkan kesiapsiagaan dan kehadiran strategis Amerika di berbagai kawasan dunia. Namun, pemerintah AS belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan atau durasi operasi tersebut.

Penerbangan bomber ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal di lepas pantai Venezuela, yang diklaim terkait jaringan perdagangan narkoba.

"Di bawah kewenangan saya sebagai Panglima Tertinggi, pagi ini Menteri Perang memerintahkan serangan kinetik mematikan terhadap kapal yang berafiliasi dengan Organisasi Teroris Tertentu (DTO) yang terlibat dalam perdagangan narkoba di wilayah tanggung jawab USSOUTHCOM - tepat di lepas pantai Venezuela," tulis Trump di platform Truth Social.

Serangan terbaru itu menjadi yang kelima sejak awal September, dengan total korban tewas mencapai 27 orang. Meskipun Gedung Putih menyatakan kapal tersebut terkait jaringan perdagangan narkoba, hingga kini belum ada bukti publik yang disampaikan untuk mendukung klaim itu.

Sementara itu, pemerintah Venezuela dengan tegas mengecam tindakan militer AS tersebut. Presiden Nicolas Maduro menuduh Washington menggunakan dalih perang melawan narkoba untuk melegitimasi aksi agresi terhadap negaranya.

"Komunikasi dengan pemerintah AS sudah mereka hancurkan sendiri, dengan ancaman bom, kematian, dan pemerasan," kata Maduro dalam konferensi pers bulan lalu.

Caracas menyebut serangan-serangan itu melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara, serta telah meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan operasi militernya di kawasan.

Merespons situasi tersebut, Maduro menyatakan Venezuela berada dalam kondisi "kesiapsiagaan maksimum", dengan mengerahkan 25.000 pasukan di sepanjang pantai Karibia dan perbatasan Kolombia, serta mengaktifkan jutaan anggota milisi nasional untuk mengantisipasi kemungkinan serangan.

Sementara itu, selain pengerahan bomber B-52H, Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran armada lautnya di Karibia. Kapal perusak seperti USS Jason Dunham dan USS Gravely, kapal penjelajah USS Lake Erie, serta kapal serbu amfibi USS Iwo Jima dilaporkan melakukan patroli di jalur maritim strategis dan mendukung operasi pengawasan udara.

Pesawat B-52H sendiri dikenal sebagai pembom jarak jauh yang mampu membawa senjata nuklir maupun konvensional. Dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, pesawat ini dapat terbang berjam-jam tanpa henti di wilayah misi, menjadikannya simbol kekuatan militer AS yang paling mencolok.