Bisnis.com, SURABAYA— Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis guna menjaga stabilitas nasional dan mengamankan kedudukan Indonesia di tengah gejolak geopolitik global yang tengah berkecamuk.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dyah mengeklaim bahwa diplomasi proaktif yang dijalankan pemerintah berperan sebagai "perisai" yang memastikan masyarakat Indonesia terhindar dari dampak langsung konflik secara fisik maupun krisis keamanan yang saat ini tengah melanda berbagai belahan dunia.

"Kita bersyukur negara kita dijaga sedemikian rupa. Kunjungan Bapak Presiden ke berbagai negara itu sebetulnya untuk mengamankan kita. Dampaknya nyata, kita tidak harus mendengar rudal meledak atau rumah yang dibom. Negara berupaya menyelamatkan masyarakat agar kita bisa fokus pada kehidupan keseharian tanpa dihantui ketakutan perang," ujar Dyah, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menyebut situasi dunia yang "sedang tidak baik-baik saja" justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyadari potensi yang terkandung di dalamnya. Ia menekankan pentingnya perspektif self-sufficiency atau kemandirian di dua sektor krusial, yakni pangan dan energi.

Di sektor pangan, Dyah menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang melampaui ekspektasi. Menurutnya, tekanan global memaksa Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya domestik hingga mencapai surplus.

"Ketahanan pangan itu betul-betul bisa terlaksana. Produksi beras kita bisa surplus, bahkan sekarang kita memiliki potensi untuk melakukan ekspor beras. Sesuatu yang mungkin bertahun-tahun lalu tidak pernah terpikirkan bisa kita capai," imbuhnya.

Selain pangan, sektor energi menjadi sorotan utamanya. Dyah membeberkan Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dengan diversifikasi sumber energi yang lengkap, mulai dari fosil hingga energi baru terbarukan (EBT).

Kekayaan sumber daya tersebut, tutur dia, menjadi bantalan yang kuat saat harga komoditas energi dunia mengalami volatilitas yang tajam akibat konflik geopolitik. Hal ini pula yang membuat kebijakan subsidi energi di dalam negeri tetap terjaga.

"Bagaimana ternyata Indonesia dengan multi-sumber energi yang dimiliki, tidak semua negara punya. Baik itu yang berbasis fosil, non-fosil, yang energi terbarukan, itu semua ada di tanah air kita yang kemudian bisa kita gunakan," ucapnya.

Dyah menyatakan dengan kekayaan sumber daya serta aktivitas diplomasi yang dilakukan jajaran eksekutif diklaimnya mampu menjaga stabilitas harga maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah fluktuasi harga global

"Sehingga ketika dunia sedang berhadapan dengan fluktuasi harga BBM, paling tidak BBM yang bersubsidi di Indonesia itu tidak terpengaruh sama sekali. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah, di mana tantangan ya kan kondisi geopolitik menjadi sebuah peluang untuk Indonesia menyadari bahwa ternyata Indonesia itu mampu," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang TikToker dengan lebih dari 100.000 pengikut ditembak mati di depan kerumunan masyarakat. Pelaku penembakan diduga merupakan kelompok jihadis di Mali.

The Guardian menuliskan insiden ini menunjukkan bagaimana kontrol negara telah terkikis di negara Afrika tersebut.

Sebagai informasi, TikToker bernama Mariam Cisse kerap menggunakan seragam 'tempur' dalam unggahan videonya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap militer negara.

Menurut Yehia Tandina, walikota wilayah Timbuktu, Mariam Cisse diculik di sebuah pasar pada Jumat (7/11) waktu setempat oleh orang-orang bersenjata yang tak dikenal.

Keesokan harinya di pagi buta, orang-orang bersenjata itu membawa Mariam Cisse ke Independence Square di Tonka. Sang TikToker lalu dieksekusi mati di hadapan publik, menurut penuturan Tandina kepada Associated Press.

Lebih lanjut, Tandina mengatakan Mariam Cisse yang diyakini baru berusia 20 tahunan, sudah menerima banyak teror ancaman pembunuhan sebelum insiden tersebut.

Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, tetapi Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), kelompok yang terkait dengan al-Qaida, diketahui berpatroli di Tonka, yang berjarak sekitar 90 mil dari Timbuktu.

"Perempuan muda ini hanya ingin mempromosikan komunitasnya melalui unggahan TikTok dan mendukung militer Mali dalam menjalankan misi mereka melindungi masyarakat," kata seorang reporter di televisi nasional.

Konflik di Mali dimulai pada 2012 silam, ketika pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Tuareg dibajak oleh kelompok-kelompok jihadis yang terkait dengan al-Qaeda dan kemudian ISIS.

Meskipun ada intervensi yang dipimpin Prancis dan misi perdamaian PBB, kekerasan menyebar ke wilayah selatan karena para pemberontak mengeksploitasi keluhan lokal, korupsi, dan pemerintahan yang lemah.

Militer mengambil alih kendali negara melalui kudeta beruntun pada 2020 dan 2021, yang kemudian memicu ketegangan dengan sekutu Barat. Junta militer mengusir pasukan Prancis dan PBB, menuduh mereka ikut campur dalam isu-isu hak asasi manusia, dan beralih ke Rusia untuk mendapatkan dukungan, termasuk dari tentara bayaran Wagner.

Militer gagal mengakhiri pemberontakan, meskipun telah berjanji untuk meningkatkan keamanan, dan ketegangan pun muncul di dalam jajarannya.

"Perebutan kekuasaan justru memperdalam perpecahan, memecah belah militer antara loyalis rezim yang memiliki hak istimewa dan mereka yang dikirim ke garis depan," kata Rama Yade, direktur senior Pusat Afrika di lembaga think tank Atlantic Council.

"Ditambah dengan kepergian pasukan internasional dari Mali, fragmentasi ini menyebabkan posisi-posisi yang ditinggalkan, senjata jatuh ke tangan separatis, dan jihadis memperluas kekuasaan mereka di wilayah pedesaan utara," ia menambahkan.

Kelompok jihadis memperketat kontrol mereka terhadap rute suplai kebutuhan pokok dari wilayah tetangga, Cote d'Ivoire, Mauritania, dan Senegal. Para pasukan JNIM telah melakukan pemblokiran bahan bakar sejak September lalu, sehingga menyebabkan kelumpuhan pada sistem transportasi.

Rumah sakit kesusahan beroperasi dan pemerintah terpaksa memaksa penutupan aktivitas sekolah dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Di Bamako dan beberapa kota lain, antrean mengular untuk mengakses makanan dan bahan bakar dengan harga tinggi.

Prancis, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Italia, telah mengeluarkan instruksi kepada warga negara mereka untuk meninggalkan Mali sesegera mungkin dengan penerbangan komersil.

Meski junta memegang kekuasaan saat ini, namun para analis mengatakan keruntuhan rezim sepertinya akan terjadi dalam beberapa pekan atau bulan ke depan.

Dalam pernyataan pada akhir pekan, Uni Afrika mengekspresikan duka mendalam terhadap situasi mencekam di Mali. Uni Afrika meminta koordinasi internasional untuk membantu junta mengembalikan stabilitas negara.

Kondisi yang tidak stabil saat ini memicu peningkatan insiden penculikan di wilayah Mali. Sebelumnya, 5 pekerja berkebangsaan India diculik pada Kamis (6/11) di dekat Kobrik, Mali barat.

Pada Minggu (9/11), JNIM mengaku bertanggung jawab atas penculikan 3 orang berkebangsaan Mesir dan meminta tebusan US$5 juta untuk membebaskan mereka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perundingan damai putaran kedua antara Afghanistan yang dikuasai Taliban dan Pakistan, yang digelar di Istanbul, Turki, Selasa (28/10/2025) berakhir tanpa kemajuan signifikan. Pejabat dari kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja permanen untuk perdamaian dan keamanan perbatasan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan dan perwakilan Taliban belum merilis pernyataan resmi segera setelah pembicaraan berakhir, tetapi sumber-sumber yang terlibat dalam negosiasi mengonfirmasi kepada The Associated Press bahwa tidak ada terobosan yang dicapai.

Perundingan tersebut diliputi oleh ketegangan besar. Pakistan menuduh penguasa Taliban di Afghanistan gagal mengendalikan kelompok-kelompok militan yang melancarkan serangan lintas batas.

Sebaliknya, delegasi Taliban, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Haji Najib, telah mengajukan draf perjanjian yang menuntut agar Pakistan tidak melanggar wilayah dan ruang udara Afghanistan.

"Kami juga menuntut agar Pakistan tidak mengizinkan kelompok anti-Afghanistan atau oposisi mana pun menggunakan wilayah Pakistan untuk melawan negara kami," kata Taliban.

Meskipun demikian, kedua belah pihak sempat menunjukkan sedikit kemajuan dengan menyatakan kesiapan untuk membentuk "saluran empat pihak untuk memantau perjanjian gencatan senjata" dan bertukar informasi mengenai pelanggaran.

Kegagalan untuk mencapai kerangka kerja perdamaian yang berkelanjutan ini merupakan pukulan diplomatik. Pembicaraan ini sebelumnya mendapat dorongan dari Presiden AS Donald Trump, yang pada akhir pekan lalu sesumbar dapat menyelesaikan krisis Afghanistan-Pakistan "dengan sangat cepat."

Konflik keamanan yang pahit antara Afghanistan dan Pakistan telah memburuk sejak Taliban mengambil alih Kabul pada Agustus 2021. Pakistan menuduh Taliban menyediakan tempat aman bagi kelompok-kelompok bersenjata yang menyerang wilayah Pakistan.

Bentrokan di perbatasan, termasuk serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan sebagai balasan, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu krisis keamanan yang semakin parah.

Perbedaan utama yang menjadi akar masalah adalah masalah perbatasan yang sensitif dan telah lama disengketakan, yang dikenal sebagai Garis Durand. Afghanistan secara historis tidak mengakui garis batas yang ditetapkan era kolonial tersebut, sementara Pakistan menganggapnya sebagai perbatasan internasional yang sah. Taliban sendiri secara ideologis menolak untuk mengakui garis perbatasan tersebut.

Selain itu, ketegangan diperparah oleh kebijakan keamanan timbal balik, di mana masing-masing pihak saling menuduh melakukan agresi. Taliban menuding Islamabad melanggar kedaulatan Afghanistan melalui serangan udara, sedangkan Pakistan bersikeras bahwa mereka hanya merespons serangan lintas batas dari tanah Afghanistan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu (26/10/2025) menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan krisis Afghanistan-Pakistan "dengan sangat cepat". Ini disampaikannya saat putaran kedua perundingan damai antara kedua negara bertetangga yang bermusuhan itu memasuki hari kedua.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia, di mana ia menghadiri penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja.

"Saya dengar Pakistan dan Afghanistan sudah memulai [pembicaraan]," kata Trump. "Tapi saya akan menyelesaikan masalah itu dengan sangat cepat." Ia menambahkan bahwa para pemimpin Pakistan adalah "orang-orang hebat."

Krisis keamanan antara Afghanistan dan Pakistan memanas menyusul bentrokan yang terjadi pada awal bulan ini, yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Pakistan menuduh penguasa Taliban di Afghanistan menutup mata terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang melintasi perbatasan untuk melancarkan serangan, tuduhan yang ditolak oleh Kabul.

Putaran kedua perundingan damai dimulai di Istanbul, Turki, pada hari Sabtu. Pembicaraan ini berfokus pada upaya mengubah gencatan senjata rapuh-yang dicapai melalui mediasi Qatar dan Turki awal bulan ini di Doha-menjadi kerangka kerja yang tahan lama untuk perdamaian dan keamanan perbatasan.

Media RTA yang dikendalikan Taliban di Afghanistan melaporkan pada hari Minggu bahwa, setelah 15 jam "diskusi berkelanjutan," pihak Afghanistan telah menyerahkan draf yang berpusat pada tuntutan agar Pakistan tidak melanggar wilayah dan ruang udara Afghanistan.

Draf tersebut juga meminta Pakistan tidak mengizinkan "kelompok anti-Afghanistan atau oposisi mana pun menggunakan wilayah Pakistan untuk melawan negara kami." Pihak Afghanistan juga menyatakan kesiapan untuk membentuk "saluran empat pihak untuk memantau perjanjian gencatan senjata" dan bertukar informasi tentang pelanggaran.

Pihak Pakistan sendiri telah menyerahkan draf kedua kepada Afghanistan pada Sabtu malam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, sebelumnya menyatakan bahwa pembicaraan di Doha membuahkan hasil karena tidak ada serangan teroris besar-besaran yang berasal dari Afghanistan dalam beberapa hari terakhir.

"Kami ingin tren itu berlanjut di Istanbul dan pasca-Istanbul," kata Andrabi kepada wartawan, seraya mendesak Taliban untuk menghentikan serangan dan menangkap kelompok bersenjata.