JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merevisi tata cara penghitungan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2026.

Aturan yang mulai berlaku pada 2 Juni 2026 tersebut mengubah sejumlah komponen penilaian kinerja, termasuk meningkatkan bobot capaian penerimaan pajak dalam perhitungan tunjangan kinerja pegawai pajak.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyatakan perubahan dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi di lingkungan DJP.

“Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMK Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP,” demikian tertulis dalam PMK Nomor 39 Tahun 2026 dikutip Jumat (5/6/2026).

Melalui aturan baru tersebut, pemberian tukin tetap mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Selain itu, perhitungan juga memperhatikan status kepegawaian, pemotongan tukin, serta perubahan status pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Komponen kinerja penerimaan pajak

Salah satu perubahan utama terdapat pada komponen kinerja penerimaan pajak.

Dalam aturan terbaru, bobot capaian penerimaan pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak neto DJP dalam satu tahun anggaran naik menjadi 50 persen dari total parameter kinerja penerimaan pajak.

Sebelumnya, dalam PMK Nomor 211 Tahun 2017, bobot komponen tersebut ditetapkan sebesar 40 persen.

Sebaliknya, bobot kinerja pertumbuhan penerimaan pajak diturunkan menjadi 50 persen dari sebelumnya 60 persen.

Pemerintah juga melakukan perubahan pada komponen kinerja pendukung penerimaan pajak yang menjadi bagian dari capaian kinerja organisasi.

Dalam aturan sebelumnya, bobot perspektif customer sebesar 20 persen, perspektif internal process sebesar 40 persen, dan perspektif learning and growth sebesar 40 persen.

Melalui PMK terbaru, pengaturan tersebut disesuaikan dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, definisi capaian kinerja pegawai juga mengalami perubahan.

Kini, capaian kinerja pegawai ditetapkan berdasarkan pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, penilaian mengacu pada ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Meski demikian, ketentuan penghitungan hasil capaian kinerja pegawai tersebut tidak berlaku bagi Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat eselon I yang ditugaskan di lingkungan DJP.

“Penghitungan hasil capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,” demikian tertulis dalam Pasal 10 PMK Nomor 39 Tahun 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil," tegasnya.

Bimo juga mengaku, turut mengajak seluruh organisasi independen yang fokus mengawasi tata kelola pemerintahan untuk turut serta mengawasi kinerja dan layanan para pegawai pajak.

"Transparency International Indonesia, itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty International, teman-teman saya lama, karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi, jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami," papar Bimo.

Di sisi lain, ia menegaskan, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025 ia pun telah berkomitmen untuk membuka data pajak supaya menjadi bahan bagi masyarakat untuk bisa terus mengkritisi secara baik kinerja dan layanan para fiskus pajak.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tax center, ada ratusan tax center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi, mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja model ekonomi pajak, kami buka data itu," kata Bimo.

"Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik," tegasnya.