Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan mekanisme akses pendanaan berbasis kolaborasi strategis berkelanjutan guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, termasuk dengan mendoorong Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, pola kolaborasi industri kreatif kini perlu bertransformasi dari pendekatan pentahelix menjadi hexahelix dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai elemen kunci.

Keterlibatan sektor pembiayaan dinilai krusial untuk menjawab tantangan permodalan yang selama ini membatasi pengembangan usaha kreatif.

“Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana Intellectual Property (IP) bisa menjadi jaminan, meski hingga saat ini belum bisa jadi jaminan utama hanya sebatas pendukung saja,” ujar Riefky, dalam keterangannya dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/12/2025).

Untuk diketahui, Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual adalah kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, seperti penemuan, karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Di Indonesia, IP dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk perlindungan lainnya untuk mendorong inovasi.

Selain penguatan kolaborasi lintas sektor, Riefky juga menyoroti keterbatasan modal ventura dan tantangan komersialisasi kekayaan intelektual, terutama pada subsektor film.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Melihat situasi ini, pemerintah tengah menyiapkan kajian pemberian insentif bagi subsektor ekonomi kreatif prioritas, seperti film, gim, dan aplikasi digital.

Kajian tersebut ditargetkan rampung pada awal 2026 untuk mendorong masuknya lebih banyak investor ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Selain pemberian insentif investasi dalam bidang film, beberapa inisiatif solusi juga diusulkan seperti pembentukan dana bergulir atau Indonesia Creative Content Fund (ICCF).

Begitu pula pemanfaatan program pemerintah lain yang sudah ada melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu menjelaskan ICCF dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor konten kreatif.

Kebijakan ini muncul seiring tantangan industri konten kreatif yang sulit untuk membuka akses pasar dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

“Terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” sebutnya.

Direktur Pengembangan Produksi Film Negara (PFN) Narliswandi Iwan Piliang menilai, pembentukan modal ventura khusus industri kreatif menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar pelaku kreatif tidak memiliki agunan yang memenuhi ketentuan perbankan.

Oleh karena itu, dia senang dengan adanya inisiasi ICCF. “Kita akan backup akses dari luar sehingga bisa memiliki on balance sheet yang sesuai dengan dana of ledger perbankan Indonesia,” tambah Iwan.

Sementara itu, PFN juga terus mengembangkan program Indonesia Film Facilitation (IFF) sebagai bagian dari perannya dalam ekosistem film nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta mendorong daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mempersiapkan mekanisme pendanaan film melalui kolaborasi berkelanjutan guna memberikan perlindungan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) serta memperluas akses pasar sektor ekonomi kreatif (ekraf).

Ia menilai industri kreatif Indonesia telah berubah dari konsep kolaborasi pentahelix menjadi hexahelix. Perubahan tersebut menuntut keterlibatan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem industri kreatif.

“Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana intellectual property (IP) bisa menjadi jaminan. Meski hingga saat ini belum dapat menjadi jaminan utama dan masih sebatas pendukung,” ujar Teuku dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain urgensi kolaborasi hexahelix untuk memperkuat ekosistem industri kreatif, Teuku juga menyoroti minimnya modal ventura serta tantangan dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dua aspek tersebut dinilai krusial untuk mendukung ekosistem bisnis kreatif yang berkelanjutan, khususnya pada subsektor film.

“Semoga awal 2026 kami bisa mempersiapkan kajian-kajian terkait insentif bagi subsektor ekraf prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, sehingga membuka peluang investor yang lebih luas,” tuturnya.

Selain pemberian insentif investasi di bidang film, sejumlah inisiatif solusi juga diusulkan, antara lain pembentukan dana bergulir Indonesia Creative Content Fund (ICCF) serta pemanfaatan program pemerintah yang sudah ada, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Agustini Rahayu, menjelaskan usulan pembentukan ICCF merupakan upaya memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor ekonomi kreatif.

“Mengingat tantangan industri konten kreatif dalam membuka akses pasar serta perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang masih terbatas, terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” kata Agustini.

Setelah melakukan audiensi dengan Produksi Film Negara (PFN) pada Juli 2025 terkait fasilitasi akses distribusi dan promosi subsektor film, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong PFN untuk berperan sebagai Pusat Konten Negara.

PFN diharapkan dapat menjadi post data center guna mendukung pertumbuhan industri kreatif, mulai dari bisnis film, animasi, gim, konten media sosial, aplikasi, hingga sektor terkait lainnya.

Direktur Pengembangan Produksi Film Negara Narliswandi Iwan Piliang menjelaskan pihaknya sempat merencanakan pembentukan modal ventura (venture capital) riil bagi industri kreatif, sehingga proses produksi karya dapat semakin mengangkat kemampuan talenta Indonesia.

“Venture capital memang tidak bankable karena rata-rata pelaku kreatif tidak memiliki jaminan sesuai ketentuan perbankan. Karena tidak ada kolateral, venture capital akan melihat nilai gagasan dari IP yang dikembangkan,” jelasnya.

Sebagai fasilitator dalam ekosistem film nasional, PFN juga mengembangkan Indonesia Film Facilitation (IFF) dengan tujuan meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda, serta mengangkat sektor kreatif Indonesia ke tingkat global.

“Saya juga sangat senang karena hari ini mengenal istilah ICCF. Melalui skema ini, kita bisa membuka akses pendanaan dari luar sehingga memiliki on balance sheet yang sesuai dengan funds of ledger perbankan Indonesia,” ucap Iwan.