Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dinilai membuat prospek industri perbankan ke depan cenderung tertahan.

Kendati sektor perbankan domestik masih ditopang oleh aktivitas ekonomi yang relatif kuat, tekanan eksternal serta potensi perlambatan penyaluran kredit dinilai akan membuat ruang pertumbuhan bank menjadi lebih terbatas.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, menilai prospek sektor perbankan ke depan masih cenderung tertahan di tengah tekanan global yang meningkat. Meski belum dapat dikatakan atraktif, kondisi industri perbankan juga dinilai belum mengkhawatirkan karena masih ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang relatif kuat sehingga mampu menahan tekanan eksternal.

“Outlook sektor perbankan sebenarnya masih kita lihat sih relatif tertahan prospeknya,” kata Myrdal kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Namun, dia memperkirakan potensi net interest margin (NIM) perbankan berisiko menurun seiring meningkatnya tekanan global dan tingginya suku bunga.

Di tengah kondisi tersebut, Myrdal menilai perbankan perlu menjaga iklim suku bunga tetap kondusif serta lebih selektif mencari proyek atau sektor pembiayaan yang mampu memberikan imbal hasil bunga yang lebih tinggi.

Senada, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo memandang outlook sektor perbankan masih relatif resilien, tetapi lebih selektif dan menantang.

Dalam jangka pendek, tekanan terhadap biaya dana, margin, dan risiko moderasi pertumbuhan kredit berpotensi meningkat. Dia mengatakan, hal ini juga perlu dibaca bersama asumsi makro pemerintah dalam KEM-PPKF 2027 yang cenderung optimistis, terutama target pertumbuhan 5,8—6,5%, defisit fiskal 1,8—2,4% PDB, dan asumsi nilai tukar Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS.

“Kami menilai, realisasi pertumbuhan mendekati batas bawah kisaran lebih realistis apabila suku bunga tinggi bertahan lebih lama,” ujar Banjaran kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, kenaikan BI Rate memperkuat stabilitas, tetapi memiliki konsekuensi pada biaya kredit, biaya dana, dan beban bunga utang pemerintah.

Karena itu, dia menyoroti pentingnya bagi perbankan agar lebih proaktif menjaga bantalan likuiditas, memperkuat struktur pendanaan, dan menyalurkan pembiayaan secara prudent agar fungsi intermediasi serta profitabilitas tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat emisi surat utang korporasi mencapai Rp66,28 triliun hingga Maret 2026. Angka ini sejalan dengan proyeksi Pefindo terhadap tren penerbitan obligasi korporasi yang meningkat pada tahun ini.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan dari total mandat tersebut, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp32,98 triliun. Mengekor di belakangnya, penerbitan obligasi senilai Rp12,91 triliun dan PUB sukuk senilai Rp12,45 triliun.

Di satu sisi, tiga industri yang mendominasi rencana penerbitan surat utang datang dari sektor pembiayaan, perbankan, dan entitas terkait pemerintah. Rencana penerbitan surat utang dari ketiga industri ini mencerminkan 41,08% dari total mandat yang dicatatkan Pefindo per Maret 2026.

”Pefindo hingga akhir Maret kemarin, mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp66,28 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan mekanisme akses pendanaan berbasis kolaborasi strategis berkelanjutan guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, termasuk dengan mendoorong Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, pola kolaborasi industri kreatif kini perlu bertransformasi dari pendekatan pentahelix menjadi hexahelix dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai elemen kunci.

Keterlibatan sektor pembiayaan dinilai krusial untuk menjawab tantangan permodalan yang selama ini membatasi pengembangan usaha kreatif.

“Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana Intellectual Property (IP) bisa menjadi jaminan, meski hingga saat ini belum bisa jadi jaminan utama hanya sebatas pendukung saja,” ujar Riefky, dalam keterangannya dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/12/2025).

Untuk diketahui, Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual adalah kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, seperti penemuan, karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Di Indonesia, IP dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk perlindungan lainnya untuk mendorong inovasi.

Selain penguatan kolaborasi lintas sektor, Riefky juga menyoroti keterbatasan modal ventura dan tantangan komersialisasi kekayaan intelektual, terutama pada subsektor film.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Melihat situasi ini, pemerintah tengah menyiapkan kajian pemberian insentif bagi subsektor ekonomi kreatif prioritas, seperti film, gim, dan aplikasi digital.

Kajian tersebut ditargetkan rampung pada awal 2026 untuk mendorong masuknya lebih banyak investor ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Selain pemberian insentif investasi dalam bidang film, beberapa inisiatif solusi juga diusulkan seperti pembentukan dana bergulir atau Indonesia Creative Content Fund (ICCF).

Begitu pula pemanfaatan program pemerintah lain yang sudah ada melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu menjelaskan ICCF dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor konten kreatif.

Kebijakan ini muncul seiring tantangan industri konten kreatif yang sulit untuk membuka akses pasar dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

“Terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” sebutnya.

Direktur Pengembangan Produksi Film Negara (PFN) Narliswandi Iwan Piliang menilai, pembentukan modal ventura khusus industri kreatif menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar pelaku kreatif tidak memiliki agunan yang memenuhi ketentuan perbankan.

Oleh karena itu, dia senang dengan adanya inisiasi ICCF. “Kita akan backup akses dari luar sehingga bisa memiliki on balance sheet yang sesuai dengan dana of ledger perbankan Indonesia,” tambah Iwan.

Sementara itu, PFN juga terus mengembangkan program Indonesia Film Facilitation (IFF) sebagai bagian dari perannya dalam ekosistem film nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta mendorong daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meluasnya tren Buy NowPay Later (BNPL) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau para pelaku industri untuk memperhatikan aspek governance, manajemen risiko, keamanan data, serta kualitas proses penilaian kredit (credit scoring).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan BNPLberperan penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Khususnya di era ekonomi digital. Digitalisasi merupakan peluang besar untuk mendorong efisiensi, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, Senin (13/10/2025).

OJK, lanjut Agusman, mendorong agar transformasi digital di sektor pembiayaan tumbuh secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.

Diberitakan sebelumnya, pembelian dengan metode BNPL di perusahaan multifinance diperkirakan masih akan menyentuh pertumbuhan dua digit hingga akhir 2025 seiring masih lebarnya credit gap di Indonesia.

Artinya, masih ada kesenjangan antara kebutuhan kredit masyarakat dengan kemampuan lembaga keuangan formal untuk menyalurkannya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses keuangan formal karena sistem yang rumit dan proses yang lama. Oleh sebab itulah akhirnya tercipta pembiayaan melalui BNPL.

“Jadi, pasarnya masih cukup tinggi. Pertumbuhan masih akan dua digit melihat permintaan dan pasarnya yang masih sangat luas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

Sebagai informasi, berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Agustus 2025 meningkat sebesar 79,91% secara (year on year/YoY) menjadi Rp9,97 triliun dengan NPF gross sebesar 2,92%.