JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada Rabu (7/1/2026) memutuskan penambahan satu orang anggota komisaris.

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Didyk Choiroel sebagai komisaris BTN.

Selain menyetujui penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyepakati perubahan anggaran dasar perseroan serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Ilustrasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Persetujuan dalam RUPSLB tersebut menjadi bagian dari langkah perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan.

Langkah ini ditempuh di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang, seiring dengan agenda transformasi bisnis dan upaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 16 Tahun 2025. BTN juga menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Sebagai BUMN, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang BUMN.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, di tengah proses pemulihan ekonomi dan tantangan dinamika makro, perseroan mampu mencatatkan kinerja yang solid hingga akhir 2025.

Total aset BTN tercatat tumbuh 8,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sekitar Rp 510 triliun.

“Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta dana pihak ketiga (DPK) yang tetap positif dan sehat. Rasio keuangan BTN juga terjaga dan berada di atas ketentuan minimal regulator,” kata Nixon dalam siaran pers, Rabu.

Menurut Nixon, penyesuaian susunan pengurus merupakan bentuk komitmen perusahaan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

Penyesuaian ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” ujar Nixon.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTN

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN yang baru.

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris: Fahri Hamzah
• Komisaris: Didyk Choiroel
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Commercial Banking: Hermita
• Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa BTN semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional,” tutur Nixon.

Dia mengungkapkan, manajemen BTN menyambut bergabungnya Didyk Choiroel dalam formasi kepengurusan baru sebagai komisaris.

Perseroan menilai komposisi pengurus yang ditetapkan akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis jangka panjang BTN, termasuk dalam mendukung Program 3 Juta Rumah serta memperkuat daya saing di tengah perubahan industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengangkat Didyk Choiroel duduk di kursi komisaris perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

Adapun, Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu sudah diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, setelah RUPSLB hari ini, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025). Hasil RUPSLB itu mencakup penambahan dan pengangkatan komisaris.

Dalam rapat tersebut para pemegang saham BBTN sepakat mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Profil Didyk Choiroel

Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 7 Januari 2026.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran direksi maupun dewan komisaris. RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Manajemen BTN menyampaikan bahwa agenda perubahan pengurus diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yakni Badan Pengelola BUMN, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 16 Desember 2025. Usulan tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB mendatang.

"Selanjutnya sesuai ketentuan di atas, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna," tulis pengumuman tersebut, dikutip Sabtu (3/1/2025).

Selain pergantian pengurus, RUPSLB BTN juga akan membahas perubahan anggaran dasar perseroan guna menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025. Penyesuaian ini dinilai perlu dilakukan agar tata kelola dan ketentuan internal BTN selaras dengan regulasi terbaru di sektor BUMN .

Agenda lainnya adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan korporasi .

RUPSLB BTN akan diselenggarakan secara fisik di Menara BTN, Jakarta, serta dapat diikuti secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025 .

BTN sebelumnya menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026.

Penundaan RUPSLB ini terjadi karena perseroan menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.