Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BBTN) atau BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu, menyetujui pengangkatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menjadi komisaris perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan penyesuaian susunan pengurus merupakan komitmen agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” ujar Nixon.

Dengan demikian, susunan komisaris BTN menjadi sebagai berikut:

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris: Fahri Hamzah
• Komisaris: Didyk Choiroel
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Adapun, susunan direksi BTN sebagai berikut :

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Commercial Banking: Hermita
• Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo

Perubahan susunan pengurus perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa BTN semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional,” kata Nixon.

Nixon mengatakan BTN optimistis komposisi pengurus yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis jangka panjang perseroan, terutama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan yang terus berubah.

Di tengah proses pemulihan ekonomi dan tantangan dinamika makro, Ia mengungkapkan perseroan mampu mencatatkan kinerja yang solid hingga akhir 2025, yang mana total aset tercatat tumbuh 8,6 persen secara year-on-year (yoy) menjadi sekitar Rp510 triliun.

“Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta dana pihak ketiga (DPK) yang tetap positif dan sehat. Rasio keuangan BTN juga terjaga dan berada di atas ketentuan minimal regulator,” kata Nixon.

Selain penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, dan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Persetujuan RUPSLB ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung proses transformasi dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025. Selain itu, BTN menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) UU BUMN.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengangkat Didyk Choiroel duduk di kursi komisaris perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

Adapun, Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu sudah diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, setelah RUPSLB hari ini, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menambah jajaran komisaris dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu (7/1/2026).

“Rapat menyetujui penambahan Komisaris Perseroan, yaitu Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” demikian dibacakan dalam RUPSLB BTN di Menara BTN, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Adapun Didyk Choiroel diketahui berusia 54 tahun. Ia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Mataram serta Magister Manajemen dari Universitas Jakarta. Dari sisi pengalaman, Didyk saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak 2025.

Sebelumnya, Didyk pernah menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Keuangan pada periode 2024–2025 serta menjadi Dewan Pengawas dan Manajemen ASD pada 2019–2024. RUPSLB menyetujui penambahan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Didyk Choiroel.

Penunjukan komisaris baru ini tidak mengubah susunan direksi maupun komisaris yang telah ada, melainkan menambah satu anggota komisaris perseroan. Pengangkatan tersebut baru efektif setelah memperoleh persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test/FnP) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, dalam dokumen pemanggilan rapat dijelaskan bahwa BUMN perlu segera menyesuaikan Anggaran Dasar agar selaras dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang BUMN. Selain perubahan Anggaran Dasar, RUPSLB juga memuat agenda perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anggota direksi dan/atau dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS dengan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025). Hasil RUPSLB itu mencakup penambahan dan pengangkatan komisaris.

Dalam rapat tersebut para pemegang saham BBTN sepakat mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Profil Didyk Choiroel

Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah meresmikan alih fungsi itu pada Rabu (29/10) kemarin dengan proses serah terima kunci rumah susun ke para abdi negara tersebut.

"Wisma Atlet memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan bermakna. Dibangun pada tahun 2016 untuk mendukung Asian Games 2018, kemudian dimanfaatkan kembali sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 pada masa pandemi dan menjadi saksi perjuangan bangsa menghadapi situasi sulit. Setelah pandemi berakhir, pemerintah melakukan revitalisasi secara menyeluruh agar fasilitas ini dapat terus hidup dan bermanfaat. Kini, Wisma Atlet kembali berfungsi sebagai rusun bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan resminya Rabu kemarin.

Selain untuk abdi negara, pemerintah juga tengah menyiapkan Wisma Atlet untuk hunian layak bagi masyarakat pada awal tahun 2026 mendatang.

Saat ini, blok yang akan digunakan untuk masyarakat tersebut sedang dalam proses revitalisasi.

"Blok D-10 ditargetkan siap digunakan pada Januari 2026. Nantinya, blok tersebut akan difungsikan tidak hanya untuk hunian ASN dan TNI/Polri, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan Barang Milik Negara lain seperti hotel dan serviced apartment, serta kemungkinan fasilitas rumah sakit apabila telah dikonfirmasi oleh PPK Kemayoran. Wisma Atlet ini nantinya juga diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat menikmati manfaat dari infrastruktur publik yang telah dibangun dengan dana negara. Semua ini sejalan dengan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah," tutur Juri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa ikut menempati Wisma Atlet.

Pemerintah akan dialokasikan 650 unit hunian Wisma Atlet untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan hunian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi semua, terutama di kawasan strategis perkotaan," tambah Didyk.