Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025). Hasil RUPSLB itu mencakup penambahan dan pengangkatan komisaris.

Dalam rapat tersebut para pemegang saham BBTN sepakat mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Profil Didyk Choiroel

Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih memantau apakah kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty atau tidak.

Pernyataan itu dia sampaikan usai penyidik Kejagung memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016—2020.

Purbaya mengaku akan mengikuti perkembangan hukum yang berjalan. Dia ingin tahu apakah ada penyelewengan dalam kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016.

"Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai seharusnya tidak sewajarnya tax amnesty berujung ke kasus pidana. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan hanya perlu membayar denda.

"Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu saja yang dikejar," jelas Purbaya.

Suryo Utomo Diperiksa

Pemeriksaan Kasus Pajak di Kejagung
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU terkait kasus pembayaran pajak periode 2016-2020. Kejagung tidak menjelaskan kasus itu terkait tax amnesty.

SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025). Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (moge), dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Dirjen Pajak yang juga anak buah Sri Mulyani kini tersangkut dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020..

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna buka suara dan telah memeriksa saksi berinisial Suryo Utomo (SU). Selain itu, Kejagung juga mencekal eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD).

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Pencekalan 5 Orang, Termasuk Bos Djarum

Setelah kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2022 muncul, maka Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Penggeledahan di Delapan Titik

Setelah melakukan pencekalan, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya," ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

"Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen," pungkasnya.

Kejagung Sita Moge dan Mobil

Kejaksaan Agung (Kejagung) sita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kendaraan bermotor itu disita dari penggeledahan pada Minggu (25/11/2025).

"Ya, sementara itu aja [Toyota Alphard dan 2 Moge disita]," ujar Anang di Kejagung, Selasa (25/11/2025).

Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan di delapan tempat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Anang tidak menjelaskan secara spesifik itu berkaitan dengan siapa. Dia hanya mengemukakan bahwa penggeledahan dilakukan di kantor pajak dan rumah pribadi.

Tax Amnesty dan Respon Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016—2020.

Purbaya mengaku akan memantau perkembangan hukum yang berjalan. Dia ingin tahu apakah ada penyelewengan dalam kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016.

"Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai seharusnya tidak sewajarnya tax amnesty berujung ke kasus pidana. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan hanya perlu membayar denda.

"Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu saja yang dikejar," jelas Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pemeriksaan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses pembayaran pajak periode 2016–2020.

Purbaya menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri penyelidikan yang sedang berjalan.

"Kita biarkan proses hukum berjalan ya," kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Ia menyampaikan, penyidikan Kejagung perlu mengusut kemungkinan penyalahgunaan yang terjadi pada masa pelaksanaan tax amnesty yang sedang diselidiki.

Menurut Purbaya, meskipun program pengampunan pajak menghapus sanksi masa lalu, tetap ada ruang untuk penegakan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaporan aset.

“Kita lihat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty keluar,” ujarnya.

Purbaya mengakui belum mengetahui detail besaran dugaan korupsi tersebut. Namun, ia menilai dugaan penyimpangan tersebut mestinya tidak terlalu besar jika benar terjadi.

"Pada dasarnya begini, tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana, enggak tahu, perkiraan saya enggak sebesar itu," tutur Purbaya.

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah adalah memastikan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kompas.com/Wahyunanda Kusuma P Suryo Utomo diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pajak.

Masih pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan keterangan.

Kejagung menduga adanya kolusi antara oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah wajib pajak. Praktik ilegal tersebut dilakukan dengan cara menurunkan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan atau individu. Sebagai imbalannya, wajib pajak diduga memberikan sejumlah uang kepada pegawai pajak yang terlibat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pemeriksaan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses pembayaran pajak periode 2016–2020.

Purbaya menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri penyelidikan yang sedang berjalan.

"Kita biarkan proses hukum berjalan ya," kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Ia menyampaikan, penyidikan Kejagung perlu mengusut kemungkinan penyalahgunaan yang terjadi pada masa pelaksanaan tax amnesty yang sedang diselidiki.

Menurut Purbaya, meskipun program pengampunan pajak menghapus sanksi masa lalu, tetap ada ruang untuk penegakan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaporan aset.

“Kita lihat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty keluar,” ujarnya.

Purbaya mengakui belum mengetahui detail besaran dugaan korupsi tersebut. Namun, ia menilai dugaan penyimpangan tersebut mestinya tidak terlalu besar jika benar terjadi.

"Pada dasarnya begini, tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana, enggak tahu, perkiraan saya enggak sebesar itu," tutur Purbaya.

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah adalah memastikan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kompas.com/Wahyunanda Kusuma P Suryo Utomo diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pajak.

Masih pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan keterangan.

Kejagung menduga adanya kolusi antara oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah wajib pajak. Praktik ilegal tersebut dilakukan dengan cara menurunkan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan atau individu. Sebagai imbalannya, wajib pajak diduga memberikan sejumlah uang kepada pegawai pajak yang terlibat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi tanggapan setelah Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses pembayaran pajak periode 2016–2020.

Purbaya menyebut proses hukum oleh Kejagung berjalan sesuai mekanisme.

"Kita biarkan proses hukum berjalan ya," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Purbaya menilai penelusuran diperlukan untuk melihat kemungkinan penyalahgunaan selama pelaksanaan tax amnesty yang tengah diselidiki.

Ia menjelaskan program pengampunan pajak memang menghapus sanksi masa lalu, tapi tetap memberi ruang bagi penegakan bila muncul ketidaksesuaian pelaporan aset.

“Kita lihat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty keluar,” ujar Purbaya.

Purbaya juga mengaku belum mengetahui besaran dugaan kerugian dalam kasus tersebut. Purbaya menyebut ada opsi penanganan lain bila tax amnesty saat itu tidak sesuai aturan.

"Pada dasarnya begini, tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana, gak tahu, perkiraan saya enggak sebesar itu," ungkapnya.

Purbaya menjelaskan fokus saat ini ialah memastikan ketidaksesuaian ditangani sesuai aturan yang berlaku.

Suryo Utomo, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Pajak, dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Selasa (25/11/2025).

Hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, untuk melengkapi rangkaian pemeriksaan.

Kejagung saat ini mendalami dugaan korupsi pajak pada rentang 2016–2020.

Dugaan awal menunjukkan adanya kerja sama ilegal antara oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah wajib pajak.

Modus dijalankan dengan menurunkan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan atau wajib pajak tertentu. Sebagai kompensasi, wajib pajak diduga memberikan uang kepada pegawai pajak yang terlibat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pemeriksaan eks Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ia menekankan pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan. Ia juga menyinggung pelaksanaan amnesti pajak (tax amnesty).

"Kita lihat, kita biarkan proses hukum berjalan. Kita lihat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty (amnesti pajak) keluar," jelas Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Terlepas dari pemeriksaan anak buahnya oleh Kejagung, Purbaya menyinggung soal klausul khusus dalam pelaksanaan tax amnesty. Pengampunan pajak itu disebut-sebut sebagai masalah utama yang sedang diusut Kejaksaan Agung saat ini.

Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya memang tidak tahu sebesar apa dugaan kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, Purbaya menawarkan solusi lain jika memang tax amnesty kala itu tak sesuai aturan.

"Pada dasarnya begini, tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana, gak tahu, perkiraan saya enggak sebesar itu," ungkap sang menteri.

"Tapi memang kalau ada pelanggaran ya harusnya ada klausul, misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil dibanding yang seharusnya, saya pikir itu saja yang dikejar," imbuhnya.

Suryo Utomo diperiksa pada Selasa (25/11) terkait posisinya dulu sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Ini menyangkut dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020 yang menyeret eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, orang nomor satu DJP kala itu.

Selain Suryo, penyidik mengambil keterangan dari Kepala KPP Madya Dua Semarang Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP).

"Saksi yang diperiksa SU selaku mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016—2020.

Purbaya mengaku akan memantau perkembangan hukum yang berjalan. Dia ingin tahu apakah ada penyelewengan dalam kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016.

"Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai seharusnya tidak sewajarnya tax amnesty berujung ke kasus pidana. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan hanya perlu membayar denda.

"Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu saja yang dikejar," jelas Purbaya.

Pemeriksaan Kasus Pajak di Kejagung

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU terkait kasus pembayaran pajak periode 2016-2020. Kejagung tidak menjelaskan kasus itu terkait tax amnesty.

SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025). Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (moge), dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Suryo diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pasalnya, Suryo sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Kepatuhan Pajak pada 2015 dan Dirjen Pajak di Kemenkeu RI periode 2019-2025.

"Kapasitas pengetahuannya yang bersangkutan terkait dengan jabatan apa yang diketahui saat itu atau apa yang dilakukan," ujar Anang di Kejagung, Rabu (26/11/2025).

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang.

Anang mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil dan memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo (SU), terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses pembayaran pajak untuk periode 2016–2020.

Suryo Utomo, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Selasa (25/11/2025).

Di hari yang sama Suryo Utomo diperiksa Kejagung, penyidik turut memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP), guna melengkapi rangkaian pemeriksaan dalam perkara tersebut.

Kejagung saat ini memang tengah mendalami dugaan praktik dugaan korupsi pajak pada rentang 2016–2020. Dugaan sementara menunjukkan adanya kerja sama ilegal antara oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah wajib pajak.

Kolusi dalam korupsi dugaan pajak tersebut dilakukan untuk menurunkan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan atau wajib pajak tertentu. Sebagai kompensasi, pihak wajib pajak diduga memberikan sejumlah uang kepada pegawai pajak yang terlibat.

Profil Suryo Utomo

Suryo Utomo merupakan pejabat lama di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia memulai perjalanan kariernya sebagai aparatur sipil negara pada 1993.

Saat itu, selepas lulus kuliah dari Universitas Diponegoro (Undip), ia diterima sebagai pegawai pajak dan ditempatkan sebagai pelaksana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Setelah menjadi PNS pajak, ia melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat (1998), dan program Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perjalanan kariernya terus menanjak. Pada 1998, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi PPN Industri, lalu pada 2002 menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan. Di tahun yang sama, Suryo mendapatkan promosi sebagai Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri.

Empat tahun kemudian, ia memimpin Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Pada 2008, ia kembali mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Kariernya terus berlanjut. Pada 28 Maret 2009, Suryo ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

Setahun setelahnya, ia dipercaya memegang jabatan Direktur Peraturan Perpajakan I. Kemudian, mulai 31 Maret 2015, ia menduduki posisi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

(Tim penulis: Meutia Fauzia, Yoga Sukmana)

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com berjudul: "Ini Profil Dirjen Pajak Suryo Utomo"

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan anak buah Menkeu Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU.

SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.