JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis Serial Rembug Warga NU

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.

1. Menyusun Sistem Tata Kelola NU Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja.

NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.

2. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU).

NU perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

3. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital Organisasi.

Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi meningkatnya kepercayaan publik.

4. Menjadikan Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola NU.

Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah) sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

5. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah.

Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU sehingga pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. Mengoptimalkan Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin.

NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.

7. Mewujudkan Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik.

NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah, disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.

8. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.

9. Menjaga Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga.

Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.

JAKARTA - Haji Abdul Ghoni kembali dipercaya memimpin Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2026-2031. Kepercayaan tersebut menjadi amanah yang akan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan masyarakat Betawi.

Ghoni menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin Forkabi lima tahun ke depan. "Kami akan mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai Ketua DPP Forkabi periode 2026-2031 dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh keluarga besar Forkabi yang terus berkomitmen menjaga persatuan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Forkabi akan menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota maupun bangsa. "Kita sepakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan dan ikut memastikan Jakarta yang aman dan nyaman. Untuk itu, kita harus terus bersatu padu," ucapnya.

Dia mengimbau masyarakat Betawi, khususnya Forkabi tidak mudah terpecah belah karena kepentingan pragmatis oknum tertentu.

Selain memperkuat peran organisasi, Ghoni juga berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan masyarakat Betawi serta melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi identitas khas Betawi.

"Kami akan terus berupaya memajukan kaum Betawi dan melestarikan budaya Betawi agar tetap hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi muda. Budaya adalah warisan yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Ketua Organizing Committee Musyawarah Besar (Mubes) VI Forkabi Gunawan Setiady menambahkan pelaksanaan Mubes pada 6 Juni 2026 berlangsung dengan lancar dan sepakat memilih Haji Ghoni untuk kembali menahkodai DPP Forkabi.

Wakil Ketua Umum DPP Forkabi ini menuturkan sebagai bukti kita ada Forkabi yang diakui legalitasnya adalah tentu kehadiran pejabat pemerintah dalam pelaksanaan Mubes, mulai dari Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto; Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo; hingga unsur Legislatif.

"Pelaksanaan Mubes juga dihadiri langsung Ketua Dewan Adat Wali Amanah Majelis Kaum Betawi (MKB) Datuk Mualim Fauzi Bowo atau akarab disapa Bang Foke dan Ketua Wali Amanah MKB Marullah Matali," ucapnya.

Amsar A Dulmanan

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA

NAHDLATUL ULAMA (NU) merupakan salah satu kekuatan sosial-keagamaan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Keberadaannya tidak hanya merepresentasikan Islam tradisional Nusantara, tetapi juga mencerminkan proses panjang dialektika antara agama, kebangsaan, demokrasi, dan realitas masyarakat yang majemuk.

Dalam perjalanan sejarahnya, NU berkembang melampaui identitas sebagai organisasi keagamaan semata dan tampil sebagai salah satu pilar utama masyarakat sipil Indonesia yang berperan penting menjaga keseimbangan hubungan antara negara, agama, dan warga negara.

Teori politik modern menyebut masyarakat sipil (civil society) dipahami sebagai ruang sosial yang berada di luar negara namun memiliki kemampuan memengaruhi kehidupan publik melalui partisipasi warga, solidaritas sosial, serta kontrol moral terhadap kekuasaan. Larry Diamond (1999) menjelaskan bahwa civil society merupakan jaringan organisasi sosial yang independen dari negara dan berfungsi memperkuat demokrasi melalui partisipasi publik serta pembatasan kekuasaan politik.

Dalam konteks Indonesia, NU menjadi salah satu contoh paling penting tentang bagaimana organisasi keagamaan dapat berkembang menjadi kekuatan masyarakat sipil yang demokratis, inklusif, dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keunikan NU terletak pada kemampuannya memadukan otoritas keagamaan, tradisi lokal, dan partisipasi sosial dalam satu kerangka yang memungkinkan agama berfungsi tidak hanya sebagai sumber spiritualitas, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menggerakkan kehidupan publik. Dari basis sosial inilah NU berkembang menjadi aktor penting dalam proses demokratisasi, penguatan kebangsaan, dan pemeliharaan kohesi sosial di Indonesia.

Sejak berdiri pada tahun 1926, NU lahir sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang pada masa kolonial. Para ulama pesantren melihat bahwa modernisasi kolonial, arus pembaruan Islam dari Timur Tengah, serta penetrasi budaya Barat menghadirkan tantangan baru bagi keberlangsungan tradisi Islam Nusantara.

Karena itu, NU dibentuk untuk mempertahankan otoritas keilmuan pesantren sekaligus menjaga kesinambungan hubungan antara Islam dan budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Karakter khas NU tampak dalam kemampuannya mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal.

Tradisi seperti tahlilan, maulidan, slametan, dan ziarah kubur diterima sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan masyarakat. Pendekatan kultural ini menjadikan NU memiliki watak yang lentur, akomodatif, dan relatif terbuka terhadap pluralitas sosial.

Alih-alih membangun identitas Islam melalui penolakan terhadap budaya lokal, NU mengembangkan pendekatan dialogis yang memungkinkan agama dan kebudayaan saling memperkaya. Di sinilah letak kekuatan historis NU sebagai gerakan Islam yang berakar kuat pada realitas sosial Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi politik, pesantren menjadi fondasi utama terbentuknya karakter masyarakat sipil NU. Pesantren bukan hanya institusi pendidikan agama, melainkan juga ruang reproduksi nilai, etika sosial, dan kepemimpinan masyarakat.

Melalui jaringan pesantren yang tersebar luas, NU membangun modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi warga. Modal sosial inilah yang kemudian menjadi basis kekuatan NU dalam berbagai proses sosial dan politik di Indonesia.

Perjalanan sejarah NU memperlihatkan hubungan yang dinamis dengan negara dan kekuasaan politik. Pada masa perjuangan kemerdekaan, NU memainkan peran penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari pada Oktober 1945 menjadi salah satu momentum penting yang memperlihatkan bahwa nasionalisme dan Islam tidak dipandang sebagai dua hal yang bertentangan.

Bagi NU, mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sejak awal NU menerima negara-bangsa sebagai bentuk konsensus politik yang sah dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Pada era demokrasi parlementer, NU terlibat secara langsung dalam politik praktis dan bahkan menjadi salah satu kekuatan politik utama nasional. Namun pengalaman tersebut juga memperlihatkan berbagai dilema yang muncul ketika organisasi keagamaan berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU memilih beradaptasi dengan pemerintahan Soekarno sebagai strategi politik untuk mempertahankan posisi umat Islam di tengah menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana dicatat Greg Fealy, pilihan tersebut mencerminkan tradisi politik NU yang realistis dan pragmatis dalam membaca perubahan sosial-politik.

Relasi NU dengan negara mengalami perubahan signifikan pada masa Orde Baru. Kebijakan depolitisasi yang dijalankan rezim Soeharto membatasi ruang gerak politik Islam melalui penyederhanaan partai politik dan pengawasan ketat terhadap organisasi kemasyarakatan. Dalam situasi tersebut, NU menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan independensinya.

Momentum penting terjadi dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 ketika organisasi ini memutuskan untuk kembali kepada Khittah 1926. Keputusan tersebut menandai transformasi besar NU dari orientasi politik praktis menuju penguatan fungsi sosial-keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kembalinya NU ke khittah bukan berarti menjauh dari persoalan politik. Melainkan menegaskan posisi organisasi sebagai kekuatan moral yang independen dari negara maupun partai politik.

Transformasi tersebut mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, NU berkembang menjadi ruang intelektual yang aktif memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Gus Dur menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang membela kelompok lemah, melindungi kebebasan warga negara, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Agama, menurutnya, tidak boleh direduksi menjadi instrumen perebutan kekuasaan politik.

Pemikiran Gus Dur membawa NU memasuki fase baru sebagai kekuatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses demokratisasi. Pada masa Orde Baru, banyak intelektual dan aktivis NU terlibat dalam gerakan pro-demokrasi serta advokasi hak asasi manusia. Fenomena ini oleh Robert W. Hefner disebut sebagai “Civil Islam”, yakni bentuk keberagamaan Islam yang mendukung demokrasi, pluralisme, dan kehidupan sipil modern.

Pasca-Reformasi 1998, peran NU dalam demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata. Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam kehidupan politik. Dalam konteks tersebut, NU tampil sebagai salah satu kekuatan sosial yang relatif konsisten mendukung demokrasi konstitusional, pemilu yang bebas, kebebasan sipil, dan pluralisme politik.

Bagi NU, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam karena prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan partisipasi memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam melalui konsep syura. Kontribusi NU terhadap demokrasi tidak hanya berlangsung pada level negara, tetapi juga pada kehidupan sosial di tingkat akar rumput.

Tradisi bahtsul masail, musyawarah pesantren, dan pengambilan keputusan secara kolektif merupakan bentuk praktik demokrasi deliberatif yang telah lama berkembang dalam kultur organisasi. Melalui mekanisme tersebut, warga dilatih untuk berdialog, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan sosial-keagamaan.

Demokrasi dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai budaya sosial.

Komitmen NU terhadap demokrasi memiliki hubungan erat dengan sikapnya terhadap kebhinekaan Indonesia.

Sebagai organisasi yang tumbuh dalam masyarakat plural, NU menyadari bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman agama, etnis, bahasa, dan budaya. Karena itu, NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan menolak gagasan pendirian negara Islam.

Bagi NU, Pancasila merupakan titik temu yang memungkinkan seluruh warga negara hidup bersama secara damai tanpa harus menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Dalam pandangan NU, keberagaman merupakan “sunnatullah”, yakni kenyataan sosial yang dikehendaki Tuhan.

Karena itu, pluralitas tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai fondasi kehidupan bersama. Pandangan ini menjadi dasar berkembangnya konsep Islam Nusantara yang menekankan corak Islam yang moderat, toleran, ramah budaya, dan menghargai tradisi lokal.

Islam Nusantara sesungguhnya bukan sekadar identitas kultural, melainkan paradigma keberagamaan yang menempatkan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar kehidupan publik. Dalam kerangka masyarakat sipil, paradigma ini memiliki arti penting karena memungkinkan identitas keagamaan berfungsi sebagai sumber solidaritas sosial, bukan sebagai alat eksklusi terhadap kelompok lain.

Di tengah meningkatnya politik identitas dan menguatnya berbagai bentuk radikalisme keagamaan, posisi NU menjadi semakin strategis dalam menjaga integrasi nasional. Melalui jaringan pesantren, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta berbagai aktivitas sosialnya, NU berupaya membangun moderasi beragama dan toleransi sosial di tengah masyarakat.

Peran ini menjadi semakin penting ketika media sosial dan globalisasi mempercepat penyebaran berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengancam kohesi sosial Indonesia. Meski demikian, tantangan yang dihadapi NU tidaklah kecil. Sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar.

NU menghadapi persoalan berupa fragmentasi elite, pragmatisme politik, serta kesenjangan antara wacana elite dan realitas akar rumput. Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa meskipun elite NU secara konsisten mempromosikan pluralisme dan toleransi, sebagian basis sosialnya masih memperlihatkan kecenderungan konservatif terhadap kelompok minoritas tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi dan pluralisme dalam tubuh NU merupakan proses yang terus berkembang dan belum sepenuhnya selesai.

Selain itu, kedekatan sebagian elite NU dengan pusat kekuasaan juga memunculkan kritik mengenai potensi melemahnya fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap negara. Dalam teori civil society, independensi merupakan syarat penting agar organisasi masyarakat mampu menjalankan fungsi pengawasan dan kritik terhadap kekuasaan.

Karena itu, salah satu tantangan terbesar NU pada masa kini adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan politik dan independensi moral sebagai kekuatan masyarakat sipil. Namun demikian, pengalaman historis NU memperlihatkan bahwa agama, demokrasi, dan kebangsaan tidak harus berada dalam hubungan yang saling bertentangan.

Sebaliknya, ketiganya dapat membentuk sintesis sosial yang produktif ketika agama ditempatkan sebagai sumber etika publik yang mendorong keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, Nahdlatul Ulama merupakan contoh penting mengenai bagaimana tradisi pesantren dapat berkembang menjadi fondasi masyarakat sipil yang kuat.

Melalui jaringan ulama, pesantren, budaya musyawarah, serta keterlibatannya dalam berbagai proses sosial-politik, NU telah menjelma menjadi salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Di tengah menguatnya populisme, politik identitas, dan polarisasi sosial pada tingkat global, peran NU sebagai penjaga moderasi, demokrasi, dan kebhinekaan menjadi semakin relevan.

Dengan segala dinamika dan tantangannya, NU terus memperlihatkan bahwa Islam dapat hadir sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya memperkuat kehidupan keagamaan, tetapi juga menopang demokrasi, keadilan sosial, dan keutuhan bangsa Indonesia.

SULSEL - Perubahan performa dan kinerja jam’iyyah terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi harapan seluruh warga Nahdliyin. Dengan begitu bisa mengantarkan NU lebih manfaat di setiap daerah di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam silaturahmi Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib arau Gus Salam dengan jam’iyyah NU di Sulawesi Selatan. Termasuk dengan para dato’, tomakaka, dan gurutta yang menggerakkan Nahdlatul Ulama di wilayah agraris dan maritim komunitas suku Bugis.

Silaturahmi KH Abdussalam Shohib bersama PWNU dan PCNU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel UIN Alauddin, Makasar ini mengangkat tema “Menjaga Langit Pesantren, Menata Organisasi Serta Menggerakkan Inovasi Demi Melayani Umat Dengan Arif dan Hikmat”.

Ketua PWNU Sulsel KH Hamzah Harun Al-Rasyid meminta agar proses menuju Muktamar ke-35 NU dijalankan dengan keterbukaan dan menjaga persaudaraan. "Kepada para kandidat calon ketua umum beserta para pendukungnya agar fokus pada agenda kebaikan yang diperjuangkan dan tidak perlu saling menjelekkan atau merendahkan," ucapnya, Sabtu (6/6/2026).

Sedangkan, Rais Syuriyah PWNU Sulsel KH. Baharuddin berpesan kepada para kandidat calon Ketua Umum PBNU agar menata niat yang lurus, istiqomah dan ikhlas dalam berkhidmah. "Saya berharap para kandidat memiliki landasan ilmu yang mendalam serta memberi teladan nyata dan etika yang luhur," tegasnya.

Kiai Baharuddin juga mengingatkan pengurus tentang dinamika NU jelang Muktamar. Hal itu dikarenakan banyaknya kandidat yang maju sebagai ketua umum. Namun, ia berharap semua berjalan dan berakhir sejuk.

“Yang terpenting bagi kandidat ketua umum PBNU, ia muallim, berpengetahuan luas, zuhud; tidak ambisi duniawi, dan muharriq; muda, mau bergerak dan menjadi penggerak, serta ikhlas; berniat baik dan suci untuk khidmat. Dan, kriteria-kriteria itu juga dimiliki oleh Gus Salam,” tegasnya.

Lihat video: Satu Abad NU, PBNU Gelar Puncak Harlah di Istora Senayan



Sementara, Gus Salam sekaligus calon Ketum PBNU menyampaikan rasa hormat dan ta’dhimnya kepada Rais Syuriyah KH. Baharuddin dan Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan KH Hamzah Harun Al-Rasyid. Keduanya berkenan untuk bertemu dan memfasilitasi silaturahmi dengan PCNU se-Sulawesi Selatan.

“Saya datang untuk silaturahmi karena para kiai sepuh di Jawa meminta agar saya sering silaturahmi ke semua elemen NU, terutama para sesepuh NU di daerah-daerah. Saya sowan ke Rais dan Ketua PWNU Sulsel. Beliau berdua ulama panutan di tanah Bugis, sekaligus akademisi hebat yang menjadi referensi generasi muda NU,” katanya.

Gus Salam juga menyampaikan pujiannya kepada pengurus dan penggerak NU Sulawesi Selatan. “Semangat keagamaan mewarisi dan bersanad pada pendahulu kesultanan-kesultanan Bugis. Berkarakter dengan etos tinggi untuk menjaga harmoni sosial. Apalagi, pimpinan dan pengurus NU Sulsel, dominan akademisi dengan keahlian dan spesifikasi yang bisa membawa jam’iyyah pada manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” tambahnya.

Gus Salam menyebut potensi agraris dan maritim Sulawesi Selatan perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren atau jam’iyyah di tingkat MWC dan Ranting. Jaringan 24 PCNU se-Sulsel menjadi modal mengkonsolidasi keberdayaan umat, dan PBNU berperan sebagai konduktor yang mengorkestrasi berbagai inisiatif dan gerakan khidmah.

“PBNU bisa berperan untuk membuka jejaring ekonomi nasional, memfasilitasi lembaga keuangan syariah berbasis nahdliyyin dan off-taker; pengatur sirkulasi produksi ke jaringan pasar,” kata Gus Salam.

Beberapa PCNU yang hadir dalam forum silaturahmi menyatakan apresiasinya terhadap Gus Salam bersama masyayikh pesantren Ploso Kediri yang telah datang dari Jawa ke tanah Bugis. Terutama niatan ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU dengan mengedepankan rekonsiliasi nasional, membangun kebersamaan dan soliditas pengurus hingga tingkat MWC.

“Saya mengapresiasi silaturrohim Gus Salam yang tidak hanya di Jawa, juga luar Jawa. Dan, tentunya akan bermanfaat tidak hanya bagi pengurus, juga warga NU. Terutama untuk mengembalikan marwah NU,” kata H. Ahmad Jaelani dari Jeneponto.

“Saya turut apresiasi upaya Gus Salam untuk mensolidkan khidmah pengurus PCNU hingga MWC. Dan, saya berharap daerah-daerah yang memiliki lahan, bisa dibantu untuk pendirian dan pembangunan pesantren NU,” ungkap KH. Musram Mustafa dari Sinjai.

Silaturahmi Gus Salam bersama PWNU-PCNU se-Sulsel berjalan gayeng. Peserta forum antusias mengikuti awal hingga akhir. Bahkan usai forum, masing-masing peserta meminta photo bersama Gus Salam. Peristiwa dinamis seperti itu memicu tanggapan Rais PCNU Soppeng.

“Untuk pertama kalinya, ada kandidat calon Ketua Umum PBNU yang semua peserta antusias sampai akhir dan satu persatu minta photo bareng dengan Gus Salam,” ungkapnya kepada tim pendamping Gus Salam.

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti secara khusus keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Hal ini mencuat saat Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas RUU Polri .

Sorotan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman . Dia meminta pendapat pakar terkait sisi etika jika ada anggota Polri aktif yang terlibat dalam Ormas.

Berangkat dari hal itu, dia tak ingin justru keterlibatan anggota Polri di ormas justru akan menimbulkan persoalan sosial yang terjadi ke depannya.

"Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jeleous-lah kurang lebih gitu, ya. Tidak merasa diperlakukan tidak adil," kata Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Karena itu, Habiburokhman meminta pandangan kepada pakar terkait apakah keterlibatan anggota Polri aktif dalam ormas itu perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Polri yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

"Nah, ini bisa nggak nih kita sikapi dengan pengaturan undang-undang ini Prof? Jadi netralitas itu bukan sekadar politik praktis," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Cecep Darmawan mengungkapkan bahwa ini merupakan pokok pikiran yang relatif maju.

"Jadi memang Polri ini kan milik semua golongan, ya. Namanya Kepolisian Republik Indonesia kan, jadi milik semua elemen bangsa," jawab Cecep.

Menyangkut aturan hukum, Cecep setuju jika hal ini diatur. Hanya saja, ia memandang bahwa hal itu tidak perlu diatur dalam undang-undang, tapi lewat peraturan turunannya.

"Di PP atau di aturan apa misalnya kepala kepolisian nanti gitu diatur lebih rinci dari situ. Misalnya ya anggota Polri dilarang ini, ini, mungkin di situ. Jadi tidak usah di undang-undang," katanya.

Eko Ernada

Pengurus BPJI PBNU; Wakil Rektor UNU Kaltim

KETIKA para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926, sulit membayangkan bahwa organisasi yang lahir dari jaringan pesantren, langgar, dan komunitas-komunitas lokal itu kelak menjelma menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Dari ruang-ruang sederhana tempat para ulama mendiskusikan masa depan umat, NU tumbuh menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang tidak hanya bertahan melewati berbagai pergolakan sejarah, tetapi juga turut membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia.

Seabad kemudian, jejak pertumbuhan itu terlihat bukan hanya dalam catatan sejarah, melainkan juga dalam realitas sosial Indonesia hari ini. Riset Alvara menunjukkan bahwa sekitar 57,2 persen Muslim Indonesia memiliki kedekatan dengan NU dalam berbagai spektrum identitas, mulai dari cultural nahdliyin, engaged nahdliyin, hingga core nahdliyin.

Angka tersebut menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, melainkan juga salah satu kekuatan sosial paling berpengaruh dalam kehidupan nasional. Dengan jaringan pesantren, lembaga pendidikan, organisasi otonom, dan kader yang hadir di hampir seluruh sektor strategis, pengaruh NU menjangkau ruang sosial yang sangat luas.

Namun, sejarah mengajarkan bahwa kebesaran tidak selalu identik dengan ketahanan. Banyak organisasi mampu tumbuh, tetapi tidak semua mampu menjaga relevansinya. Banyak institusi berhasil memperluas pengaruhnya, tetapi gagal mempertahankan ruh yang membuatnya berpengaruh sejak awal. Dalam pengertian inilah, paradoks terbesar organisasi besar sering kali muncul bukan ketika mereka lemah, melainkan ketika mereka sedang kuat.

Ibn Khaldun, sejarawan Muslim abad ke-14, menjelaskan bahwa kelompok sosial berkembang karena kuatnya solidaritas kolektif atau ashabiyah. Solidaritas itulah yang memungkinkan sebuah komunitas bertahan menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan. Akan tetapi, ketika keberhasilan telah diraih, solidaritas sering kali perlahan digantikan oleh kenyamanan, birokrasi, dan kepentingan-kepentingan baru. Organisasi tetap besar secara fisik, tetapi energi moral yang dahulu menghidupkannya mulai melemah.

Dalam tradisi ilmu politik modern, Robert Michels menyebut gejala serupa sebagai iron law of oligarchy. Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula kecenderungannya dikelola oleh kelompok elit yang perlahan menjauh dari basis sosial yang mereka wakili. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya kebal terhadap kecenderungan ini, termasuk organisasi yang lahir dari cita-cita luhur sekalipun.

Pelajaran tersebut penting untuk dibaca menjelang Muktamar NU. Sebab NU hari ini tidak lagi menghadapi tantangan bagaimana menjadi besar. Tantangan tersebut telah berhasil dilewati. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana tetap menjadi NU ketika ia telah menjadi besar.

Kekuatan utama NU selama hampir satu abad sesungguhnya tidak terletak pada struktur organisasinya. Kekuatan itu lahir dari hubungan yang sangat erat antara ulama dan umat. Ia tumbuh dari tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu sekaligus adab, dari pengajian-pengajian kampung yang menghubungkan agama dengan kehidupan sehari-hari, serta dari budaya khidmah yang menempatkan pengabdian sebagai inti perjuangan.

Karena itu, sejarah NU pada dasarnya adalah sejarah tentang kedekatan dengan masyarakat. Ketika para kiai memperjuangkan kemerdekaan, mereka melakukannya bersama rakyat. Ketika pesantren berkembang menjadi pusat pendidikan masyarakat, mereka melakukannya dari bawah. Ketika NU bertahan menghadapi berbagai perubahan politik, kekuatan utamanya bukanlah modal ekonomi maupun akses kekuasaan, melainkan kepercayaan sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Di sinilah keputusan untuk kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984 memiliki makna historis yang sangat penting. Khittah bukan sekadar keputusan organisatoris untuk keluar dari politik praktis. Khittah adalah upaya untuk mengembalikan orientasi NU kepada basis sosial dan mandat peradabannya. Para pemimpin NU saat itu memahami bahwa organisasi yang terlalu larut dalam pusaran politik berisiko kehilangan jarak kritis dan energi sosial yang menjadi sumber kekuatannya.

Warisan pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga lahir dari kesadaran yang sama. Bagi Gus Dur, kebesaran NU tidak pernah diukur dari seberapa dekat organisasi dengan kekuasaan, melainkan dari seberapa besar kemampuannya membela kemanusiaan, menjaga keberagaman, dan melindungi kelompok yang lemah. Dalam pandangan tersebut, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan moral yang bertugas memastikan bahwa agama tetap hadir demi kemaslahatan manusia.

Refleksi tersebut menjadi semakin relevan pada masa kini. Indonesia sedang memasuki era perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan mulai mengubah dunia kerja dan pendidikan. Media sosial menggeser cara manusia memperoleh pengetahuan dan membentuk identitas. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya bersaing dengan institusi lain, tetapi juga dengan algoritma digital yang menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan dipercaya masyarakat setiap hari.

Pada saat yang sama, dunia menghadapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan meningkatnya ketidakpastian global. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan organisasi yang besar. Mereka membutuhkan organisasi yang relevan. Mereka membutuhkan institusi yang mampu memberikan orientasi moral di tengah perubahan yang berlangsung begitu cepat.

Pertanyaannya, apakah NU siap memainkan peran tersebut pada abad ke-2?

Pertanyaan itu tidak berkaitan dengan jumlah anggota, luas jaringan, ataupun besarnya pengaruh politik yang dimiliki. Pertanyaan itu berkaitan dengan kemampuan NU dalam menjaga relevansi. Sebab sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar jarang runtuh karena kekurangan sumber daya. Mereka melemah ketika gagal membaca perubahan zaman atau kehilangan hubungan dengan masyarakat yang dahulu menjadi sumber kekuatannya.

Karena itu, Muktamar tidak seharusnya dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan. Muktamar adalah momentum untuk melakukan refleksi kolektif mengenai arah perjalanan NU memasuki abad ke-2. Ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, melainkan tentang visi yang akan memandu organisasi dalam menghadapi masa depan.

Dalam konteks tersebut, tantangan terbesar NU bukanlah memperluas pengaruhnya. Pengaruh itu telah dimiliki. Tantangan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa pengaruh tersebut tetap berpijak pada khidmah, keilmuan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Bagaimana menjaga tradisi pesantren tetap hidup di tengah revolusi digital. Bagaimana menerjemahkan nilai-nilai tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh ke dalam bahasa zaman tanpa kehilangan substansinya. Dan bagaimana memastikan bahwa kebesaran institusi tidak menggerus kerendahan hati yang selama ini menjadi sumber legitimasi moralnya.

Pada akhirnya, organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa luas kekuasaannya, melainkan dari seberapa panjang kemampuannya menjaga tujuan awal yang melahirkannya. NU telah berhasil menjadi besar. Itu adalah capaian sejarah yang tidak terbantahkan. Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa kebesaran bukanlah garis akhir. Kebesaran justru menghadirkan tanggung jawab baru: menjaga agar organisasi tetap setia kepada akar yang membuatnya tumbuh.

Sebab paradoks terbesar organisasi besar bukan ketika ia gagal berkembang. Paradoks terbesar justru muncul ketika ia berkembang begitu jauh hingga perlahan melupakan akar yang selama ini menopangnya. Dan menjelang Muktamar, menjaga akar itulah yang tampaknya menjadi pekerjaan paling penting bagi Nahdlatul Ulama.

JAKARTA - Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan dukungannya terkait pembebasan Syeikh Rached Ghannouchi, tokoh demokratis Muslim dan pemimpin Partai Ennahda Tunisia. Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat PUI Adhe Nuansa Wibisono dalam Konferensi Islamic Strategic Cooperation in Asia Pacific.

Agenda yang berlangsung pada 15-17 Mei 2026 ini diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dihadiri oleh representasi dan pemimpin organisasi Muslim serta tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai negara. Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh The International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia didukung oleh Nusantara Academy for Strategic Research (NASR) Malaysia dan IKRAM Malaysia.

Partisipasi PUI diwakili oleh Adhe Nuansa Wibisono, yang turut aktif dalam berbagai sesi penting selama acara berlangsung. Konferensi yang digelar di IAIS Conference Hall ini telah menjadi pertemuan lanjutan antara ormas dan partai politik Islam di Asia-Pasifik pasca Deklarasi Lahore November 2025.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi umat Muslim, tetapi juga menjadi platform strategis untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer serta memperkat kerja sama antarnegara. Tahun 2026 ini Konferensi Muslim Asia-Pasifik dihadiri tokoh-tokoh internasional seperti Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad, Menteri Kesehatan Malaysia, lalu Dr. Rafik Abdessalem, Mantan Menteri Luar Negeri Tunisia dan Dr. Mazlee Malik, Mantan Menteri Pendidikan Malaysia.

Selain itu, hadir para pimpinan partai politik dan ormas Islam lintas negara seperti Mr. Mia Golam Parwar, Sekretaris Jenderal Jamaat Islami Bangladesh, lalu Mr. Asif Luqman Qazi Hussain, Ketua Hubungan Luar Negeri Jamaat Islami Pakistan, hadir pula Nurul Izzah Anwar, Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia dan Dr. Ata-ur Rahman, Naib Amir Jamaat Islami Pakistan yang semakin menegaskan pentingnya acara ini dalam kancah global.

Dalam agenda khusus Forum Keadilan untuk Ghannouchi yang terdapat dalam konferensi tersebut, Adhe Nuansa Wibisono menyampaikan dukungannya terkait pembebasan Rached Ghannouchi. Wibisono menyampaikan bahwa proses penangkapan Ghannouchi bermotifkan politik dan tidak demokratis.

“Penahanan beliau merupakan sinyal kemunduran demokrasi Tunisia. Kami menentang segala bentuk pemerintahan diktatorian dan otoriter yang membungkam semua suara demokratis di belahan dunia manapun,” ungkapnya, Sabtu (23/05/2026).

Ghannouchi adalah seorang tokoh demokrat Muslim global berusia 84 tahun yang dikagumi dan dihormati banyak pemimpin negara Muslim lainnya seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. Wibisono menjelaskan bahwa Tunisia awalnya sempat menjadi harapan kebangkitan demokrasi Dunia Arab melalui perjuangan Revolusi Jasmin yang menumbangkan rezim otoriter, tetapi situasi terkini menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Wibisono kemudian menyerukan tuntutan pembebasan Ghannouchi, “Kami menyerukan kepada otoritas Tunisia agar mendengar tuntutan publik internasional, menghormati kedaulatan undang-undang dan segera membebaskan Syeikh Rashid Ghannouchi,” ujarnya.

Partisipasi PUI dalam acara ini juga sejalan dengan visi organisasi untuk memperkuat peran umat Islam dalam membangun peradaban yang lebih baik. PUI berharap dapat memperluas jaringan kerja sama dengan organisasi Islam internasional, serta berkontribusi dalam memajukan umat Islam di tingkat global.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang hadir dalam sidang isbat karena berhasil mencapai kesepakatan bersama terkait penetapan awal Zulhijah. Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, yang artinya 10 Zulhijah 1447 H atau Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Hidayat menyebut kesepakatan tersebut menjadi wujud nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. "Kami sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik dengan sidang isbat yang kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang ada," kata Hidayat saat konferensi pers di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan, kesepakatan yang dicapai menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang ormas maupun metode penentuan awal bulan tidak menghalangi persatuan umat dan bangsa. Hidayat juga menyampaikan apresiasi DPR RI terhadap aspirasi dan masukan dari ormas Islam, masyarakat, serta para pakar yang terlibat dalam sidang isbat hingga menghasilkan keputusan bersama yang diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita hadirkan. Kita bhinneka latar belakang ormas, bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan seterusnya, tapi kita satu juga; satu umat, satu bangsa, satu negara," ujarnya.

Selain itu, ia mengajak umat Islam memanfaatkan sepuluh hari pertama Zulhijah untuk memperbanyak amal saleh. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk memperkuat silaturahmi dan melakukan kebaikan bagi bangsa dan negara. Hidayat berharap tradisi musyawarah dan persatuan dalam penetapan awal bulan Hijriah dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.

"Karenanya, kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memaksimalkan sepuluh hari pertama ini untuk memperbanyak amal saleh, untuk menyambung silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat," katanya.

CIREBON - Kehadiran tiga tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam satu forum kaderisasi di Cirebon menjadi perhatian Nahdliyin. Ketiga tokoh tersebut yakni, Gus Miftah, Gus Yusuf Chudlori, dan KH Imam Jazuli.

Ketiganya terlihat duduk berdampingan saat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Cirebon pada 13–17 Mei 2026.

Ketiganya mengikuti PMKNU yang merupakan jenjang sakral bagi kader organisasi. Langkah ini menunjukkan sinyal kuat mengenai masa depan nakhoda PBNU di tangan para pemimpin muda berbakat.

Ketiga ulama ini tampil kompak mengenakan kemeja putih formal yang dipadu dengan peci hitam khas kaum santri. Suasana akrab menyelimuti mereka di bawah bimbingan instruktur senior PBNU, KH Masyhuri Malik.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa setiap tokoh besar harus tetap tunduk pada supremasi organisasi melalui jalur kaderisasi resmi. Peristiwa ini memancing perhatian serius dari seluruh warga Nahdliyin di berbagai penjuru tanah air.

PMKNU bertujuan mencetak kader yang memiliki wawasan ke-NU-an luas serta ideologi Aswaja yang sangat kuat. Pelatihan kepemimpinan ini mempersiapkan peserta agar memahami nilai kebangsaan dan siap menjadi penggerak utama di tengah masyarakat.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



"Yang dimaksud PMKNU adalah Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Ini merupakan program kaderisasi atau pelatihan kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mencetak kader NU yang punya wawasan ke-NU-an, kuat secara ideologi Aswaja, mampu memimpin organisasi, memahami kebangsaan, dan siap menjadi penggerak masyarakat," kata Gus Miftah, Kamis (14/5/2026).

Forum ini sering kali menjadi tempat lahirnya para aktivis, politisi ulung, hingga calon pemimpin nasional dari kultur pesantren. Kehadiran Gus Miftah dan kawan-kawan membuktikan betapa pentingnya pematangan kompetensi organisatoris bagi seorang tokoh populer.

Masyarakat melihat kebersamaan ini sebagai bentuk soliditas lintas spektrum yang sangat positif bagi kemajuan jamiyah ke depan. “Kami melihat ada berbagai kesamaan dalam memajukan jamiyah,” ucap salah seorang Nahdliyin yang memantau jalannya kegiatan tersebut.

Gus Yusuf mewakili unsur pesantren dan budayawan, sementara KH Imam Jazuli dan Gus Miftah memperkuat spektrum pendidikan modern serta dai milenial. Perpaduan karakter ini mampu menyatukan massa Nahdlatul Ulama yang sangat beragam di era digital sekarang.

Momen di Cirebon ini bukan sekadar formalitas pelatihan rutin, melainkan sebuah pesan tentang kualitas kepemimpinan yang terukur. “Ini bukan sekadar formalitas pengaderan,” ujar salah satu peserta yang berada di lokasi hotel tersebut.

Dia menambahkan pimpinan NU masa depan tidak hanya butuh popularitas tetapi juga harus terdidik secara organisatoris. “Kehadiran beliau-beliau adalah pesan kuat bahwa masa depan NU berada di tangan pemimpin yang tak hanya populer, tapi juga terdidik secara organisatoris,” ucap dia.

SITUBONDO - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi rumah bersama. Hal itu merupakan pesan masyayikh NU dan pesantren serta amanat awal pendirian jam’iyyah Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai besar kharismatik dari pesantren di Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy atau Ra Azaim meminta supaya NU merangkul semua kadernya. Hal ini disampaikannya dalam obrolan saat menerima kunjungan silaturahmi KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), di kediamannya.

“Ra Azaim meminta agar NU ke depan merangkul semua potensi yang dimiliki kader-kader NU,” kata pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Mas Cholil Nawawi yang turut mendampingi Gus Salam, Kamis (14/5/2026).

Menurut Mas Cholil, permintaan itu menggambarkan agar PBNU ke depan berorientasi untuk merangkul dan menyatukan kader-kader potensial dalam khidmah demi kemashlahatan umat. Dan, dalam konteks ini, agar menghindari ketegangan dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU, nanti.

Mas Cholil menuturkan, Ra Azaim mengingatkan agar kepemimpinan PBNU ke depan senantiasa berpedoman pada khittah sebagai marwah perjuangan. Khittah NU 1926 bukan manuskrip di museum yang hanya dilihat atau dibaca, tapi dihidupi agar bisa membangkitkan. Khittah NU merupakan petunjuk arah dimana NU boleh lari mengejar zaman, tapi jangan sampai kehilangan arah pulang.

Terkait dengan kunjungannya ke Pesantren Sukorejo Situbondo, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam membenarkan kunjungannya ke Ra Azaim dan KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU. Gus Salam menceritakan kunjungan itu bagian dari safari silaturahmi selama dua hari di Madura serta masyayikh NU dan pesantren di Jawa Timur.

Lihat video: FULL Pidato Prabowo di Acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama



“Minggu, 10 Mei 2026 saya ngaji kitab kifayatul atqiya’ dalam majelis rutin alumni di Bangkalan. Sekalian sowan ke masyayikh sepuh di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Lalu ke Situbondo, nanti ke Paiton dan Sidoarjo,” kata Gus Salam.

“Di Situbondo saya ngaji tentang NU ke Kiai Afifuddin Muhajir. Luar biasa pandangan beliau tentang peran strategis NU ke depan,” tambahnya.

Gus Salam menuturkan, KH Afifuddin Muhajir menekankan tiga peran strategis sekaligus arah pergerakan serta perjuangan NU ke depan. Pertama, NU harus menjadi benteng Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, penjaga moral bangsa, dan pelindung NKRI.

“Islam moderat, mengajarkan rahmatan lil ‘alamin, menerima Pancasila dalam bingkai NKRI, dan meneladankan moralitas bagi kehidupan berbangsa, bisa menjadi sistem pertahanan ideologis bagi negara. Kokoh memegang prinsip seperti Gus Dur, namun lentur dalam bersikap. Terbuka dalam pemikiran, namun tidak melompati pagar pembatas akidah,” ucapnya.

Peran strategis kedua menurut Kiai Afif, kata Gus Salam, NU harus bisa memberi fatwa berkala kepada umat terkait problem sosial keagamaan-kebangsaan. Dan, peran strategis ketiga adalah NU harus mandiri dalam ekonomi dan independen dalam sikap berbangsa-bernegara sesuai koridor fiqhiyyah.

“Seperti Mbah Sahal Mahfudz dengan fikih sosialnya. Banyak kiai NU yang dengan literasi fiqhiyyahnya bisa memberi pedoman kepada umat tentang kemashlahatan di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, lingkungan, kebudayaan, dan bahkan bidang politik. Kepada pemerintah turut memberi nasihat, perspektif dan gagasan agar penyelenggaraan negara benar-benar ditujukan bagi kemakmuran rakyat serta mendapat kepercayaan mereka,” tambahnya

Gus Salam, NU harus mandiri agar berdaulat dan tidak mudah didikte. Mandiri bukan berarti menjauh dari pemerintah, tapi menjadi mitra kritis yang menukung bila maslahat, dan meluruskan bila ada mudarat. Semua yang ditegaskan KH Afifuddin Muhajir adalah implementasi Khittah NU 1926 yang telah diteladankan para pendahulu NU.

Saat ditanya tentang tujuan safarinya di berbagai daerah jelang muktamar ke35 NU, Gus Salam mengatakan, disamping ikhtiar menjalakan permintaan dan perintah guru-kiainya untuk khidmah NU melalui muktamar, juga merangkai kembali semua kekuatan NU sekaligus menggali permasalahan dan harapan-harapan mereka.

JAKARTA - Nama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Yakuza Maneges ramai diperbincangkan publik. Meski bernama Yakuza yang identik dengan mafia Jepang, namun ormas bentukan para Gus atau putra kiai ini justru membawa misi keadilan sosial, kemanusiaan, dan dakwah.

Lalu apa itu Yakuza Maneges, berikut ini ulasannya:

Yakuza Maneges dideklarasikan di Ballroom Hotel Bukit Daun, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu, 9 Mei 2026. Inisiator sekaligus pendiri Yakuza Maneges adalah Thuba Topo Broto Maneges atau Gus Thuba yang merupakan cucu almarhum KH Hamim Jazuli atau Gus Miek.

Yakuza Maneges sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Qur'an dan Dzikrul Ghofilin yang didirikan ulama kharismatik Gus Miek. Hal ini juga mempertegas garis ideologi organisasi yang berfokus pada pendekatan kultural dan spiritual terhadap kaum marginal.

Dikutip dari laman resmi IG Yakuza Maneges, kata Yakuza memiliki filosofi yang mendalam yakni (Y) ang (A)walnya (K)otor (U)jungnya (Z)uhud (A)badi.

Yakuza Maneges memiliki visi penjaga yang lemah, pembela yang benar, dan pembenah yang salah. Sedangkan misinya adalah, kemanusiaan dan keadilan sosial, merangkul masyarakat awam yang jauh dari agama bahkan lintas agama sekalipun.

Selain itu, misinya juga membantu orang yang bermasalah baik secara hukum maupun nonhukum, secara fisik, maupun mental, dan psikis. Kemudian, memantau dan menindak kasus di tengah masyarakat, pejabat, bahkan kepada ulama yang melenceng sekalipun khususnya dalam hal asusila dan kenakalan.

Anggota Yakuza Maneges saat ini sebagian besar dari kalangan preman, mantan narapidana, dan gerombolan mafia. Akan tetapi dengan niat dan visi misi yang baik. Nilai-nilai utama yang dipegang adalah menanamkan nilai spiritual yang diajarkan almarhum Gus Miek di masa silam kepada kaum marjinal. Tigak ada manusia yang terlahir buruk dan tidak ada pintu yang tertutup bagi mereka yang ingin kembali.

Deklarasi Yakuza Maneges dihadiri sejumlah pejabat di antaranya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwiyanto, Kapolres Kediri, Dandim, Danbrigif, dan Danyon 521, Kejaksaan, Disbut Parpora.

Hadir pula perwakilan ormas seperti Pemuda Pancasila, PCNU, Ketua GRIB Jaya Kediri, Ketua PSHT, Ketua PSHW, Pagar Nuasa, Ketua IKSPI Kera Sakti dan sebagainya.

"Kami juga menegaskan bahwa Yakuza Maneges tidak berdiri berseberangan dengan negara melainkan hadir untuk mendukung dan berjalan bersama aparat penegak hukum," tegas Gus Thuba.

Sekedar informasi, KH Hamim Thohari Djazuli atau Gus Miek merupakan ulama kharismatik asal Kediri yang lahir pada 17 Agustus 1940 dan wafat pada 5 Juni 1993. Gus Miek merupakan paman dari Gus Kautsar.

Gus Miek merupakan pendiri amalan dzikir Jama'ah Mujahadah Lailiyah, Dzikrul Ghofilin, dan sema'an (mendengarkan) al-Qur'an Jantiko Mantab. Gus Miek adalah anak kandung dari K.H. Ahmad Djazuli Utsman, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur.

Ia terkenal sebagai seorang wali (kekasih Allah) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar Pesantren untuk berdakwah. Gus Miek juga terkenal sebagai wali yang memiliki banyak karomah.

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menyatakan tak akan meminta maaf pada Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan umat Islam tentang pernyataannya yang menuai polemik. Langkah itu akan dilakukan bila Aliansi Ormas Islam tak akan mencabut laporan polisi meski dirinya telah meminta maaf pada JK dan umat Islam.

"Tapi kalau begitu, ya saya menyatakan saya tidak akan minta maaf kalau begitu. Karena toh ujung-ujungnya tetap akan dijalani proses hukumnya," ujar Ade dalam program Interupsi bertajuk "Dituding Fitnah JK, 40 Ormaa Laporkan Ade Armando Cs," yang disiarkan iNews Tv, Kamis (7/5/2026).

Kendati begitu, Ade tak masalah bila laporan itu tak dicabut. Namun, ia menegaskan, pernyataannya dalam siniar yang komentari ceramah JK tak ada niat untuk memfitnah hingga provokasi dan mengadu domba umat Islam.

"Buat saya nggak apa-apa. Ya, saya cuma ingin mengatakan kepada publik, kepada Anda, nih, saya tidak berniat untuk memfitnah Pak JK, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, tidak bermaksud untuk mengadu domba, tidak ada tuduhan tentang bahwa Pak JK telah menodai agama Islam, tidak pernah, ya," tegas Ade.

Namun, Ade mempersilakan bila ada pihak yang tetap ingin melapor perbuatannya ke polisi. "Saya nggak ada masalah, ya. Tapi memang kalau begitu, kan tadi Anda katakan di sebuah stasiun lain saya sebenarnya sudah bilang, saya bersedia minta maaf dan bersedia minta maaf kepada umat Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, 40 organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam menyatakan, proses hukum tetap berjalan meskipun, Ade Armando telah bertemu Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) serta meminta maaf pada umat muslim.

Lihat video: "Saya Bersedia Minta Maaf!" - Ade Armando Melunak, Tapi Pelapor Tak Mau Diam!



Juru bica Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama, Syaefullah Hamid menegaskan, pihaknya tak akan mencabut laporan meskipun Ade telah meminta maaf ke umat Islam dan bertemu JK. Apalagi, kata dia, pihaknya melayangkan delik laporan terhadap Ade Armando ke polisi.

"Ini bukan delik aduan yang kita laporkan adalah delik umum, sehingga perkaranya tetap harus berproses. Proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikanlah yang akan menentukan perkara ini nasibnya seperti apa," ujar Syaefullah saat jumpa pers di Kantor DPP Al Irsyad, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Syaefullah pun meyakini, laporannya memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. "Sehingga, secara hukum, ini tidak, bagi kami, ini tidak bisa dihentikan. Itu jawaban kami, jawaban dari kami," terangnya.