KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mendorong konsistensi strategi lintas sektor untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

“Kita tidak akan bekerja sendirian, tetapi bersama-sama, penuh kekompakan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Darmawan dalam ajang 16th Kompas100 CEO Forumpowered byPLN yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Forum tahunan itu menjadi ruang strategis untuk membahas arah dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Mengusung tema “Menavigasi Arah & Menelisik Strategi Ketahanan Indonesia di Tengah Gejolak Global”, 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN mempertemukan para pemangku kepentingan Tanah Air.

Forum tersebut dihadiri CEO emiten dari indeks Kompas100, CEO nonemiten, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk menakar dan merumuskan langkah kolektif menghadapi perlambatan ekonomi dunia.

Secara garis besar, forum ini menegaskan bahwa tantangan global hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Para CEO menyoroti urgensi konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, serta penguatan ekosistem industri agar investasi dan inovasi dapat berjalan lebih agresif.

CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama mengatakan, gejolak geopolitik saat ini justru menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

“Kita harus bergandengan tangan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan P Roeslani menyoroti target pemerintah dalam program Asta Cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Oleh karena itu, Rosan menekankan pentingnya percepatan penyederhanaan regulasi untuk menarik investasi yang berkualitas.

“Perekonomian kita disusun, bukan tersusun. Artinya, kita tetap menghormati pasar,” ungkapnya.

Menjaga ketahanan ekonomi

Isu ketahanan ekonomi menjadi perhatian utama dalam sesi Bincang Menteri yang merupakan bagian dari rangkaian acara puncak 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai, koperasi merupakan pilar yang harus kembali diperkuat.

“Jika tata kelola sehat dan ekosistemnya kuat, Koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional,” ucapnya.

Dari sektor industri, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah industri melalui adopsi teknologi dan sinergi kebijakan lintas kementerian.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan pertumbuhan untuk menjaga daya tahan nasional.

Zulkifli mengutip pesan Bung Hatta tentang pentingnya menghidupkan “lilin-lilin kecil” di desa sebagai simbol penguatan ekonomi kerakyatan.

Adapun Airlangga optimistis, Indonesia dapat mempercepat transformasi dan tetap berada di jalur yang tepat menuju Indonesia Maju jika diiringi sinergi yang kuat.

Hasil diskusi 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN menyimpulkan, pemerintah dan dunia usaha sepakat bahwa transformasi ekonomi, mulai dari hilirisasi, penguatan pangan, hingga pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), harus dijalankan secara simultan dan terukur untuk mencapai kemandirian ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan rencana kerja sama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Informasi itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di 16th Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2025.

“Nah, koperasi nanti, Pak, itu kerjasama sama dapur, SPPG,” kata Zulhas di Indonesia Convention Exhibition BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Ia menyebut rencana pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan closed loop economy.

Model ekonomi ini mendorong bisnis mengurangi limbah, menjaga nilai produk, serta mendukung penggunaan ulang dan daur ulang.

Zulhas menjelaskan peran Kopdes Merah Putih sebagai off taker yang menyerap komoditas dari masyarakat.

Ketika produksi petani berlebih, gabah akan dibeli Kopdes Merah Putih seharga Rp 6.500 per kilogram.

Surplus jagung juga akan dibeli koperasi Rp 5.500 per kilogram sesuai ketetapan pemerintah.

Selama ini surplus jagung tidak terserap.

“Selama ini jagung lebih enggak ada yang beli, Pak. Harga Rp 3.000. Petani tanahnya dijual karena rugi,” kata Zulhas.

“Nah itu enggak boleh terjadi lagi. Itu yang membuat petani kita tidak produktif dan malas,” tambahnya.

Ia menyampaikan langkah ekspor akan ditempuh jika stok jagung berlebih. Harga ekspor bisa berada di kisaran Rp 4.500 per kilogram, sehingga terjadi selisih rugi sekitar Rp 1.000 per kilogram.

Jika volume surplus mencapai 6 juta kilogram, potensi kerugian sekitar Rp 6 triliun. Angka itu ia nilai lebih kecil dibandingkan alokasi bantuan yang tidak berdampak ekonomi.

“Ini mereka terhormat karena bekerja. Jadi nanti koperasi itu berfungsi sebagai outtaker. Kalau hasil telur ayamnya enggak laku, dibeli koperasi,” tutur Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menyebut skema bisnis ini mendorong ekonomi kerakyatan agar tumbuh lebih baik.

Ia melihat langkah ini sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah.

“Kalau masyarakat kita berdayakan, dibimbing, dia kreatif, dia produktif, baru (ekonomi) kita bisa tumbuh banyak, baru industri bisa maju,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih mulai beroperasi pada Maret 2026.

Pemerintah saat ini mengebut pembangunan gerai dan gudang koperasi di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan memberi makan 82,9 juta masyarakat pada 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut meminta koperasi bisa “mengejar” ketertinggalan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta.

Informasi itu diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat menjadi pembicara dalam 16th Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten.

“Kami ketika diberikan amanat di Kementerian Koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk gerak cepat mengejar ketinggalan yang relatif sangat jauh dengan BUMN dan swasta,” kata Ferry di ICE BSD, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih rampung pada 2026.

Ferry mengungkapkan, saat ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola aset hingga Rp 16.000 triliun.

Sementara, nilai aset yang dikelola koperasi hanya sekitar ratusan triliun rupiah.

Volume usaha koperasi juga relatif kecil karena saat ini hanya bergerak di bidang simpan pinjam (koperasi simpan pinjam/KSP).

Padahal, kata Ferry, pada masa sebelumnya koperasi-koperasi di Indonesia bergerak di sektor industri manufaktur, distribusi, produksi, hingga distribusi.

Melakoni bisnis simpan pinjam sebenarnya bukan pilihan terbaik bagi koperasi, melainkan cara bertahan hidup.

“Itu merupakan mekanisme bertahannya koperasi karena mereka tidak mampu bersaing dengan badan usaha swasta dan BUMN,” tutur Ferry.

Selain itu, koperasi juga dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota juga semakin sedikit.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan permintaan Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi melakukan perubahan secara transformatif hingga rebranding agar bisa menyasar anak muda.

“Karena tidak banyak lagi anak muda yang tahu tentang koperasi, apa perbedaan koperasi dengan korporasi,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, kondisi koperasi saat ini jauh berbeda dengan situasi pada masa sebelum Indonesia belum terikat perjanjian Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada masa pasca kemerdekaan, banyak koperasi di Indonesia bergerak di industri manufaktur, memiliki bank, tekstil, dan lainnya.

Namun, pada periode 1990-an ketika Indonesia menandatangani letter of intent (LoI) yang mengecilkan peran negara dalam perekonomian.

“Peran negara kemudian relatif mengecil, diminimalisir untuk mengatur sistem dan praktek ekonomi,” tuturnya.

Adapun Kompas100 CEO Forum Powered by PLN merupakan wadah para pengusaha yang secara konsisten membicarakan berbagai isu perekonomian paling mutakhir.

Kegiatan itu menghadirkan 100 CEO Kompas Emiten dan bekerja sama dengan kementerian dan pemangku kebijakan erkait guna membahas strateg ketahanan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, penerbitan izin usaha melalui mekanisme fiktif positif melalui sistem One Single Submission (OSS) terus bertambah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerbitkan sebanyak 151 izin usaha yang dikeluarkan dengan sistem fiktif positif.

Angka ini bertambah dibandingkan 132 izin usaha per 17 Oktober lalu. Adapun pemberlakuan proses perizinan usaha fiktif positif telah dilakukan sejak 5 Oktober 2025.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan hasil diskusi jajaran direksi perusahaan konglomerasi asal Rusia, Sistema Group dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11/2025).

"Ini sudah berjalan dan ini sudah kami lakukan. Kurang lebih ada 151 (izin usaha) dalam waktu dua bulan perizinan yang kami sudah keluarkan dalam rangka fiktif positif ini," ujar Rosan saat memberikan pidato penghubung di acara Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Rabu (26/11/2025).

Rosan menjelaskan, mekanisme fiktif positif akan mempercepat proses perizinan karena menentukan batas maksimal pemrosesan permohonan perizinan berusaha.

Jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti selama 10 hari, maka langsung dianggap disetujui secara otomatis lewat sistem OSS.

Dengan catatan, permohonan perizinan yang diajukan sudah lengkap dan sesuai prosedur.

"Saya misalnya, Kementerian Investasi sudah ada perjanjian dengan Kementerian A perjanjiannya 10 hari. Kalau 10 hari mereka tidak kembali ke kami, otomatis izinnya saya keluarkan," jelasnya.

Untuk diketahui, dasar hukum kebijakan fiktif positif ini ialah Undang-undang Nomo 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat (7) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Mengutip laman resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, fiktif positif dapat memberi kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan daya saing investasi, dan memperkuat peran OSS sebagai sistem perizinan nasional.

Namun demikian, tidak semua perizinan berusaha bisa diterbitkan melalui mekanisme fiktif positif.

Perizinan berusaha yang bisa fiktif positif yaitu persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Selain itu, meski permohonan perizinan langsung disetujui otomatis setelah melewati batas maksimal, tapi perizinan tersebut tetap akan dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh kementerian, lembaga, atau daerah.

Kemudian jika ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan, maka izin dapat dievaluasi atau bahkan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.