Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.

"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.

Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.

Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.

Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.

Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.

Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.

"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.

Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.

Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.

"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.

Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.

"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.

Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.

Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.

"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.

Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.

Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.

Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah membengkak menjadi sekitar US$29 miliar atau setara Rp508,2 triliun, naik tajam dari estimasi sebelumnya.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth berulang kali menolak mengungkapkan kepada Kongres berapa dana darurat yang akan diminta dan kapan permintaan itu akan diajukan. Pengungkapan angka terbaru itu disampaikan oleh Jay Hurst, Bendahara (comptroller) Pentagon, dalam kesaksiannya di hadapan komite apropriasi DPR dan Senat.

Angka US$29 miliar ini melonjak dari estimasi US$25 miliar yang disampaikan Hegseth sendiri ketika bersaksi di Capitol Hill dua pekan sebelumnya, belum mencakup biaya perbaikan lebih dari selusin pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran.

"Apa biaya Iran mendapatkan senjata nuklir? Dan fakta bahwa presiden ini [Trump] telah bersedia membuat pilihan yang bersejarah dan berani untuk menghadapinya, itu ada harganya," ujar Hegseth saat didesak Senator Patty Murray dari Washington, anggota senior Partai Demokrat di Komite Apropriasi, untuk memberikan estimasi biaya perang, dikutip The New York Times, Kamis (14/5/2026).

Hurst menjelaskan alasan lonjakan biaya tersebut kepada Kongres. "Itu karena pembaruan biaya perbaikan dan penggantian peralatan, serta biaya operasional umum," kata Hurst dalam kesaksiannya di Senat.

Namun Hurst juga menegaskan bahwa angka US$29 miliar itu masih belum memperhitungkan biaya rekonstruksi pangkalan-pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran. "Kami tidak tahu bagaimana pangkalan-pangkalan itu akan direkonstruksi. Kami belum memiliki estimasi yang baik saat ini," ujar Hurst.

Hegseth hadir di Capitol Hill untuk bersaksi di hadapan subkomite apropriasi DPR dan Senat yang sedang meninjau permintaan anggaran Pentagon hampir US$1,45 triliun untuk tahun mendatang. Konflik dengan Iran kini telah berlangsung selama 11 pekan.

Dalam dua sesi dengar pendapat berturut-turut, Hegseth terus mengelak dari pertanyaan tentang berapa besar dana di luar anggaran rutin Pentagon yang pada akhirnya akan dibutuhkan untuk membiayai perang, dan kapan permintaan itu akan diajukan.

Ketua Subkomite Apropriasi Pertahanan DPR dari Partai Republik, Ken Calvert dari California, mendesak Hegseth untuk segera mengajukan permintaan dana tambahan.

"Akan sangat membantu jika dana tambahan itu bisa didapat lebih cepat daripada lebih lambat, agar kami bisa mulai mengerjakannya," kata Calvert kepada Hegseth.

Hegseth merespons dengan menepis kekhawatiran soal habisnya persediaan amunisi. "Pertama-tama, isu amunisi ini sudah dibesar-besarkan secara konyol dan tidak membantu. Kami tahu persis apa yang kami miliki. Kami punya cukup dari apa yang kami butuhkan," ujarnya, sambil menambahkan, "Apa pun yang kami pikir kami butuhkan, akan kami ajukan."

Klaim Hegseth soal kecukupan amunisi itu sulit dipertemukan dengan kenyataan bahwa permintaan anggaran Pentagon yang diajukan merupakan yang terbesar secara historis, termasuk alokasi besar untuk pengisian kembali stok amunisi.

The New York Times melaporkan bahwa perang ini telah memaksa Pentagon memindahkan bom, rudal, dan perlengkapan militer lain secara tergesa-gesa ke Timur Tengah dari komando regional di Asia dan Eropa. Perpindahan aset ini membuat komando-komando regional itu kurang siap menghadapi potensi ancaman dari Rusia dan China.

Meski demikian, Jenderal Dan Caine, Ketua Gabungan Kepala Staf, berusaha meredam kekhawatiran bahwa perang ini telah menguras persediaan amunisi global militer AS secara signifikan. "Kami memiliki amunisi yang cukup untuk tugas yang harus kami lakukan saat ini," kata Jenderal Caine, merujuk pada laporan dari para komandan tertinggi di seluruh dunia yang telah ia data.

Pertanyaan tentang status perang semakin memanas di Capitol Hill. Gedung Putih sebelumnya telah memberitahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir seiring diberlakukannya gencatan senjata. Namun pada Selasa, anggota Kongres dari kedua partai mempertanyakan klaim itu dan ketahanan gencatan senjata yang dijadikan sandaran pemerintahan Trump.

Senator Lisa Murkowski, Republik dari Alaska, menyampaikan keraguannya secara gamblang. "Kami masih memiliki 15.000 tentara yang dikerahkan di garis terdepan, lebih dari 20 kapal perang, dan blokade angkatan laut yang masih aktif. Dengan kata lain, tidak tampak bahwa permusuhan telah berakhir," ujar Murkowski.

Senator Susan Collins dari Maine yang juga dari Partai Republik dan pernah berbalik menentang perang ini beberapa pekan lalu, mempersoalkan apakah pemerintahan Trump telah "mengantisipasi" kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz hingga membekukan jalur pelayaran global.

"Kita telah menyaksikan harga bensin, solar, dan minyak pemanas naik," kata Collins, yang sebelumnya ikut memberikan suara bersama Demokrat dalam resolusi yang gagal untuk menghentikan perang bulan lalu.

Murkowski juga mempertanyakan apakah pemerintah berniat meminta otorisasi dari Kongres untuk melanjutkan operasi militer di Iran. Hegseth mempertegas bahwa Gedung Putih sama sekali tidak berniat melakukan itu.

"Pandangan kami adalah, jika presiden mengambil keputusan untuk memulai kembali operasi, kami memiliki semua kewenangan yang diperlukan," ujarnya. Hegseth menambahkan bahwa Presiden Trump "memiliki semua kewenangan yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 2" Konstitusi AS.

Hegseth juga mengisyaratkan bahwa AS siap mengambil langkah lebih jauh jika perundingan gencatan senjata ambruk. "Kami memiliki rencana untuk eskalasi, jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menarik mundur jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menggeser aset," tegasnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Soal strategi pembiayaan, Hegseth menyatakan ingin memanfaatkan jalur rekonsiliasi anggaran, sebuah mekanisme yang kebal filibuster untuk mendanai Pentagon, sehingga Gedung Putih bisa menghindari oposisi Demokrat dan meloloskannya hanya dengan suara Partai Republik. Namun seorang senator Republik senior memperingatkan bahwa strategi ini berisiko tinggi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa, sejujurnya, penggunaan rekonsiliasi bergantung pada dukungan politik di Kongres," kata Tom Cole dari Oklahoma, Ketua Komite Apropriasi DPR dari Partai Republik. Cole menambahkan bahwa itu adalah "strategi berisiko tinggi, dibandingkan membangun semuanya" ke dalam rancangan undang-undang apropriasi tahunan yang membutuhkan dukungan bipartisan untuk disahkan.

Sesi dengar pendapat di DPR diakhiri dengan desakan dari anggota Republik dan Demokrat agar Hegseth segera mengajukan permintaan dana tambahan untuk membiayai perang. "Lebih cepat lebih baik. Ini memudahkan pekerjaan saya, dan pada akhirnya memudahkan pekerjaan Anda juga, Pak Menteri, jika kami bisa mendapatkan informasi tentang anggaran dasar maupun dana tambahan itu," tegas Calvert.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengajukan tambahan anggaran sekitar US$200 miliar atau sekitar Rp3.387 triliun untuk membiayai perang Negeri Paman Sam melawan Iran, menandakan potensi konflik yang lebih panjang dari perkiraan awal.

“Dibutuhkan uang untuk menumpas pihak-pihak berbahaya,” kata Hegseth dalam konferensi pers saat diminta mengonfirmasi angka tersebut, yang dikutip dari CNBC International, Jumat (20/3/2026)

Hegseth mengatakan pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan Kongres untuk memastikan pendanaan militer tersedia secara memadai.

“Kami akan kembali ke Kongres dan para mitra kami di sana untuk memastikan kami memiliki pendanaan yang tepat,” ujarnya.

Pengakuan mengenai rencana pengajuan tambahan anggaran besar tersebut mengindikasikan bahwa AS kemungkinan bersiap menghadapi konflik yang lebih panjang dari perkiraan awal. Pemerintah AS sebelumnya memperkirakan perang akan berlangsung sekitar empat hingga enam pekan.

Sejumlah estimasi menyebutkan AS telah menghabiskan sekitar US$1 miliar per hari untuk membiayai perang tersebut.

Hegseth juga menolak memberikan jadwal kapan AS memperkirakan dapat mencapai tujuan militernya di Iran.

“Pada akhirnya itu akan menjadi keputusan presiden ketika kita mengatakan bahwa kita telah mencapai apa yang perlu dilakukan demi keamanan rakyat Amerika. Tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan, tetapi kami berada di jalur yang tepat," katanya.

Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump saat ditanya di Ruang Oval mengenai alasan Pentagon meminta dana sebesar itu mengatakan pemerintah memiliki berbagai alasan untuk mengajukan anggaran tambahan.

“Kami memintanya karena banyak alasan,” kata Trump.

Dia juga menyebutkan bahwa AS saat ini memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar. Trump menambahkan perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Raytheon tengah meningkatkan produksi hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Jadi kami berada dalam kondisi yang sangat baik, tetapi kami ingin berada dalam kondisi terbaik,” ujarnya.

Trump juga mengatakan tidak berencana mengirim pasukan darat AS ke kawasan tersebut. Namun, dia menambahkan bahwa jika keputusan itu diambil, pemerintah tidak akan mengumumkannya terlebih dahulu kepada publik.

Sementara itu, mengutip BBC, permintaan tambahan US$200 miliar itu berada di luar anggaran tahunan Departemen Pertahanan sebesar US$838,7 miliar yang telah disetujui Kongres pada Januari lalu.

Secara terpisah, Kongres juga telah menyetujui US$188 miliar bantuan untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Sekitar US$110 miliar di antaranya telah dibelanjakan hingga Desember tahun lalu, menurut laporan inspektur khusus yang mengawasi penggunaan dana tersebut.

Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengatakan angka US$200 miliar yang diajukan untuk perang Iran bukanlah angka yang muncul secara acak.

“Jelas ini masa yang berbahaya bagi dunia, dan kita harus mendanai pertahanan secara memadai. Kami berkomitmen untuk melakukannya,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tidak khawatir dengan kenaikan harga BBM di negaranya imbas meluasnya perang melawan Iran.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Trump menegaskan operasi militer AS di Iran menjadi prioritas utamanya.

"Saya tidak khawatir sama sekali. Harganya akan turun sangat cepat setelah ini berakhir, dan kalau naik, ya naik saja. Ini jauh lebih penting daripada harga bensin yang naik sedikit," katanya saat ditanya mengenai kenaikan harga bensin di SPBU AS.

Trump juga mengatakan tidak berencana menggunakan cadangan minyak darurat terbesar di dunia, Strategic Petroleum Reserve (SPR). Ia yakin Selat Hormuz yang jalur penting pengiriman minyak di dekat Iran, akan tetap terbuka, karena angkatan laut Iran berada di 'dasar laut'.

Harga minyak global telah melonjak 16 persen sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu, seiring meluasnya konflik yang mengganggu pasokan energi dari Timur Tengah.

Rata-rata harga BBM di AS naik 27 sen sejak pekan lalu menjadi US$3,25 per galon, menurut AAA, organisasi perjalanan AS yang memantau harga bahan bakar. Angka tersebut 15 sen lebih tinggi dibandingkan setahun lalu. Namun, Trump memandang kenaikan belum terlalu banyak.

Trump memperkirakan perang melawan Iran akan berlangsung sekitar 4-5 minggu.

Meski Trump terang-terang meremehkan kenaikan harga BBM, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Menteri Energi Chris Wright telah berkomunikasi dengan para CEO perusahaan minyak untuk menjajaki opsi mengatasi lonjakan harga energi, kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Kepada Reuters, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tim energi dan keamanan nasional tengah bergerak cepat merumuskan langkah untuk menurunkan harga bensin.

Pejabat itu menyebut Wiles sempat memperingatkan dalam rapat Gedung Putih bahwa kegagalan mengatasi kenaikan harga BBM bisa menjadi 'bencana' bagi Partai Republik dalam pemilu.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio awal pekan ini mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga energi. Namun, sejauh ini rencana yang diumumkan hanya berupa asuransi risiko bagi kapal tanker minyak yang didukung AS serta kemungkinan pengawalan angkatan laut AS di Selat Hormuz.

Para pejabat Gedung Putih juga membahas sejumlah opsi lain, termasuk libur pajak bensin federal dan pelonggaran aturan lingkungan untuk bahan bakar musim panas yang memungkinkan campuran etanol lebih tinggi.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pelepasan minyak dari Strategic Petroleum Reserve, tetapi ditolak Trump.

Tiga eksekutif energi melihat Gedung Putih memiliki pilihan yang terbatas untuk menekan harga energi.

"Kalau melihat berbagai opsi kebijakan, baik domestik maupun dari negara lain, semuanya bisa membantu tetapi dampaknya tidak besar," kata salah satu eksekutif energi yang meminta anonim.

"Fokus utama adalah melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk memulihkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, imbuhnya.

Pengamat politik mengingatkan kenaikan harga BBM yang berkepanjangan bisa merugikan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November mendatang, ketika kendali atas Kongres AS dipertaruhkan.

Analis menilai para pemilih sudah merasa tidak puas dengan tingginya biaya hidup serta pengelolaan ekonomi oleh Trump.

Para pemimpin Republik di Kongres, seperti Ketua DPR Mike Johnson, juga meremehkan kekhawatiran atas kenaikan harga bensin, meskipun partai tersebut berencana menjadikan keberhasilan ekonomi sebagai fokus strategi kampanye pemilu paruh waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kongres Amerika Serikat (AS) akhirnya berkompromi untuk memulihkan pendanaan federal dan sesegera mungkin menghakhiri penutupan pemerintah atau government shutdown terlama dalam sejarah AS. Meski demikian, belum jelas kapan akan memberikan persetujuan akhirnya.

Kesepakatan tersebut, demikian melansir dari Reuters, akan memulihkan pendanaan untuk badan-badan federal, memberikan peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk kembali memperoleh subsidi pangan, ratusan ribu pegawai federal yang tidak dibayar selama lebih dari sebulan, serta para pelancong yang menghadapi ribuan penerbangan yang dibatalkan.

“Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, yang untuk saat ini membuat pemerintah federal menambah utang sekitar $1,8 triliun per tahun yang kini telah mencapai $38 triliun,” tulis Reuters, Selasa (11/11/2025).

Saat ini, Partai Republik yang mengusung Presiden Donald Trump memegang mayoritas Kongres. Namun demikian, Partai Demokrat menggunakan aturan yang mengharuskan 60 dari 100 senator menyetujui sebagian besar undang-undang, dalam upaya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika yang akan berakhir akhir tahun ini.

Kompromi Senat akan menetapkan pemungutan suara pada bulan Desember untuk RUU tersebut.

Adapun, seminggu setelah Partai Demokrat memenangkan pemilihan penting di New Jersey dan Virginia serta memilih seorang sosialis demokrat sebagai wali kota New York City berikutnya, keputusan delapan anggota Demokrat moderat untuk memajukan kesepakatan tersebut memicu kemarahan.

Para pemilih Demokrat menyatakan tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara RUU layanan kesehatan akan lolos di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami berharap bisa berbuat lebih banyak," kata Senator Dick Durbin dari Illinois, anggota Demokrat nomor 2 di majelis tersebut. "Penutupan pemerintah tampaknya menjadi kesempatan untuk mengarahkan kami pada kebijakan yang lebih baik. Namun, itu tidak berhasil."

Adapun jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir Oktober menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat. Saham AS naik pada hari Senin, didorong oleh berita kemajuan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara soal penutupan pemerintah federal (shutdown) yang akan segera berakhir. Sebelumnya penutupan sudah memasuki rekor terlama dalam sejarah, yakni 40 hari, dan membuat operasi pemerintah terhenti, dengan ancaman 750 ribu pegawai dirumahkan, 40 bandara lumpuh dan 41 juta warga miskin penerima tunjangan sosial kelaparan.

Trump memuji kesepakatan kompromi seraya mengatakannya "sangat bagus". "Kita akan membuka negara kita dengan sangat cepat," kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval, dikutip AFP, Selasa (11/11/2025).

Trump pun menambahkan bahwa ia akan "mematuhi kesepakatan" . Ditegaskannya hasil pembicaraan Partai Republik dan Partai Demokrat AS menghasilkan "kesepakatan yang sangat bagus".

Sebelumnya, penutupan terjadi sejak 1 Oktober. Hal ini akibat deadlock rancangan undang-undang (RUU) anggaran di Kongres AS.

Inti kebuntuan anggaran adalah tuntutan Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan yang berakhir pada akhir tahun. Partai Republik bersikeras agar negosiasi dilakukan setelah pemerintah dibuka kembali.

Ini terkait dengan, pembelian asuransi kesehatan melalui program "Obamacare" oleh jutaan warga AS, Jika tidak mendapat perpanjangan disubsidi, para pembeli premi akan menerima kenaikan biaya dua kali lipat.

Hal ini yang tidak disetujui Demokrat. Dalam kesepakatan Minggu, dilaporkan bahwa tetap belum ada kata deal soal ini namun pembahasan akan dilakukan kembali.

Sementara itu, Kongres AS, setuju membuka kembali pemerintahan hingga Januari, dengan beberapa program didanai untuk tahun fiskal penuh, dan membatalkan beberapa pemecatan pegawai federal oleh pemerintahan Trump. Pendanaan untuk program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang membantu lebih dari 42 juta warga Amerika berpenghasilan rendah untuk membeli kebutuhan pokok, juga akan dipulihkan.

Perlu diketahui Kongres AS terdiri dari dua kamar, Senat AS dan DPR AS. Meskipun Kongres sudah meloloskan RUU, aturan tersebut mungkin masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke meja Trump mengingat Selasa ini adalah hari libur nasional di AS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan kampanye untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan mengizinkan kebijakan baru yang memberi wewenang kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) AS untuk melakukan operasi mematikan di seluruh Karibia.

Kebijakan rahasia yang dilaporkan pertama kali oleh The New York Times ini memperluas peran CIA melampaui pengumpulan intelijen, memberikan otoritas untuk melakukan operasi yang berpotensi menargetkan individu yang diklaim oleh administrasi Trump sebagai bagian dari jaringan "narkoteroris" Venezuela.

Peningkatan ini menyusul gelombang serangan militer AS di perairan Venezuela selama sebulan terakhir yang menargetkan enam kapal penyelundup narkoba dan menewaskan sedikitnya 27 orang.

Dalam konferensi pers, Presiden Trump mengonfirmasi laporan tersebut dan membenarkan otorisasi untuk dua alasan utama. Pertama, ia mengklaim bahwa Venezuela telah mengirimkan penjahat ke AS melalui perbatasan yang longgar. Alasan kedua yang ia tambahkan adalah lonjakan perdagangan narkoba dari Venezuela.

"Nomor satu, mereka telah mengosongkan penjara mereka ke Amerika Serikat-ribuan dan ribuan tahanan, orang-orang dari institusi mental, rumah sakit jiwa, semuanya datang melalui perbatasan karena kebijakan perbatasan terbuka. Kami mengirim mereka kembali, tetapi Venezuela adalah pelanggar terburuk," kata Trump dikutip Newsweek, Rabu (15/12/2025).

Ketika didesak tentang apakah CIA memiliki wewenang untuk menargetkan Maduro secara langsung, Trump menolak memberikan jawaban.

"Saya tidak ingin menjawab pertanyaan seperti itu," katanya. "Itu pertanyaan yang konyol untuk ditanyakan. Tidak benar-benar pertanyaan yang konyol-tetapi bukankah itu pertanyaan yang konyol untuk saya jawab?" tambahnya.

Eskalasi ini terjadi di tengah pengerahan militer AS yang lebih luas di kawasan tersebut, dengan lebih dari 10.000 tentara Amerika kini ditempatkan di dekat Venezuela, bersama dengan kapal perang Angkatan Laut dan satu kapal selam.

Pekan lalu, Pentagon juga dilaporkan sedang menyiapkan opsi tambahan bagi Presiden Trump, termasuk potensi serangan di dalam wilayah Venezuela. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe untuk melengserkan Maduro. Pejabat AS menuduh Maduro mengendalikan jaringan perdagangan narkoba dan telah menawarkan hadiah US$50 juta (Rp 800 miliar) untuk penangkapannya.

Keputusan Trump telah memicu kekhawatiran di Kongres. Anggota parlemen dari kedua partai menuntut transparansi lebih, dengan Demokrat khawatir operasi tersebut melanggar hukum AS dan internasional.

Mary Ellen O'Connell, seorang profesor di Notre Dame Law School dan pakar hukum internasional, memperingatkan bahwa tindakan administrasi Trump tampaknya melanggar norma hukum internasional.

"Sekarang tampaknya dia telah memerintahkan CIA untuk melanggar hukum internasional dengan tindakan terselubung di Venezuela," kata O'Connell dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa "tindakan penegakan hukum atau militer yang sah di wilayah negara berdaulat asing harus mendapat persetujuan dari negara tersebut."

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela, menewaskan enam orang di dalamnya. Presiden Donald Trump mengumumkan operasi itu pada Selasa (14/10/2025), menyebut kapal tersebut terkait dengan "organisasi teroris yang telah ditetapkan," meskipun tanpa memberikan bukti konkret atau menyebutkan nama kelompok yang dimaksud.

"Intelijen memastikan kapal tersebut tengah menyelundupkan narkotika, berhubungan dengan jaringan narkoterorisme, dan melintas di jalur yang diketahui digunakan oleh organisasi perdagangan narkoba," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

"Serangan dilakukan di perairan internasional, dan enam laki-laki yang merupakan narco-teroris di atas kapal tewas dalam serangan itu. Tidak ada pasukan AS yang terluka."

Trump juga mengunggah video tak terklasifikasi yang memperlihatkan momen serangan tersebut, yang menjadi operasi kelima sejak awal tahun ini. Pentagon sebelumnya telah mengumumkan serangan serupa pada awal Oktober, menandakan adanya pola operasi militer terencana terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara.

Serangan terbaru ini diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan Washington dan Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini memperingatkan bahwa negaranya sedang menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan serangan langsung oleh militer AS.

Ia bahkan menyebut akan memberlakukan "keadaan darurat nasional" jika ancaman itu berlanjut.

Selain risiko geopolitik, langkah Trump juga menimbulkan perdebatan hukum serius mengenai keabsahan serangan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum bagi AS untuk menargetkan kapal sipil di perairan internasional tanpa adanya ancaman langsung.

Pemerintahan Trump membela kebijakan itu dengan mengirim surat resmi kepada Kongres. Dalam surat tersebut, Pentagon menegaskan bahwa Presiden telah menentukan AS "berada dalam konflik bersenjata" dengan kartel narkoba yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Karena itu, para penyelundup dianggap sebagai "kombatan ilegal" yang bisa menjadi sasaran serangan militer.

Namun, sejumlah pihak di dalam Partai Republik sendiri mengungkapkan kekhawatiran. Laporan CNN sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kapal yang diserang militer AS sempat berbalik arah sebelum dihantam rudal, menandakan bahwa kapal itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS maupun pasukan Amerika.

Senator Partai Republik Rand Paul menjadi salah satu suara paling keras yang menentang langkah Trump. Awal bulan ini, ia mengumumkan dukungannya terhadap resolusiWar Powersyang bertujuan membatasi kewenangan presiden untuk secara sepihak melancarkan serangan militer semacam itu.

"Menenggelamkan kapal tanpa proses hukum dapat memicu eskalasi yang tak diinginkan dan membuka jalan bagi upaya perubahan rezim, pendekatan yang sejarah telah berulang kali buktikan gagal," kata Paul dalam unggahan di platform X.

"Itulah sebabnya saya ikut mensponsori resolusiWar Powersuntuk menghentikan praktik ini. Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya."

Paul juga sempat menegur Wakil Presiden JD Vance bulan lalu setelah Vance memuji salah satu serangan udara serupa yang dilakukan AS.

"Apa yang lebih hina dan tidak berpikir panjang daripada memuliakan tindakan membunuh seseorang tanpa pengadilan," tulis Paul menanggapi komentar Vance.